Saudara Amir Sampaikan Hak Jawab Terkait Pemberitaan Dugaan Aktivitas Penampungan CPO di KM 12 Kulim Duri

Menjaga Keberimbangan Informasi, Hak Konstitusional Warga Negara, dan Asas Praduga Tak Bersalah

DURI, BENGKALIS, RIAU — Redaksi UngkapKriminal.com menerima penyampaian Hak Jawab tertulis dari Saudara Amirudin, warga KM 12 Kulim, Duri, Kabupaten Bengkalis, terkait pemberitaan mengenai dugaan aktivitas penampungan Crude Palm Oil (CPO) di kawasan KM 12 Kulim Duri yang sebelumnya telah beredar di ruang publik.

Penyampaian hak jawab tersebut merupakan bentuk penggunaan hak konstitusional warga negara untuk memberikan klarifikasi, penjelasan, serta memperoleh ruang pemberitaan yang berimbang sebagaimana prinsip yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan prinsip profesionalitas media.

Redaksi memuat hak jawab ini secara proporsional sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip keberimbangan (cover both sides), hak koreksi, serta tanggung jawab pers dalam menyajikan informasi kepada masyarakat.

Fakta yang Diketahui Redaksi

Redaksi UngkapKriminal.com mengetahui bahwa terdapat sejumlah pemberitaan dari beberapa media daring terkait dugaan aktivitas penampungan CPO di kawasan KM 12 Kulim Duri.

Informasi tersebut kemudian turut berkembang dan diperbincangkan melalui berbagai platform digital serta media sosial, termasuk Facebook dan TikTok.

Sehubungan dengan perkembangan informasi tersebut, Saudara Amirudin menyampaikan hak jawab dan klarifikasi secara tertulis kepada Redaksi UngkapKriminal.com agar pandangan dan penjelasannya dapat diketahui oleh publik sebagai bagian dari prinsip keberimbangan dalam kerja jurnalistik.

Pernyataan Saudara Amirudin dalam Hak Jawab

Dalam penyampaian hak jawabnya, Saudara Amirudin menyampaikan keberatan terhadap pemberitaan yang menurutnya telah memberikan dampak terhadap nama baik pribadi maupun kegiatan usaha yang dijalankannya.

Menurut Saudara Amirudin, penyebarluasan informasi melalui berbagai platform digital telah menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat sehingga dirinya merasa perlu memberikan penjelasan agar publik memperoleh informasi yang lebih lengkap dan berimbang.

Saudara Amirudin menegaskan bahwa setiap dugaan yang berkembang di ruang publik harus tetap ditempatkan sebagai dugaan yang memerlukan pembuktian melalui mekanisme hukum yang sah.

Ia meminta seluruh pihak menghormati asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), yaitu seseorang tidak dapat dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Saudara Amirudin juga berharap setiap pemberitaan yang berkaitan dengan dirinya tetap dilakukan dengan memperhatikan prinsip verifikasi, akurasi, keberimbangan, serta memberikan ruang kepada pihak yang diberitakan untuk menyampaikan klarifikasi.

• Legal Response: Pendapat Kuasa Hukum Saudara Amirudin
• Dalam keterangannya kepada Redaksi UngkapKriminal.com, penasihat hukum keluarga Saudara Amirudin, yakni:

Amandus Sitanggang, S.H., M.H., C.Med.
dan
Noben Darma Sipangkar, S.H., C.Med.

yang berkantor di Pekanbaru, menyampaikan pandangan hukum terkait pemberitaan yang menjadi dasar penyampaian hak jawab tersebut.

Menurut pendapat hukum mereka, pelaksanaan kegiatan jurnalistik harus tetap berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, termasuk kewajiban menghormati asas praduga tak bersalah, memberikan ruang hak jawab, serta melayani hak koreksi sebagaimana prinsip yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Pers.

Kuasa hukum tersebut berpendapat bahwa pihak yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan memiliki hak untuk menggunakan mekanisme hukum yang tersedia, termasuk penyampaian hak jawab, hak koreksi, maupun pengaduan kepada lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, menurut pandangan kuasa hukum, apabila terdapat dugaan kerugian akibat suatu pemberitaan, pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh langkah hukum melalui mekanisme perdata maupun pidana sesuai aturan hukum yang berlaku.

Hal tersebut termasuk kemungkinan penggunaan ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan pidana terkait penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

• Redaksi menegaskan bahwa pendapat hukum tersebut merupakan pandangan dari
  penasihat hukum Saudara Amirudin dan >

bukan merupakan kesimpulan hukum

Redaksi UngkapKriminal.com.

• Penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran hukum tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum,
  Dewan Pers, maupun lembaga peradilan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

• Posisi Redaksi UngkapKriminal.com

UngkapKriminal.com memuat hak jawab ini sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung jawab jurnalistik dan penghormatan terhadap hak setiap warga negara untuk memperoleh ruang klarifikasi.

Pemuatan hak jawab ini tidak dimaksudkan sebagai pembenaran maupun penyangkalan terhadap pemberitaan sebelumnya.

Hak jawab merupakan bagian dari mekanisme pers yang bertujuan menjaga kualitas jurnalistik, akurasi informasi, serta kepercayaan publik terhadap media.

• Redaksi tetap berpegang pada prinsip

bahwa setiap dugaan pelanggaran hukum harus diuji berdasarkan fakta, alat bukti yang sah, kewenangan lembaga hukum, serta proses hukum yang berlaku.

Redaksi juga menghormati seluruh pihak yang memberikan informasi maupun pihak yang menggunakan hak jawab, dengan tetap mengedepankan prinsip independensi jurnalistik.

• Catatan Intelektual Redaksi

Dalam negara demokrasi berdasarkan hukum, kebebasan pers dan perlindungan terhadap kehormatan warga negara merupakan dua prinsip yang harus berjalan secara seimbang.

Pers memiliki fungsi kontrol sosial dalam mengawasi kepentingan publik. Namun, fungsi kontrol tersebut harus berjalan bersama kewajiban menjaga akurasi, verifikasi, keberimbangan, dan penghormatan terhadap hak setiap warga negara.

Hak jawab bukanlah bentuk pembatasan terhadap kebebasan pers, melainkan instrumen koreksi yang memperkuat profesionalitas jurnalistik dan menjaga hubungan kepercayaan antara media dengan masyarakat.

Disclaimer Redaksi

Artikel ini merupakan publikasi Hak Jawab berdasarkan penyampaian Saudara Amirudin kepada Redaksi UngkapKriminal.com.

Seluruh pernyataan mengenai keberatan, klarifikasi, maupun pendapat hukum merupakan tanggung jawab pihak yang menyampaikan.

UngkapKriminal.com tidak memberikan kesimpulan hukum mengenai benar atau tidaknya suatu dugaan serta tidak menyatakan pihak mana pun bersalah maupun tidak bersalah.

Penentuan adanya pelanggaran hukum merupakan kewenangan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan berdasarkan proses hukum yang berlaku.

Hak Jawab dan Hak Koreksi

Redaksi UngkapKriminal.com membuka ruang kepada seluruh pihak yang berkepentingan untuk menggunakan hak jawab maupun hak koreksi sesuai:

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;

Kode Etik Jurnalistik;

Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers;

Pedoman Hak Jawab Dewan Pers.

Bio Redaksi

UngkapKriminal.com merupakan media siber independen yang mengedepankan jurnalisme investigasi, verifikasi informasi, keberimbangan pemberitaan, serta penghormatan terhadap prinsip negara hukum dan hak asasi manusia.

Setiap karya jurnalistik diterbitkan dengan komitmen:

“FAKTA BUKAN DRAMA”

Mengutamakan informasi yang akurat, bertanggung jawab, dan berpihak pada kepentingan publik.

Referensi

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
3. Kode Etik Jurnalistik.
4. Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers.
5. Pedoman Hak Jawab Dewan Pers.
6. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR).
7. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

© Hak Cipta

© 2026 UngkapKriminal.com

Seluruh karya jurnalistik, naskah, foto, ilustrasi, infografik, video, desain visual, dan identitas editorial dilindungi berdasarkan ketentuan hukum nasional dan internasional yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dilarang memperbanyak, mengubah, mendistribusikan, atau menggunakan kembali sebagian maupun seluruh karya jurnalistik dan visual tanpa izin tertulis dari Redaksi UngkapKriminal.com, kecuali diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Redaksi UngkapKriminal.com

.

Artikel Melalui Kuasa hukum “Saudara Amir Sampaikan Hak Jawab” Terhadap Sejumlah Media Online – Dalam Pernyataanya Menilai Indikasi Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Tanpa Konfirmasi dan Klarifikasi?! pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Kampung Libo Jaya Menjawab: Klarifikasi Pembangunan Drainase dan Penyaluran BLT Disabilitas-Lansia

UNGKAPKRIMINAL.COM – Kandis, Siak.
Dalam semangat keterbukaan, keadilan informasi, dan semangat Pancasila sila ke-1 sampai ke-5, Pemerintah Kampung Libo Jaya melalui Penjabat (Pj) Penghulu Bapak Tengku Zulkifli memberikan klarifikasi resmi atas permintaan investigatif yang diajukan oleh tim redaksi UngkapKriminal.com, terkait pengelolaan APBDes dan pelaksanaan program kampung periode 2019–2025.

1. Drainase Jalan Hinduk Sutan Betuah: Solusi Atas Ancaman Banjir

Sebelum drainase dibangun, Jalan Hinduk Sutan Betuah, yang merupakan jalan poros masyarakat, kerap tergenang banjir karena tidak memiliki saluran pembuangan air. Akibatnya, aktivitas warga, seperti bekerja, bersekolah, dan berdagang, menjadi terganggu.

Melalui APBDes, pembangunan drainase pun dilaksanakan sebagai langkah solutif dan preventif. Kini, air dapat mengalir lancar dan akses jalan kembali normal. Masyarakat pun menyampaikan apresiasi atas manfaat nyata tersebut.

“Tujuan utama pembangunan adalah kesejahteraan dan kemudahan akses publik. Kami selalu berupaya menjalankan amanah itu dengan maksimal.”
— Tengku Zulkifli, Pj. Penghulu Libo Jaya

2. BLT untuk Disabilitas dan Lansia: Sentuhan Kemanusiaan

Pemerintah kampung juga menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penyandang disabilitas dan warga lanjut usia (lansia). Sasaran bantuan ini adalah kelompok paling rentan yang membutuhkan perhatian serius negara.

Bantuan yang mereka terima digunakan untuk mencukupi kebutuhan dasar, terutama dalam hal pangan dan kesehatan. Dengan pendekatan ini, kampung menegaskan bahwa tidak ada warga yang dibiarkan tertinggal atau terabaikan.

3. Prinsip Keterbukaan: Masyarakat Diajak Terlibat

Dalam setiap tahapan, termasuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes), masyarakat turut dilibatkan. “Transparansi bukan hanya slogan, melainkan bagian dari tata kelola yang sehat,” ujar Zulkifli.

Terkait laporan masyarakat, pihak kampung menegaskan bahwa setiap aduan ditanggapi sesuai prosedur, dan kampung terbuka terhadap evaluasi demi perbaikan.

4. Hubungan dengan Kampung Induk

Terkait status administratif dengan desa induk, Pj. Penghulu menyatakan bahwa Kampung Libo Jaya saat ini berstatus kampung definitif, dan telah mandiri dalam struktur anggaran dan tata kelola keuangan sejak tahun anggaran yang ditetapkan.

Nasihat Keadilan dari Al-Qur’an dan Hadis

Sebagaimana semangat keadilan dalam Islam, Allah berfirman:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”
(QS. An-Nisa: 58)
Maknanya: Pemegang amanah publik wajib menyampaikan hak rakyat secara adil dan transparan.

Rasulullah SAW bersabda:

“Barang siapa ditanya tentang suatu ilmu, lalu ia menyembunyikannya, maka pada hari kiamat mulutnya akan dikekang dengan kekang api neraka.”
(HR. Abu Dawud)
Maknanya: Menyembunyikan informasi publik adalah pelanggaran terhadap tanggung jawab moral dan sosial.

Catatan Presisi Redaksi

UNGKAPKRIMINAL.COM menegaskan bahwa proses klarifikasi ini adalah bagian dari komitmen terhadap jurnalisme berkeadilan dan beradab. Kami menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, dan berupaya menyampaikan informasi secara utuh dan berimbang.

Kami mengapresiasi sikap terbuka Pj. Penghulu Kampung Libo Jaya yang telah menjawab permintaan klarifikasi dengan arif dan bertanggung jawab. Ini adalah teladan bagi pejabat publik lainnya dalam menjawab pertanyaan publik dengan sikap negarawan.

Redaksi UNGKAPKRIMINAL.COM
Media Siber Independen – Jihad Kalam Melawan Kebatilan
Penulis: Tim Investigasi
Editor: Junaidi Nasution
Email: redaksi@ungkapkriminal.com
WhatsApp: 0822-8352-1121 / 0812-7095-8776

Artikel Menjawab dengan Nurani: Klarifikasi Bijak Pj Penghulu Libo Jaya pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

“Bismillah… Menjawab pertanyaan abg, maka pada kesempatan ini kami sampaikan bahwasannya semua hal yg menjadi pertanyaan abg, insya Allah telah kami laksanakan sesuai dg aturan yg berlaku. Dan setiap tahunnya dilakukan pemeriksaan dan evaluasi oleh instansi terkait,” ujar Bapak Riki dalam pesan resmi yang diterima redaksi, Kamis (23/5/2025).

Dengan penuh keikhlasan, Camat Mandau menambahkan bahwa pihaknya senantiasa berikhtiar menjaga amanah dan keterbukaan dalam menjalankan tugas pemerintahan di wilayah strategis Kabupaten Bengkalis tersebut. Ia juga mengharapkan komunikasi ini menjadi medium silaturahmi yang membangun hubungan konstruktif antara pemerintah dan media, demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berkeadaban.

Redaksi Menanggapi: Dalam semangat jurnalisme propetik dan intelektual, Redaksi UngkapKriminal.com memberikan apresiasi tinggi atas keterbukaan dan tanggung jawab yang ditunjukkan oleh Bapak Camat Mandau. Respons yang beliau sampaikan bukan hanya menjawab substansi, namun juga memperlihatkan karakter kepemimpinan yang komunikatif, visioner, dan menjunjung tinggi nilai keislaman dalam birokrasi.

Redaksi percaya bahwa komunikasi berbasis adab dan prinsip kejujuran seperti inilah yang dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap aparatur negara, serta menjadi contoh ideal bagi pejabat lain di seluruh Indonesia.

Catatan Intelektual Presisi Redaksi: Kami menegaskan kembali bahwa setiap surat konfirmasi investigatif yang disampaikan redaksi merupakan bagian dari kontrol sosial yang dijamin dalam Pasal 6 huruf d Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menjamin kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi.

Redaksi juga menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan keberimbangan informasi. Setiap tanggapan resmi, seperti yang diberikan oleh Camat Mandau, akan menjadi catatan penting dalam pelaporan investigatif lanjutan, demi menghadirkan narasi yang adil, faktual, dan bertanggung jawab.

Penutup: Doa dan Etos Silaturahmi

Sebagaimana pesan luhur dalam Al-Qur’an:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan…”
(QS. Al-Ma’idah: 2)

Dan sabda Nabi Muhammad SAW:

“Barang siapa yang memudahkan urusan seorang Muslim, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat.”
(HR. Muslim)

Semoga keikhlasan komunikasi ini menjadi bagian dari jihad informasi yang menyatukan langkah menuju pemerintahan yang amanah dan media yang bermartabat.

Redaksi | UngkapKriminal.com

Artikel Tanggapan Arif dan Bijaksana Camat Mandau: Komitmen terhadap Aturan dan Amanah Publik pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.