Setelah viral di media sosial beberapa waktu lalu, kawasan yang belum resmi diresmikan itu kini menjadi titik rawan limbah domestik. Menyikapi hal tersebut, pada Kamis (12/06/2025), jajaran pimpinan daerah turun langsung ke lokasi. Sekretaris Daerah Bengkalis, dr. Ersan Saputra, TH., didampingi oleh Camat Mandau, Riki Rihardi, S.STP., M.Si., memimpin gerakan gotong royong bersama satuan kebersihan dan aparat gabungan.

“Kami mewakili Ibu Bupati Bengkalis memberikan apresiasi atas inisiatif gotong royong ini. Namun, kesadaran kolektif adalah kunci. Jangan biarkan ruang publik yang indah ini menjadi tempat pembuangan ego dan sampah kita,” tegas dr. Ersan kepada media.

Gerakan bersih-bersih yang dilakukan hari itu melibatkan lintas instansi, mulai dari Satgas Kebersihan Kecamatan dan Kelurahan se-Mandau, Koramil 0303/Mandau, hingga Polsek Mandau, sebagai bentuk sinergi antara masyarakat dan negara dalam mengatasi krisis mikro yang berdampak makro: sampah dan degradasi ekosistem lingkungan.

> “Jalan ini dibangun untuk mendukung mobilitas dan mengurai kemacetan. Sayang jika belum diresmikan, justru telah tercemari. Saya tegaskan, masyarakat yang datang harus berpartisipasi menjaga kebersihan. Kalau tidak, kita kehilangan wajah baru Mandau,” ujar Camat Mandau, Riki Rihardi dalam sambutannya.

Krisis Kesadaran Kolektif: Bukan Hanya Soal Infrastruktur, Tapi Budaya

Fenomena yang terjadi di Jalan Lingkar Barat menunjukkan bahwa pembangunan fisik tanpa pembangunan karakter masyarakat berisiko menciptakan ruang publik yang rusak sebelum waktunya. Tumpukan plastik, sisa makanan, dan limbah lainnya bukan hanya mencederai keindahan kota, tapi juga menciptakan risiko kesehatan dan pencemaran lingkungan.

Padahal, gotong royong sebagai nilai budaya bangsa Indonesia semestinya mampu menjembatani antara kepentingan pembangunan dengan kesadaran partisipatif warga. Sayangnya, modernisasi seringkali gagal menanamkan kesadaran ekologis, sehingga ruang publik dibanjiri kepentingan sesaat tanpa tanggung jawab jangka panjang.

Pandangan Ahli: Pembangunan Harus Didampingi Edukasi Lingkungan

Dr. Inaya Rachman, pakar tata kota dan lingkungan dari Universitas Indonesia, dalam wawancara bersama UngkapKriminal.com menilai bahwa peristiwa di Mandau adalah pengulangan dari kegagalan kebijakan publik yang tidak dibarengi pendekatan sosial.

> “Kita terlalu teknokratis membangun jalan, trotoar, taman. Tapi kita lupa bahwa warga yang akan menggunakannya perlu dibekali edukasi dan sense of belonging. Tanpa itu, hasilnya ya seperti ini—indah di rencana, penuh sampah di kenyataan,” ungkapnya.

Landasan Hukum dan Kewajiban Warga Negara

Tindakan membuang sampah sembarangan melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menyebutkan bahwa setiap orang wajib melakukan pengelolaan sampah secara berwawasan lingkungan.

Pelaku yang membuang sampah sembarangan dapat dikenakan sanksi administratif, bahkan pidana berdasarkan Pasal 29 dan Pasal 40 UU tersebut, serta Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis jika telah disahkan.

Catatan Intelektual Presisi Redaksi

Kebersihan bukan sekadar masalah estetika, tetapi manifestasi dari budaya, hukum, dan tanggung jawab moral warga negara. UngkapKriminal.com mendesak agar Pemkab Bengkalis tidak hanya mengandalkan gotong royong reaktif setiap kali viral, namun juga menyusun kebijakan jangka panjang: edukasi publik, pengawasan lingkungan, pemberlakuan sanksi, hingga insentif ekologis.

Gotong royong hari ini adalah sinyal awal. Tapi yang ditunggu publik adalah sistematisasi solusi: bukan hanya sapu dan sekop, tetapi juga hukum dan hati nurani.

Penutup: Kesadaran Hijau dalam Perspektif Wahyu

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

> “Kebersihan adalah sebagian dari iman.”
(HR. Muslim, no. 223)
Artinya: Iman seseorang tak akan sempurna jika ia mengabaikan kebersihan, baik pribadi maupun lingkungan.

Dan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 205:

> “Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk membuat kerusakan padanya dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kerusakan.”
Makna: Allah melarang setiap bentuk kerusakan lingkungan karena itu adalah bentuk kezaliman terhadap makhluk hidup lain.

Artikel Lingkar Barat Tercemar Sampah: Gotong Royong Bangkitkan Kesadaran Hijau Mandau pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

“Sesungguhnya Kami telah memberikan engkau (Muhammad) nikmat yang banyak. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berqurbanlah. Sesungguhnya orang yang membenci engkau – dialah yang terputus (dari rahmat Allah).”
(QS. Al-Kautsar: 1–3)

Makna: Ayat ini menegaskan bahwa qurban bukan hanya ibadah ritual, tapi simbol syukur atas nikmat besar dan wujud cinta sosial yang meretas sekat-sekat perbedaan menuju persaudaraan hakiki. Qurban menjadi cermin solidaritas, keikhlasan, dan keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Ketika Negara Hadir Lewat Qurban Presiden”

Mandau, Bengkalis – Dalam suasana penuh makna menyambut Idul Adha 1446H/2025M, Presiden Republik Indonesia menyerahkan dua ekor sapi qurban berbobot total 976 kg untuk masyarakat Muslim Kecamatan Mandau melalui Masjid Besar Arafah, sebagai bagian dari Bantuan Kemasyarakatan Presiden.

Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Bupati Bengkalis Kasmarni, S.Sos., M.MP., yang diwakili Asisten II Setdakab, H. Toharuddin, kepada Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Besar (DKMB) Arafah, Riki Rihardi, S.STP., M.Si., yang juga menjabat sebagai Camat Mandau.

Bantuan ini bukan sekadar pembagian hewan qurban. Di balik penyerahan itu, tergambar pesan negara hadir di tengah rakyat — menyapa bukan dari atas, melainkan dari sisi paling mendasar: pangan, keberkahan, dan kepedulian lintas sosial. Ini adalah bentuk diplomasi kemasyarakatan Presiden Prabowo Subianto kepada akar rumput, khususnya umat Islam di daerah yang jauh dari hiruk-pikuk pusat kekuasaan.

“Ini bukan hanya sapi qurban, tapi simbol persatuan, perhatian negara, dan peneguhan nilai solidaritas sosial,” ungkap Bupati Kasmarni dalam sambutan yang dibacakan oleh H. Toharuddin.

“Apa Kata Ketua DKMB Arafah?

Saat dihubungi, Riki Rihardi menegaskan bahwa pihaknya akan memastikan pelaksanaan pemotongan dan distribusi qurban berjalan tertib, adil, dan tepat sasaran. Ia menekankan agar nilai-nilai keikhlasan dan tanggung jawab sosial benar-benar dijalankan oleh panitia.

“Kita akan pastikan daging qurban ini benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Ini amanah,” ujarnya tegas.

“Analisis Pakar: Qurban Sebagai Instrumen Negara Hadir

Menurut Dr. (H.C.) Muhammad Shiddiq, MA, dosen tamu bidang sosiologi agama di Universitas Islam Internasional Malaysia (UIIM), bantuan qurban dari Presiden seharusnya dipahami sebagai langkah politik kebudayaan dan keberpihakan terhadap petani-peternak kecil, bukan sekadar ritual keagamaan tahunan.

“Ini wujud negara tidak abai terhadap dimensi spiritual rakyatnya. Qurban itu jembatan antara kekuasaan dan nurani rakyat,” jelasnya dalam wawancara eksklusif dengan UngkapKriminal.com.

Landasan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Bantuan Presiden ini juga sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam Pasal 34 UUD 1945, yang menyatakan: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”

Dalam konteks Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Hak Ekosob) sebagaimana tertuang dalam International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), tindakan ini dapat dipandang sebagai realisasi tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak atas pangan dan budaya keagamaan.

🧭 Catatan Intelektual Redaksi UngkapKriminal.com

Penyaluran sapi qurban dari Presiden ke daerah seperti Mandau adalah praktik politik profetik yang patut diapresiasi. Namun jangan berhenti di seremoni. Negara, elite, dan masyarakat lokal mesti menjaga integritas distribusi qurban agar tidak dinodai oleh praktik pilih kasih, manipulasi data penerima, atau ketidakadilan sosial terselubung.

Kita juga mengingatkan agar transparansi, partisipasi warga, dan keberpihakan terhadap kelompok rentan tetap menjadi roh dalam pelaksanaan qurban. Karena sejatinya, darah hewan qurban tak akan pernah sampai ke langit — yang sampai hanyalah niat tulus dan kepedulian yang hidup.

Penutup Profetik

“Tidaklah daging-daging dan darah-darah (qurban) itu sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada-Nya adalah ketakwaan kamu.”
(QS. Al-Hajj: 37)

Makna: Ayat ini menjadi pengingat abadi bahwa hakikat qurban bukanlah pada kemegahan fisik, tapi pada keikhlasan niat, ketulusan berbagi, dan keadilan dalam menyalurkan nikmat kepada sesama. Negara yang berqurban untuk rakyatnya adalah negara yang menapaki jalan takwa.

Artikel Presiden Serahkan Sapi Qurban ke Masjid Besar Arafah: Simbol Solidaritas dan Kepedulian Negara pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

DURI, UNGKAPKRNIMINAL.COM –

Setelah berjibaku selama satu bulan penuh, gelaran TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124 di wilayah Kodim 0303/Bengkalis resmi ditutup dengan khidmat dan semangat persatuan, Rabu, 4 Juni 2025. Acara puncak ini digelar di halaman Kantor Kecamatan Mandau – Duri, dipimpin langsung oleh Komandan Korem 031/Wira Bima, Brigjen TNI Sugiyono, dan dihadiri oleh berbagai tokoh strategis lintas sektor.

Penutupan kegiatan TMMD ini dihadiri oleh jajaran pimpinan militer dan sipil, di antaranya: Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Sugiyono, Dandim 0303/Bengkalis Letkol Arh. Irvan Nurdin, Bupati Bengkalis Kasmarni, Wakil Ketua DPRD Bengkalis M. Arsya Fadillah, Kapolres Bengkalis AKBP Budi Setiawan, Kadis PUPR Ardiansyah, Kadis Perkimtan Supardi, Kabid PSU Imran, Camat Mandau Riki Rihardi, unsur Forkopimda, serta elemen masyarakat, awak media, dan relawan.

Kegiatan penutupan menjadi penanda berakhirnya seluruh rangkaian program TMMD ke-124, baik fisik maupun non-fisik, yang dilaksanakan secara terpadu antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Di momen tersebut, juga dilakukan penyerahan bantuan sosial berupa rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pangan bergizi untuk cegah stunting, hingga bantuan pokok dan layanan kesehatan melalui berbagai stan pelayanan.

TMMD ke-124 berlangsung selama satu bulan dan resmi ditutup pada hari Rabu, 4 Juni 2025.

Kegiatan dipusatkan di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau, sebagai salah satu wilayah strategis dalam penguatan pembangunan berbasis desa yang menyasar langsung kebutuhan warga.

TMMD merupakan bentuk nyata kehadiran negara melalui TNI dalam mempercepat pembangunan wilayah perdesaan, memperkuat ketahanan sosial, serta menjembatani pemerataan infrastruktur dan pelayanan dasar bagi masyarakat pelosok yang rentan terabaikan oleh kebijakan pembangunan konvensional.

Program TMMD ke-124 dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor dengan model padat karya, melibatkan Satgas TMMD dari TNI dan partisipasi aktif warga. Hasil kerja nyata mencakup pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, fasilitas sosial, serta penyuluhan wawasan kebangsaan dan pelayanan kesehatan masyarakat secara langsung.

Apresiasi dari Komando hingga Kepala Daerah

Dalam amanat Pangdam I/Bukit Barisan yang dibacakan Brigjen TNI Sugiyono, ditegaskan rasa terima kasih mendalam kepada seluruh komponen bangsa yang telah bergotong royong menyukseskan program TMMD ini. Pangdam juga secara khusus mengapresiasi insan pers nasional, regional, hingga lokal yang secara aktif memberitakan seluruh proses dan capaian TMMD.

“Kami sangat berterima kasih kepada seluruh elemen masyarakat dan media yang telah berjibaku, hingga pelaksanaan TMMD ke-124 ini dapat terselenggara dengan baik dan ditutup penuh khidmat,” ujar Brigjen TNI Sugiyono.

Bupati Bengkalis, Kasmarni, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada jajaran TNI yang telah peduli dan hadir membangun daerah secara konkret.

“TMMD ini sangat membantu rakyat kami. TNI tidak hanya hadir menjaga keamanan, tetapi juga menyentuh kehidupan masyarakat yang paling dasar. Ini bentuk cinta dan tanggung jawab,” ujar Kasmarni.

Landasan Hukum dan Prinsip HAM

Pelaksanaan TMMD didasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya Pasal 7 Ayat (2) tentang Operasi Militer Selain Perang (OMSP), serta Peraturan Panglima TNI No. 3 Tahun 2018. Dalam pelaksanaannya, TMMD juga sejalan dengan prinsip pembangunan berbasis hak asasi manusia (HAM) yang diatur dalam Deklarasi Universal HAM PBB (1948) dan Pasal 28C UUD 1945 mengenai hak memperoleh pendidikan dan pembangunan yang layak.

Catatan Intelektual Presisi Redaksi

UngkapKriminal.com menilai bahwa kegiatan TMMD ke-124 bukan hanya rutinitas tahunan militer, tetapi telah menjadi manifestasi kekuatan sosial integratif. TNI tak lagi dilihat semata sebagai alat pertahanan negara, melainkan mitra strategis pembangunan yang mampu menyatukan perbedaan dalam kerja nyata. Namun, evaluasi kritis tetap penting agar TMMD tak hanya bersifat seremonial, melainkan benar-benar transformatif dan berkelanjutan.

Penutup: Kalam Hikmah dari Al-Qur’an dan Hadis

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”
(QS. Al-Maidah: 2)

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ
“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.”
(HR. Ahmad)

Artikel Danrem 031 dan Bupati Kasmarni Tutup TMMD Bengkalis pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Bogor | UngkapKriminal.com –
Upacara Hari Jadi Bogor (HJB) ke-543 yang digelar pada Selasa, 3 Juni 2025, di Lapangan Kantor Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, bukan sekadar seremoni tahunan belaka. Acara tersebut menjadi refleksi kuat atas semangat kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan—termasuk Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten (BPPKB) DPAC 03 Gunung Putri, yang hadir melalui ketuanya, Usman Jabir.

“Selamat Hari Jadi ke-543 untuk Bogor. Semoga semakin maju, sejahtera, dan menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakatnya,” ujar Usman Jabir kepada UngkapKriminal.com usai pelaksanaan upacara.

Dalam sambutannya, Camat Gunung Putri, Kurnia Hendra Indra, yang mewakili Bupati Bogor, Iwan Setiawan, menegaskan visi pembangunan Kabupaten Bogor dalam satu prinsip lugas:

“Sekali digenggam harus diraih dan dipegang terus.”

Prinsip tersebut tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap pembangunan fisik dan pelayanan publik, tetapi juga menyentuh ranah pembinaan sosial dan kultural—terutama dalam merespons isu yang kerap sensitif: premanisme.

Ormas BPPKB Tegaskan Bukan Preman, Tapi Garda Sosial Rakyat

Isu premanisme yang disinggung Camat Gunung Putri dalam pidatonya menjadi sorotan penting. Menanggapi hal ini, Usman Jabir menegaskan bahwa BPPKB Banten sebagai ormas yang sah dan berbadan hukum, bukan bagian dari masalah, melainkan bagian dari solusi sosial.

“Kami ini legal. Kami hadir untuk merangkul masyarakat, khususnya anak muda, agar tidak terjerumus ke hal negatif. Kita arahkan mereka ke kegiatan produktif dan mendorong penciptaan lapangan kerja,” tegas Usman.

Pernyataan ini sekaligus menolak stigma yang kerap melekat pada sebagian organisasi kemasyarakatan dan menegaskan tekad BPPKB untuk bertransformasi menjadi garda sosial rakyat dalam menjaga ketertiban dan mendukung pembangunan.

Pemerintah Ajak Ormas Buktikan Diri Jadi Mitra Strategis

Dalam kesempatan tersebut, Camat Gunung Putri, Kurnia Hendra Indra, menyerukan ajakan terbuka kepada seluruh ormas untuk tampil sebagai mitra strategis pemerintah, bukan ancaman stabilitas.

“Kita harus saling menjaga. Tidak boleh ada ruang untuk premanisme,” ujarnya tegas.

Menurutnya, keberadaan ormas harus berdampak positif, membantu menciptakan iklim sosial yang aman dan kondusif.

Ajakan tersebut disambut positif oleh Usman Jabir. Ia menyatakan bahwa pihaknya siap bersinergi dengan pemerintah kecamatan maupun kabupaten seperti yang selama ini telah dilakukan.

“Kami siap bekerja sama untuk program sosial dan pembangunan, sebagaimana yang telah kami tunjukkan selama ini,” ujar Usman penuh komitmen.

Catatan Intelektual Redaksi

Peringatan Hari Jadi Bogor tahun ini bukan sekadar mengenang sejarah, tetapi menyuarakan arah masa depan. Dalam konteks sosial, isu premanisme memang tak bisa dianggap enteng. Namun, membangun stereotip bahwa semua ormas berwatak preman justru mengingkari kerja keras banyak organisasi akar rumput yang telah berkontribusi menjaga harmoni sosial.

Pemerintah perlu jeli membedakan antara ormas yang benar-benar membangun dan yang menyusup sebagai topeng premanisme. Di sisi lain, ormas juga dituntut untuk terus melakukan introspeksi, profesionalisasi, dan rekonstruksi citra, agar kepercayaan masyarakat tidak luntur.

Penutup: Nilai Islam dalam Harmoni Sosial

Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an:
“Tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.”
(QS. Al-Ma’idah: 2)

Hadis Nabi Muhammad SAW pun memperkuat:
“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.”
(HR. Ahmad, Thabrani, dan Daruquthni)

Pesan ini menjadi pilar moral bagi ormas mana pun yang ingin disebut sebagai mitra rakyat, bukan ancaman bagi keamanan.

Redaksi UngkapKriminal.com
Jurnalisme Profetik Melawan Kebatilan, Menegakkan Kebenaran

Artikel HJB Ke-543 di Gunung Putri: Momentum Sinergi Pemerintah dan Ormas Melawan Premanisme pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Humbang Hasundutan – 22 Mei 2025 | Di tengah dinamika perubahan global dan tantangan pendidikan abad ke-21, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara, mengambil langkah strategis. Bupati Humbahas, Dr. Oloan P. Nababan, S.H., M.H., secara resmi melantik 70 kepala sekolah di lingkungan pemerintah kabupaten tersebut, dalam sebuah prosesi yang berlangsung khidmat di Pendopo Bukit Inspirasi, Doloksanggul.

Mereka yang dilantik terdiri dari 6 Kepala UPT TK, 42 Kepala UPT SD, dan 22 Kepala UPT SMP – seluruhnya adalah Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan layak secara administratif dan kompetensi untuk mengemban amanah sebagai nahkoda satuan pendidikan. Pelantikan ini bukan sekadar seremoni birokrasi, melainkan fondasi dari komitmen besar untuk mewujudkan pendidikan berstandar tinggi, berbasis integritas dan kepemimpinan transformatif.

Dalam sambutan visionernya, Dr. Oloan menegaskan bahwa kepala sekolah bukan hanya manajer administratif, melainkan agen perubahan dan inspirator peradaban. Mereka memiliki peran strategis dalam membentuk ekosistem pendidikan yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing global.

“Tugas kepala sekolah bukan hanya mengelola sekolah, tetapi memimpin transformasi. Pendidikan berkualitas adalah pintu masa depan anak-anak kita. Mari kita ciptakan sekolah sebagai ruang tumbuhnya inovator dan pemimpin masa depan,” ujar Bupati Oloan tegas.

Apa Tugas Strategis Kepala Sekolah Era Baru Ini?

Dr. Oloan merinci lima pilar utama yang menjadi dasar kepemimpinan kepala sekolah ke depan:

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan: Kepala sekolah wajib mendorong kemajuan kurikulum, metode pembelajaran, dan penguatan SDM guru serta infrastruktur.
2. Lingkungan Belajar yang Sehat dan Inklusif: Sekolah harus menjadi tempat aman, nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh peserta didik – bebas dari kekerasan, diskriminasi, dan stagnasi.
3. Pengembangan Potensi Siswa: Setiap anak memiliki talenta unik. Kepala sekolah harus menjadi fasilitator agar potensi ini berkembang maksimal.
4. Kemitraan dan Kolaborasi: Kolaborasi dengan orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pendidikan tinggi adalah kunci pembaruan pendidikan.
5. Integritas dan Profesionalitas: Kepala sekolah adalah panutan. Profesionalitas harus diiringi integritas, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Kebijakan pelantikan ini merupakan langkah awal dari arus besar transformasi pendidikan di Humbahas. Dalam konteks globalisasi dan revolusi industri 4.0, kepala sekolah memegang kunci dalam membentuk SDM unggul yang mampu berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan berkarakter.

“Saya ingin anak-anak Humbahas bisa berkompetisi, tidak hanya di tingkat nasional tapi juga di level internasional. Ini bukan mimpi, ini tanggung jawab kita,” ucap Bupati dengan nada optimistis.

Apa Kata Para Pakar dan Pengamat?

Prof. Dr. James Sihombing, pakar pendidikan dari Universitas Negeri Medan, menilai kebijakan ini progresif.

“Tugas kepala sekolah di era sekarang bukan hanya administratif, tapi visioner. Pelantikan massal ini harus dibarengi pelatihan berkelanjutan, supervisi profesional, dan indikator kinerja terukur,” jelasnya.

Senada, menurut Education Watch Indonesia, pelantikan kepala sekolah harus dibingkai dalam kerangka hak anak atas pendidikan bermutu sebagaimana dijamin dalam Pasal 31 UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak Anak (UNCRC, 1989) yang telah diratifikasi Indonesia.

Catatan Intelektual Presisi Redaksi

Transformasi pendidikan di daerah bukanlah utopia. Ia mensyaratkan komitmen moral, strategi sistemik, dan kepemimpinan autentik. Pelantikan ini adalah momentum koreksi, konsolidasi, dan lompatan. Namun suksesnya hanya akan nyata bila diiringi sistem pengawasan berbasis akuntabilitas publik, serta budaya sekolah yang menjunjung tinggi etika, ilmu, dan kemanusiaan.

Penutup – Jihad Kalam untuk Generasi Emas

Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia, sebagaimana dikatakan Nelson Mandela. Dalam Islam, Rasulullah SAW bersabda:

“Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia kembali.”
(HR. Tirmidzi, no. 2647)

Dan Allah berfirman:

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”
(QS. Al-Mujadilah: 11)

Semoga 70 kepala sekolah yang baru dilantik ini menjadi pelita yang tak hanya menerangi sekolah, tapi juga membimbing generasi Humbahas menuju masa depan yang adil, cerdas, dan berakhlak.

UNGKAPKRIMINAL.COM | MENGUNGKAP KEBENARAN DENGAN KALAM, MENEGAKKAN KEADILAN DENGAN INTELEKTUALITAS
Kirim klarifikasi, tanggapan, atau hak jawab Anda ke redaksi@ungkapkriminal.com

Artikel 70 Kepala Sekolah Baru Dilantik di Humbahas: Langkah Strategis Menuju Transformasi Pendidikan Global pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini, pentingnya pengasuhan anak berbasis kasih sayang, serta meningkatkan peran aktif orang tua dan pemerintah desa dalam menciptakan generasi muda yang sehat dan cerdas.

Acara ini dihadiri oleh Camat Minas H. Yusri, S.Sos, M.Si, Kepala Puskesmas Minas dr. Andi Rahmat, Kepala KUA Minas Ust. Syafriadi, Babinsa Minas Serda Riko, Bhabinkamtibmas Bripka Doni, serta puluhan peserta dari kalangan orang tua, remaja, tokoh adat, dan pelajar di lingkungan Kampung Minas Barat.

Sosialisasi berlangsung di Gedung Balai Adat Sakai Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak pada 14 Mei 2025.

Data BKKBN menunjukkan bahwa pernikahan usia dini dapat menyebabkan tingginya angka putus sekolah, risiko kematian ibu dan anak, serta kemiskinan struktural. Kampung Minas Barat mengambil langkah proaktif demi menyelamatkan generasi mudanya dari lingkaran tersebut.

Melalui diskusi interaktif dan pemaparan materi, para peserta diberikan pemahaman mendalam tentang hukum, kesehatan reproduksi, peran keluarga, serta pendekatan budaya lokal. Materi disampaikan dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pandangan Para Ahli

dr. Andi Rahmat, Kepala Puskesmas Minas, menjelaskan bahwa pernikahan dini meningkatkan risiko komplikasi kehamilan. “Remaja belum matang secara fisik maupun mental. Ini berdampak pada kesehatan ibu dan bayi,” ujarnya.

Ust. Syafriadi, Kepala KUA Minas menambahkan, “Islam sangat menghargai kematangan dalam mengambil keputusan. Rasulullah SAW menekankan pentingnya kesiapan lahir dan batin dalam membangun rumah tangga.”

Dalil Al-Qur’an dan Hadis

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 6:
“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin…”
Makna: Islam menetapkan batasan kedewasaan secara biologis dan psikologis sebelum menikah, sehingga pernikahan dini tanpa kesiapan bertentangan dengan prinsip ini.

Hadis Nabi SAW:
“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu (secara fisik dan finansial) maka menikahlah…” (HR. Bukhari dan Muslim)
Makna: Hadis ini menekankan syarat mampu, bukan hanya usia, dalam kesiapan menikah.

Landasan Hukum dan HAM

1. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Pasal 7: Batas usia minimum perkawinan ditingkatkan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

2. UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014:

Pasal 26 ayat (1): Orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan usia anak.

3. Undang-Undang HAM No. 39 Tahun 1999:

Pasal 52: Negara wajib melindungi hak-hak anak.

Catatan Redaksi: Solusi Membangun Desa

Pernikahan dini bukan hanya isu kesehatan dan moral, tetapi juga hambatan pembangunan ekonomi desa. Pemerintah desa perlu:

Mendorong program ekonomi produktif untuk remaja seperti pelatihan keterampilan.

Memberikan beasiswa atau insentif pendidikan kepada anak perempuan berprestasi.

Mengaktifkan kader PKK dan Karang Taruna sebagai agen perubahan sosial.

Membangun pusat konsultasi keluarga berbasis adat dan agama.

Penutup dan Pesan

Mari jadikan anak-anak sebagai aset bangsa, bukan korban dari ketidaktahuan. Pola asuh yang tepat dan pernikahan yang dilakukan pada waktu yang matang akan melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri.”
(QS. Ar-Ra’d: 11)

Makna: Perubahan besar dimulai dari kesadaran dan tindakan kecil di lingkungan keluarga dan desa.

Baca selengkapnya di:
https://ungkapkriminal.com/pj-penghulu-minas-barat-klarifikasi-isu-bantuan-sosial-listrik-dan-ketertiban-umum/

Artikel “Sosialisasi Pola Asuh Anak Kampung Minas Barat Cegah Pernikahan Dini” pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Proses Demokrasi yang Panjang dan Penuh Tantangan

Penetapan ini merupakan puncak dari proses demokrasi yang panjang dan penuh dinamika, termasuk dua kali gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan satu kali Pemungutan Suara Ulang (PSU). Pasangan Afni–Syamsurizal meraih 82.586 suara sah atau 40,74% dari total suara sah.

Ketua KPU Siak, Said Dharma Setiawan, menyatakan bahwa penetapan ini dilakukan setelah menerima putusan MK dan surat dari KPU RI. Selanjutnya, KPU Siak akan mengusulkan pelantikan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Apresiasi dan Harapan dari Berbagai Pihak

Dalam sambutannya, Dr. Afni Zulkifli menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh masyarakat Siak serta para calon lainnya yang telah menunjukkan sikap politik konstruktif. Ia menekankan bahwa kemenangan ini adalah kemenangan seluruh masyarakat Siak.

Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan, yang turut hadir dalam acara tersebut, memberikan apresiasi atas suksesnya penyelenggaraan Pilkada Siak yang berlangsung aman dan kondusif. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu kembali demi kemajuan Kabupaten Siak.

Refleksi Konstitusional dan Spiritualitas

Proses demokrasi yang berlangsung di Kabupaten Siak mencerminkan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Hal ini sejalan dengan semangat demokrasi yang dijunjung tinggi dalam Pilkada Siak.

Dalam konteks spiritualitas, Al-Qur’an mengajarkan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan, sebagaimana tercantum dalam Surah Asy-Syura ayat 38:

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya amanah dalam kepemimpinan:

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.”

Penegakan Hukum dan Prinsip Demokrasi

Penetapan pasangan Afni–Syamsurizal sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih juga menunjukkan tegaknya hukum dan prinsip demokrasi di Indonesia. Mahkamah Konstitusi telah menolak gugatan yang diajukan oleh calon Wakil Bupati nomor urut 1, Sugianto, terkait kepesertaan calon petahana Alfedri. Putusan MK ini menegaskan bahwa proses demokrasi berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Manifesto UngkapKriminal.com: Demokrasi sebagai Amanah Ilahiah

Dalam perspektif UngkapKriminal.com, proses demokrasi yang berlangsung di Siak bukan sekadar kontestasi politik, melainkan manifestasi dari amanah Ilahiah. Kepemimpinan adalah tanggung jawab yang harus dijalankan dengan integritas, keadilan, dan keberpihakan kepada rakyat.

Sebagaimana tercantum dalam Manifesto Spiritual UngkapKriminal.com:

“Demokrasi bukan sekadar sistem, melainkan jalan menuju keadilan yang diridhai oleh Sang Raja, Allah SWT.”

Penutup

Penetapan Dr. Afni Zulkifli dan Syamsurizal sebagai Bupati dan Wakil Bupati Siak terpilih periode 2024–2029 merupakan tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Proses yang panjang dan penuh tantangan ini menunjukkan kedewasaan politik masyarakat Siak serta komitmen semua pihak dalam menjunjung tinggi nilai-nilai konstitusional dan spiritualitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Referensi:

“Resmi, KPU Tetapkan Afni-Syamsurizal Bupati-Wakil Bupati Siak Terpilih,” Metro TV News, 7 Mei 2025.

“Afni: Pemenangnya Masyarakat Siak, Pleno Penetapan Bupati dan Wabup Siak Terpilih,” Riau Pos, 8 Mei 2025.

“Lalui proses panjang, Akhirnya Afni Z ditetapkan sebagai Bupati Siak,” Antara News Riau, 7 Mei 2025.

“Apresiasi Pilkada Siak Aman dan Kondusif, Kapolda Riau,” Klik MX, 8 Mei 2025.

“Afni Zulkifli-Syamsurizal Akhirnya Terpilih Jadi Bupati dan Wakil Bupati Siak,” Suara Riau, 8 Mei 2025.

Artikel “Afni–Syamsurizal Dilantik: Kemenangan Rakyat, Demokrasi, dan Spirit Konstitusi” pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Kader TP-PKK Kecamatan Mandau bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, Bupati Bengkalis, serta Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) memimpin peluncuran gerakan ini . Ketua Umum DPP PERSAGI, Rudatin, menyatakan kesiapannya untuk mendampingi keluarga berisiko stunting melalui edukasi gizi dan kerja sama multisektor .

Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana mengusung sembilan indikator, mulai dari peduli stunting dan PHBS hingga keuangan sehat dan ketahanan bencana . Tiga program unggulan di antaranya:

1. GEMA BERISAHABAT – distribusi protein nabati dan hewani dua kali sebulan kepada ibu hamil dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) .
2. OMASUKA – layanan MP-ASI bergizi door-to-door untuk balita tiga kali seminggu serta pemantauan tumbuh-kembang .
3. GEMA PULSA – gotong-royong memilah sampah untuk menciptakan lingkungan bersih dan sehat .

Peluncuran resmi digelar pada 23 April 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-53 di seluruh Indonesia .

Semua kegiatan berlangsung di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, melibatkan 100 % desa binaan dan lengkap oleh kader posyandu setempat.

Prevalensi stunting di Indonesia masih tinggi, tercatat 21,6 % anak di bawah lima tahun pada 2022, jauh dari target nasional 14 % pada 2024 .

Pasal 28H ayat 1 UUD 1945 menjamin hak setiap warga atas lingkungan hidup baik dan pelayanan kesehatan .

UU No. 36/2009 Pasal 126 mengamanatkan upaya promotif dan preventif untuk kesehatan ibu dan anak .

UU No. 18/2012 Pasal 1 menegaskan pangan harus bergizi, aman, dan terjangkau .

Perpres No. 72/2021 mensyaratkan intervensi holistik dan sinergi multisektor dalam percepatan penurunan stunting .

1. Sinergi lintas sektor: PKK, Dinkes, BKKBN, PERSAGI, dan dunia usaha menjalankan rencana aksi konvergensi sesuai Perpres 72/2021 .
2. Intervensi sensitif & spesifik: pemenuhan gizi ibu hamil, pemberian ASI eksklusif hingga usia 6 bulan, MP-ASI bergizi, dan PHBS
3. Monitoring & evaluasi: laporan digital posyandu terintegrasi ke pusat data desa, evaluasi triwulanan, dan pelibatan akademisi serta media lokal dalam sosialisasi.
4. Pendampingan profesional: “PERSAGI siap mendampingi keluarga untuk mengoptimalkan asupan protein hewani dan nabati,” tegas Rudatin .
5. Keterlibatan masyarakat: kader PKK, kader posyandu, dan relawan desa terlibat dalam edukasi, distribusi makanan, dan aksi kebersihan lingkungan, sesuai ajakan “Ayo… Cegah Stunting Bersama!”

Keterpaduan upaya promotif, preventif, dan kuratif ini diharapkan menurunkan angka stunting, mencetak generasi sehat unggul, serta memperkuat ketahanan keluarga menghadapi bencana, menjawab panggilan UUD 1945 Pasal 28H dan amanat konstitusi untuk menjadikan Indonesia Emas 2045.

Artikel PKK Mandau Gempur Stunting Lewat “Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana” dengan Tiga Inovasi Intervensi Gizi pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Program berbagi ini dilaksanakan di Gedung Bathin Betuah Kantor Camat Mandau, sebanyak 237 penerima manfaat se-Kecamatan Mandau mendapatkannya, santunan tersebut berupa bantuan uang, bingkisan dan takjil berbuka puasa. 

Camat Mandau Riki Rihardi, S.STP., M.Si., dalam sambutannya mengucapkan terimakasih atas program Bupati Bengkalis Ibu Kasmarni, S.Sos., M.MP., melalui BAZNAS Kabupaten Bengkalis dalam memberikan santunan demi kesejahteraan masyarakat Kecamatan Mandau. 

“Mari kita perbanyak bersyukur kepada Allah SWT, karena semakin kita bersyukur insyaallah nikmat itu akan selalu bertambah, dan mari kita selalu mendukung program pemimpin kita, agar kita yang membutuhkan ini semakin banyak mendapatkan bantuan dari program  yang berpihak untuk masyarakat, kami sadari bantuan ini tentunya tidak cukup menyelesaikan persoalan kita, tetapi dapat sedikit mengurangi kekurangan kita, semoga  santunan ini sangat bermanfaat buat seluruh masyarakat Kecamatan Mandau”, harap Camat Mandau Riki Rihardi, S.STP., M.Si.

Artikel Camat Riki “Serahkan Santunan Anak yatim & Dhuafa Serta guru ngaji” Sebanyak 237 Penerima pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Calon Bupati (Cabup) Bogor nomor urut 1, Rudy Susmanto kembali menyapa warga dalam rangkaian kampanyenya di Pilkada 2024. Kali ini sapa warga dilakukan di Wilayah Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor.

Seperti biasa, sapa warga yang dilakukan Rudy Susmanto itu selalu diminati warga. Dalam agenda kali ini, Rudy mengunjungi lima lokasi di lima desa yakni, Desa Sukahati, Desa Tajur, Desa Pasirmukti, Desa Gunungsari dan Desa Tarikolot yang berbeda di Kecamatan Citeureup.

Setiap lokasi, terlihat warga yang didominasi ibu-ibu ini selalu membludak, Ribuan warga sangat antusias menantikan Bupati pilihannya.

Dalam sambutannya, Rudy yang berpasangan dengan Jaro Ade itu hanya memaparkan visi dan misi realistis yang pasti bisa direalisasikan.

“Ibu-ibu dan bapak-bapak, saya ucapkan terimakasih sudah mau menghadiri kegiatan sapa warga ini. Saya tidak akan banyak bicara terkait program dan visi misi. Dapat saya pastikan semua program saya sudah sesuai dengan keinginan warga dan pasti bisa direalisasikan,” kata Rudy Susmanto, Kamis (7/11/24).

Salah satu program yang pasti terealisasi dan sangat dibutuhkan masyarakat Kabupaten Bogor adalah SPP gratis bagi warga yang kurang mampu ketika masuk ke Sekolah Swasta.

“Bagi ibu-ibu yang anaknya tidak diterima di Sekolah Negeri, jangan khawatir. Kami sudah siapkan program SPP gratis di sekolah Swasta sampai lulus bagi yang kurang mampu,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Rudy Susmanto, Digitalisasi Desa yang bisa digunakan untuk menyampaikan semua keluhan warga, menjadi program yang pasti direalisasikan.

Nantinya, sistem digitalisasi desa akan terintegrasi dengan sistem digitalisasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor sehingga bisa mengetahui apa saja yang dibutuhkan warganya.

“Digitalisasi desa ini merupakan program yang sangat strategis. Karena kita bisa tahu apa saja yang dikeluhkan dan diinginkan masyarkat Kabupaten Bogor,” tukasnya.

Red :Wawan S

Artikel Cabup Rudy Susmanto Sapa Warga 5 Desa di Kecamatan Citeureup, Paparkan Program SPP Gratis dan Digitalisasi Desa pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.