✍️ Oleh: Tim Investigasi UngkapKriminal.com
Reporter: Ubay
Redaktur: Setedi Bangun
Jurnalis: Junaidi Nasution
Jakarta – RUPAT – Indonesia
JULY 15 – 2025

Pulau Rupat – Bengkalis, Riau |

Negara akhirnya turun tangan. Sebidang lahan seluas 826,40 hektar di Pulau Rupat dinyatakan resmi disita melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) berdasarkan Perpres No. 5 Tahun 2025. Spanduk besar terpampang di tengah kawasan, menandai dimulainya babak baru penegakan hukum.

Namun, pertanyaan besar segera menyeruak:

Jika total lahan bermasalah mencapai ±38.000 hektar seperti yang dilaporkan warga dan lembaga adat, mengapa baru 826,40 hektar yang disita? Bagaimana status sisanya? Legal, atau masih dikuasai secara ilegal?

 Fakta Terbaru: Spanduk Resmi, Tapi Sisanya ke Mana?

Spanduk yang dipasang negara menyebut:

“Lahan Non-Tanaman Kehutanan 826,40 Ha dalam Penguasaan Pemerintah RI, C.q. Satgas PKH.”

Logo institusi terpampang tegas: KLHK, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, ATR/BPN, BPKP.

Namun, sumber lapangan menyebut bahwa luas keseluruhan yang selama ini digarap oleh pihak tertentu (diduga PT SRL dan afiliasinya) di wilayah Pulau Rupat mencapai ±38.000 hektar. Artinya, masih ada sekitar 37.173 hektar yang belum disentuh penertiban.

Pertanyaan Investigatif: Di Mana Sisa 37.000 Hektar Itu Sekarang?

1. Apakah sisa ±37.173 hektar tersebut juga ditanami komoditas non-kehutanan seperti akasia, sawit, atau pinang?
2. Apakah status legalnya jelas dan sah, atau justru hanya berbasis klaim lapangan tanpa dokumen resmi?
3. Siapa penguasa lahan itu saat ini? Korporasi yang sama? Pihak lain? Atau jaringan mafia tanah?
4. Mengapa negara hanya menertibkan sebagian kecil dari keseluruhan lahan bermasalah?
5. Apakah ada tekanan politik, ekonomi, atau kompromi institusional dalam pembatasan aksi Satgas PKH?

👁️‍🗨️ Suara Masyarakat & Pakar Hukum

Arman, warga Titi Akar:

“Dulu kami berkebun di sana. Sekarang jadi akasia, katanya HTI. Tapi siapa yang punya? Kenapa kami tidak pernah tahu kapan diserahkan ke perusahaan?”

Prof. Dr. Yance Arizona, S.H., LL.M., pakar agraria:

“Penertiban hanya sebagian, menandakan masih ada konflik struktural yang belum dituntaskan. Status sisa 37 ribu hektar harus dijelaskan negara secara terbuka. Tanpa itu, kita bicara keadilan semu.”

🧾 Landasan Hukum & Potensi Pelanggaran

Perpres No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan

UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan & Pemberantasan Perusakan Hutan

UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

UNDRIP – Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat

Jika terbukti lahan sisanya juga dikuasai ilegal, maka:

Pelaku dapat dijerat pidana kehutanan, penjara hingga 15 tahun

Denda hingga Rp10 miliar

Pemulihan lingkungan dan ganti rugi sosial

 Catatan Intelektual Presisi Redaksi

Penertiban 826 hektar hanya langkah awal. Jangan sampai menjadi sandiwara administratif semata, demi mengesankan bahwa negara sudah bekerja. Fakta di lapangan menunjukkan masih ada 37 ribu hektar lebih yang tak tersentuh hukum. Apakah karena penguasanya terlalu kuat? Ataukah negara tak cukup berani?

Rakyat menuntut jawaban.
Spanduk bukan solusi.
Transparansi dan penegakan hukum menyeluruh adalah keharusan.

📖Penutup – Spirit Profetik: Jangan Rampas Hak Tanah Rakyat

“Dan janganlah kamu memakan harta orang lain dengan jalan yang batil dan kamu membawa (urusan) itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”
(QS. Al-Baqarah: 188)

“Barang siapa yang merampas tanah orang lain walaupun hanya sejengkal, maka Allah akan membenamkan dirinya dalam tujuh lapis bumi pada hari kiamat.”
(HR. Bukhari dan Muslim)

  Baca Selengkapnya di:

🌐 https://ungkapkriminal.com/826-ha-disita-negara-pulau-rupat-diduga-dirambah

Artikel 826 Hektar Disita Negara: Lalu, Bagaimana Nasib Sisa 37.173 Hektar di Pulau Rupat? pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Indragiri Hulu, Riau – UNGKAPKRIMINAL.COM —

Di tengah wacana penguatan tata kelola sumber daya alam dan transisi energi berkelanjutan, praktik tambang batubara yang diduga ilegal justru tercium kian pekat di Desa Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau.

Investigasi lintas media — UngkapKriminal.com, Autenticnews.co, Anugrahpost.co, Mimbarnegeri.com, Mitramabes.com, dan Kanadapost.id — bersama elemen Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pada Selasa, 5 Agustus 2025, menemukan lokasi pertambangan batubara tanpa papan informasi legalitas yang menjadi syarat mutlak dalam setiap operasi tambang sah di Indonesia.

Fakta Lapangan yang Mengguncang

Di area yang seharusnya dijaga ketat oleh aturan, justru terlihat aktivitas bongkar-muat batubara dengan alat berat dan truk pengangkut. Tidak ditemukan plang perusahaan atau informasi izin resmi. Warga sekitar menyebut identitas pemilik tambang tidak jelas, dan salah satu pengawas yang ditemui menolak memberi keterangan, hanya menyarankan menghubungi Hamdan Tambunan, seorang oknum wartawan di Inhu.

Upaya pewarta untuk mengonfirmasi kepada Hamdan berakhir buntu. Ia menolak bertemu, mengaku di luar kota, dan meminta fotokopi kartu identitas pers untuk “diajukan ke pimpinannya” — sebuah prosedur yang di luar praktik normal verifikasi narasumber dan memantik kecurigaan adanya jejaring “permainan” di balik operasi tambang ini.

Lokasi Rawan Konflik Sumber Daya

Desa Pangkalan Kasai bukan sekadar titik di peta, tetapi menjadi jalur strategis yang menghubungkan distribusi batubara ke pasar. Kawasan ini berdekatan dengan akses darat utama, sehingga memudahkan suplai material namun juga berisiko menjadi zona abu-abu pengawasan.

Kronologi Terbaru

Pantauan investigatif pada 5 Agustus 2025 menunjukkan kegiatan berlangsung terang-terangan di siang hari. Tidak ada tanda penghentian atau penindakan dari aparat kepolisian setempat maupun dinas teknis terkait. Hal ini menimbulkan pertanyaan publik: apakah penegakan hukum di Inhu berjalan selektif?

Aktor Bayangan dan Jaringan Kepentingan

Identitas pemilik tambang belum terungkap. Dugaan keterlibatan jaringan tertentu menguat, mengingat keberanian aktivitas tanpa izin ini dilakukan secara terbuka. Penggunaan nama Hamdan Tambunan dalam proses komunikasi menambah dimensi baru: apakah ada fungsi perantara atau “tameng media” untuk melindungi operasi ilegal?

Kepentingan dan Potensi Kerugian Negara

Bukan hanya soal perizinan, tetapi juga indikasi penyalahgunaan Bio Solar bersubsidi dalam kegiatan pertambangan. BBM subsidi, menurut regulasi, hanya untuk nelayan kecil, petani, dan transportasi publik, bukan untuk industri tambang. Praktik ini berpotensi merugikan negara hingga miliaran rupiah, sekaligus mencederai prinsip keadilan distribusi energi.

Dugaan Pola Operasi

Dari temuan lapangan dan keterangan warga, pola operasi terlihat terstruktur:

1. Eksploitasi batubara tanpa IUP/IUPK (melanggar UU Minerba Pasal 158).

2. Penggunaan BBM subsidi untuk keperluan industri (melanggar UU Migas Pasal 55).

3. Tidak adanya AMDAL dan pencegahan kerusakan lingkungan (melanggar UU PPLH Pasal 98 ayat 1).

4. Kemungkinan jejaring “backing” yang memanfaatkan celah pengawasan.

Kerangka Hukum yang Dilanggar

UU No. 3 Tahun 2020 (Minerba) – Pasal 158

UU No. 22 Tahun 2001 (Migas) – Pasal 55

UU No. 32 Tahun 2009 (PPLH) – Pasal 98(1)

Deklarasi Universal HAM PBB Pasal 25 – hak atas lingkungan hidup yang layak

Prinsip 10 Deklarasi Rio 1992 – akses informasi dan partisipasi publik dalam isu lingkungan

               Pandangan Pakar

Dr. Rudi Hartono, pakar hukum energi dan sumber daya alam dari Universitas Indonesia, menegaskan:

> “Jika benar terjadi penggunaan BBM subsidi untuk tambang ilegal, maka kerugian negara bersifat ganda: kehilangan potensi royalti dan subsidi yang bocor. Aparat penegak hukum memiliki kewajiban konstitusional untuk bertindak, bukan berdiam diri.”

      Catatan Intelektual Presisi Redaksi

>Artikel ini disusun dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), hingga adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap. Semua pihak yang disebut memiliki hak untuk memberikan klarifikasi. Namun, publik juga berhak mendapatkan informasi faktual tentang potensi pelanggaran hukum yang merugikan negara dan lingkungan. Diamnya aparat dalam isu seperti ini dapat menjadi preseden buruk bagi integritas penegakan hukum.

Penutup – Pesan Moral Qur’ani

    Al-Qur’an, Surat An-Nisa ayat 58:

> “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”

(Makna: Amanah dan keadilan adalah dua pilar utama yang harus dijaga setiap pemegang kekuasaan.)

     Hadis Nabi Muhammad SAW (HR. Tirmidzi):

> “Sebaik-baik jihad adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim.”

(Makna: Menegakkan kebenaran di hadapan kekuasaan yang menyimpang adalah puncak keberanian moral.)

Artikel Tambang Batubara Diduga Ilegal di Inhu Gunakan Solar Subsidi: Polisi Diduga Bungkam! pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Jakarta — Di tengah tantangan kompleks abad ke-21, langkah strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mendirikan SMA Unggulan Kemala Taruna Bhayangkara menjadi sorotan dalam lanskap pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Dalam wawancara eksklusif Metro TV bertajuk “Tantangan Polri Humanis dan Merakyat di Era Modern” (30/7), Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. menegaskan bahwa pendirian lembaga pendidikan unggulan ini sejalan langsung dengan visi Presiden Prabowo Subianto: membangun manusia Indonesia sebagai pilar utama menuju Indonesia Emas 2045.

“Kami ingin mencetak generasi penerus yang siap membangun Indonesia, dengan intelektualitas tinggi, semangat patriotik, dan jiwa kepemimpinan yang kuat,” — Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kapolri RI, dikutip dari Mediahub Polri, Jumat (1/8/2025).

Pendirian SMA Unggulan Kemala Taruna Bhayangkara dan Global Darussalam Academy merupakan terobosan pertama dalam sejarah Yayasan Kemala Bhayangkari, yang sebelumnya telah menaungi 693 sekolah non-unggulan.

Digerakkan oleh Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit, didukung Yayasan Kemala Bhayangkari, dan berada dalam garis visi-misi nasional Presiden Prabowo Subianto.

Peresmian sekolah unggulan dilakukan pada 20 Juli 2025, dengan publikasi strategis dalam media nasional seperti Metro TV dan Mediahub Polri hingga 1 Agustus 2025.

Kedua sekolah unggulan tersebut saat ini beroperasi di bawah manajemen elite pendidikan Kemala Bhayangkari, lokasi strategis dirancang untuk menjadi sentra kaderisasi SDM unggul Polri dan bangsa.

Langkah ini dijustifikasi oleh kebutuhan mendesak akan SDM berkualitas global dalam menghadapi bonus demografi, transformasi digital, dan tantangan geopolitik kawasan Indo-Pasifik.

Dikembangkan dengan kurikulum berbasis karakter, kepemimpinan, dan teknologi, SMA unggulan ini akan menjadi inkubator SDM unggul dengan integritas moral, nalar kritis, dan daya saing global.

Pakar Pendidikan Bicara: Transformasi atau Reproduksi Elitisme?

Prof. Dr. Achmad Zarkasyi, M.Ed., pakar kebijakan pendidikan global dari UIN Sunan Kalijaga, menyambut positif langkah Polri. Namun ia mengingatkan:

“Penting untuk memastikan inklusivitas dan akses yang adil. Jangan sampai sekolah unggulan hanya jadi simbol status sosial dan terpisah dari realitas pendidikan rakyat kecil.”

Sementara itu, Dr. Euis Kurniasih, analis pendidikan dan HAM dari International Institute for Civil Society (IICS), menyoroti aspek pengawasan independen:

“Pendidikan yang dibangun oleh lembaga negara seperti Polri harus tunduk pada prinsip-prinsip HAM dan anti-diskriminasi. Transparansi rekrutmen siswa dan orientasi kebijakan pendidikan harus berbasis meritokrasi, bukan afiliasi kekuasaan.”

Telaah Hukum dan HAM: Bisakah Lembaga Kepolisian Memimpin Pendidikan Nasional?

Menurut Pasal 31 UUD 1945, negara bertanggung jawab atas sistem pendidikan nasional. Namun, ketika lembaga militer atau kepolisian turut menjadi pelaksana langsung sistem pendidikan formal, maka perlu pengawasan ketat agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi sipil.

Dalam perspektif HAM internasional, seperti termaktub dalam ICESCR Pasal 13, pendidikan harus mengembangkan kepribadian manusia secara penuh dan menguatkan penghormatan terhadap HAM dan kebebasan fundamental.

      Catatan Intelektual Redaksi

Langkah Polri membangun institusi pendidikan unggulan adalah bagian dari babak baru reformasi institusional pasca Orde Baru. Namun, demokratisasi pendidikan tidak boleh dibajak oleh dominasi simbolis kekuasaan. Pendidikan adalah hak rakyat, bukan privilege elit. Maka, pertanyaannya: apakah sekolah unggulan ini akan mendidik rakyat, atau hanya memperkuat oligarki?

Penutup – Cahaya Wahyu di Tengah Kegaduhan Dunia

“Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga.”
(Hadis Riwayat Muslim, No. 2699)

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri.”
— QS. Ar-Ra’d [13]: 11
(Makna: Transformasi bangsa tidak dimulai dari istana, tapi dari ruang-ruang kelas yang bebas, jujur, dan berkeadaban).

hastaqInternasional

PendidikanIndonesia #SMAUnggulanPolri

KapolriListyoSigit

SDMUnggul2045

RevolusiPendidikan

UngkapKriminal

InvestigativeHeadline

Baca Selengkapnya di:
🌐 https://ungkapkriminal.com
📱 IG/FB/X: @UngkapKriminal
✍️ Investigatif Tanpa Kompromi, Demi Keadilan Negeri

Artikel SMA Unggulan Kemala Taruna Bhayangkara: Langkah Strategis Polri Cetak Generasi Emas 2045 pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

“Ketika rakyat dipaksa puasa pajak demi memberi investor pesta tax holiday.”
Itulah potret muram kebijakan ekonomi yang kini menjelma jadi satir paling getir dalam sejarah republik. Pemerintah—atas nama pertumbuhan dan pembangunan—memeluk investor asing bak dewa penyelamat, sementara rakyatnya ditarik telinganya untuk membayar tagihan demi tagihan. Bukan hanya listrik dan BBM, tapi juga harga harga yang disulap dari meja kebijakan yang tak lagi kenal kata “kemanusiaan”.

Adalah rakyat kecil—petani, nelayan, buruh pabrik, dan pedagang kaki lima—yang setiap hari disapa oleh sabda sakti: “Bayar pajak itu cinta negeri.” Tapi cinta macam apa yang menindas satu pihak demi memanjakan yang lain?

Dan di balik layar kebijakan fiskal, berbarislah para pemilik modal, investor besar, dan konglomerat asing yang disuguhi karpet merah bernama Tax Holiday. Bukan sehari dua hari, tapi bertahun-tahun. Tanpa sepeser pun pajak, tanpa kontribusi berarti bagi kehidupan sosial warga lokal.

Tax Holiday atau pembebasan pajak, yang semestinya jadi instrumen strategis untuk mendongkrak sektor produktif lokal, kini justru dijadikan tiket gratis bagi perusahaan multinasional untuk mengeruk keuntungan dari tanah air ini—tanpa harus berkeringat dan membangun.

Sementara di sisi lain, pajak rakyat dinaikkan dengan berbagai nama dan dalih: pajak transaksi digital, pajak motor, pajak parkir, pajak bumi dan bangunan bahkan iuran wajib yang dibungkus kata “sumbangan sukarela”.

Kebijakan ini bergulir dalam sunyi. Sejak awal era reformasi fiskal hingga tahun-tahun terakhir pemerintahan yang katanya pro-rakyat. Ironisnya, semua berlangsung ketika daya beli menurun, harga pangan naik, dan utang luar negeri menumpuk bak mercusuar kebangkrutan.

Dari Jakarta ke pelosok Papua, dari desa ke kota, setiap jengkal tanah ini menyimpan kisah rakyat yang dipalak. Di Sumatera, petani sawit digencet PPN. Di Jawa, warung kopi kena pajak digital. Di Kalimantan, rakyat adat terusir demi tambang bebas pajak. Sementara di Riau, negeri kaya sumber daya, justru rakyatnya termiskinkan demi ekspor perusahaan global.

Pemerintah beralasan: “Agar iklim investasi membaik.” Tapi siapa yang menikmati hasilnya? Apakah anak-anak desa dapat sekolah gratis? Apakah ibu-ibu miskin bebas berobat? Ataukah gedung-gedung tinggi dan kawasan industri eksklusif itu justru semakin jauh dari urat nadi kehidupan rakyat?

Sistem perpajakan yang timpang dipelihara dengan regulasi—undang-undang yang dirancang rapi oleh elit, jauh dari ruang dengar rakyat. Transparansi? Nol besar. Partisipasi publik? Sebatas formalitas. Penerimaan negara? Tumbuh, tapi distribusinya tetap menyuburkan jurang antara “kita” dan “mereka”.

        📣 Testimoni Pakar

Prof. Joseph E. Stiglitz, peraih Nobel Ekonomi, menyebut dalam Globalization and Its Discontents bahwa:

“Ketimpangan fiskal dan tax holiday untuk korporasi adalah bentuk kolonialisme baru: kekuasaan ekonomi tanpa tanggung jawab sosial.”

Dr. Rhenald Kasali, Guru Besar UI, menambahkan:

“Kita bukan melayani pasar bebas, tapi membebaskan pasar dari tanggung jawabnya kepada masyarakat.”

       Landasan Hukum

UUD 1945 Pasal 23A: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin…”

Pasal 25 DUHAM (Deklarasi Universal HAM): Hak atas standar hidup yang layak.

SDGs Goal 10: Mengurangi Ketimpangan

 Catatan Intelektual Presisi Redaksi

Satire ini bukan sekadar sindiran, tapi cermin intelektual untuk menggugah kebijakan yang telah lama kehilangan nurani. UngkapKriminal.com tidak anti-pembangunan, tidak anti-investor, namun anti pada ketimpangan, pembodohan sistematis, dan penghianatan terhadap rakyat.
Kami berdiri di sisi kebenaran, bukan di panggung pencitraan.

       Penutup: Kalam Profetik

“Celakalah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang!”
(QS. Al-Muthaffifin: 1)
Makna: Wahai para pembuat kebijakan, janganlah engkau memberi kemurahan kepada penguasa lalu memeras rakyatmu sendiri.

Rasulullah SAW bersabda:
“Barangsiapa yang memudahkan urusan orang lain di dunia, maka Allah akan mudahkan urusannya di akhirat.”
(HR. Muslim)

  Baca selengkapnya & investigasi lanjutan: Scan QR atau kunjungi UngkapKriminal.com

📺 Tonton liputan eksklusif di UngkapKriminalTV
🎯 #NegaraPemalak #SatireProfetik #PajakUntukRakyat #TaxHolidaySkandal #JihadKalam

Artikel NEGARA PEMALAK: Pajak untuk Rakyat, Surga untuk Investor pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Melalui rekaman video lapangan yang kami terima, terlihat visual dampak nyata di kawasan yang sebelumnya merupakan zona lindung kehutanan. Kawasan tersebut kini terbuka lebar, berubah menjadi lahan tanpa vegetasi alami, menyisakan jalur kendaraan berat dan tumpukan sisa kayu serta gambut yang terbakar.

🔍 Siapa Pelakunya? Ini Nama-nama yang Teridentifikasi

Berdasarkan informasi investigatif di lapangan dan keterangan sejumlah warga serta sumber internal yang meminta identitasnya dirahasiakan, terungkap nama-nama berikut sebagai pihak yang patut diduga kuat terkait kegiatan ilegal di kawasan HPT tersebut:

1. Imam Muyasir – Diduga sebagai koordinator lapangan dan pemodal utama kegiatan pembukaan lahan tanpa izin.
2. Jonevi – Diduga bertugas mengatur distribusi alat berat dan logistik penebangan.
3. Hokian – Diduga sebagai penyedia akses ke pasar kayu gelondongan secara ilegal ke luar daerah.
4. Alex – Nama ini disebut sebagai operator eksekutor yang bertanggung jawab atas aktivitas pembakaran lahan untuk mempercepat pembukaan kawasan.

Meski keempat nama ini disebut dalam laporan investigatif, kami tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

📉 Akibat Langsung: Desa Muara Dua Terendam Banjir

Kondisi ini telah menyebabkan hilangnya fungsi resapan air, sehingga banjir menjadi langganan tahunan yang semakin parah. Data BPBD Kabupaten menunjukkan bahwa intensitas banjir meningkat 250% sejak pembukaan kawasan HPT di wilayah tersebut dimulai tahun 2022.

“Kalau hutan itu ditebang sembarangan, air tak lagi ada yang tahan. Dulu tidak separah ini. Sekarang tiap musim hujan pasti rumah kami kebanjiran.”
— Hasrul, warga RT 04 Dusun Sungai Medang, Desa Muara Dua

⚖️ Landasan Hukum dan Potensi Jerat Pidana

Perusakan hutan di kawasan HPT merupakan tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam:

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 50 dan 78

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 98 – 100 UU No. 32/2009:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dapat dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000.”

🌐 Tanggapan Pakar Internasional

Dr. Hans Keller, ahli konservasi dari International Forestry Watch, menegaskan bahwa perusakan HPT adalah bentuk kriminal yang harus dilihat sebagai ecocide:

“Illegal logging di kawasan produksi terbatas adalah ancaman nyata terhadap stabilitas iklim lokal. Dalam kasus seperti di Muara Dua, itu bukan hanya pelanggaran hukum, tapi juga pelanggaran terhadap hak asasi masyarakat yang terdampak.”
— Dr. Hans Keller, IFW, Jerman

📝 Catatan Intelektual Redaksi

Investigasi ini bukanlah tuduhan, melainkan ikhtiar jurnalistik presisi untuk mengungkap fakta, membela keadilan ekologis, dan memberi ruang bagi semua pihak untuk menjelaskan secara objektif dan transparan.

Kami membuka hak jawab resmi 2×24 jam kepada nama-nama yang disebut dalam laporan ini, agar kebenaran dapat ditegakkan secara adil dan seimbang. Segala dokumentasi investigatif kami simpan sebagai data autentik bila diperlukan untuk proses hukum atau klarifikasi lebih lanjut.

📖 Penutup: Kalam Profetik dari Al-Qur’an dan Hadis

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia…”
(QS. Ar-Rum: 41)
Makna: Bencana ekologis adalah akibat ulah manusia sendiri; peringatan agar kembali pada tanggung jawab moral dan spiritual.

Rasulullah SAW bersabda:
“Barang siapa merusak bumi, maka Allah akan murka padanya…”
(HR. Ahmad)

Artikel Perusakan Kawasan HPT oleh Oknum Teridentifikasi: Jejak Kejahatan Lingkungan yang Menggulung Desa Muara Dua pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Menurut investigasi lapangan tim UngkapKriminal.com, penangkapan terhadap PT disebut berlangsung secara tiba-tiba dan tanpa kehadiran unsur perangkat lingkungan, seperti RT atau RW. Warga sekitar pun mengaku terkejut, bahkan menyesalkan tidak dilibatkannya pemerintahan desa dalam tindakan yang semestinya transparan.

“Tidak ada surat, tidak ada RT, tiba-tiba saja ada polisi datang dan langsung membawa dia,” ungkap seorang warga yang enggan disebutkan namanya demi alasan keamanan.

Dalam wawancara eksklusif bersama redaksi, PT mengaku tidak pernah menerima surat perintah penangkapan ataupun pemberitahuan resmi. Ia mengklaim ditangkap secara mendadak di kediamannya oleh aparat yang tidak menjelaskan secara rinci alasan penangkapan.

“Saya lagi di kamar, tiba-tiba ada ketukan. Begitu saya buka, polisi langsung bilang saya ditangkap atas laporan warga. Saya kaget. Mereka cuma bawa map, tapi tidak pernah tunjukkan surat perintah resmi,” tutur PT.

Ia juga menyebut polisi menunjukkan foto KTP-nya melalui ponsel, yang menurutnya janggal karena ia belum lama berdomisili di wilayah tersebut. Tidak ditemukan barang bukti narkoba saat penggeledahan, namun dirinya tetap diborgol dan dibawa ke Polres Inhu.

“Saya tidak tahu dari mana mereka dapat foto KTP saya. Saya juga diminta foto di depan umum sebelum masuk ke mobil. Itu sangat merendahkan martabat saya sebagai warga negara,” imbuhnya.

Rencana Hukum dan Hak Jawab

PT mengaku akan menempuh jalur hukum untuk melaporkan dugaan kriminalisasi, intimidasi, dan pencemaran nama baik. Ia berencana meminta pendampingan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan menegaskan komitmennya untuk mengikuti seluruh proses hukum yang adil dan proporsional.

“Saya tidak melawan hukum, tapi saya tidak bisa diam jika nama baik saya dihancurkan tanpa dasar. Saya akan lawan lewat jalur hukum,” tegasnya.

Dimana Transparansi Penegakan Hukum?

Hingga laporan ini diterbitkan, pihak Polres Indragiri Hulu belum memberikan pernyataan resmi atau klarifikasi terhadap dugaan penangkapan tanpa surat perintah ini. Tim UngkapKriminal.com telah mengajukan surat permohonan konfirmasi dan klarifikasi resmi kepada pihak Polres Inhu dan jajaran Polda Riau, sebagai bentuk penegakan prinsip jurnalisme presisi dan berimbang.

Pandangan Pakar Hukum dan HAM

Dr. Iwan Suyatno, S.H., M.H., pengamat hukum pidana dari Universitas Andalas, menyebut bahwa prosedur penangkapan harus memenuhi ketentuan Pasal 18 KUHAP, yaitu:

“Penangkapan harus dilakukan dengan menunjukkan surat tugas serta surat perintah penangkapan kecuali tertangkap tangan. Bila tidak, maka berpotensi masuk kategori unlawful arrest yang dapat digugat secara pidana maupun perdata.”

Sementara itu, dari perspektif hak asasi manusia, tindakan yang tidak sesuai prosedur dapat melanggar prinsip fair trial sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 dan 14 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005.

Catatan Intelektual Presisi Redaksi

Redaksi UngkapKriminal.com menyampaikan bahwa seluruh informasi dalam artikel ini bersumber dari investigasi lapangan, pernyataan warga, dan wawancara langsung dengan pihak yang merasa menjadi korban. Namun, mengingat asas praduga tak bersalah, redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab seluas-luasnya kepada institusi Polres Inhu maupun Polda Riau dalam waktu 2×24 jam sejak publikasi ini ditayangkan.

Penutup Kalam Keadilan

Sebagaimana firman Allah SWT:

“Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”
(QS. An-Nisa: 58)

Dan sabda Nabi Muhammad SAW:

“Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena bila orang terpandang mencuri, mereka biarkan, dan bila orang lemah mencuri, mereka tegakkan hukum atasnya.”
(HR. Bukhari & Muslim)

—
📌 Baca & Kawal selengkapnya di:
https://ungkapkriminal.com/lapor-pak-kapolda-riau-penangkapan-tanpa-surat-warga-dikriminalisasi

📮 Email Redaksi: admin@ungkapkriminal.com
📷 Instagram: @ungkapkriminal
🎥 UK-TV: Kanal Investigasi Visual UngkapKriminal

LaporKapoldaRiau

UnlawfulArrest

KeadilanUntukRakyat

InvestigativeIntelligence

UngkapKriminal

PresisiTanpaIntimidasi

JurnalismeProfetik

WargaDikriminalisasi

PoldaRiau

PolresInhu

LBH

Artikel LAPOR PAK KAPOLDA RIAU: DUGAAN PENANGKAPAN TANPA SURAT PERINTAH, WARGA KAMPUNG PULAU MERASA DIKRIMINALISASI pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Pada Sabtu, 19 Juli 2025, sekitar pukul 10.00 WIB, sistem Dashboard Lancang Kuning mendeteksi aktivitas kebakaran di wilayah hutan. Satreskrim Polres Bengkalis, didampingi Unit Reskrim Polsek Pinggir, melakukan verifikasi lapangan dan menemukan kebakaran ±10 hektar lahan, sebagian besar berupa kebun sawit yang ternyata berada di dalam kawasan HPT.

👤 Siapa Tersangkanya?
Pria berinisial M, berusia 62 tahun, seorang petani/pekebun kelahiran Tanah Jawa, Sumatera Utara. Ia ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik memperoleh keterangan saksi dan hasil koordinasi dengan BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) serta Ahli Lingkungan Hidup, yang menegaskan bahwa titik api berasal dari lahan milik M.

Titik koordinat lokasi TKP:
🧭 1°06’37.4″ N, 101°00’59.1″ E
Tepatnya di wilayah Hutan Produksi Terbatas (HPT) Dusun Tambusu, Desa Buluh Apo, Kabupaten Bengkalis, Riau.

Pada Selasa, 22 Juli 2025 pukul 22.30 WIB, status Sdr. M resmi dialihkan dari saksi menjadi tersangka, berdasarkan alat bukti dan temuan di lokasi.

Karena ia diduga melakukan kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin berusaha dari Pemerintah Pusat, yang merupakan pelanggaran serius berdasarkan undang-undang kehutanan dan lingkungan hidup.

Tim Satreskrim Polres Bengkalis melakukan olah TKP, mengumpulkan bukti-bukti fisik seperti:

Dua batang sawit terbakar

Dua bibit pohon sawit

Alat semprot racun

Jerigen 2 liter berisi racun merk Centaquat

Kantong tanah bekas terbakar

Penyidik juga menginterogasi para saksi yang berada di lokasi, serta berkoordinasi dengan ahli untuk menetapkan status hukum lahan terbakar.

Landasan Hukum: Pasal Bertingkat Penanggulangan Perusakan Hutan

Sdr. M dijerat dengan sejumlah pasal berlapis, antara lain:

Pasal 78 ayat (4) jo Pasal 50 ayat (3) huruf d UU No. 41/1999 tentang Kehutanan

Pasal 92 ayat (1) huruf a UU No. 18/2013 tentang Pencegahan & Pemberantasan Perusakan Hutan

Pasal 98 ayat (1) dan/atau Pasal 99 ayat (1) UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Ketentuan dalam UU No. 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja)

Jika terbukti bersalah, tersangka terancam pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda hingga miliaran rupiah.

Kutipan Komando Polres Bengkalis: Integritas di Ujung Tombak Penegakan

“Polres Bengkalis sesuai dengan direktif Kapolda Riau akan selalu berkomitmen melakukan upaya preventif hingga penegakan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan di wilayah hukum kami.”
— AKBP Budi Setiawan, S.I.K., M.I.K., Kapolres Bengkalis

Hingga saat ini, proses penyidikan masih berlangsung, karena berdasarkan temuan sementara, lahan terbakar tidak hanya milik Sdr. M, dan seluruh areal masuk dalam kategori HPT, yang secara hukum memiliki perlindungan khusus dari negara.

Catatan Intelektual Presisi Redaksi UngkapKriminal.com

Fenomena Karhutla bukan sekadar persoalan kelalaian individual, melainkan bagian dari sistemik lemahnya pengawasan kawasan konservasi. Penetapan tersangka ini harus dilihat sebagai sinyal awal bahwa instrumen hukum tidak boleh lagi mentoleransi pelanggaran kawasan hutan yang berdampak pada bencana ekologis dan pelanggaran hak lingkungan hidup masyarakat.

Apakah pelaku tunggal atau ada aktor intelektual lainnya di balik praktik pembukaan kebun dalam kawasan hutan? Redaksi akan terus mengawal perkembangan ini dengan semangat jihad kalam melawan kebatilan, dan keberpihakan pada kebenaran hukum serta keadilan ekologis.

Penutup: Kalam Profetik

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”
(QS. Ar-Rum: 41)
Maknanya: Perusakan lingkungan akibat kerakusan manusia akan mendatangkan akibatnya sendiri; dan hukum hadir sebagai alat peringatan dan keadilan.

“Barang siapa merusak bumi padahal bumi diciptakan dalam keadaan damai, maka Allah akan melaknatnya…”
(HR. Abu Dawud)
Maknanya: Tanggung jawab menjaga kelestarian bumi bukan pilihan, melainkan amanah syar’i dan moral universal.

📡 Red

Artikel Polres Bengkalis Ungkap Perkara Strategis Karhutla: Tersangka Diduga Buka Kebun di Kawasan HPT Tanpa Izin pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Penjabat Kepala Desa Dungun Baru, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, Sdr. Hafiz Novendra, S.STP., akhirnya menyampaikan klarifikasi resmi atas isu yang beredar di tengah publik terkait dugaan penyimpangan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), APBDes, serta bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari mitra perusahaan.

Dalam pernyataan resminya yang diterima redaksi UngkapKriminal.com, Hafiz menyampaikan bahwa seluruh kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur, melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang terbuka dan dihadiri seluruh perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

“Semua kegiatan sudah berdasarkan aturan dan mekanisme yang berlaku. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sudah dijalankan sesuai prosedur,” ungkap Hafiz.

Publikasi Papan Informasi & Klarifikasi Terbuka

Menjawab sorotan terkait transparansi dan akses informasi publik, Hafiz menegaskan bahwa papan informasi kegiatan desa senantiasa tersedia dan diperbaharui di kantor Desa Dungun Baru.

Terkait komunikasi dengan masyarakat, klarifikasi terhadap informasi yang berkembang juga telah dilakukan secara terbuka pada dua forum resmi:

1. Saat pelatihan kader kesehatan dan posyandu.
2. Dalam rapat APBDes Perubahan 2025, yang dihadiri para Ketua RT/RW, BPD, serta seluruh perangkat desa.

“Kami terbuka kepada masyarakat. Setiap kegiatan selalu kami sampaikan kepada publik,” lanjut Hafiz.

CSR PT SRL Disalurkan Langsung ke Sekolah

Salah satu sorotan investigatif adalah terkait bantuan CSR tahun 2024 dari perusahaan mitra, PT. SRL. Hafiz menegaskan bahwa CSR tersebut bukan diterima oleh Pemerintah Desa, melainkan disalurkan langsung ke SDN 35 PAKCUT dalam bentuk barang, bukan uang.

Distribusi bantuan dilakukan sepenuhnya oleh pihak PT SRL, bukan oleh aparatur desa. Hal ini, menurut Hafiz, menjadi alasan tidak adanya pencatatan CSR dalam sistem keuangan desa.

Redaksi Temukan Masalah Akses Informasi

Sebelumnya, UngkapKriminal.com telah menyampaikan Surat Klarifikasi Investigatif Nomor: 078/UKR/VI/2025 kepada Kepala Desa Dungun Baru tertanggal 12 Juni 2025. Dalam surat tersebut, redaksi mengajukan sejumlah pertanyaan investigatif menyangkut realisasi anggaran dan akses data publik.

Namun, hingga surat diterima, akun WhatsApp resmi redaksi justru diblokir sepihak oleh pihak desa, yang memicu dugaan obstruction of information dan pelanggaran atas Pasal 14 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM serta Pasal 28F UUD 1945.

Landasan Hukum yang Mengikat

Redaksi merujuk sejumlah dasar hukum yang mengatur akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, antara lain:

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

UU No. 31 Tahun 1999 junto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tipikor

UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang

Jika kelak terbukti terdapat penyimpangan, sanksi hukum yang mungkin diterapkan mencakup penjara hingga 20 tahun, denda Rp1 miliar, serta sanksi administratif seperti pencopotan jabatan atau pemblokiran akses anggaran.

Pentingnya Audit dan Dokumentasi

Redaksi masih menunggu jawaban atas permintaan resmi untuk dilampirkannya:

SPJ, kuitansi, laporan kegiatan, foto, dan audit internal desa tahun 2023–2025.

Penjelasan lengkap terkait data CSR yang tidak tersedia secara publik.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada balasan lanjutan dari Pemerintah Desa terkait permintaan dokumentasi tersebut.

Catatan Intelektual Presisi Redaksi

Pernyataan klarifikasi dari Pj Kepala Desa Dungun Baru tetap kami terima dan muat secara profesional serta berimbang, berdasarkan asas praduga tak bersalah. Namun, demi kepentingan publik, Redaksi UngkapKriminal.com tetap menekankan pentingnya akses terbuka atas laporan keuangan desa, audit internal, serta dokumentasi CSR sebagaimana diatur undang-undang.

Keterbukaan informasi adalah jantung dari pemerintahan yang akuntabel. Bila akses informasi publik diblokir, maka keraguan akan terus hidup dalam benak masyarakat.

Penutup: Kalam Kebenaran dari Alqur’an dan Hadis

“Dan janganlah kamu sembunyikan kesaksian, barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya hatinya berdosa.”
(QS. Al-Baqarah: 283)
“Artinya: Keterbukaan adalah bagian dari iman. Menyembunyikan informasi yang penting bagi publik adalah bentuk pengkhianatan terhadap keadilan.”

“Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan. Jika tidak mampu, maka dengan lisan. Dan jika tidak mampu juga, maka dengan hati, dan itulah selemah-lemahnya iman.”
(HR. Muslim)

 "Untuk klarifikasi lanjutan, dokumentasi resmi, dan tanggapan publik, hubungi Redaksi melalui:

📧 redaksiungkapkriminal@gmail.com
📱 0822-8352-1121 / 0812-7095-8776
🌐 www.ungkapkriminal.com

Terbit oleh: PT. Ungkap Kriminal News | NIB: 1009220000378 | NPWP: 60.906.352.4–219.000
UngkapKriminal.com – Jurnalisme Profetik: Kalam Kebenaran Melawan Kebatilan

Artikel Pj Kades Dungun Baru Hafiz Klarifikasi Isu Penyimpangan Dana Desa: “Semua Sudah Sesuai Prosedur dan Transparan” pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Rupat, Bengkalis, Riau – Spanduk besar berlogo institusi negara berdiri tegas di tengah hamparan hutan industri Pulau Rupat. Tertulis jelas: “Lahan Non-Tanaman Kehutanan Seluas 826,40 Ha Ini Dalam Penguasaan Pemerintah Republik Indonesia, C.q. Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).” Landasan hukumnya: Perpres No. 5 Tahun 2025.

Namun publik bertanya: mengapa negara baru bertindak sekarang? Siapa yang sebelumnya menguasai?

Investigasi UngkapKriminal.com mengungkap bahwa lahan ini semula berada dalam kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI), namun secara ironis, justru berubah fungsi menjadi lahan non-kehutanan yang ditanami komoditas lain, bahkan diduga dikuasai pihak swasta secara diam-diam.

Simbol-simbol institusi dalam spanduk—dari KLHK, Kejaksaan Agung, Kementerian ATR/BPN, Kepolisian RI, hingga BPKP—menandakan adanya koordinasi lintas sektor untuk menertibkan kawasan yang diduga kuat telah menjadi ajang eksploitasi, perambahan, dan penguasaan tanpa izin.

Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Pakar hukum agraria dari UGM, Prof. Dr. Yance Arizona, S.H., LL.M., menjelaskan:

“Kawasan non-tanaman dalam HTI kerap menjadi celah penyimpangan. Negara mengambil alih itu artinya ada indikasi kuat bahwa penguasaan sebelumnya melanggar hukum. Publik berhak tahu siapa pelaku sebenarnya.”

Sementara itu, warga lokal Desa Titi Akar, Arman, mengaku lahan itu dulunya milik masyarakat:

“Kami dulu berkebun di sana. Tapi suatu hari ada yang tanam akasia, lalu katanya itu jadi kawasan industri. Sekarang tiba-tiba jadi milik negara. Kami bingung, siapa yang bermain?”

⚖️ Landasan Hukum & HAM

Pengambilalihan ini berlandaskan:

Perpres RI No. 5 Tahun 2025 – Penertiban Kawasan Hutan

UU No. 18 Tahun 2013 – Pemberantasan Perusakan Hutan

UU No. 5 Tahun 1990 – Konservasi SDA Hayati dan Ekosistem

UNDRIP (Deklarasi PBB Hak Masyarakat Adat) – Hak atas tanah & sumber daya

Jika terbukti ada praktik perampasan atau penguasaan ilegal, pelaku dapat dijerat pasal pidana kehutanan dengan ancaman:

Penjara hingga 15 tahun

Denda maksimal Rp10 miliar

Catatan Intelektual Presisi Redaksi

Langkah negara melalui Satgas PKH patut diapresiasi, namun tidak boleh berhenti pada pemasangan spanduk semata. Yang dibutuhkan adalah transparansi hukum, audit legal tanah, dan perlindungan hak masyarakat lokal.

Pertanyaan publik harus dijawab secara terang:

Siapa yang menguasai sebelumnya?

Adakah dugaan korporasi besar di balik konversi fungsi lahan?

Bagaimana akuntabilitas pemerintah daerah setempat?

Jika penguasaan selama ini dilakukan oleh pihak tak bertanggung jawab, maka penegakan hukum harus menyasar mereka—bukan hanya mengamankan aset negara, tapi juga mengembalikan hak rakyat dan menjaga kedaulatan hutan.

📖 Penutup – Spirit Profetik: Tanah Adalah Amanah, Bukan Barang Rampasan

“Dan janganlah kamu memakan harta orang lain dengan jalan yang batil dan kamu membawa (urusan) itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”
(QS. Al-Baqarah: 188)

“Barang siapa yang merampas tanah orang lain walaupun hanya sejengkal, maka Allah akan membenamkannya ke dalam tujuh lapis bumi pada hari kiamat.”
(HR. Bukhari dan Muslim)

Artikel 826,40 Hektar Disita Negara: Di Balik Lahan Non-Tanaman Kehutanan yang Jadi Rebutan pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Pulau Rupat, gugusan surga tropis yang kaya budaya dan hutan adat, berubah menjadi medan senyap penuh ketakutan. Sekitar 38.000 hektar lahan masyarakat diduga telah dirambah oleh PT. Sumatera Riang Lestari (SRL), anak usaha APRIL Group, melalui konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI). Warga dari berbagai desa menjerit—kebun sawit dan karet mereka dibabat, satwa liar menyerbu pemukiman, air meluap ke rumah-rumah, dan suara keadilan seperti tak bergema.

Konflik ini mencuat ke permukaan karena aktivitas perusahaan terus meluas ke lahan yang diklaim masyarakat sebagai milik adat dan kelompok tani yang sudah ada jauh sebelum izin HTI diberikan. Masyarakat menyatakan mereka tidak pernah menandatangani pelepasan lahan secara sah, dan tidak pernah mendapat kompensasi atas kehilangan mata pencaharian yang selama ini menghidupi generasi mereka.

Rangkaian mediasi telah berlangsung mulai dari tingkat kecamatan, rapat bersama DLHK Provinsi, hingga pembahasan langsung dengan Bupati Bengkalis. Di ruang-ruang itu, perwakilan masyarakat membawa peta kampung dan kenangan panjang atas tanah mereka. Namun, hingga kini, belum ada keputusan konkret. Sementara itu, PT. SRL berdalih bahwa seluruh operasi berada dalam koridor legalitas dan berlandaskan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Namun legalitas bukan selalu legitimasi. Banyak ahli menilai bahwa izin korporasi tidak bisa membatalkan hak konstitusional masyarakat adat. Bahkan, ketidakadilan struktural seringkali terjadi justru melalui perizinan yang menyingkirkan rakyat dari tanah kelahiran mereka sendiri.

Dalam salah satu forum klarifikasi yang dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Bengkalis, pemerintah daerah meminta perusahaan menghentikan kegiatan operasionalnya di wilayah yang sedang disengketakan. Tim verifikasi lapangan telah dibentuk oleh Polres dan dinas terkait. Tapi warga tetap resah: selama akasia masih tumbuh, selama ekskavator masih menggali, selama suara mereka hanya dianggap debu, keadilan terasa sangat jauh.

Salah satu tokoh masyarakat, Datuk Amirudin, menyampaikan dengan lirih namun tegas:

“Kami tidak anti investasi, tapi jangan rampas hidup kami. Kami ingin sawit kami kembali, bukan akasia yang menyerap tanah kami.”

Senada dengan itu, Dr. Haris Azhar, pegiat HAM dan pengacara publik, menyatakan bahwa:

“Jika benar tak ada konsultasi publik dan pelepasan hak yang sah, maka aktivitas ini melanggar prinsip FPIC (Free, Prior, and Informed Consent), sebagaimana diatur dalam standar HAM internasional dan hukum nasional.”

Prof. Dr. Maria Rumata, ahli agraria dari UGM, menambahkan:

“Izin HTI bukan kuasa absolut. Ketika hak-hak adat tidak diakui, maka perizinan itu berdiri di atas ketidakadilan.”

Dalam konteks hukum, tindakan yang menghilangkan akses masyarakat terhadap tanah yang mereka miliki secara historis melanggar:

Pasal 18B UUD 1945

UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

Undang-undang Kehutanan & Perlindungan Lingkungan Hidup

Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (UNDRIP)

Ironisnya, dalam berbagai konflik agraria di Indonesia, masyarakat yang mempertahankan tanahnya justru sering dikriminalisasi. Apakah Pulau Rupat akan menyusul daftar panjang daerah yang terbungkam oleh izin?

🔎 Catatan Intelektual Presisi Redaksi

Kasus Rupat adalah peringatan bahwa demokrasi tidak hanya terancam oleh kekuasaan politik, tapi juga oleh kekuasaan modal yang difasilitasi oleh sistem perizinan tanpa suara rakyat. Tanah bukan hanya soal ruang fisik, tapi ruang hidup. Keadilan tidak cukup berhenti di meja rapat. Ia harus berakar pada keberpihakan terhadap yang lemah.

      Penutup Kalam Profetik

“Janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil.”
(QS. Al-Baqarah: 188)
Maknanya: Islam melarang segala bentuk perampasan, meskipun dibungkus dengan administrasi.

Rasulullah SAW bersabda:
“Barang siapa mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka akan dikalungkan kepadanya tujuh lapis bumi di hari kiamat.”
(HR. Bukhari-Muslim)

” Untuk Hak Jawab, Klarifikasi, atau Permohonan Investigasi Lanjutan:
Redaksi Investigasi Propetik UngkapKriminal.com
redaksiungkapkriminal@gmail.com
investigasi@ungkapkriminal.com |
📞 +62-812 – 7095 – 8776 _ 0822 – 8352 – 1121

Artikel Rampasan 38.000 Hektar di Pulau Rupat: Ketika Lahan Rakyat Dibungkam di Bawah Nama Izin pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.