Jakarta – Pengadaan laptop untuk program digitalisasi pendidikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) kembali menjadi sorotan publik. Harga pengadaan yang disebut mencapai Rp10 juta per unit, sementara spesifikasi perangkat tak jauh berbeda dari Chromebook pasaran seharga Rp1,7–2,6 juta, menimbulkan pertanyaan besar: Apakah ini transformasi digital atau transformasi mark-up anggaran?

Sorotan publik kini tertuju pada Menteri Nadiem Makarim, tokoh muda eks CEO Gojek yang kerap menggaungkan semangat reformasi pendidikan berbasis teknologi. Namun, dalam kasus ini,

“Jaksa Agung ST Burhanuddin melalui Kejaksaan Agung RI tidak menutup kemungkinan memeriksa Nadiem Makarim apabila ditemukan indikasi kuat keterlibatan dalam proses pengadaan yang janggal.

Proyek pengadaan laptop ini berjalan sejak 2021 sebagai bagian dari program digitalisasi sekolah. Namun, data dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dan berbagai temuan lapangan menunjukkan adanya ketidakwajaran harga yang terus berulang. Kasus ini kembali mencuat pada Mei 2025 setelah dorongan publik yang masif melalui media sosial dan pemberitaan investigatif independen.

Korupsi di sektor pendidikan bukan sekadar menyangkut kerugian negara, melainkan pengkhianatan terhadap masa depan bangsa. Di saat banyak sekolah di daerah terpencil kekurangan akses listrik dan sinyal internet, pengadaan laptop mahal dengan spesifikasi rendah justru memperkuat kecurigaan adanya pola sistematis perampokan anggaran dengan kedok digitalisasi.

Dr. Oce Madril, pakar hukum tata negara dan anti-korupsi dari UGM, menyatakan:

“Harga laptop Rp10 juta per unit untuk spesifikasi rendah sangat mencurigakan. Ini dapat dikualifikasikan sebagai dugaan tindak pidana korupsi dengan modus mark-up. Jika Kejagung serius, ini bisa menjadi pintu masuk membersihkan praktik rente di Kemendikbud.”

Sementara itu, Kejagung RI, melalui keterangan resmi tertanggal 29 Mei 2025, menyatakan terbuka memeriksa siapa pun, termasuk menteri aktif, jika ditemukan dua alat bukti yang sah.

Apa Landasan Hukumnya?

Kasus ini dapat dijerat melalui:

Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 55 dan 56 KUHP tentang penyertaan

Prinsip Akuntabilitas dan Efisiensi APBN (UU No. 17 Tahun 2003)

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil.”

Dari perspektif internasional, prinsip transparansi dalam pengadaan publik ditegaskan dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia.

Catatan Intelektual Presisi Redaksi

Redaksi UngkapKriminal.com menegaskan bahwa artikel ini disusun berdasarkan fakta dan keterangan yang dapat diverifikasi. Setiap pihak yang disebut tetap berazaskan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kami membuka ruang hak jawab dan klarifikasi secara tertulis dalam waktu 2×24 jam sejak artikel ini ditayangkan.

Penutup: Suara Moral dari Kalam Ilahi dan Sunnah Nabi

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”
(QS. Al-Baqarah: 188)

“Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu dibinasakan adalah karena mereka apabila orang terpandang mencuri, dibiarkan, tetapi jika orang lemah mencuri, ditegakkan hukum atasnya.”
(HR. Bukhari dan Muslim)

📌 Untuk investigasi lebih lanjut, redaksi siap menindaklanjuti dengan penggalian data mendalam dan pemantauan kasus ini secara berkala.

“Jika Anda memiliki informasi tambahan atau ingin menyampaikan klarifikasi resmi, hubungi redaksi melalui email: konfirmasi@ungkapkriminal.com
WhatsApp: 0822 8352 1121 – 0812 7095 8776

Artikel “Digitalisasi atau Mark-Up?”: Dugaan Korupsi Laptop Kemendikbud Rp10 Juta Per Unit pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Klaim bahwa Presiden Joko Widodo merupakan anak tokoh PKI kembali mengemuka melalui video yang viral, menampilkan Edy Mulyadi, seorang wartawan senior dan aktivis media sosial, yang menyampaikan narasi tersebut secara live di platform digital.

Video ini menyebut nama-nama seperti Sulami (Gerwani) dan Ripka Ciptaning, disertai narasi kuat bahwa Presiden Jokowi memiliki garis keturunan Partai Komunis Indonesia. Namun, klaim tersebut tidak disertai bukti autentik maupun dokumen hukum negara.

Wartawan senior, eks kontributor Forum News Network (FNN).

Aktif sejak 1990-an, dikenal dengan narasi kritis terhadap pemerintah.

Sempat diperiksa polisi tahun 2022 karena pernyataannya soal IKN.

Gaya khas: blangkon, narasi populis-religius, dan kecenderungan menyerang elite.

Meski berlatar pers, gaya Edy lebih menyerupai aktivis opini publik daripada jurnalis investigatif, karena minim verifikasi, tidak ada konfirmasi langsung, dan tak menyertakan dokumen primer.

“Apa Klaimnya tentang Jokowi dan PKI?

Edy menyebut:

“Jokowi adalah anak dari Sulami, tokoh Gerwani, dan Ripka Ciptaning pernah mengatakan itu…”

Namun:

Tidak ada arsip hukum atau sejarah negara yang membuktikan hal ini.

Tidak ditemukan rekaman atau pernyataan resmi Ripka Ciptaning yang menyebut hal tersebut.

Tidak ada data silsilah Jokowi yang menunjukkan nama-nama itu.

     Bantahan Resmi Negara

Presiden Jokowi (2018–2019)

“Saya ini anak dari Notomihardjo. Saya Muslim. Saya punya dokumen lengkap.”
(Debat Pilpres & wawancara nasional)

   Badan Intelijen Negara (BIN)

“Tidak ada data yang menunjukkan Presiden Jokowi terkait PKI.”
— Budi Gunawan, Kepala BIN

  Kementerian Kominfo & MAFINDO

Masukkan klaim ini ke dalam Daftar Hoaks Nasional sejak 2018.

Diperkuat oleh pakar sejarah dan pengarsipan nasional.

   Mahkamah Konstitusi (MK)

Dalam sengketa Pilpres, tidak pernah ada bukti hukum yang menguatkan tuduhan PKI kepada Presiden Jokowi.

Jurnalisme atau Provokasi?

Perbedaan tajam antara wartawan investigatif dan propagandis adalah:

Unsur Jurnalis Profesional Edy Mulyadi

Verifikasi Ya Tidak
Bukti Otentik Ya Tidak
Konfirmasi Lawan Ya Tidak
Tujuan Informasi Provokasi
Risiko Hukum Terukur Terbuka

    Aspek Hukum dan Risiko

Tuduhan seperti ini dapat melanggar:

Pasal 28 ayat (2) UU ITE: Menyebarkan kebencian SARA.

Pasal 310–311 KUHP: Pencemaran nama baik dan fitnah.

Pasal 14–15 UU No. 1/1946: Menyebarkan kabar bohong.

Ancaman maksimal: 10 tahun penjara.

   Sudut Pandang Fakar Internasional

Prof. R. William Liddle (Ohio State University):

“Tuduhan seperti ini selalu muncul terhadap pemimpin sipil di negara demokrasi transisi. Biasanya tak berdasar bukti.”

Catatan Intelektual Presisi Redaksi:

Kita tidak sedang membela kekuasaan. Kita membela akal sehat dan moral informasi.
Jika Edy Mulyadi memang memiliki bukti otentik, maka jalurnya adalah:

1. Melaporkan ke Mahkamah Konstitusi.
2. Menyampaikan ke pengadilan terbuka.
3. Bukan melempar retorika via live medsos tanpa tanggung jawab hukum.

Jika tidak, maka publik berhak menilai: itu bukan berita. Itu hasutan.

     Penutup Kalam - Ilahiah

“Jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya…”
(QS. Al-Hujurat: 6)

“Barangsiapa menuduh orang mukmin dengan tuduhan yang tidak benar, maka Allah akan mengurungnya di neraka hingga ia mencabut ucapannya…”
(HR. Thabrani)

✍️ Editor Investigasi:

Junedy Nasution
Media Profetik Nasional – UngkapKriminal.com

Artikel Narasi Lama, Hoaks Baru: Menelisik Ulang Klaim Edy Mulyadi tentang Jokowi Anak PKI? pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

✍️ Oleh Redaksi Sastra Profetik Internasional | UngkapKriminal.com
Jakarta – Bengkalis – Riau
Juli 8 – 2025

Di tengah runtuhnya Moral kepercayaan publik terhadap institusi kekuasaan, muncul fenomena wartawan kecil—tanpa modal besar, tanpa kantor megah, tanpa iklan korporasi—namun memiliki keberanian menulis kebenaran. Alih-alih diapresiasi, mereka justru dilabeli sebagai “wartawan bodrek pemeras”. Bahkan Dewan Pers pun menyebut mereka “lahir karena pengangguran”.
Lantas, apakah benar mereka semua pemeras? Atau inikah bentuk lain dari hegemonisasi pers oleh elit dan oligarki media?

Dewan Pers menyatakan bahwa banyak wartawan tidak resmi memeras pejabat daerah, dan menyebut mereka lahir dari pengangguran. Sertifikasi wartawan dijadikan tolok ukur keabsahan profesi.

“Wartawan bodrek” adalah istilah yang ditujukan kepada jurnalis yang tidak bersertifikat dan dianggap tidak profesional, meski sebagian di antaranya justru rajin mengungkap dugaan korupsi dan proyek fiktif.

Pernyataan ini dirilis Juli 2025, di tengah meningkatnya laporan “pemerasan” terhadap pemda oleh media lokal dan kecil di berbagai kabupaten/kota.

Karena banyak pejabat merasa terancam oleh pemberitaan kritis, dan wartawan non-terverifikasi dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas birokrasi.

Dewan Pers mengusulkan pemda menolak komunikasi dengan media yang tidak tersertifikasi, dan menyarankan agar jurnalis tak resmi ditiadakan melalui edukasi dan regulasi.

🎯 Tanggapan Resmi UngkapKriminal.com:

     "Sertifikasi Bukan Segalanya"

Kebenaran tak lahir dari selembar sertifikat, tapi dari keberanian menyuarakan yang terpinggirkan.

Banyak media besar bersertifikasi justru bungkam terhadap skandal penguasa dan pemodal. Banyak wartawan kecil yang dituduh “bodrek” justru mengungkap kebenaran yang disembunyikan media arus utama.

⚖️ Asas Praduga Tak Bersalah

Pernyataan Dewan Pers adalah bentuk penggiringan opini yang berpotensi mencemarkan nama baik ribuan jurnalis independen.

Wartawan yang kritis terhadap proyek desa bukan berarti pemeras.
Wartawan yang datang menagih klarifikasi bukan berarti mencari amplop.

 Tanpa bukti hukum, label “pemeras” adalah fitnah.

 Akar Masalah Bukan Wartawan, Tapi Sistem

Kenapa muncul “wartawan tanpa sertifikat”?
Karena:

Media lokal tak mendapatkan akses ke pelatihan Dewan Pers

Birokrasi tak transparan, hingga kritik dianggap gangguan

Iklan negara hanya diberikan ke media besar—padahal itu dana publik!

“Solusi Bukan Represi, Tapi Transformasi

Dirikan PT Media publik yang bebas dari elit.

Biayai pelatihan jurnalisme gratis untuk rakyat miskin.

Audit juga media besar: siapa pemiliknya, siapa yang dikritik, dan siapa yang dilindungi?

📚 Landasan Hukum:

Pasal 28F UUD 1945:
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi… serta menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia.”

UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
Pasal 4 (1): Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
Pasal 8: Dalam menjalankan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum.

Pasal 368 KUHP: Pemerasan harus dibuktikan secara hukum, bukan hanya berdasarkan asumsi.

Pasal 11 DUHAM 1948:
Setiap orang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum.

💬 Tanggapan Tokoh Pers:

Umar Said (pendiri Harian Indonesia Merdeka di pengasingan):
“Jurnalisme bukan soal izin dari kekuasaan, tapi soal keberanian menulis untuk rakyat.”

Junaidi Nasution, Penulis Profetik:
“Media kecil menulis karena nurani, media besar menulis karena pemilik sahamnya.”

   "Catatan Intelektual Redaksi:

Kami mengingatkan semua pihak, termasuk Dewan Pers, untuk tidak menjadi alat kekuasaan yang menyederhanakan masalah dengan cara memvonis rakyat kecil yang ingin bersuara. Jika benar ada oknum wartawan yang bersalah, buktikan secara hukum, bukan lewat generalisasi stigmatis yang membunuh semangat jurnalistik rakyat.

📖 Penutup Kalam Profetik:

“Dan janganlah kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.”
(QS. Al-Maidah: 8)
Artinya: Jangan gegabah melabeli. Adil adalah jalan terdekat menuju Tuhan.

Rasulullah ﷺ bersabda:
“Apabila kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangan kalian, jika tidak mampu maka dengan lisan kalian, dan jika tidak mampu maka dengan hati kalian…”
(HR. Muslim)

Artikel Sertifikat Tak Menjamin, Kebenaran Tak Bisa Dibungkam?! pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

“Bangsa Iran tidak pernah menyerang bangsa lain demi merampas kekayaan. Mereka adalah bangsa yang bermartabat, berdiri tegak demi harga diri, bukan untuk menjarah,” ujar Farrakhan, dengan nada tegas dan penuh semangat.

Pernyataan itu disambut sorakan dan tepuk tangan dari hadirin. Dengan mengenakan jas krem elegan, Farrakhan berdiri kukuh, dikelilingi pemimpin Nation of Islam. Kamera menyorot ekspresi para pendengarnya—terharu, serius, bahkan menangis. Video pidatonya yang kini viral, menyebar cepat di TikTok, X, dan Instagram, dengan latar tulisan tajam: “White Man’s World”—sebuah simbol perlawanan terhadap narasi kolonialisme modern.

Membongkar Stereotip: Iran Bukan Ancaman, Tapi Cermin Keteguhan Moral

Dalam sejarah modern, bangsa Iran sering diposisikan dalam narasi demonisasi global, digambarkan sebagai ancaman dan musuh demokrasi. Padahal, jika ditelusuri dalam konteks sejarah dan geopolitik, Iran tidak pernah menjadi agresor imperialis. Sebaliknya, negeri itu menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi asing dan penjajahan sumber daya.

Farrakhan menyentuh jantung persoalan ini: standar ganda Barat dalam mendefinisikan agresor dan korban. Ia tidak sedang membela Iran secara membuta, tapi membela kebenaran sejarah yang telah dikaburkan propaganda geopolitik.

“Mereka adalah orang-orang yang indah. Mereka hidup dengan martabat, bukan dengan penindasan. Mengapa dunia takut pada bangsa yang memilih kehormatan di atas dominasi?” — ujar Farrakhan diiringi gema takbir.

Narasi Lintas Rasisme dan Islamofobia

Pidato Farrakhan bukan hanya tentang Iran, tetapi tentang seluruh bangsa non-Barat yang selama ini menjadi korban labelisasi global: “teroris”, “barbar”, “ancaman”. Ucapannya adalah tamparan keras terhadap persepsi rasis dan islamofobik yang dibangun secara sistemik oleh media arus utama dan kekuatan politik global.

Sebagai tokoh kulit hitam yang puluhan tahun menentang rasisme, Farrakhan paham bahwa penjajahan tidak selalu datang dalam bentuk peluru dan tank, tapi juga lewat narasi yang mengkerdilkan bangsa lain, menjauhkan mereka dari sejarah sejatinya.

Solidaritas Global: Dari Chicago ke Teheran, dari Nurani ke Perlawanan

Bagi banyak analis internasional, pernyataan Farrakhan menandai munculnya gelombang baru solidaritas lintas iman dan bangsa. Bukan sekadar pernyataan politik, tapi seruan etik bahwa kehormatan bangsa tidak ditentukan oleh kekuatan militer atau kekayaan alam, melainkan oleh keberanian menolak menjadi penjajah.

Di saat banyak pemimpin dunia Muslim justru tunduk pada tekanan global dan tergoda oleh kekuasaan semu, Farrakhan—yang notabene bukan Muslim Iran—berani bersaksi atas integritas bangsa tersebut.

Catatan Intelektual Presisi Redaksi

Pernyataan Louis Farrakhan ini membuka jendela wacana yang jarang disentuh media arus utama. Dalam semangat jihad kalam informasi, UngkapKriminal.com menilai pidato ini sebagai pengingat penting: bahwa kejujuran sejarah adalah fondasi keadilan global. Ketika fakta dikaburkan oleh propaganda, suara-suara seperti Farrakhan menjadi oase dalam gurun kebohongan.

Bangsa yang tidak menjajah adalah bangsa yang layak dihormati. Dan bangsa yang masih mau bersaksi atas kebenaran—seperti Farrakhan—adalah bagian dari cahaya profetik zaman ini. Ia bukan membela Iran sebagai negara, tapi membela martabat manusia sebagai prinsip universal.

Penutup Kalam Profetik

“Dan janganlah kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa.”
(QS. Al-Ma’idah: 8)

Rasulullah SAW bersabda:
“Sesungguhnya orang yang paling dicintai oleh Allah pada hari kiamat adalah pemimpin yang adil, dan yang paling dibenci oleh Allah adalah pemimpin yang zalim.”
(HR. Tirmidzi)

Artikel Louis Farrakhan Puji Iran sebagai Bangsa Bermartabat: “Mereka Tidak Pernah Menyerang Demi Merampas Kekayaan Bangsa Lain” pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Oleh Tim Investigasi Internasional UngkapKriminal.com

MOSKOW–JAKARTA | UNGKAPKRIMINAL.COM — Dalam babak baru hubungan bilateral yang sarat geopolitik dan teknologi tinggi, Presiden Federasi Rusia, Vladimir Putin, secara resmi mengajak Presiden terpilih Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk membangun proyek energi nuklir bersama. Ajakan tersebut disampaikan dalam pertemuan bilateral di sela-sela KTT internasional Eurasian Economic Forum di Moskow, yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman awal terkait kerja sama energi dan pertahanan strategis.

Diplomasi Teknologi dan Arah Baru Energi Nasional

Pertemuan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Rusia tengah memperluas jangkauan geopolitiknya ke kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar di dunia Muslim. Presiden Putin, dalam pidatonya, menyampaikan:

“Kami melihat Indonesia sebagai mitra strategis dalam pengembangan teknologi tinggi, termasuk energi nuklir untuk tujuan damai dan pembangunan berkelanjutan. Kami siap menyediakan teknologi dan pelatihan komprehensif untuk mendukung Indonesia mencapai kemandirian energi.”

Presiden Prabowo Subianto, dalam tanggapannya yang hangat namun berhati-hati, menyatakan:

“Indonesia terbuka pada kerja sama berbasis kepercayaan dan kepentingan bersama. Kami ingin memastikan setiap teknologi yang masuk memberi manfaat maksimal bagi rakyat Indonesia dan selaras dengan konstitusi serta prinsip kedaulatan nasional.”

Siapa Di Balik Proyek Nuklir Ini?

Proyek ini diperkirakan akan melibatkan Rosatom, perusahaan energi nuklir milik negara Rusia, yang sebelumnya telah membangun reaktor di Mesir, Turki, dan India. Sementara dari pihak Indonesia, sejumlah nama dari Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) dan PLN diproyeksikan menjadi penghubung utama dalam teknis awal rancang bangun.

Namun muncul pula pertanyaan publik: apakah Indonesia siap mengelola teknologi nuklir dari sisi keamanan, lingkungan, dan transparansi?

Tanggapan Pakar Internasional dan Nasional

Prof. Dr. Marco Feldstein, pakar nuklir internasional dari University of Oxford, mengingatkan:

“Indonesia harus memastikan semua regulasi IAEA (International Atomic Energy Agency) dipenuhi. Proyek nuklir bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal kepercayaan publik, keamanan jangka panjang, dan tata kelola yang demokratis.”

Sementara itu, Dr. Ir. Siti Rahmawati, pengamat energi dari ITB menilai:

“Jika proyek ini diawasi ketat dan dijalankan secara profesional, ia bisa menjadi solusi atas krisis energi. Tapi risikonya tinggi. Dibutuhkan edukasi publik dan kebijakan terbuka.”

Landasan Hukum dan Hak Asasi

“Menurut Pasal 33 UUD 1945, bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Bila proyek nuklir ini tidak berpihak pada kemaslahatan rakyat dan justru membuka celah ketergantungan atau kerusakan ekologis, maka ia bertentangan dengan konstitusi.

Dari sudut HAM internasional, Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) menyebutkan: “Setiap orang berhak atas standar hidup yang layak, termasuk perlindungan dari risiko lingkungan dan kesehatan.” Maka transparansi dan partisipasi publik menjadi keniscayaan.

CATATAN INTELEKTUAL PRESISI REDAKSI

Kami di UngkapKriminal.com memandang bahwa proyek strategis seperti ini harus dibuka ke ruang publik secara menyeluruh. Bangsa ini telah terlalu lama menjadi pasar atas nama pembangunan. Kini saatnya menakar kembali: apakah energi nuklir untuk kemerdekaan atau ketergantungan baru? Apakah teknologi ini akan memperkuat kedaulatan atau menggadaikan masa depan generasi mendatang?

PENUTUP: PESAN ILAHI DALAM JIHAD KALAM INFORMASI

“Dan janganlah kamu menjual ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit; dan hanya kepada Akulah kamu harus bertakwa.”
(QS. Al-Baqarah: 41)

Maknanya: Jangan gadaikan kebenaran demi kepentingan sesaat. Jangan biarkan bangsa ini terjerumus atas nama kemajuan yang semu.

Bangunlah kemerdekaan atas dasar ilmu, iman, dan integritas.

Artikel PUTIN AJAK PRABOWO BANGUN PROYEK NUKLIR: KEMITRAAN STRATEGIS BERNUANSA GLOBAL? pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

⚖️ Ketika Negara Hukum Berbisik dari Hambalang

Bogor, Hambalang — Dalam atmosfer yang sarat sejarah perlawanan dan kontemplasi kenegaraan, Presiden Prabowo Subianto menggelar sebuah pertemuan strategis yang akan tercatat dalam lembaran restorasi hukum Indonesia. Bertempat di kediaman pribadinya pada Senin, 23 Juni 2025, ia memanggil langsung para pejabat tinggi negara untuk satu agenda besar: memulihkan martabat Negara Hukum.

Hadir dalam pertemuan tersebut Menko Polhukam Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta menteri dan pejabat strategis dari bidang pertahanan, hukum, tata kelola negara, dan intelijen.

Menurut sumber terpercaya yang diakses tim investigasi UngkapKriminal.com, forum ini dikenal dengan nama “Rapat Pemulihan Etika Negara Hukum dan Penataan Ulang Sistem Peraturan yang Disalahgunakan”. Pertemuan ini berlangsung eksklusif di luar forum birokrasi konvensional sebagai langkah percepatan pembenahan menyeluruh terhadap sistem hukum dan peraturan yang diduga telah disalahgunakan pada masa sebelumnya.

🔎 Restorasi Sistemik Atas Warisan Krisis Regulasi

Data dari whistleblower, lembaga kajian, dan sumber anggaran menunjukkan bahwa pada masa Presiden ke-7, lebih dari 1.500 regulasi telah diterbitkan tanpa uji publik dan uji konstitusional. Bentuknya antara lain Perpres, Inpres, Permen, dan Kepmen yang secara substansi dianggap memberikan celah hukum untuk meloloskan proyek-proyek fiktif, utang luar negeri jangka panjang, serta pembobolan dana negara melalui skema investasi bermasalah BUMN yang mencapai ribuan triliun rupiah.

Prof. E.M. Khatib dari Geneva Centre for Rule of Law menyatakan bahwa praktik semacam ini merupakan perusakan sistemik terhadap fondasi negara hukum. Ia menekankan bahwa jika tidak segera dikoreksi, maka kerusakan tidak hanya terjadi pada aspek legal formal, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap keadilan.

📜 Landasan Konstitusional dan Internasional

Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945

Negara Indonesia adalah negara hukum

Pasal 27 dan 28D UUD 1945

Menjamin persamaan di hadapan hukum dan perlindungan atas hak hukum yang sah

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Pasal 10 dan 11

Menjamin hak atas pengadilan yang adil dan asas praduga tak bersalah

Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC)

Indonesia sebagai negara pihak wajib melawan korupsi sistemik dan mengembalikan tata kelola pemerintahan berdasarkan integritas hukum

Pandangan Tegas dari Pakar Konstitusi

Dr. Gunawan Santoso, S.H., LL.M. (Pakar Hukum Konstitusi Universitas Indonesia) menyatakan bahwa bila benar terjadi penyalahgunaan regulasi untuk kepentingan korupsi politik, maka hal itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi dan kehendak rakyat. Menurutnya, Presiden Prabowo memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menuntaskan dan membongkar warisan penyimpangan tersebut secara terbuka dan sistemik.

📝 Catatan Intelektual Presisi Redaksi

Hambalang tidak lagi hanya menjadi saksi sejarah personal Prabowo, tetapi kini menjelma sebagai pusat deklarasi diam atas pemulihan supremasi hukum. Pertemuan tersebut menandai langkah konkret menuju rekonstruksi sistem hukum nasional dan sinyal kuat bahwa negara tidak lagi tunduk pada logika kekuasaan semu yang memanipulasi hukum demi melanggengkan kepentingan elite.

Langkah Prabowo, jika konsisten, akan menjadi babak awal jihad konstitusi. Sebuah perjuangan sunyi namun presisi untuk memurnikan kembali hukum sebagai instrumen keadilan, bukan alat kekuasaan.

Fiat justitia ruat caelum — Tegakkan keadilan walau langit runtuh.

🧭 Penutup Profetik: Kebenaran Tak Pernah Mati

“Dan janganlah kalian campuradukkan antara kebenaran dan kebatilan, dan janganlah kalian sembunyikan kebenaran itu, padahal kalian mengetahuinya.”
(QS. Al-Baqarah: 42)
Makna: Jangan biarkan kebatilan tampil sebagai kebenaran hanya karena diam atau takut.

Rasulullah SAW bersabda:
“Sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah pada hari kiamat adalah pemimpin yang adil.”
(HR. Tirmidzi)
Makna: Keadilan adalah mahkota para pemimpin yang dirindukan langit dan bumi.

📌 Hingga artikel ini diterbitkan, pihak Istana belum memberikan keterangan resmi terkait isi lengkap pertemuan di Hambalang. UngkapKriminal.com membuka ruang hak jawab sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

✊ Disusun oleh: UngkapKriminal.com

Tajam – Presisi – Demi Kebenaran dan Keadilan

Artikel بِسْمِ ٱللّٰهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِHAMBALANG BERBICARA: Deklarasi Diam Prabowo untuk Memulihkan Negara Hukum yang Terkoyak pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Ekonom senior dan tokoh antikorupsi, Faisal Basri, kembali mengguncang publik dengan pernyataan tegas terkait keberadaan sindikat mafia tambang yang diduga menyusup ke dalam proyek tambang nikel di kawasan konservasi dunia, Raja Ampat, Papua Barat Daya. Menurutnya, penguasaan lahan oleh PT Gag Nikel—anak usaha dari raksasa BUMN PT Aneka Tambang (Antam)—adalah bagian dari skema perampokan sumber daya alam secara legal oleh elite tertentu yang berkelindan dengan kekuasaan.

Dokumen resmi menunjukkan bahwa izin pertambangan PT Gag Nikel terdaftar dalam Keputusan Menteri ESDM No. 430.K/30/DJB/2017, yang mulai berlaku efektif sejak 10 November 2017, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Luas konsesi mencapai 13.136 hektare, termasuk area yang dikategorikan sebagai zona ekologis sensitif di wilayah Raja Ampat.

Data dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menegaskan bahwa pembukaan wilayah tersebut berpotensi merusak ekosistem laut dan darat yang telah lama diakui dunia internasional sebagai pusat biodiversitas bumi.

Hingga laporan ini dirilis, Presiden terpilih 2024–2029, Prabowo Subianto, belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait pengungkapan Faisal Basri. Dalam visi-misinya selama masa kampanye, Prabowo menegaskan pentingnya kedaulatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari agenda nasionalisme hijau. Kini, publik menanti langkah nyata dari Prabowo: membela hutan Raja Ampat atau membiarkan kekuatan tambang oligarki lama terus menjarah.

Belum tampak tindakan hukum berarti terkait dugaan pelanggaran perizinan dan potensi korupsi dalam proyek ini. Namun tekanan publik yang menguat mendorong institusi hukum untuk segera bertindak.

Tim redaksi telah mengirimkan permintaan konfirmasi resmi kepada Kejaksaan Agung RI. Sumber internal menyebutkan bahwa Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) tengah mengkaji kemungkinan pelanggaran administratif hingga pidana dalam penerbitan izin tersebut.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, menyampaikan bahwa pihaknya akan mempelajari laporan Faisal Basri dan mengevaluasi legalitas izin tambang yang menyasar kawasan lindung. KPK akan bertindak jika ditemukan indikasi gratifikasi atau konflik kepentingan.

Mabes Polri belum memberikan tanggapan resmi. Namun Divisi Humas menyatakan bahwa segala bentuk perusakan lingkungan dan eksploitasi yang melanggar hukum dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pihak TNI juga belum menyampaikan pernyataan terbuka. Seorang pengamat militer dari LIPI menegaskan bahwa jika ada indikasi keterlibatan unsur militer dalam pengamanan tambang ilegal, hal itu merupakan pelanggaran terhadap prinsip netralitas TNI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Raja Ampat bukan sekadar wilayah administratif Papua. Ia adalah paru-paru laut dunia yang menyimpan 75 persen spesies terumbu karang global dan telah lama menjadi destinasi ekowisata internasional. Perusakan kawasan ini bukan hanya persoalan nasional, melainkan ancaman terhadap lingkungan hidup global.

Dalam pernyataannya, Faisal Basri menegaskan:

“Daya rusak rezim Jokowi terhadap lingkungan lebih parah dari penjajah Belanda 350 tahun! Di zaman VOC, mereka masih menyisakan hutan, tapi kini hancur demi konsesi tambang.”

Dasar hukum yang relevan untuk menindak kasus ini meliputi:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba)

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945: “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Pasal 25) dan Prinsip-Prinsip Rio 1992 tentang hak atas lingkungan hidup yang sehat

Catatan Intelektual Presisi Redaksi

UngkapKriminal.com menyerukan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menegakkan komitmen terhadap perlindungan lingkungan dan pemberantasan mafia tambang sebagai bagian dari agenda restorasi nasional. Penindakan tegas terhadap kejahatan sumber daya alam bukan sekadar perkara hukum administratif, tetapi menyangkut martabat bangsa dan keberlanjutan hidup generasi mendatang.

Kami juga menyerukan dilakukannya audit nasional independen terhadap seluruh izin tambang yang diterbitkan sepanjang era 2014–2024, dengan prioritas pada wilayah ekosistem sensitif seperti Papua, Kalimantan, dan wilayah adat lainnya.

Penutup: Ayat dan Hadis sebagai Cermin Hati Nurani Bangsa

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ
“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya.”
(QS. Al-A’raf: 56)
Makna: Larangan keras untuk merusak tatanan lingkungan yang telah diciptakan seimbang dan penuh keberkahan.

“Sesungguhnya dunia itu hijau dan indah. Allah menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi, dan Dia akan melihat bagaimana kamu berbuat.”
(HR. Muslim)
Makna: Manusia ditugaskan bukan untuk merusak, melainkan untuk menjaga, melindungi, dan memakmurkan bumi dengan tanggung jawab spiritual.

Redaksi UngkapKriminal.com menerima sanggahan, klarifikasi, dan masukan resmi dari semua pihak terkait.
Silakan hubungi kami melalui:
📧 redaksi@ungkapkriminal.com | 📩 redaksiungkapkriminal@gmail.com
📱 WhatsApp: +62 812 7095 8776 / +62 822 8352 1121

Artikel Faisal Basri Bongkar Sindikat Mafia Tambang Nikel Raja Ampat pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

⛔️ Pernyataan Eks Danjen Kopassus Guncang Integritas Kepemimpinan Nasional
UNGKAPKRMINAL.COM | Investigasi Khusus

“Ada dana 2,6 triliun. Geng Solo ini benar-benar kuat dan ingin memastikan ijazah tetap aman.”

Letjen TNI (Purn) Sunarko, mantan Danjen Kopassus

🎙️ GELOMBANG BARU DI TENGAH KABUT IJAZAH
Letjen TNI (Purn) Sunarko, mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus), melontarkan pernyataan menggetarkan dalam sebuah forum terbuka. Ia menyebut adanya dana jumbo Rp2,6 triliun yang disiapkan oleh kelompok yang disebutnya “Geng Solo” untuk mengamankan dokumen ijazah Presiden Joko Widodo dari sorotan hukum dan publik.

Video pernyataan tersebut kini viral di berbagai kanal media sosial dan aplikasi pesan. Keberanian sosok senior militer menyampaikan tuduhan terbuka ini mengangkat isu ijazah ke level yang lebih tinggi—bukan lagi sekadar polemik warga, melainkan sinyal keras dari dalam lingkaran elite pertahanan nasional.

📜 TUNTUTAN TRANSPARANSI: BUKAN HAL BARU
Kecurigaan terhadap keaslian ijazah Presiden telah berulang kali muncul sejak pencalonannya pada 2014, namun belum pernah dibuka secara forensik akademik kepada publik. Permintaan klarifikasi kepada kampus terkait, KPU, Kemendikbud, dan Istana Kepresidenan selalu terbentur jawaban normatif, atau justru tidak dijawab sama sekali

Gugatan hukum dari warga seperti Bambang Tri Mulyono pun kandas dalam prosedur formal. Namun, hingga hari ini, dokumen asli (bukan salinan atau fotokopi) yang bisa diverifikasi akademik secara terbuka tidak pernah ditampilkan utuh di hadapan publik.

⚖️ ANALISIS HUKUM & KONSTITUSI
Dr. Zainuddin Fanani, SH, LL.M., pakar hukum tata negara, menyatakan:

“Sunarko bukan orang sembarangan. Pernyataannya tidak bisa dianggap iseng. Negara tidak boleh diam. Negara harus hadir menjawab, bukan membungkam.”

Senada, Dr. Johan Prasetyo, pengamat demokrasi dari Melbourne University, menyoroti angka yang fantastis:

“Rp2,6 triliun bukan angka biasa. Jika benar digunakan untuk menutupi kecurangan administratif, maka ini jelas kategori abuse of power—bukan hanya pelanggaran etika, tapi juga melanggar hukum nasional dan prinsip internasional.”

Secara hukum, dugaan pemalsuan dokumen dapat dijerat dengan:

Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat,

Pasal 3 & 5 UU Tindak Pidana Korupsi (penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan keuangan negara),

serta bertentangan dengan Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia.

📨 TIDAK ADA JAWABAN RESMI
Redaksi UngkapKriminal.com telah mengirim surat konfirmasi resmi ke:

Istana Kepresidenan

KPU

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Namun hingga batas waktu 2×24 jam, tidak ada respons resmi yang diterima redaksi.

🧭 CATATAN PRESISI INTELEKTUAL
Kebenaran administratif bukan wilayah tabu.
Ketika seorang mantan Danjen Kopassus mengklaim adanya dana raksasa untuk menutup akses terhadap keaslian ijazah, maka diam adalah pembiaran, dan transparansi adalah harga demokrasi.

Kritik bukan pengkhianatan.
Pertanyaan bukan penghinaan.
Rakyat berhak tahu.

📜 KALAM KEBENARAN
“Dan janganlah kamu campuradukkan yang benar dengan yang batil dan (janganlah) kamu sembunyikan yang benar itu, sedang kamu mengetahui.”

(QS. Al-Baqarah [2]: 42)

“Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman.”
(HR. Muslim)

📢 PENUTUP: REDAKSI TERBUKA UNTUK HAK JAWAB
Redaksi UngkapKriminal.com memberikan ruang bagi semua pihak yang disebut untuk memberikan klarifikasi resmi dan hak jawab tertulis.

Kebenaran tidak takut diselidiki.
Kebohonganlah yang takut terungkap.

📎 © UngkapKriminal.com Menyingkap Tabir, Menegakkan Kebenaran.

Artikel 🔥 SUNARKO: GENG SOLO SIAPKAN DANA 2,6 T UNTUK AMANKAN IJAZAH pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

SUB JUDUL2:

Oleh Tim Investigatif
Ungkapkriminal.com
By Ubay
Jakarta 8JUNI2025

Setelah Lebih Kurang Seminggu jihad kalam informasi disuarakan media independen UngkapKriminal.com mengenai persoalan jalan rusak, truk over dimension over loading (ODOL), dan tragedi maut berulang di jalur nasional, akhirnya suara rakyat tak sia-sia. Ketua Komisi V DPR-RI menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menjawab langsung keluhan masyarakat daerah melalui mekanisme Instruksi Presiden (Inpres) yang segera dijalankan.

Dalam konferensi pers resmi usai bertemu Presiden Prabowo Subianto, Ketua Komisi V DPR-RI mengungkap bahwa pemerintah akan segera menyelesaikan berbagai permasalahan infrastruktur vital di daerah-daerah, mulai dari:

Jalan rusak akibat ODOL

Irigasi dan pertanian

Ketahanan pangan

Jalan nasional dan daerah yang membahayakan keselamatan

Langkah tersebut akan ditempuh melalui Inpres, yang memberi mandat langsung kepada kementerian dan lembaga teknis untuk bertindak cepat dan menyeluruh.

Sebagaimana sebelumnya diangkat oleh UngkapKriminal.com dalam laporan investigatif berjudul:

🛑 ODOL Mengancam Nyawa: Saatnya Jalanan Bebas Dari Truk Overload

🛣 Jalur Maut Duri: Tragedi yang Terus Berulang di Tengah Ketidakpedulian

…disebutkan bagaimana ketidakadilan pembangunan, lemahnya pengawasan truk ODOL, serta minimnya intervensi pusat telah menciptakan krisis keselamatan dan ketimpangan struktural. Artikel-artikel itu tidak hanya membuka mata publik, tapi juga menggugah pemegang kekuasaan tertinggi di republik ini.

Presiden RI Prabowo Subianto: Memerintahkan penanganan langsung melalui Inpres

Ketua Komisi V DPR-RI: Menjadi jembatan aspirasi rakyat kepada Presiden

Kementerian PUPR, Perhubungan, Pertanian, dan Bappenas: Siap bertindak menindaklanjuti Inpres

Tanggapan Para Pakar

Prof. Dr. Henri Subiakto, ahli kebijakan publik dan komunikasi politik, mengatakan:

“Ketika media lokal independen seperti UngkapKriminal.com berhasil menekan negara untuk mendengar, itu bukti bahwa demokrasi informasi masih hidup. Ini preseden penting: suara daerah tak boleh lagi diabaikan.”

Sementara itu, Dr. Anwar Siregar, pengamat transportasi dan keselamatan jalan menilai:

“Langkah Presiden dengan Inpres ini wajib disertai audit forensik jalan rusak akibat ODOL. Jangan hanya tambal sulam, tapi perlu penegakan hukum sistemik.”

Landasan Hukum

Penanganan ini mengacu pada:

Pasal 28H UUD 1945: Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan

UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Prinsip HAM Internasional (Pasal 12 ICESCR): Hak atas standar hidup layak, termasuk akses jalan dan transportasi aman

Catatan Intelektual Presisi Redaksi

Dengan penuh tanggung jawab moral dan jihad kalam, redaksi UngkapKriminal.com menegaskan bahwa perjuangan informasi tak sia-sia. Ketika negara mulai mendengar, maka publik wajib terus mengawal. Inpres adalah langkah awal, namun implementasi dan pengawasan rakyat menjadi penentu keberhasilannya.

Kepada para pejabat daerah, DPRD, dan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota: jangan hanya diam menyambut perintah pusat. Rakyat menuntut konkret, bukan seremoni.

Penutup: Hikmah Kalam Kebenaran

“Dan katakanlah: ‘Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir.'” (QS Al-Kahfi: 29)
Maknanya: Negara diberi pilihan—untuk berpihak pada kebenaran atau membiarkan kebatilan berkuasa. Tapi ingat, setiap pilihan mengandung pertanggungjawaban di dunia dan akhirat.

“Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan; jika tidak mampu, dengan lisan; jika tidak mampu, maka dengan hati, dan itu adalah selemah-lemahnya iman.”
(HR. Muslim)
Maknanya: Kalam informasi adalah kekuatan perlawananv terhadap ketidakadilan, jika tak bisa bertindak maka bersuara adalah fardhu kifayah.

Reporter: Tim Investigasi UngkapKriminal.com
Editor: Official Editor in Chief
Kontak Redaksi: redaksi@ungkapkriminal.com | +62-82283521121
Terbit: 8 Juni 2025 |

Artikel Jawaban Dari Istana: Presiden Prabowo Arahkan Inpres Tuntaskan Permasalahan Infrastruktur Daerah pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Sinergitas TNI–POLRI Guna Mendukung Terwujudnya Asta Cita

Oleh Tim Investigasi UngkapKriminal.com
Reporter: Setiawan
Jakarta, 7 Juni 2025

Dalam pidatonya yang menggugah kesadaran nurani kebangsaan, Presiden Terpilih Republik Indonesia 2024–2029 sekaligus Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto, menyampaikan pesan moral mendalam tentang makna sejati dari pangkat dan jabatan di lingkungan militer dan kepolisian. Ia menegaskan bahwa menyandang pangkat jenderal bukanlah kebanggaan yang layak diagung-agungkan, melainkan sebuah tanggung jawab suci yang menuntut kesediaan berkorban total—jiwa, raga, dan nyawa—demi rakyat.

“Kalau engkau menyandang pangkat jenderal, engkau harus yang pertama siap berkorban. Jiwa, raga, dan nyawamu untuk rakyat. Itu syarat utama,” tegas Prabowo, disambut hening penuh hormat oleh seluruh hadirin.

Pernyataan ini disampaikan dalam momentum strategis Rapat Pimpinan TNI–POLRI 2025 di Jakarta, di hadapan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta jajaran tertinggi perwira militer dan kepolisian se-Indonesia.

Mengembalikan Marwah Prajurit Sejati

Pidato Prabowo menjadi penanda arah baru dalam rekonstruksi moral militer dan aparat penegak hukum di era modern, yang tak jarang diwarnai krisis integritas dan pembusukan etika jabatan. Di hadapan dua pucuk pimpinan kekuatan bersenjata negara, ia menyuarakan kembali nilai dasar bahwa pengabdian kepada rakyat adalah puncak tertinggi kehormatan.

Meskipun ditujukan kepada para perwira tinggi TNI dan Polri, pesan ini menjangkau lebih luas: kepada setiap pemegang otoritas publik. Dalam iklim sosial-politik yang sarat tekanan dan potensi penyalahgunaan kekuasaan, Prabowo menegaskan: kekuasaan bukan tempat berlindung, melainkan medan pertama untuk berkorban.

Tanggapan Internasional dan Nasional

Pengamat militer dan pertahanan dari Australian Strategic Policy Institute, Dr. Natalie Sambhi, menilai pidato Prabowo sebagai bentuk “kode etik moral prajurit sejati” dan indikasi bahwa militer Indonesia di bawah kepemimpinannya berpotensi kembali pada idealisme awal: rakyat sebagai tujuan utama kekuatan negara.

Dari dalam negeri, aktivis HAM senior Haris Azhar memberikan apresiasi, namun juga pengingat tegas:

“Jangan hanya berhenti pada kata-kata. Jenderal sejati adalah yang membela hak rakyat saat tak populer, saat kebenaran berisiko,” ujarnya kepada UngkapKriminal.com.

Landasan Konstitusional dan Norma HAM Internasional

Pernyataan Prabowo mengakar kuat dalam kerangka konstitusional. Pasal 30 Ayat (3) UUD 1945 menegaskan:

“Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat negara dalam pertahanan dan keamanan negara yang bertugas melindungi, mempertahankan, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.”

Lebih dari itu, Prinsip Dasar Kode Etik Militer Internasional, termasuk dalam Konvensi Jenewa, mewajibkan bahwa setiap kepemimpinan militer tunduk kepada supremasi hukum, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menjaga jarak dari penyalahgunaan kekuasaan bersenjata terhadap sipil.

Catatan Intelektual Presisi Redaksi

Pidato Prabowo adalah refleksi nilai luhur militerisme sejati: keberanian menempatkan rakyat sebagai poros pengabdian dan menjadikan pengorbanan sebagai standar moral tertinggi. Di tengah tantangan zaman dan godaan kekuasaan, Prabowo mengingatkan para jenderal dan pejabat tinggi: Pangkat bukan lambang kuasa, tapi simbol kesiapan untuk mati demi rakyat.

Penutup: Hikmah Al-Qur’an dan Hadis

“Dan janganlah kamu mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki.”
(QS. Ali Imran: 169)

Maknanya: Pengorbanan yang ikhlas dalam membela kebenaran dan rakyat tidak akan pernah sia-sia. Allah SWT memuliakan jiwa-jiwa yang tulus di jalan-Nya.

Rasulullah SAW bersabda:
“Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian; kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian.”
(HR. Muslim)

Maknanya: Pemimpin sejati adalah mereka yang hidup dalam cinta timbal balik dengan rakyatnya—bukan sekadar memerintah, tetapi menghadirkan kasih, keadilan, dan pengorbanan yang tulus.

Artikel Prabowo: Pangkat Jenderal Bukan Kebanggaan, Tapi Tanggung Jawab Siap Mati untuk Rakyat pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.