Keberadaan pipa besar tersebut dilaporkan tidak hanya menghambat pemanfaatan lahan secara mandiri, tetapi juga memicu dampak lingkungan yang merugikan akibat sistem drainase yang buruk.

Tertanam Tanpa Izin, Menghambat Pembangunan

Berdasarkan penelusuran di lapangan, pipa distribusi utama milik PDAM tersebut membelah area tengah lahan milik Supriadi. Akibatnya, pemilik lahan mengaku tidak dapat melakukan aktivitas konstruksi maupun pengembangan ekonomi di atas tanah sah miliknya sendiri.

“Langkah saya terhenti total. Saya ingin memanfaatkan tanah ini untuk membangun, tapi di tengahnya ada pipa besar. Ini soal hak milik yang terlanggar tanpa adanya sosialisasi atau koordinasi sebelumnya,” ujar Supriadi kepada tim media, Senin (03/05).

Ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada upaya dari pihak pengelola untuk duduk bersama mencari solusi atau memindahkan jalur pipa tersebut agar tidak merugikan warga.

Ancaman Luapan dan Kerusakan Lingkungan

Selain masalah tumpang tindih lahan, buruknya sistem pembuangan air (drainase) yang terintegrasi dengan instalasi tersebut menjadi persoalan baru yang tak kalah pelik. Diameter saluran buangan yang terlalu sempit dinilai tidak mampu menampung debit air, terutama saat curah hujan tinggi.

Kondisi ini menyebabkan:

• Genangan Lumpur: Air meluap dan membanjiri lahan, mengubahnya menjadi area rawa yang tidak produktif.
• Risiko Struktural: Genangan air yang berkelanjutan mengancam stabilitas tanah di area sekitar.
• Masalah Sanitasi: Bau tidak sedap dan lumpur yang mengendap menciptakan lingkungan yang tidak sehat bagi warga setempat.

“Tanah saya sekarang jadi kubangan lumpur setiap kali air meluap dari saluran yang sempit itu. Ini murni ketidakbecusan dalam pengelolaan infrastruktur yang korbannya adalah rakyat kecil,” tambah Supriadi dengan nada kecewa.

Menanti Respons Pemerintah dan PDAM

Supriadi menuntut pertanggungjawaban konkret dari manajemen PDAM dan Pemerintah Kota Singkawang. Ia mendesak adanya langkah teknis segera, baik berupa pemindahan jalur pipa maupun normalisasi saluran drainase agar lahannya kembali dapat digunakan.

Hingga laporan ini disusun, pihak PDAM setempat belum memberikan keterangan resmi terkait sengketa pemanfaatan lahan warga untuk jalur distribusi air bersih tersebut. Kasus ini menjadi preseden penting mengenai bagaimana pembangunan infrastruktur publik seharusnya tetap menghormati hak-hak sipil dan kepemilikan tanah masyarakat.

Laporan: Tim Investigasi Media Lokasi: Singkawang Tengah, Kalimantan Barat

Artikel Sengketa Lahan di Roban: Pipa PDAM Melintang, Lahan Produktif Supriadi Berubah Jadi Kubangan pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Oleh Tim Inteligency|| Investigative|| Presisi|| Perwakilan Riau
Ungkapkriminal.com
” By, IRMA “
Januari 09 — 2026

🕵️‍♂️SUBJUDUL:
Bongkar Sampai ke Akar: Jejak Tersembunyi “Kebun Rinai” dan Dugaan Mega-Kejahatan Agraria Sistemik

Pulau Rupat, Bengkalis, Riau — Di balik sejuknya hamparan kelapa sawit dan tertibnya blok-blok lahan bernomor F.21–206 hingga G.9–314 dalam peta resmi bertajuk “Peta Kebun Rinai”, tersembunyi dugaan kejahatan terstruktur, sistemik dan masif (TSM) dalam penguasaan tanah berskala ribuan hektare di garis batas utara NKRI.

Lahan yang membentang luas di pulau strategis berbatasan langsung dengan Selat Malaka ini disebut-sebut sebagai aset rahasia yang diwariskan turun-temurun oleh elite pemerintahan, dari mantan menteri era Orde Baru dan Reformasi, hingga pejabat provinsi Riau dan kepala daerah Bengkalis.

Dugaan kuat terjadi perampasan tanah rakyat, penguasaan lahan strategis negara melalui manipulasi izin Hak Guna Usaha (HGU), dan pembentukan jaringan mafia tanah antar-generasi elite. Kebun Rinai diduga menjadi:

Aset gelap perkebunan sawit raksasa,

Alat pencucian uang dan penyembunyian kekayaan para pejabat pusat hingga daerah, dan

Bukti nyata warisan kekuasaan agraria yang tidak berpihak pada rakyat.

“Berdasarkan penelusuran investigatif dan keterangan internal:

Mantan Menteri Pertanian dan Menteri BUMN pada era 1980–2000-an,

Oknum Gubernur dan pejabat Dinas Perkebunan Provinsi Riau,

Beberapa Bupati Bengkalis, termasuk yang sedang menjabat dan mantan yang kini tersangkut kasus korupsi lain,

Oknum pejabat BPN dan mafia notaris, serta

Perusahaan sawit swasta nasional yang berfungsi sebagai topeng operasional.

Di wilayah Pulau Rupat Utara, termasuk dalam areal yang ditandai di peta "Kebun Rinai", dengan ratusan blok terstruktur. Lahan ini berada di kawasan yang seharusnya menjadi tanah negara atau tanah ulayat masyarakat adat Melayu Rupat.

 *Dimulai sejak era konsesi sawit besar-besaran tahun 1982,*

Meningkat drastis di masa liberalisasi pertanahan tahun 1998–2005,

Menguat dalam 10 tahun terakhir (2014–2024) seiring lemahnya pengawasan dan banyaknya pejabat pusat/daerah yang ditangkap KPK namun tidak menyentuh jaringan agraria Pulau Rupat.

Pulau Rupat adalah pulau terluar dan strategis pertahanan negara, berbatasan langsung dengan Malaysia.

Lahan besar tanpa kendali negara di tangan pihak swasta atau pejabat bisa mengancam kedaulatan pangan, pertahanan, dan kedaulatan ekonomi.

Rakyat setempat tidak menerima hasil atau pembagian manfaat, tetapi malah menjadi buruh murah di tanah leluhur sendiri.

*Bagaimana Modusnya Bekerja?*

1. Membentuk perusahaan cangkang.

2. Mengajukan HGU atas nama koperasi fiktif atau PT.

3. Mengelola lahan secara tertutup (akses media dan publik dibatasi).

4. Membuat blok-blok bernomor untuk menyulitkan pelacakan satuan

5. Mengalihkan hasil panen dan keuntungan ke rekening di luar negeri.

” Bukti dan Peta: Kebun Rinai Berbasis Blok “

Gambar peta blok “Kebun Rinai” menampilkan kode sistematis seperti:

F.21–206 hingga F.34–220, dan

G.1–301 hingga G.9–314.

Blok-blok tersebut dikuasai bukan oleh petani lokal, melainkan diduga oleh perusahaan “asing berwajah lokal”, dan terindikasi menjadi “ladang kekuasaan diam-diam” para elite pemerintahan lintas zaman.

🧠 Catatan Intelektual Presisi Redaksi

Tim UngkapKriminal.com telah mengantongi dokumen, peta, foto lapangan, dan kesaksian masyarakat sebagai dasar penguatan investigasi lanjutan. Penelusuran ini akan berkembang hingga mengungkap aktor utama, alur kekuasaan, dan bukti transaksi.

Kami menyerukan kepada:

Presiden Republik Indonesia, Jenderal (Purn) Prabowo Subianto,

Menteri ATR/BPN, Menteri Pertanian, dan Kepala PPATK,

Panglima TNI dan Kepala BIN,
untuk segera membentuk Tim Terpadu Pembongkaran Dugaan Kejahatan Agraria Pulau Rupat,

🎯 Dugaan Jaringan:

“Mafia Tanah Strategis Pulau Perbatasan Negara”
Kode: “AGRARIA BLACKLINE NETWORK”

*"Seruan Kepada Presiden Prabowo Subianto*

> Bapak Presiden Prabowo,
Atas nama keadilan agraria dan kehormatan bangsa,
bongkarlah jaringan penguasa tanah gelap di Pulau Rupat.
Jangan biarkan tapal batas negara kita dirampok diam-diam oleh generasi elite lama dan anak cucunya.

“Kami percaya, di bawah komando Presiden yang berlatar militer dan nasionalis, pembersihan besar-besaran agraria strategis nasional akan dimulai dari Pulau Rupat.

⚖️ Landasan Hukum dan HAM

UU No. 5/1960 tentang UUPA (Pasal 3 dan 4): Tanah ulayat tidak boleh diserobot.

UU No. 39/1999 tentang HAM (Pasal 36): Hak atas tanah adalah hak dasar warga negara.

Deklarasi UNDRIP – PBB: Menjamin hak masyarakat adat atas tanah tradisional mereka.

Perpres No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.

📖 Penutup – Cahaya Hidayah Ilahi

> “Dan janganlah kamu memakan harta orang lain di antara kamu dengan cara yang batil…”
(QS. Al-Baqarah: 188)
Makna: Allah melarang keras perampasan harta tanpa hak.

> Rasulullah ﷺ bersabda:
“Akan datang kepada manusia suatu zaman, di mana orang tidak peduli dari mana hartanya diperoleh, apakah dari yang halal atau haram.”
(HR. Bukhari)

📝 Redaksi UngkapKriminal.com

Jurnalisme Profetik — Tajam, Cerdas, dan Adil.
📍 www.ungkapkriminal.com | ✉️ redaksi@ungkapkriminal.com || redaksiungkapkriminal@gmail.com
0822-8352-1121// 0812 – 7095- 8776

Artikel “Mega Perampasan Tanah Rakyat di Pulau Rupat: Jejak Hitam Kebun Rinai, Dari Menteri ke Bupati – Presiden Prabowo Diminta Bongkar Jaringan Mafia Tanah Elite” pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana yang berkaitan dengan keberangkatan Haji Furoda 2025 kembali mencuat dan menarik perhatian masyarakat luas. Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di lingkungan Kementerian Agama Kantor Wilayah Jakarta Timur, yang menurut para korban bernama H. Mansyur, dilaporkan telah menerima dana dari sejumlah calon jamaah haji. Namun, hingga kini, para pelapor mengaku belum juga mendapatkan kepastian keberangkatan maupun pengembalian dana yang telah mereka setorkan.

Kasus ini menjadi sorotan bukan hanya karena nilai kerugian yang disebut sangat besar—diduga mencapai jumlah miliaran rupiah—melainkan juga karena melibatkan seorang ASN yang bekerja di instansi yang seharusnya menjaga amanah umat dalam penyelenggaraan ibadah haji. Sebagai institusi yang bersentuhan langsung dengan pelayanan ibadah umat, setiap isu yang menyeret nama individu di dalamnya tentu memiliki dampak luas pada kepercayaan masyarakat.

Awal Mula Kasus: Keberangkatan yang Tidak Terwujud

Berdasarkan penuturan sejumlah korban, dugaan penipuan ini bermula pada pertengahan tahun 2025, tepatnya sekitar bulan Juni. Pada periode ini, beberapa calon jamaah mengaku ditawari paket keberangkatan Haji Furoda 2025 oleh individu yang bekerja sebagai ASN Kemenag Jakarta Timur. Program Haji Furoda sendiri merupakan program keberangkatan haji non-kuota resmi, yang menggunakan visa mujamalah undangan Kerajaan Saudi Arabia. Jalur ini banyak diminati karena tidak membutuhkan antrean panjang seperti haji reguler.

Para calon jamaah mengaku tertarik karena pihak yang menawarkan program tersebut adalah seorang ASN, sehingga dianggap memiliki kapasitas, jaringan, serta kredibilitas dalam urusan administrasi haji. Selain itu, mereka juga dijanjikan bahwa seluruh proses perizinan, visa, dan keberangkatan akan diurus sepenuhnya.

Namun, seiring berjalannya waktu, para korban menyebut tidak ada perkembangan berarti. Dokumen keberangkatan tidak diberikan, visa tidak kunjung diproses, dan kepastian tanggal pemberangkatan tidak pernah diinformasikan secara jelas. Para korban baru sadar bahwa ada yang tidak beres ketika waktu keberangkatan semakin dekat, tetapi tidak ada satu pun bukti administratif yang mengarah pada proses keberangkatan yang nyata.

Janji Pengembalian yang Tidak Pernah Terpenuhi

Salah satu korban bernama Lukman memberikan keterangan yang cukup rinci terkait dugaan penggelapan dana tersebut. Ia menjelaskan bahwa setelah keberangkatan tak kunjung terwujud, pihak terlapor memberikan janji pengembalian dana. Bahkan, janji tersebut dibuat secara resmi melalui pernyataan tertulis di atas materai.

“Sudah empat kali dibuat surat pernyataan yang menyebut akan mengembalikan uang kami pada tanggal tertentu. Semua ditandatangani. Tetapi janji itu tidak pernah dipenuhi,” ujar Lukman dengan nada kecewa.

Menurutnya, janji terakhir yang diberikan adalah tanggal 15 November 2025, namun hingga kini tidak ada satu pun dana yang dikembalikan. Bukannya memberikan kejelasan, komunikasi justru semakin sulit.

Lukman menambahkan:

“Telepon kami tidak diangkat. Pesan sering tidak dibalas. Kami benar-benar bingung harus bagaimana. Uang kami di sana jumlahnya besar.”

Kesulitan komunikasi ini memperburuk situasi, membuat para korban semakin khawatir bahwa mereka telah menjadi korban tindak pidana.(bay)

Artikel Dugaan Penipuan Dana Haji Furoda 2025 oleh Oknum ASN Kemenag Jakarta Timur: Jamaah Menunggu Kepastian Pengembalian Dana pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Tanda-tanda Kejanggalan Mulai Terkuak

Dokumen dimaksud tidak menyebutkan batas wilayah lahan, tidak mencantumkan nomor registrasi aset desa, tidak disertai peta koordinat, dan tidak memuat tanda tangan kepala desa sebagai pejabat struktural yang memiliki kewenangan hukum atas tanah desa. Selain itu, tidak ditemukan stempel resmi maupun keterlibatan lembaga agraria seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau rekomendasi dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Klaim bahwa lahan tersebut akan dijadikan “cadangan pertanian” selama lebih dari 15 tahun tidak pernah tercermin dalam pelaporan APBDes, laporan keuangan desa, atau laporan musyawarah desa tahunan. Tidak ada bukti tanah tersebut dikelola untuk pertanian, tidak ada distribusi hasil, dan tidak pula dimanfaatkan masyarakat.

Nama yang Tercantum dan Potensi Modus Administratif

Dokumen tersebut hanya ditandatangani oleh dua individu, yakni Tasarudin sebagai tokoh masyarakat dan Nelly Andrico yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Desa Petani. Tidak terdapat tanda tangan kepala desa ataupun pengesahan dari notaris, camat, atau instansi berwenang lainnya.

Dalam praktik mafia tanah, pembuatan dokumen internal seperti ini kerap digunakan sebagai alat untuk menciptakan legalitas semu. Lahan yang belum memiliki kepastian hukum bisa diklaim sebagai milik desa, kemudian dialihkan atau bahkan dijual diam-diam kepada pihak ketiga—baik individu maupun korporasi—dengan dalih sebagai “cadangan pembangunan desa”.

Tanpa Jejak dalam Catatan Negara

Setelah dilakukan penelusuran mendalam, tidak ditemukan catatan resmi mengenai keberadaan tanah 1500 hektare tersebut dalam sistem elektronik BPN maupun dalam dokumen pengelolaan aset desa. Tidak ada informasi soal hasil pengelolaan tanah, siapa penggarapnya, bagaimana pemanfaatannya, dan ke mana hasilnya.

Yang lebih mengkhawatirkan, sebagian besar warga Desa Petani bahkan tidak mengetahui adanya tanah desa seluas 1500 hektare yang pernah digunakan atau dicadangkan untuk pertanian.

Pandangan Ahli dan Potensi Pelanggaran Hukum

Pakar hukum pertanahan dan agraria nasional, Dr. Tulus Nuryanto, S.H., M.Hum, saat dimintai pendapat menegaskan bahwa dokumen semacam ini bisa menjadi alat dalam skenario mafia tanah.

“Jika dokumen semacam ini tidak teregistrasi, tidak diinventarisir sebagai aset desa, tidak dikelola secara terbuka, maka besar kemungkinan itu hanyalah dokumen administratif yang disusun untuk kepentingan gelap. Bisa menjadi bukti awal adanya upaya sistematis untuk merampas tanah negara,” ujar Dr. Tulus.

Beberapa pasal yang dapat dikaitkan dengan dugaan pelanggaran ini antara lain:

Pasal 263 KUHP (Pemalsuan surat),

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (pengelolaan aset desa),

UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA),

serta UU Tipikor No. 31 Tahun 1999 (penyalahgunaan wewenang).

Redaksi Mencium Pola Lama yang Terulang

Tim investigasi UngkapKriminal.com melihat kemunculan dokumen ini sebagai bagian dari pola umum penyalahgunaan kewenangan birokrasi desa dalam urusan pengelolaan aset. Tanpa transparansi, tanah bisa diklaim, dialihkan, bahkan digadaikan. Jika benar tanah itu telah dikuasai oleh pihak luar tanpa persetujuan rakyat dan tanpa musyawarah terbuka, maka ini adalah bentuk perampasan tanah dengan wajah legalitas semu.

🧠 Catatan Intelektual Presisi Redaksi

“Hukum bukan sekadar teks. Ia adalah amanah moral untuk melindungi yang lemah dari kerakusan yang kuat. Ketika 1.500 hektare tanah rakyat hanya ditentukan oleh dua tanda tangan tanpa pengawasan publik, maka yang terjadi bukan keadilan, melainkan penjajahan dalam bentuk baru.”

📖 Penutup: Seruan Ilahi yang Menolak Kezaliman

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil.”
(QS. Al-Baqarah: 188)
Makna: Allah melarang keras segala bentuk manipulasi dan pengambilan harta milik umum dengan cara yang tidak sah.

“Barang siapa mengambil tanah orang lain sejengkal pun tanpa hak, maka akan dikalungkan tujuh lapis bumi di lehernya pada Hari Kiamat.”
(HR. Bukhari dan Muslim)

🔎 Baca selengkapnya & Laporkan Kejahatan Agraria

📰 https://ungkapkriminal.com
📧 Email Redaksi: redaksi@ungkapkriminal.com
📱 Hotline Investigasi Redaksi:
📞 0822-8352-1121
📞 0812-7095-8776

Artikel JEJAK DOKUMEN GELAP 1.500 HA: Dugaan Perampasan Lahan Berkedok Aset Desa di Bengkalis pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Mediasi yang Mengurai Kebuntuan

Kapolsek Citeureup, Kompol Ari Nugroho, S.I.K., M.Si., menegaskan bahwa keberhasilan mediasi ini lahir dari itikad baik kedua belah pihak.

“PT. Arjuna bersedia menyesuaikan harga jual ayam sesuai harga pasar. Dari yang semula Rp30.000 per kilogram, kini disepakati menjadi sekitar Rp35.000, dengan fluktuasi mengikuti kondisi lapangan,” jelasnya.

Paguyuban Pedagang Ayam, yang sebelumnya menyuarakan kekhawatiran soal margin usaha yang kian menipis, menerima keputusan ini secara mufakat. Kesepakatan tersebut dipandang sebagai jalan tengah yang menghindarkan pasar dari gejolak harga dan konflik berkepanjangan.

Menjaga Keseimbangan Pasar dan Kepentingan Publik

Bagi Kapolsek, substansi kesepakatan ini bukan sekadar angka rupiah, melainkan komitmen moral untuk memastikan distribusi pangan pokok yang adil.

“Yang kita jaga adalah ketersediaan dan keterjangkauan. Tidak boleh ada monopoli, tidak boleh ada persaingan yang merugikan. Semua pihak harus mendapat manfaat, termasuk masyarakat sebagai konsumen,” tegasnya.

Selain itu, disusun pula mekanisme pengawasan dan sanksi. Pihak yang melanggar kesepakatan dapat menghadapi tindakan tegas, mulai dari peringatan hingga penutupan usaha jika ditemukan pelanggaran berat.

Perspektif Pakar dan Dimensi Hukum

Menurut Dr. Hendra Santosa, pakar hukum persaingan usaha dari Universitas Indonesia, kesepakatan ini sejalan dengan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

“Langkah yang diambil ini adalah bentuk preventif. Dengan harga yang transparan dan kesepakatan yang melibatkan pihak netral, potensi pelanggaran antitrust bisa ditekan,” ujarnya kepada UngkapKriminal.com.

Dari perspektif hak asasi manusia, Pasal 11 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang diratifikasi Indonesia, menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan pangan yang memadai. Stabilitas harga ayam—sebagai salah satu sumber protein terjangkau—merupakan bagian dari implementasi hak tersebut.

Makna Ekonomi Lokal dan Keberlanjutan

Kesepakatan di Pasar Citeureup menjadi preseden penting bagi wilayah lain yang kerap dihadapkan pada dinamika harga komoditas. Di tengah tekanan ekonomi, membangun kepercayaan antara pelaku usaha dan pedagang rakyat menjadi fondasi ketahanan pangan lokal.

Catatan Intelektual Presisi Redaksi

Kesepakatan ini menunjukkan bahwa dialog terbuka, mediasi berbasis keadilan, dan keterlibatan pihak netral dapat mengurai konflik pasar yang berpotensi mengganggu kesejahteraan masyarakat. Namun, keberlanjutan dari hasil ini hanya akan terjaga bila semua pihak konsisten pada komitmen bersama dan mengedepankan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau korporasi.

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.” (QS. Al-Maidah: 2)
(Makna: Islam memerintahkan kerja sama yang berlandaskan kebaikan dan keadilan, serta melarang kolaborasi dalam kezaliman dan penindasan.)

Artikel Keadilan Harga di Pasar Citeureup: Pedagang dan PT. Arjuna Capai Titik Damai pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Fenomena ini bukan hanya mencederai prinsip “checks and balances”, tapi juga berpotensi menutup pintu partisipasi publik serta merusak kepercayaan terhadap lembaga pemerintahan daerah.

Dalam beberapa minggu terakhir, sejumlah awak media yang menjalankan tugas jurnalistik investigatif di Bengkalis mengaku kesulitan mendapatkan akses klarifikasi dari pejabat publik, termasuk dari pihak desa hingga perangkat dinas di lingkungan Pemkab Bengkalis. Upaya konfirmasi resmi, bahkan yang disertai surat dengan tenggat waktu profesional 2×24 jam, kerap diabaikan tanpa alasan yang rasional.

“Kita bukan sedang menuduh, tapi bertanya dan memverifikasi. Itu tugas kami. Tapi mereka malah alergi, diam seribu bahasa,” ujar seorang jurnalis lokal kepada redaksi, yang identitasnya kami rahasiakan demi keamanan kerja.

Konfirmasi dan klarifikasi adalah prinsip utama dalam kerja jurnalistik yang menjunjung asas praduga tak bersalah. Sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 3 ayat (1), pers memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Selain itu, Pasal 8 UU Pers juga menyebutkan bahwa “dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.” Artinya, tindakan mengabaikan konfirmasi bukan hanya sikap antidemokrasi, tapi juga mencederai proses hukum yang adil dan transparan.

Apa Dampaknya Bagi Masyarakat?

Jika wartawan dihambat untuk melakukan tugasnya, maka informasi yang sampai ke publik pun akan menjadi sepihak, manipulatif, bahkan berpotensi melanggengkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Masyarakat menjadi korban kebijakan tanpa bisa memahami duduk perkaranya.

“Transparansi bukan pilihan. Ia adalah kewajiban dalam negara demokratis,” tegas Dr. Zainal Arifin Mochtar, pakar hukum tata negara UGM.

Bagaimana Idealnya?

Pemerintah daerah, termasuk pejabat di tingkat desa, seharusnya merespons wartawan sebagai mitra strategis untuk membangun komunikasi publik yang sehat. Dalam konteks ini, wartawan bukan musuh, melainkan pengawas independen yang membantu menjaga moralitas dan akuntabilitas kekuasaan.

Sikap terbuka terhadap klarifikasi juga menunjukkan kedewasaan bernegara dan kesiapan untuk dikoreksi demi kebaikan bersama.

Catatan Intelektual Redaksi UngkapKriminal.com

Kami mengingatkan bahwa setiap surat konfirmasi yang dikirimkan kepada pejabat publik bukan sekadar formalitas, melainkan mekanisme etik dan hukum dalam proses verifikasi informasi. Mengabaikannya adalah bentuk pengkhianatan terhadap tanggung jawab jabatan dan amanah rakyat.

Jika diamnya pejabat dibiarkan, maka rakyatlah yang kehilangan haknya atas informasi, transparansi, dan keadilan. Maka, jangan alergi dikritik bila tak pernah mau diklarifikasi.

Penutup – Kalam Ilahi Sebagai Cermin Nurani

“Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.”
(QS. Al-Ma’idah: 8)

“Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya; jika tidak mampu, maka dengan lisannya; jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya – dan itu adalah selemah-lemahnya iman.”
(HR. Muslim)

Artikel Pemerintahan Bengkalis Jangan Sepelekan Wartawan dan Alergi Klarifikasi Kebijakan yang Diduga Merugikan Rakyat? pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Jakarta, 28 Juli 2025- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor DKI Jakarta menyampaikan apresiasi terhadap langkah konstruktif yang diambil oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam proses penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP).

Sekretaris LBH GP Ansor DKI Jakarta Ismunanda Umafagur, S.H., M.H. menyampaikan bahwa sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil yang aktif dalam isu-isu hukum dan keadilan, LBH GP Ansor DKI Jakarta memandang bahwa penyusunan RKUHAP merupakan momentum penting dalam mereformasi sistem hukum pidana nasional yang telah lama dinilai usang dan kurang mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial serta perkembangan hukum modern.

Ia juga menekankan bahwa pembahasan RKUHAP ini sangat krusial karena berkaitan langsung dengan pemberlakuan KUHP baru yang direncanakan mulai berlaku pada tahun 2026. Tanpa adanya aturan acara pidana yang jelas dan komprehensif, pelaksanaan KUHP baru tersebut dikhawatirkan tidak dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penyusunan RKUHP tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga strategis dalam memastikan sistem peradilan pidana yang efektif dan berkeadilan.

LBH Ansor DKI Jakarta juga menyoroti pentingnya RKUHAP sebagai wujud kedaulatan hukum nasional, menggantikan warisan kolonial yang selama ini menjadi dasar hukum pidana Indonesia. Namun demikian, LBH Ansor tetap mendorong agar proses pembahasan terus dilandasi semangat partisipatif, transparan, dan akuntabel, guna memastikan bahwa pasal-pasal yang disahkan tidak menimbulkan multitafsir atau berpotensi melanggar hak asasi manusia.

LBH Ansor DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses legislasi ini dan siap memberikan masukan dari perspektif perlindungan terhadap kelompok rentan, keadilan restoratif, dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. (FSS)

Artikel “LBH Ansor DKI Jakarta Apresiasi Upaya Pemerintah dan DPR RI dalam Penyusunan RKUHAP untuk Reformasi Hukum Pidana” pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Lima tahun berlalu. Umat menanti, anggaran habis, dan tanah wakaf tersia-sia. Di tengah gencarnya pembangunan fisik, proyek mercusuar keagamaan bernilai hampir Rp 40 miliar—Duri Islamic Center (DIC)—terbengkalai menjadi puing diam yang menyimpan tanya: Di mana tanggung jawab negara?

Kronologi & Fakta Lapangan
Nilai Kontrak: Rp 38.412.636.000
Tahun Anggaran: 2019
Pelaksana: PT Luxindo Putra Mandiri
Status Proyek: Terhenti sejak 2019, tanpa progres signifikan hingga 2025
Audit BPK: Ditemukan kerugian negara, diduga tidak sesuai bestek

Menurut kontrak, pembangunan DIC semestinya selesai dalam 240 hari kalender. Namun sejak peletakan batu pertama, tiang pancang menjadi saksi bisu kehampaan janji publik. Tak satu pun kegiatan berarti berlangsung sejak 2020.

  [ Respon Publik & Tekanan Sosial]

Advokasi Peduli Kota Duri:

“Bangunan ini bukan proyek biasa, tapi janji untuk peradaban Islam di Duri. Jika dana rakyat dilenyapkan tanpa pertanggungjawaban, kita hidup di zaman kelam birokrasi.”
— Erwanto Aman, aktivis.

  [Suara Warga (R) :

“Temuan BPK Rp 1,8 miliar itu baru permukaan. Kita perlu transparansi penuh. Jangan sampai uang masjid dijadikan alat kongkalikong.”

Media sosial lokal dan forum masyarakat menunjukkan ketidakpercayaan mendalam pada Dinas PUPR Bengkalis.

Frustrasi publik meningkat setelah Pemkab justru mengalihkan anggaran ke proyek jalan lingkar barat.

Siapa yang Terkait? – Uraian Tanggung Jawab

Pihak Peran Tanggung Jawab

PT Luxindo Putra Mandiri Pelaksana konstruksi Wajib bertanggung jawab atas teknis dan progres fisik

Dinas PUPR Bengkalis Pengelola anggaran Bertanggung jawab atas pengawasan dan pengalihan prioritas proyek

PPK & PPTK Proyek Penanggung jawab teknis administrasi Harus diperiksa atas penandatanganan realisasi anggaran

BPK RI Perwakilan Riau Auditor proyek Harus membuka hasil audit DIC secara transparan

Kejaksaan Negeri Bengkalis Aparat hukum Diduga belum memproses penyelidikan lebih lanjut sejak 2021

KPK (jika ada korupsi struktural) Lembaga antirasuah Diharapkan turun tangan bila ditemukan indikasi sistemik

      [ Landasan Hukum]

UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 3 & Pasal 8 UU Tipikor: Menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri dan/atau orang lain yang merugikan keuangan negara.

            [Analisis Pakar]

Dr. Erni Susanti, M.Ak – Ahli Keuangan Publik (Universitas Indonesia):

“Jika proyek mangkrak lima tahun tanpa proses hukum, maka potensi moral hazard birokrasi sangat besar. Audit dan SPJ proyek perlu dibuka ke publik.”

Prof. Firdaus Salim, SH., LL.M – Pakar Hukum Tata Negara:

“Bangunan masjid publik yang mangkrak melibatkan prinsip hak warga atas fasilitas keagamaan. Ini pelanggaran HAM jika dibiarkan.”

[Catatan Intelektual Presisi Redaksi]

Proyek Duri Islamic Center bukan sekadar infrastruktur. Ia simbol harapan umat dan akumulasi anggaran rakyat. Jika uang Rp 40 miliar bisa hilang tanpa jejak hukum dan politik, maka yang musnah bukan hanya proyek—tetapi legitimasi moral pemerintah daerah.

UngkapKriminal.com menyerukan keterbukaan menyeluruh: audit ulang, pembukaan kontrak publik, dan proses hukum tanpa tebang pilih. Penegakan hukum bukan basa-basi teknokratis. Ini jihad keadilan terhadap kezaliman administratif.

           [Penutup Profetik]

“Dan janganlah kamu makan harta orang lain dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) itu kepada hakim…”
(QS. Al-Baqarah: 188)
Makna: Dilarang mengambil atau mengelola harta rakyat tanpa hak dan menyalahgunakan hukum demi membenarkan kezaliman.

Rasulullah SAW bersabda:
“Barang siapa yang kami angkat menjadi pengurus urusan rakyat lalu dia menyembunyikan harta rakyat (milik negara), maka itu adalah bentuk pengkhianatan.”
(HR. Abu Dawud)

Bersambung ke Investigasi Lapangan…

Nantikan edisi berikut: wawancara langsung eksklusif dengan mantan PPTK, penelusuran aset PT Luxindo, dan opini warga yang siap menggugat Pemkab Bengkalis.

SURAT PERMOHONAN DATA PUBLIK

SURAT PERMOHONAN DATA PUBLIK

Kepada Yth.
Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 650, Pekanbaru – Riau

Nomor: 021/UKR/VII/2025
Perihal: Permohonan Data & Hasil Pemeriksaan Proyek Pembangunan Duri Islamic Center (DIC) Bengkalis

Dengan hormat,

Kami dari Tim Investigasi Profetik UngkapKriminal.com, sebuah media independen nasional yang berkomitmen mengedepankan prinsip jurnalisme presisi, transparansi publik, dan perlindungan hak masyarakat dalam penggunaan anggaran negara, dengan ini mengajukan permohonan resmi kepada BPK RI Perwakilan Riau.

Adapun permintaan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta semangat konstitusi untuk memastikan akuntabilitas anggaran publik.

Permohonan Informasi:

Kami memohon kepada BPK Perwakilan Riau untuk memberikan salinan atau akses informasi publik terkait:

1. Hasil Pemeriksaan BPK atas Proyek Pembangunan Duri Islamic Center (DIC) pada Tahun Anggaran 2019, termasuk:

Laporan hasil pemeriksaan (LHP)

Temuan dan rekomendasi BPK

Indikasi kerugian negara (jika ada)

2. Dokumen pengawasan lanjutan / tindak lanjut rekomendasi BPK (jika ada) pada rentang waktu 2020–2025.
3. Status penyelesaian administratif proyek tersebut, baik dari sisi keuangan, kontraktual, maupun pengembalian kerugian (jika pernah direkomendasikan).

Tujuan Permohonan:

Informasi ini kami butuhkan sebagai dasar verifikasi jurnalistik untuk keperluan penyajian informasi yang adil, berimbang, dan sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers No. 40 Tahun 1999.

Penutup:

Kami percaya BPK sebagai lembaga negara yang independen akan mendukung semangat keterbukaan dan akuntabilitas publik.

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami sampaikan, disertai harapan agar transparansi keuangan negara dapat menjadi fondasi perbaikan tata kelola pembangunan di daerah.

Hormat kami,
Tim Investigasi Profetik
Media Nasional UngkapKriminal.com
📧 redaksi@ungkapkriminal.com | ☎️ +62-822-8352-1121 _ 081270958776
📍Kantor Redaksi: Jakarta – Pekanbaru – Duri , Jl Seroja, – Kabupaten Bengkalis – Provinsi Riau

Artikel Rp 40 Miliar Mangkrak, Duri Islamic Center Jadi Monumen Gagal: Siapa Bertanggung Jawab? pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Oleh Redaksi:
Ungkapkriminal.com:
Janji manis pembangunan di Kabupaten Bengkalis, Riau, kini tinggal menjadi bayang-bayang beton terhenti dan anggaran menguap. Tiga proyek strategis, dengan total lebih dari Rp 40 miliar, mangkrak di lapangan
menjadi saksi bisu betapa rapuhnya pengawasan dan kerasnya hati para penikmat duit rakyat.

“Pejabat Terkait: Kepala Dinas PUPR Bengkalis dan pejabat pengadaan daerah.

Kontraktor: PT XYZ Konstruksi, PT ABC Infrastruktur, PT DEF Medika.

Korban: Ratusan warga dan pelaku usaha lokal yang menggantungkan harapan pada pasar dan jalan baru.

Narasumber :
S.Aminah, warga Kecamatan Bengkalis:

“Pasar modern itu sudah setahun terbengkalai—kami cuma bisa menatap kerangka besi tanpa atap.”

AF, pegiat antikorupsi lokal:

“Rembug lelang hanya formalitas. Dana cair, pekerjaan mandeg—ini modus klasik korupsi proyek daerah.”
(Nama disamarkan demi keamanan narasumber. Redaksi menerima pernyataan ini dari sumber yang terlibat dalam advokasi transparansi proyek daerah.)

Tiga proyek utama yang mangkrak:

Data di atas dikumpulkan dari dokumen LPSE Bengkalis, laporan dari (AF) Pegiat anti korupsi lokal , dan wawancara lapangan.

2020: Proyek Pasar Modern dimulai.

2021: Jalan Bengkalis–Bukit Batu dicanangkan.

2022: Rehabilitasi Puskesmas tender rampung, tapi pekerjaan tak kunjung melaju.

“Akhir 2022 – Awal 2023: Titik puncak mangkraknya semua proyek; hingga kini belum ada kelanjutan.

“Pasar Modern: Pusat Kota Bengkalis, di tepi sungai—seharusnya jadi sumber ekonomi baru.

Jalan Bengkalis–Bukit Batu: Akses utama ke kawasan pertanian dan pariwisata.

Puskesmas Bengkalis: Fasilitas kesehatan milik Pemkab, vital bagi ribuan pasien desa.

1. Korupsi dan Mark‑Up Anggaran: Dokumen pembiayaan menunjukkan nilai kontrak jauh di atas harga pasar.
2. Pengawasan Lemah: Inspektorat daerah absen menindak ketika progress fisik berbalik jauh dari laporan penggunaan dana.
3. Kolusi Pejabat–Kontraktor: Dugaan afiliasi perusahaan dengan keluarga pejabat membuat tender berjalan tanpa saingan serius.

“Proses Lelang Formalitas: Pemenang telah “disetujui” sebelum dokumen terbit.

“Pencairan Dana Penuh: 100 % anggaran dicairkan di muka
Padahal progres kerja tidak mencapai 50 %.

Mandeg di Lapangan: Tanpa dorongan inspeksi berkala, alat berat menganggur, pekerja dilepas, beton basi.

LANDASAN HUKUM & SANKSI

Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Pasal 2 ayat 1: Pengayaan diri merugikan keuangan negara → pidana 4–20 tahun + denda Rp 200 juta–Rp 1 miliar.

Pasal 3: Perbuatan merugikan keuangan negara → pidana 1–20 tahun + denda minimal Rp 50 juta.

Pasal 12 b: Penyalahgunaan wewenang → pidana hingga 20 tahun.

Pasal 18: Pengembalian kerugian negara dan pencabutan hak publik.

Pasal-pasal ini siap diterapkan pada siapapun – baik pejabat maupun kontraktor – yang terbukti terlibat.

CALL TO ACTION :

Kepada KPK, Kejaksaan, dan Inspektorat: Segera audit dan periksa aliran dana kedua mata anggaran ini !!

Kepada Masyarakat Bengkalis: Laporkan dugaan mangkrak lain melalui platform Ungkapkriminal.com.

Kepada Media Nasional: Angkat suara ini menjadi sorotan utama agar keadilan tak menjadi bisu.

UngkapKriminal.com: menyuarakan kebenaran dengan tinta fakta, nyala keberanian, dan sayap rajawali yang tak pernah lelah memburu keadilan
Dan kebenaran
.

Artikel Proyek Mangkrak Berkisar Rp 41,8 Miliar: Warga Bengkalis Minta BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau Segera Mengauditor?” pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Gelombang penolakan terhadap kepemimpinan nasional terus menguat. Suara keras kini datang dari tokoh militer senior, Laksamana TNI (Purn.) Slamet Soebijanto, mantan Kepala Staf Angkatan Laut, yang secara terbuka menyatakan kesiapan untuk menggerakkan kekuatan moral bangsa jika proses hukum tidak kunjung dijalankan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pernyataan Slamet disampaikan dalam forum terbatas yang dihadiri para tokoh purnawirawan, akademisi, dan pegiat konstitusi. Ia menilai keberadaan Gibran di pucuk kekuasaan merupakan pelanggaran prinsip etika kenegaraan dan dugaan penyimpangan konstitusi yang bersifat sistemik. Kritik ini merujuk pada sorotan publik pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan pencalonan Gibran dalam Pilpres 2024, yang dianggap banyak pihak sebagai manipulasi hukum dengan konflik kepentingan yang nyata.

Slamet menyebut bahwa kekuatan rakyat dan moral konstitusional harus bangkit ketika hukum negara tumpul terhadap kekuasaan. Ia mengajak seluruh elemen sipil dan patriotik untuk tidak membiarkan lembaga tinggi negara dikuasai secara turun-temurun oleh satu dinasti politik. Dalam pernyataannya, ia tidak hanya menuntut dimakzulkannya Gibran, namun juga memberi sinyal kesiapan menduduki Majelis Permusyawaratan Rakyat secara konstitusional apabila pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat terus berlangsung.

Sinyal ini memicu respons publik. Sejumlah akademisi dari UI, UGM, dan Unair menilai bahwa pernyataan Slamet tidak bisa dipandang sebagai ancaman fisik, melainkan sebagai bentuk ekspresi politik yang dijamin dalam kebebasan berpendapat dan hak rakyat untuk membela konstitusi. Pakar hukum tata negara, Prof. Dr. Zainal Arifin Mochtar, menyatakan bahwa seruan tersebut harus dipahami sebagai tanda darurat demokrasi. Jika jalur hukum dihambat atau dikooptasi, maka tekanan sipil menjadi mekanisme koreksi dalam sistem demokrasi yang sehat.

Dari sisi hukum, tuntutan pemakzulan Gibran harus melewati prosedur konstitusional melalui DPR dan MPR sesuai Pasal 7B UUD 1945. Namun realitas politik menunjukkan bahwa dominasi koalisi penguasa membuat jalur ini nyaris mustahil ditempuh secara adil. Dalam konteks itu, tekanan dari masyarakat sipil dan suara moral dari tokoh-tokoh nasional menjadi alat kontrol terakhir untuk mencegah terjadinya konsolidasi kekuasaan absolut.

Gerakan moral Laksamana Slamet bukan yang pertama. Sejak era reformasi, sejarah mencatat bahwa tekanan sipil dan moral dari militer purnawirawan pernah menjadi katalis perubahan politik, termasuk dalam jatuhnya Orde Baru. Namun tantangan saat ini lebih kompleks, karena penyimpangan dibungkus secara rapi dalam kemasan hukum dan demokrasi prosedural yang dilumpuhkan oleh politik dinasti.

Hingga saat ini, belum ada respons resmi dari Istana Wakil Presiden maupun dari MPR. Beberapa elite partai justru memilih bungkam atau menyebut kritik sebagai tindakan subversif. Namun di tengah sunyi elite, suara rakyat dari bawah mulai menggema. Aksi mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil terus bergulir di berbagai kota besar, membawa satu pesan yang sama: selamatkan konstitusi sebelum semuanya terlambat.

[Catatan Intelektual Presisi Redaksi]

Kebebasan menyampaikan pendapat dijamin konstitusi. Namun penggunaan kekuatan—apapun bentuknya—harus tetap berada dalam rel hukum dan demokrasi. Pernyataan Laksamana (Purn) Slamet Soebijanto menjadi cambuk moral untuk semua lembaga negara agar tidak bersembunyi di balik kekuasaan. Bangsa ini tidak bisa terus diam saat hukum dijadikan alat politik dinasti. Praduga tak bersalah tetap kami junjung, namun suara peringatan dari laut nurani tak boleh diabaikan.

           [ Penutup Profetik ]

“Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka.” (QS. Hud: 113)
Makna: Diam terhadap kezhaliman adalah bagian dari kezhaliman itu sendiri. Keadilan harus ditegakkan, meski harus melawan arus kekuasaan.

“Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan; jika tidak mampu, maka dengan lisan; jika tidak mampu, maka dengan hati. Dan itulah selemah-lemahnya iman.” (HR. Muslim)
Makna: Suara nurani bukan kejahatan, tetapi kewajiban iman dalam menjaga bangsa dari kemungkaran kekuasaan.

Artikel Laksamana Suara Rakyat: Ultimatum dari Laut untuk Kursi MPR pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.