Darul Aman, Riau — Sebuah dinamika yang semula dipandang sebagai perbedaan arah kebijakan kini berkembang menjadi persoalan yang lebih fundamental:

krisis legitimasi dalam tata kelola sumber daya hutan di tingkat lokal.

• Sorotan publik terhadap

Ketua Gapoktan Rupat Agro Mandiri, Mardiono, tidak lagi berhenti pada soal sikap administratif terhadap SK Menteri Nomor 1352 Tahun 2024, melainkan telah memasuki wilayah yang lebih dalam—
apakah mandat kolektif masyarakat masih menjadi dasar pengambilan keputusan, atau telah bergeser ke ruang-ruang tertutup yang minim partisipasi publik.

• Perhutanan sosial,
  yang secara konseptual dirancang sebagai instrumen keadilan agraria berbasis komunitas, kini berada di titik kritis:

antara janji distribusi keadilan dan potensi deviasi arah kebijakan di tingkat implementasi.

• INVESTIGASI:
  PERTEMUAN, ARAH KEBIJAKAN, DAN POTENSI PERGESERAN KONTROL
• Data yang dihimpun redaksi mengonfirmasi

adanya pertemuan hybrid pada 29 Oktober 2025 antara Ketua Gapoktan dan pihak PT RJS,
yang membahas rencana kerja sama pengelolaan lahan.

• Secara normatif,
  kemitraan bukanlah hal yang dilarang.
• Namun dalam konteks ini,
  persoalan utamanya bukan sekadar legalitas, melainkan ketiadaan transparansi deliberatif yang menjadi fondasi utama perhutanan sosial.
• Sumber internal masyarakat menyampaikan:

“Masalahnya bukan kerja sama atau tidak. Masalahnya adalah apakah keputusan itu lahir dari musyawarah, atau dari ruang yang tidak melibatkan kami sebagai pemilik kepentingan.”

• Redaksi menilai,

situasi ini membuka kemungkinan pergeseran kontrol de facto atas sumber daya,

• dari basis komunitas menuju struktur yang lebih terpusat—
  sebuah kondisi yang berpotensi menggerus esensi perhutanan sosial itu sendiri.

• Hingga laporan ini diterbitkan,

belum terdapat klarifikasi resmi dari Mardiono maupun pihak PT RJS,
sehingga ruang spekulasi publik terus melebar.

• ANALISIS FILSAFAT HUKUM:
  LEGALITAS TANPA LEGITIMASI ADALAH KEKOSONGAN MORAL
• Dalam perspektif filsafat hukum modern,
  persoalan ini mencerminkan ketegangan klasik antara legalitas formal dan legitimasi sosial.
• Pemikiran
  Jean-Jacques Rousseau

menegaskan bahwa kehendak umum (general will) tidak dapat direduksi menjadi keputusan sepihak,
sekalipun dilakukan oleh otoritas formal.

• Sementara itu,
  Jürgen Habermas

menempatkan legitimasi pada proses deliberasi yang inklusif, transparan, dan bebas dominasi.

• Pakar hukum agraria,
  Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono,
• menegaskan dalam keterangan eksklusif:

“Kebijakan agraria tidak cukup hanya sah secara hukum. Ia harus memperoleh penerimaan sosial. Ketika legitimasi hilang, konflik bukan kemungkinan—melainkan konsekuensi.”

• Senada dengan itu,
  peneliti kehutanan global, Dr. Moira Moeliono, menyatakan:

“Perhutanan sosial kehilangan maknanya ketika masyarakat tidak lagi menjadi pusat pengambilan keputusan.”

• DIMENSI SOSIAL-POLITIK:
  EROSI KEPERCAYAAN DAN AWAL POLARISASI
• Apa yang terjadi di Darul Aman menunjukkan pola yang lebih luas:

pergeseran dari musyawarah menuju fragmentasi sosial.

• Ketika masyarakat merasa tidak dilibatkan,
  maka yang runtuh bukan hanya kesepakatan,

tetapi kepercayaan kolektif sebagai fondasi kehidupan sosial.

• Sosiolog agraria,
  Dr. Noer Fauzi Rachman,
• mengingatkan:

“Konflik agraria pada dasarnya adalah konflik kedaulatan—siapa yang berhak menentukan arah hidup bersama.”

• Dalam konteks ini,
  kebijakan yang tidak berbasis konsensus berpotensi memicu:

Delegitimasi kepemimpinan lokal

Polarisasi horizontal

Disintegrasi kelembagaan komunitas

• PERSPEKTIF SASTRA PROFETIK:
  AMANAH YANG DIPERTARUHKAN
• Dalam horizon etika profetik,

kepemimpinan bukan sekadar jabatan administratif,

• melainkan perjanjian moral yang mengikat dimensi duniawi dan transenden.

Al-Qur’an, Surah An-Nisa ayat 58:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkan dengan adil.”
Makna:
Amanah dalam konteks kepemimpinan publik menuntut keterbukaan, keadilan, dan keberpihakan pada kepentingan bersama—bukan keputusan yang lahir dari ruang terbatas.

• Hadits Nabi Muhammad SAW:

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Makna:
Setiap keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak adalah tanggung jawab etik yang tidak hanya diukur oleh hukum, tetapi juga oleh nilai keadilan.

• INTELIGENSI STRATEGIS:
  MEMBACA RISIKO DI BALIK DINAMIKA
• Pendekatan analisis strategis menunjukkan bahwa situasi ini tidak berdiri sendiri,
  melainkan memiliki implikasi sistemik:

Defisit kepercayaan publik akibat minimnya transparansi

Potensi konflik horizontal antar kelompok masyarakat

Disharmoni kebijakan antara level lokal dan nasional

Risiko kooptasi kebijakan oleh kepentingan non-komunitas

• Jika tidak segera direspon melalui mekanisme terbuka,
  kondisi ini dapat berkembang menjadi konflik struktural yang sulit dipulihkan.

• CATATAN INTELEKTUAL REDAKSI
• Kasus Darul Aman adalah refleksi dari problem mendasar tata kelola di Indonesia:

ketika kekuasaan berjalan lebih cepat
daripada akuntabilitas.

• Perhutanan sosial tidak boleh direduksi menjadi sekadar program administratif.

Ia adalah arsitektur keadilan ekologis yang hanya dapat berdiri jika ditopang oleh integritas, transparansi,
dan partisipasi publik yang nyata.

• Mengabaikan suara masyarakat bukan hanya kesalahan prosedural—

tetapi pengingkaran terhadap prinsip dasar demokrasi itu sendiri.

• PENUTUP:
  ANTARA KLARIFIKASI ATAU KRISIS LEGITIMASI
• Hari ini, masyarakat Darul Aman tidak sekadar menunggu penjelasan.

Mereka sedang menunggu pengakuan
atas hak mereka untuk dilibatkan.

• Jika klarifikasi terbuka tidak segera hadir,
  maka yang dipertaruhkan bukan hanya satu kebijakan,

melainkan legitimasi kepemimpinan itu sendiri.

UNGKAPKRIMINAL.COM menegaskan:
FAKTA BUKAN DRAMA.

• Karena dalam setiap keputusan yang menyangkut tanah dan hutan,

yang sedang diuji bukan hanya kebijakan—

• melainkan kejujuran kekuasaan dalam
  mempertanggungjawabkan amanah rakyat.

Artikel “SK 13528 Tahun 2024 DI UJUNG TARUHAN: Ketika Mandat Rakyat Digeser, Legitimasi Kekuasaan Lokal Dipertanyakan” pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.