“Akan datang dari arah Timur cahaya yang menerangi dunia.”
(Hadis Riwayat Ahmad, shahih)

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang telah diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka.”
(QS. Al-Maidah: 49)

Presiden Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, secara terang-terangan menunjukkan sikap tegas terhadap dominasi ekonomi global oleh lembaga asing seperti IMF (International Monetary Fund) dan Bank Dunia. Manuver Prabowo ini dinilai sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem hutang global yang selama ini membelenggu ekonomi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Dalam berbagai pernyataan publik dan manuver kebijakan ekonomi yang mulai dibentuk tim transisinya, Prabowo menegaskan arah baru Indonesia menuju kemandirian ekonomi. Salah satunya adalah upaya memutus ketergantungan terhadap pinjaman dan skema intervensi IMF dan World Bank yang dinilai tidak adil serta menciptakan ketimpangan sosial.

Isyarat dimulainya perlawanan ini muncul pasca kemenangan pemilu 2024 dan diperkuat dalam sejumlah pertemuan diplomatik, termasuk di forum internasional ekonomi pada awal 2025. Pernyataan “Indonesia harus berdiri di kaki sendiri” menjadi sinyal keras yang menyentak Amerika dan sekutunya.

Selain dari Istana dan forum G20, gaungnya terasa hingga Washington, Beijing, hingga Timur Tengah. Negara-negara Islam mulai menaruh harapan pada Indonesia sebagai kekuatan penyeimbang, mengingat posisi strategisnya di Asia Tenggara dan mayoritas penduduk Muslim.

Karena sistem ekonomi dunia telah lama dikendalikan oleh skema penjajahan baru: utang berbunga tinggi, proyek berbalut bantuan tapi mengekang kedaulatan. Prabowo ingin membangun Indonesia berbasis ekonomi kerakyatan, bukan dikendalikan modal asing. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi jihad melawan tirani global.

Amerika mulai waspada. Analis politik luar negeri menyebut Indonesia akan menghadapi tekanan politik, diplomasi, bahkan sabotase ekonomi. Namun Prabowo menunjukkan nyali dan kesiapan konfrontasi dalam koridor hukum dan kedaulatan.

PANDANGAN AHLI & DASAR HUKUM

Dr. M. Rizal Ramli, ekonom senior, menyebut langkah ini sebagai “kebangkitan ekonomi Islam modern dari Timur.”
Prof. Hikmahanto Juwana, ahli hukum internasional, menilai Indonesia memiliki hak penuh dalam UUD 1945 Pasal 33 untuk mengelola ekonomi berdasarkan asas kedaulatan rakyat, bukan intervensi asing.

UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1:

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”

UNDANG-UNDANG No. 7 Tahun 1994 (tentang Persetujuan Pembentukan WTO) menjadi titik kritik publik, karena membuka dominasi asing.
Pasal Internasional:

Article 1 UN Charter: Hak setiap negara untuk menentukan nasib ekonominya sendiri.

IMF Articles of Agreement: Melarang intervensi politik atas nama bantuan keuangan.

CATATAN:

Perlawanan Prabowo terhadap IMF dan Bank Dunia bukan sekadar kebijakan ekonomi. Ini adalah tanda kebangkitan peradaban dari Timur, sebagaimana disebut dalam dalil:

“Sebentar lagi, kalian akan melihat pasukan berkuda berwarna putih keluar dari Timur membawa panji-panji kemenangan.”
(HR. Abu Nu’aim dalam Akhbar al-Mahdi)

PERISAI PERS UNGKAPKRIMINAL.COM:

Dilindungi oleh UUD Pers Nasional No. 40 Tahun 1999

Berdasar pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Pasal 19)

Diakui dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) tentang kebebasan informasi.

Narasi Ini adalah Bagian dari Serial “Cahaya dari Timur”

Diterbitkan oleh: Redaksi UngkapKriminal.com
Editor: Muhammad Junedy
Lokasi: Indonesia – Global
Tanggal: 26 April 2025
Link berita: https://ungkapkriminal.com/manuver-nekat-prabowo-lawan-imf-bank-dunia-amerika-waspadai-nyali-presiden-indonesia

Artikel KEBERANIAN PRABOWO NEKAT LAWAN IMF & BANK DUNIA, DEMI BANGSA DAN NEGARA !! pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Prabowo, kini tak hanya Menteri atau Presiden, tapi duta bagi kedaulatan pangan. Di hadapannya, Raja Abdullah II bin Al-Hussein bukan sekadar pemimpin Timur Tengah, tapi mitra di jalur pangan dunia. Saksi kunci: Menteri Pertanian Indonesia Andi Amran Sulaiman dan Menteri Pertanian Yordania Khaled Al Henefat—dua tangan yang bersalaman demi benih dan minyak rakyat.

Senin, 14 April 2025. Di jantung Amman, Yordania. Istana Al Husseiniya menjadi saksi bisu ketika dua negeri mengubah arah sejarah pangan. Bukan di meja-meja rapat korporat, tapi di forum negara yang menolak lapar dan monopoli pasar.

Karena dunia sedang goyah. Harga gandum dikendalikan korporasi besar. CPO dihantam isu lingkungan oleh Barat yang munafik. Tapi Yordania tak ikut membenci. Mereka memilih bersinergi. Bagi Indonesia, ini bukan sekadar ekspor—ini perjuangan menyelamatkan petani sawit dari cengkeraman mafia, sekaligus menciptakan lahan-lahan gandum yang berpihak pada rakyat.

Dengan teknologi irigasi tetes dari Yordania, tanah-tanah kering di NTT hingga NTB akan disulap jadi ladang gandum. Sawit kita, yang difitnah di Eropa, justru dihormati di padang gurun Arab. B40 hingga B50, biodiesel kita, akan menyala bukan hanya di negeri sendiri tapi juga di negeri sahabat.

ASPEK HUKUM DAN KEDAULATAN (Legal Perspective):
MoU ini berdiri di atas landasan konstitusional: UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU No. 19 Tahun 2013 tentang Petani, dan amanat Pasal 33 UUD 1945: bumi, air, dan segala kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jika ada mafia yang mencoba menyabotase, maka pasal korupsi, monopoli, dan pelanggaran kedaulatan ekonomi bisa jadi alat perlawanan.

Catatan Redaksi Ungkapkriminal.com:
Kami tidak menyajikan berita, kami menggali kebenaran.
Kami tidak memoles realita, kami menampar kebohongan.
Perjanjian ini bukan sekadar diplomasi. Ini deklarasi bahwa pangan dan energi bukan milik korporasi global, tapi hak rakyat yang dilindungi negara.

Artikel “Gandum untuk Rakyat, Sawit untuk Dunia: Prabowo-Raja Abdullah Satukan Nafas Ketahanan dan Keadilan Pangan” pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.