BOGOR – Sudah saatnya Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor menunjukkan taringnya. Jalur protokol Jalan Raya Tegar Beriman, yang seharusnya menjadi etalase ketertiban Ibu Kota Kabupaten, kini justru terlecehkan oleh keberadaan terminal bayangan bus Antar-Kota Antar-Provinsi (AKAP). Senin, (13/04/26).

Parkir liar yang memakan badan jalan di wilayah Kelurahan Bojong Baru ini bukan lagi sekadar hambatan lalu lintas, melainkan penghinaan terhadap fungsi pengawasan instansi terkait. Bus-bus raksasa tersebut seolah memiliki “imunitas” untuk menetap di jalur lambat hingga jalur cepat tanpa tersentuh sanksi gembok maupun derek.

Kondisi ini memicu dugaan miring di masyarakat. Apakah Dishub tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu? Absennya petugas di titik krusial ini memperkuat spekulasi adanya praktik “koordinasi bawah meja” antara pengelola armada dan oknum petugas lapangan.

Rinto (35), warga yang setiap hari melintas, menyatakan kekecewaannya terhadap kinerja otoritas terkait. Bagi para komuter, pembiaran ini adalah bentuk kelalaian negara dalam menjamin keselamatan warganya.

“Kami minta Dishub jangan cuma diam di kantor atau sibuk di titik lain. Lihat di sini, bus-bus besar parkir tanpa pengaman di malam hari. Itu bukan lagi gangguan, itu maut yang dijemput! Jangan sampai ada keluarga kami yang jadi korban dulu, baru kalian sibuk pasang garis polisi,” cetus Rinto dengan nada pedas.

Masyarakat kini menagih aksi nyata. Jika UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih berlaku, maka pembiaran terhadap parkir liar ini adalah pelanggaran nyata terhadap mandat pelayanan publik.

Hingga kini, publik masih menunggu langkah berani dari Kepala Dishub Kabupaten Bogor untuk membersihkan jalur Tegar Beriman dari praktik komersialisasi jalan umum. Kebisuan yang berlarut hanya akan semakin meruntuhkan kepercayaan warga terhadap integritas aparat di Kabupaten Bogor (red)

Artikel Lampu Merah untuk Dishub Bogor: Terminal Liar di Tegar Beriman Menantang Nyawa dan Aturan pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Di negeri yang gemar menyebut dirinya stabil, suara perut sering kali lebih jujur daripada pidato kekuasaan. Ketika grafik ekonomi menenangkan layar televisi, namun dapur rakyat mengering, sejarah selalu mengulang satu pola purba: keresahan tidak lahir dari hasutan, melainkan dari kelelahan yang dipelihara terlalu lama.

Februari, menurut seorang pengamat yang dikenal tajam membaca gejala zaman, bukan sekadar nama bulan. Ia adalah tanda waktu. Bukan ramalan mistik, melainkan kalkulasi rasional atas denyut sosial yang diabaikan.

Ketika elit bersilang kepentingan dan rakyat bersilang lapar, percikan sekecil apa pun dapat menjelma api.
Tahun Kedua Kekuasaan: Antara Janji, Jeda, dan Beban Sejarah
Memasuki tahun kedua, sebuah pemerintahan tak lagi dinilai dari niat, melainkan dari jejak perubahan nyata.

Publik tak lagi bertanya “apa rencananya?”, tetapi “di mana hasilnya?”.

Di titik inilah kekuasaan diuji: berani memutus masa lalu, atau terus merawat bayang-bayangnya.

Kekecewaan sosial bukan sekadar sentimen media. Ia menjelma bisik di pasar, desah di dapur, dan keluh di jalanan.

Ketika biaya hidup menekan dan harapan tak kunjung turun dari istana ke meja makan, stabilitas berubah menjadi slogan kosong.

Radical Break: Pisau Bedah Kekuasaan
Dalam filsafat politik, perubahan kosmetik tak pernah menyembuhkan penyakit struktural. Yang dibutuhkan adalah patahan radikal (radical break)—bukan sekadar tambal sulam kabinet, melainkan keberanian memutus relasi lama yang menghambat reformasi sejati

Radical break bukan balas dendam politik. Ia adalah tindakan penyelamatan negara: memutus konflik kepentingan, membersihkan beban rezim lama, dan mengembalikan orientasi kekuasaan pada satu poros utama: kesejahteraan rakyat, bukan kompromi elit.

Tanpa itu, kekuasaan akan berubah menjadi ruang tawar-menawar frustrasi:
elit saling menekan, rakyat saling bertahan.

Ketika Piring Kosong Menjadi Manifesto
Sejarah membuktikan, perubahan besar jarang lahir dari ideologi agung. Ia sering lahir dari perut yang tak lagi bisa menunggu.

Piring kosong adalah manifesto paling jujur. Ia tak berorasi, tetapi mengguncang legitimasi.
Ketika kesulitan ekonomi mendikte arah politik, aparat, birokrasi, dan elite berpotensi terjebak crossfire legitimasi—bukan perang senjata, melainkan perang kepercayaan.

Siapa yang masih dipercaya?
Siapa yang hanya bertahan karena kursi?

Pandangan Narasumber & Pakar Nasional–Internasional
Rocky Gerung (Filsuf & Pengamat Politik Indonesia)

“Jika perubahan mendasar gagal dilakukan, maka ketegangan sosial akan menemukan momentumnya. Politik akan dipaksa oleh ekonomi, dan piring kosong adalah faktor paling menentukan.”

Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A. (Guru Besar Hukum Tata Negara, Universitas Andalas)

“Negara hukum wajib memastikan kebijakan ekonomi dan politik berpijak pada keadilan sosial. Ketika rakyat kehilangan akses kesejahteraan, maka krisis legitimasi konstitusional tak terhindarkan.”

Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (Pakar Hukum Internasional UI)

“Dalam perspektif hukum internasional, kegagalan negara menjamin hak ekonomi dasar dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kewajiban negara terhadap hak asasi manusia.”

Prof. Joseph E. Stiglitz (Peraih Nobel Ekonomi, AS)

“Ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi yang dibiarkan terlalu lama akan selalu berujung pada instabilitas politik. Ini hukum sosial universal.”

Prof. Amartya Sen (Nobel Ekonomi, India)

“Kelaparan dan kemiskinan bukan semata kegagalan produksi, tetapi kegagalan tata kelola dan kebijakan publik.”

Landasan Hukum Nasional
UUD 1945
Pasal 1 ayat (3): Indonesia adalah negara hukum.

Pasal 27 ayat (2): Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Pasal 28C ayat (1): Hak untuk mengembangkan diri dan memenuhi kebutuhan dasar.

Pasal 28H ayat (1): Hak hidup sejahtera lahir dan batin.

Pasal 33 ayat (3): Bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
Pasal 9 ayat (1): Hak hidup dan mempertahankan kehidupan.

Pasal 38 ayat (1): Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Landasan Hukum Internasional
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)

Pasal 11: Hak atas standar hidup yang layak, termasuk pangan.
Universal Declaration of Human Rights (UDHR)

Pasal 25 ayat (1): Hak atas standar hidup yang memadai bagi kesehatan dan kesejahteraan.
Rome Declaration on World Food Security (FAO)

Menegaskan kewajiban negara menjamin ketahanan pangan sebagai fondasi stabilitas nasional.

Kegagalan sistematis memenuhi hak-hak tersebut dapat memicu tanggung jawab hukum negara, baik secara konstitusional maupun dalam rezim HAM internasional.

Negara dan Ujian Kenegarawanan
Di titik genting ini, pemimpin tidak diuji oleh loyalitas pendukung, melainkan oleh keberpihakannya kepada yang paling lemah.

Negara besar tidak runtuh karena kritik, tetapi karena menolak mendengar peringatan.

Februari bisa menjadi bulan biasa.
Atau ia menjadi cermin retak yang memaksa kekuasaan bercermin lebih jujur.

Pilihan itu bukan di tangan pengamat.
Ia sepenuhnya berada di tangan pemegang mandat.

Catatan Investigasi Profetik Redaksi:

Tulisan ini bukan ajakan kerusuhan, bukan provokasi, dan bukan ramalan kiamat politik. Ini adalah peringatan etis berbasis pembacaan sosial, hukum, dan kemanusiaan, dengan tetap menjunjung asas praduga stabilitas dan tanggung jawab negara.
Sejarah mencatat: peringatan yang diabaikan selalu lebih berbahaya daripada kritik yang didengar.

Penutup Profetik:

“Dan janganlah suatu kaum dibinasakan, kecuali setelah datang peringatan.”
(QS. Asy-Syu‘ara: 208)
Maknanya: kehancuran sosial tidak pernah datang tiba-tiba. Ia selalu didahului oleh tanda, suara, dan peringatan. Yang membedakan hanyalah: apakah kekuasaan memilih mendengar, atau memilih menyangkal.

Pada akhirnya, sejarah tidak mencatat siapa yang paling keras berkuasa,
melainkan siapa yang paling berani berubah demi rakyatnya.

Artikel ROCKY GERUNG: FEBRUARI DI AMBANG API, Ketika Piring Kosong Bicara dan Kekuasaan Diuji Nurani?! pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Pos Bantuan Hukum atau POSBANKUM adalah fasilitas desa yang difungsikan untuk membantu masyarakat mendapatkan pendampingan dan konsultasi hukum secara mudah, cepat, dan terjangkau, khususnya bagi warga tidak mampu.

Program ini dijalankan oleh Pemerintah Desa Balai Makam, dengan dukungan pemerintah kecamatan dan kabupaten. Kehadiran POSBANKUM diharapkan menjadi ruang partisipasi hukum yang berpihak kepada masyarakat.

Berpusat di Desa Balai Makam, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Riau. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu desa yang berkembang pesat, namun juga rentan dengan persoalan hukum, baik sengketa lahan, perdata, maupun persoalan sosial lainnya.

POSBANKUM ini mulai diperkenalkan pada tahun berjalan, dengan tujuan dapat beroperasi secara berkelanjutan mengikuti dinamika kebutuhan masyarakat desa.

Minimnya akses hukum di daerah pedesaan sering membuat masyarakat bingung ketika berhadapan dengan masalah hukum. Banyak warga yang tidak paham prosedur peradilan, tidak mampu membayar advokat, atau bahkan terjerat persoalan akibat kurangnya literasi hukum.

POSBANKUM menyediakan layanan konsultasi gratis, advokasi, serta pendampingan bagi warga yang membutuhkan. Modelnya adalah kolaborasi dengan paralegal dan lembaga bantuan hukum resmi, sehingga tetap dalam koridor hukum nasional dan aturan yang berlaku.

Perspektif Ahli

Dr. Yusril Ihza Mahendra, pakar hukum tata negara, dalam sebuah diskusi nasional (Jakarta, 2024) pernah menegaskan:

“Akses terhadap bantuan hukum merupakan bagian dari hak asasi manusia. Negara wajib hadir memastikan tidak ada warga negara yang kehilangan hak membela diri hanya karena faktor ekonomi.”

Pandangan ini sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum juga menegaskan bahwa negara berkewajiban menjamin hak bagi masyarakat miskin untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma.

Analisis Investigatif

Keberadaan POSBANKUM di desa ini dapat dilihat sebagai upaya preventif mengurangi potensi kriminalisasi, konflik horizontal, maupun ketidakadilan dalam penanganan kasus hukum. Namun, keberhasilan program ini masih sangat bergantung pada:

1. Transparansi pengelolaan – agar tidak menjadi formalitas belaka.
2. Kualitas paralegal dan pendamping hukum – sehingga tidak menyesatkan masyarakat.
3. Sinergi dengan aparat penegak hukum – polisi, jaksa, dan pengadilan, agar fungsi POSBANKUM tidak tumpang tindih tetapi saling melengkapi.

Catatan Intelektual Presisi Redaksi

Sebagai media investigatif, UngkapKriminal.com menilai bahwa POSBANKUM di Desa Balai Makam adalah langkah strategis untuk mendekatkan keadilan ke tengah masyarakat desa. Namun demikian, fungsi pengawasan dan evaluasi harus tetap berjalan agar lembaga ini tidak sekadar menjadi simbol politik, melainkan benar-benar ruang keadilan bagi rakyat kecil.

Penutup – Cahaya Qur’ani dan Hadis

Al-Qur’an menegaskan pentingnya keadilan dalam kehidupan sosial:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu…”
(QS. An-Nisa: 135).

Rasulullah SAW juga bersabda:

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.”
(HR. Ahmad).

Dua pijakan luhur ini menjadi pengingat, bahwa keberadaan POSBANKUM hendaknya benar-benar menjadi manfaat nyata bagi masyarakat desa, bukan sekadar papan nama.

 UngkapKriminal.com – Jihad Kalam, Menyingkap Fakta, Menegakkan Keadilan.

Artikel Pos Bantuan Hukum Desa Balai Makam: Upaya Menguatkan Akses Keadilan Bagi Warga pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Musyawarah yang digagas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Balai Makam ini mengangkat tiga agenda strategis:

1. Pembentukan Tim Penyusun RKPDES Tahun 2026
2. Pencermatan terhadap RKPDES 2025 dan RPJMDes 2018–2026
3. Penetapan Jadwal Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musdes Penetapan RKPDES 2026

Dipimpin langsung oleh Ketua BPD, Harsaman Mulyadi, A.Md, forum ini menunjukkan komitmen demokrasi partisipatif di tingkat desa. Berbagai unsur strategis turut diundang, termasuk perangkat desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, para pendamping desa, tokoh adat, kader posyandu, Karang Taruna, serta Forum Anak Desa Balai Makam.

“Musdes ini bukan sekadar rutinitas administratif, tapi merupakan tonggak perencanaan pembangunan desa yang partisipatif, terukur, dan terintegrasi dengan RPJMDes,” ujar Ketua BPD dalam sambutannya.

Penajaman Visi dan Evaluasi Pembangunan

Forum Musdes kali ini tidak hanya membentuk tim teknis RKPDES, namun juga melakukan pencermatan kritis terhadap dokumen rencana kerja tahun sebelumnya dan konsistensinya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2018–2026 yang tinggal setahun masa implementasi.

“Tahun 2026 menjadi tahun terakhir RPJMDes. Maka perlu sinkronisasi agar semua target dan program strategis tuntas sesuai rencana,” ujar salah satu pendamping lokal desa (PLD) yang hadir dalam forum.

Representasi Lembaga, Ruang Aspirasi Terbuka

Berdasarkan daftar undangan resmi yang dibubuhi cap dan tandatangan Ketua BPD, setidaknya 19 unsur strategis kelembagaan desa dilibatkan, termasuk Ketua RW/RT, LPMD, PKK, LAMR, Karang Taruna, hingga Forum Anak. Langkah ini menunjukkan keterbukaan pemerintah desa dalam merangkul suara dari berbagai kelompok warga.

Musyawarah juga membuka ruang evaluatif terhadap kinerja tahun berjalan, kendala pembangunan, serta merumuskan jadwal rinci Musyawarah Dusun (Musdus) untuk menyerap aspirasi basis sebelum penetapan final RKPDES 2026.

Pijakan Hukum dan Prinsip Transparansi

Proses Musdes ini sejalan dengan regulasi nasional sebagaimana tertuang dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Partisipasi aktif masyarakat menjadi elemen utama dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik.

Menurut pengamat tata kelola desa, Dr. Fadli Yusuf, M.Si, keterlibatan langsung warga desa dalam forum perencanaan seperti ini menjadi indikator penting kesehatan demokrasi lokal.

“Desa yang sehat secara tata kelola adalah desa yang membuka ruang musyawarah, bukan hanya formalitas, tapi juga mengakomodasi gagasan kritis masyarakat,” ujarnya saat dihubungi secara terpisah.

Catatan Intelektual Presisi Redaksi

Musyawarah Desa Balai Makam ini menunjukkan bahwa perencanaan tidak semestinya elitis dan birokratis. Justru, dalam struktur terendah itulah demokrasi menemukan bentuknya yang paling nyata—musyawarah yang jujur, terbuka, dan berpihak pada kepentingan kolektif warga desa.

Penutup: Hikmah Qurani dan Hadis Nabi

“Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah.”
(QS. Ali Imran: 159)

Rasulullah SAW bersabda: “Tidaklah suatu kaum berkumpul dalam satu majelis untuk bermusyawarah, melainkan mereka akan diberi petunjuk menuju jalan yang terbaik.”
(HR. Ahmad)

📌 Baca selengkapnya hanya di:
https://UngkapKriminal.com
🔎 #MusdesBalaiMakam2026 #RKPDES #PartisipasiWarga #PembangunanDesa #BPDTransparan #DemokrasiDesa #UngkapKriminal #BeraniUngkapFakta

Artikel Desa Balai Makam Matangkan Rencana Kerja 2026: Demokrasi Partisipatif Diperkuat pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

“Di saat bayang kejahatan terus menjalar di lorong gelap republik, Bhayangkara berdiri – bukan sekadar aparat, tetapi penegak nurani bangsa.”

MANDAT SEJARAH DI HALAMAN CAMAT MANDAU
Selasa pagi, 1 Juli 2025. Matahari belum setinggi janji, namun langit Mandau telah dibingkai merah-putih yang megah. Bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi refleksi kenegaraan: peringatan Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-79, diselenggarakan secara khidmat di halaman Kantor Camat Mandau.

Kehadiran sosok-sosok strategis seperti Bupati Bengkalis, Kasmarni, S.Sos., M.MP., bersama mantan Bupati ke-14, Amril Mukminin, S.E., M.M., dan tuan rumah Camat Mandau Riki Rihardi, S.STP., M.Si., menjadikan agenda ini bukan hanya momen simbolik, tetapi juga diplomasi lokal yang memancarkan keutuhan Indonesia dalam skala mikro.

PRESISI TAK SEKADAR SLOGAN
Dalam pidato singkat namun sarat makna, Bupati Kasmarni menyampaikan ucapan selamat kepada institusi Polri atas ulang tahun ke-79 Bhayangkara. Ia menegaskan harapan rakyat: agar Polri tetap menjadi penegak hukum yang presisi (prediktif, responsibilitas, transparansi berkeadilan) dan dicintai rakyat.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat Bengkalis, mari kita perkuat sinergitas dengan Polri. Kita ciptakan ruang yang aman, saling peduli dan menolong, demi kebaikan kolektif,” tegas Kasmarni, dengan nada suara yang menggambarkan panggilan kepemimpinan, bukan sekadar jabatan.

APRESIASI UNTUK YANG TAK TAMPAK DI LAYAR
Dalam semangat inklusivitas dan apresiasi, momentum ini turut menampilkan penyerahan penghargaan kepada individu dan kelompok yang telah memberikan dukungan konkret bagi kesuksesan HUT Bhayangkara ke-79. Karena negara bukan hanya dibangun oleh orang-orang yang berdiri di panggung, tetapi oleh mereka yang bekerja dalam diam dan keikhlasan.

Acara ditutup dengan pemotongan tumpeng, sesi foto bersama dan santap siang kolektif — bukan hanya simbol persaudaraan, tetapi perayaan kecil atas kerja bersama dalam menjaga republik.

RESONANSI NASIONAL: POLRI MILIK RAKYAT, BUKAN REZIM

Di tengah berbagai kritik publik terhadap Polri di berbagai wilayah, peringatan di Mandau ini menampilkan wajah berbeda: kolaboratif, merakyat, dan jauh dari citra koersif. Ini adalah wajah Bhayangkara yang diimpikan: tak mengintimidasi, tapi merangkul. Tak memihak kuasa, tapi membela kebenaran.

“Negara yang kuat tidak lahir dari senjata, tapi dari kepercayaan rakyat terhadap penegak hukumnya.” – Prof. Farouk Armand, Pakar Hukum Tata Negara Internasional, University of Geneva.

CATATAN INTELEKTUAL PRESISI REDAKSI

Peristiwa ini adalah cermin dari semangat republikanisme sejati: ketika aparat, birokrat, dan masyarakat sipil saling memandang sebagai mitra, bukan penguasa dan yang dikuasai.

HUT Bhayangkara bukan sekadar upacara tahunan, melainkan momentum strategis untuk bertanya ulang: Sudahkah hukum ditegakkan untuk semua, atau masih untuk yang mampu membeli keadilan?

Bila Bhayangkara ingin dicintai rakyat, maka cinta itu harus dibayar dengan keadilan yang benar-benar presisi — bukan hanya dalam semboyan, tapi dalam keberanian melawan kezaliman, bahkan di internal sendiri.

PENUTUP: KEBENARAN, AMANAH DAN SINERGI DALAM TIMBANGAN ILAHI

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.” (QS. An-Nisa: 58)

“Pemimpin setiap kamu adalah penggembala dan setiap penggembala akan dimintai pertanggungjawaban atas gembalaannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Artikel 79 Tahun Bhayangkara: Simfoni Presisi, Sinergi, dan Dedikasi dalam Bingkai Republik pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Pada Rabu, 30 April 2025 Waktu Lalu, lebih dari 500 tokoh dari berbagai latar belakang termasuk advokat, aktivis, purnawirawan TNI, dan akademisi berkumpul di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta. Mereka menyatakan dukungan terhadap Roy Suryo, Dr. Tifauzia Tyassuma (Dr. Tifa), Dr. Rismon Sianipar, dan Rizal Fadillah, yang tengah menghadapi pelaporan hukum terkait dugaan ijazah palsu Joko Widodo.

Tokoh yang Didukung:
Roy Suryo: Pakar telematika dan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga.
Dr. Tifauzia Tyassuma (Dr. Tifa): Dokter dan aktivis sosial.
Dr. Rismon Sianipar: Akademisi dan mantan dosen Universitas Mataram.
Rizal Fadillah: Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA).

Pelapor:
Pemuda Patriot Nusantara: Melaporkan keempat tokoh tersebut ke Polres Metro Jakarta Pusat atas dugaan penghasutan di muka umum.

Relawan Alap-alap Jokowi: Mengadukan mereka ke Polresta Sleman dengan tuduhan penghasutan dan pencemaran nama baik.

Deklarasi Dukungan: Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta, pada 30 April 2025.

Pelaporan Hukum: Laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat diterima pada 23 April 2025.

Isu dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi telah menjadi polemik sejak beberapa tahun terakhir. Pada Maret 2025, Dr. Rismon Sianipar mengunggah video di YouTube yang mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi, menyoroti penggunaan jenis huruf Times New Roman yang tidak umum pada tahun 1980-an.

Pasal yang Dikenakan: Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum.

Tanggapan Terlapor: Rizal Fadillah menyatakan siap menghadapi proses hukum dan menilai pelaporan tersebut sebagai bentuk kepengecutan.

Perspektif Hukum dan Etika

Azas Praduga Tak Bersalah: Setiap individu yang dilaporkan atau dituduh melakukan tindak pidana berhak atas asas praduga tak bersalah hingga ada putusan hukum yang berkekuatan tetap.

Undang-Undang Terkait:
Pasal 160 KUHP: Mengatur tentang penghasutan untuk melakukan tindak pidana.

UU ITE: Mengatur tentang penyebaran informasi yang dapat merugikan individu atau kelompok melalui media elektronik.

Pandangan Ahli
Pakar hukum pidana, Prof. Dr. Andi Hamzah, menyatakan bahwa penggunaan Pasal 160 KUHP harus didasarkan pada bukti kuat bahwa hasutan tersebut mengarah pada tindakan pidana nyata.

llPerspektif Keagamaan
Al-Qur’an:

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti…” (QS. Al-Hujurat: 6)

Hadis:
“Barangsiapa yang melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya…” (HR. Muslim)

Catatan Redaksi
UngkapKriminal.com berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat dan berimbang. Kami menghimbau semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Penutup
Polemik ijazah Jokowi dan pelaporan terhadap Roy Suryo cs mencerminkan dinamika demokrasi di Indonesia. Diperlukan sikap kritish dan bijak dari masyarakat dalam menyikapi isu ini, serta kepercayaan penuh terhadap proses hukum yang berlaku.

Artikel “DEKLARASI DUKUNGAN TERHADAP ROY SURYO CS: MENYINGKAP POLEMIK IJAZAH JOKOWI?” pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

UNGKAPKRIMINAL.COM – BENGKALIS, RIAU |
Dalam operasi senyap dan terukur, Polres Bengkalis berhasil menggagalkan praktik penyelundupan barang ilegal asal Malaysia yang diduga menjadi bagian dari jaringan lintas negara. Lima pelaku ditangkap bersama barang bukti strategis yang menjadi simbol infiltrasi ekonomi asing terhadap wilayah kedaulatan Indonesia.

Sebanyak 1.150 karung bawang merah dan 200 ikat ban bekas, yang masuk tanpa karantina, disita dalam penggerebekan yang dilakukan di kawasan Pantai Sepahat, Kecamatan Bandar Laksamana, Bengkalis—titik rawan jalur pelabuhan tikus di Selat Malaka.

Penangkapan dilakukan pada Kamis, 24 April 2025 pukul 06.00 WIB, berdasarkan laporan warga terkait kapal mencurigakan yang kandas dan memuat barang asing ilegal.

Lima tersangka berinisial S, KA, M, HS, dan AS diamankan. Mereka menggunakan kapal motor tanpa nama bermesin Mitsubishi 6D15 dan dua unit truk (Mitsubishi & Hino) untuk mengangkut barang ke wilayah daratan.

Barang yang diselundupkan bukan hanya ilegal, tapi mengancam ketahanan pangan nasional, kesehatan publik, dan keselamatan lingkungan. Bawang merah tanpa karantina berpotensi membawa bibit penyakit pertanian. Sementara itu, ban bekas tergolong limbah B3 (berbahaya dan beracun) menurut konvensi internasional.

BAGAIMANA MODUSNYA:

Para pelaku memanfaatkan celah geografis di perairan perbatasan Riau untuk menyelundupkan barang, memanipulasi jalur laut, serta menghindari pemeriksaan karantina dan bea cukai. Barang-barang dimuat dari pelabuhan gelap Malaysia melalui jaringan darat dan laut.

ANALISIS HUKUM

Menurut Dr. Rudiansyah Lubis, S.H., M.Hum., pakar hukum internasional:

Melanggar Pasal 86 UU No. 21/2019 tentang Karantina

Bertentangan dengan UU No. 7/2014 Pasal 111 jo 47 tentang Perdagangan

Mengandung unsur pencucian uang (TPPU) sebagaimana diatur dalam UU No. 8/2010

Dapat dijerat dalam ranah Konvensi Basel 1989 terkait pelarangan limbah lintas negara

Ancaman hukuman: Penjara maksimal 8 tahun dan denda hingga Rp10 miliar.

SIKAP TEGAS UNGKAPKRNIMINAL.COM

Kami tidak sekadar memberitakan, kami berpihak pada bangsa. Praktik penyelundupan ini bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan infiltrasi sistemik yang melemahkan ekonomi rakyat dan menjajah petani Indonesia secara diam-diam.

Kami menuntut:

1. Interpol Asia Tenggara menelusuri jaringan internasionalnya.
2. KPK & PPATK memeriksa potensi pencucian uang dari hasil selundupan.
3. Kementerian Luar Negeri meminta klarifikasi dari otoritas Malaysia.
4. Pemerintah memperkuat sistem deteksi dan pemberdayaan masyarakat perbatasan.

UNGKAP KEBENARAN. TEGAKKAN KEADILAN.
INI BUKAN DAGANGAN. INI PENGHINAAAN.
SATU KAPAL SELUNDUP, SERIBU PETANI TERLUKA.
UNGGAT – TINDAK – BEBASKAN NEGERI DARI PENJAJAHAN EKONOMI GAYA BARU.

Artikel PENYELUNDUPAN LINTAS NEGARA DIRINGKUS: POLRES BENGKALIS LAWAN INFILTRASI EKONOMI ASING pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

SELAMAT HARI PERS SEDUNIA 3 MEI 2025
Dari Tameng Adat LAMR Kecamatan Mandau

“Pers adalah sahabat kami dalam menegakkan marwah kebenaran. Di tengah derasnya arus informasi dan fitnah, biarlah pena jujur dan kamera adil menjadi tameng peradaban. Mari bersatu, pemerintah, TNI, Polri, tokoh adat, dan insan pers, untuk menjaga negeri dari kezaliman berita palsu.”

• Handana, Hulubalang Tameng Adat LAMR Mandau | Editor in Chief Media Online

Peringatan Hari Pers Sedunia 3 Mei 2025 menjadi momentum penting bagi berbagai elemen bangsa, termasuk Tameng Adat LAMR Kecamatan Mandau, untuk menyerukan semangat sinergi antara adat, pemerintah, TNI/Polri, dan insan pers dalam menegakkan nilai kebenaran dan keadilan.

“Handana, Hulubalang Tameng Adat LAMR Kecamatan Mandau, sekaligus Pemimpin Redaksi media online, menyampaikan pandangannya secara resmi. Hadir juga jajaran pemerintahan kecamatan, perwakilan TNI dan Polri, serta tokoh adat setempat.

Disampaikan pada 3 Mei 2025, bertempat di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau, sebagai bagian dari refleksi Hari Pers Sedunia.

Karena kebebasan pers adalah pilar utama demokrasi, dan hanya dengan keberanian serta integritas insan pers, bangsa dapat melawan penyesatan informasi dan menjaga suara rakyat tetap hidup.

Dengan membuka ruang komunikasi antara lembaga adat seperti LAMR, pemerintah kecamatan, aparat keamanan, dan jurnalis, serta menegaskan posisi pers sebagai mitra dan penjaga marwah kebenaran sosial.

Membangun jurnalisme yang berpijak pada adat, hukum, dan nilai ilahiah agar tidak kehilangan arah, serta mendorong edukasi hukum pers di tingkat lokal hingga internasional.

NARASUMBER:

Handana – Hulubalang Tameng Adat LAMR Kecamatan Mandau
(Jabatan: Editor in Chief Media Online, Tokoh Adat & Aktivis Pers)

LANDASAN HUKUM PERS:

UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (Pasal 4): “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.”

Pasal 19 Deklarasi Universal HAM PBB: “Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi…”

DALIL AL-QUR’AN & HADIS:

Q.S. Al-Hujurat: 6
“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti…”

Hadis Riwayat Bukhari:
“Cukuplah seseorang dianggap berdusta jika ia menceritakan segala yang didengarnya tanpa verifikasi.”

CATATAN REDAKSI:

Peringatan Hari Pers Sedunia bukan sekadar seremonial. Ia adalah medan juang antara pena dan tirani. Di tengah kebisingan informasi digital, suara jujur dari daerah seperti Mandau, dari tokoh seperti Handana, harus menjadi pelita arah. Mari kita bangkitkan kembali semangat pers sebagai penjaga nurani bangsa.

PENUTUP:

Di bawah semangat adat dan hukum, di bawah langit yang sama, kita kibarkan bendera kebenaran. Pers adalah suara yang tak boleh dibungkam. Hari ini, dunia menyaksikan. Apakah kita berdiri bersama kebenaran, atau membisu di tengah kezaliman?

Selamat Hari Pers Sedunia!

Artikel HULUBALANG TAMENG ADAT LAMR MANDAU: PERS ADALAH SAHABAT PERJUANGAN KEBENARAN DAN KEADILAN pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

DALIL AL-QUR’AN:
“وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا”
“Dan janganlah kamu menjadi pembela bagi orang-orang yang berkhianat.”
(QS. An-Nisa: 105)

“وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ”
“Dan katakanlah: Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka siapa yang mau (beriman) hendaklah ia beriman, dan siapa yang mau (kafir) biarlah ia kafir.”
(QS. Al-Kahfi: 29)

HADIS SAHIH:
“Afdhalul jihâd kalimatul ḥaqqin ‘inda sulṭânin jā’ir.”
“Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa zalim.”
(HR. Abu Dawud, Tirmidzi)

“Man raa’a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih…”
“Barang siapa melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya…”
(HR. Muslim)

LANDASAN KONSTITUSIONAL & HUKUM NASIONAL:

UUD 1945 Pasal 28E ayat (3): “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM: Hak menyatakan pendapat adalah hak asasi.

UU Pers No. 40 Tahun 1999: Menjamin kemerdekaan pers & hak koreksi.

KUHP Pasal 310-311: Tidak berlaku jika pendapat disampaikan untuk kepentingan umum.

Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008: Kritik terhadap pejabat publik bukan penghinaan.

HUKUM INTERNASIONAL:

Deklarasi Universal HAM PBB (Pasal 19): “Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.”

Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR): Indonesia sebagai negara penandatangan wajib menjamin hak menyatakan pendapat.

PANCASILA (SILA YANG TERKAIT):

Sila ke-2: Kemanusiaan yang adil dan beradab

Sila ke-4: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

Sila ke-5: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Dr. Rismon Sianipar, salah satu tokoh moral dan penggagas pemulihan demokrasi, menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera membebaskan Bambang Tri Mulyono dan KH. Sugi Nur Raharja (Gus Nur).

Dua sosok ini dikenal vokal dalam mengkritik pemerintahan Joko Widodo. Mereka kini ditahan karena kasus yang dinilai banyak pihak sebagai bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat.

APA PERNYATAAN DR. RISMON?

“Bambang Tri dan Gus Nur bukan kriminal, mereka adalah suara rakyat yang dibungkam karena mengungkap kebenaran. Saya memohon kepada Presiden Prabowo, tunjukkan bahwa Indonesia sekarang berpihak kepada keadilan, bukan penguasa semata,” ujar Dr. Rismon.

APA PESANNYA UNTUK PRABOWO?
Dr. Rismon berharap Prabowo berani memutus mata rantai warisan otoritarianisme, membebaskan para tahanan politik, dan menjadikan masa jabatannya sebagai tonggak peradaban baru di Indonesia.

KESIMPULAN REDAKSI UNGKAPKRIMINAL.COM:
Bambang Tri dan Gus Nur adalah simbol perjuangan narasi rakyat. Jika mereka dibebaskan, maka dunia akan melihat bahwa era baru telah dimulai—era di mana kritik tidak dibalas dengan borgol, dan kebenaran tidak dipenjara.

CATATAN REDAKSI:
UngkapKriminal.com membuka ruang hak jawab bagi institusi hukum, pihak kepolisian, serta pihak istana jika ingin menyampaikan klarifikasi atau penjelasan lanjutan.

Artikel Dr. Rismon Sianipar Mohon Kepada Presiden Prabowo: Bebaskan Bambang Tri & Gus Nur, Mereka Korban Rezim Pembungkam pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Dalil Al-Qur’an:

“Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian akibat dari perbuatan mereka, supaya mereka kembali (ke jalan yang benar).”
(Ar-Rum: 41)

Hadis Nabi Muhammad SAW:

“Tidaklah seseorang menanam tanaman atau menabur benih, kemudian dimakan oleh burung atau manusia atau binatang, melainkan itu menjadi sedekah baginya.”
(HR. Bukhari)

Dasar Hukum:

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 50:
Melarang perusakan kawasan hutan konservasi.

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 69:
Melarang perusakan lingkungan hidup dengan ancaman sanksi pidana berat.

Catatan Kejahatan Alam:

Kabupaten Bengkalis, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Siak, mengalami bencana banjir parah di kawasan Siak Kecil.

Sejak tahun 2014, warga sekitar merasakan dampak perusakan lingkungan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, banjir menjadi semakin parah. Rumah-rumah terendam, ladang rusak, dan kehidupan rakyat terganggu.

Menurut kesaksian warga, aktivitas perambahan Hutan Biosphere dilakukan secara masif dengan menggunakan alat berat.

Kawasan hutan konservasi dunia itu kini rusak parah di depan mata.

Aktivitas ilegal ini diduga melibatkan beberapa pihak, termasuk nama-nama seperti:

Imam Muyasir

Jonevi (mantan Kepala Desa Temusau)

Hokian

Alex

Hingga berita ini diturunkan, berdasarkan pantauan warga, belum ada tindakan hukum tegas terhadap para terduga pelaku.

Kesaksian Warga:

“Sejak beberapa tahun lalu, kami melihat alat berat masuk merusak hutan. Kami berusaha menghentikan, malah mendapat perlawanan,” ungkap salah seorang warga.

Warga mengungkapkan dengan jujur, bahwa sebelum perambahan liar, banjir memang ada, namun tidak separah sekarang.

“Dulu hanya banjir kecil. Sekarang tiap hujan deras, rumah kami tenggelam,” kata warga lainnya.

Kegagalan Aparat dan Tuntutan Keadilan:

Warga telah berulang kali melaporkan kerusakan ini kepada pihak berwenang.
Namun suara mereka seperti diterbangkan angin—tanpa respons nyata.

Kini, warga secara terbuka menuntut:

Penyelidikan serius oleh Kepolisian dan Kejaksaan.

Penindakan tegas tanpa pandang bulu terhadap siapapun yang terlibat.

Perhatian dan Tindakan Segera Diharapkan dari:

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri)

Kepala Kepolisian Daerah Riau (Kapolda Riau)

Kepala Kepolisian Resor Bengkalis (Kapolres Bengkalis)

Kepala Kepolisian Resor Siak (Kapolres Siak)

Serta seluruh jajaran Polsek-Polsek di wilayah Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak.

“Hutan ini adalah warisan dunia. Kami tidak bisa terus hidup dalam ancaman bencana,” ujar salah seorang tokoh masyarakat setempat.

Seruan Aksi Hukum:

Perusakan Hutan Biosphere di Siak Kecil bukan sekadar kejahatan terhadap lingkungan,
tetapi kejahatan terhadap masa depan bangsa.

Pelaku yang terbukti harus dihukum berat, dijerat dengan sanksi pidana maksimal dan denda tinggi, sesuai hukum nasional.

Pemerintah dan aparat negara wajib bertindak tegas, cepat, dan adil.

Catatan Akhir:

Saatnya Bertindak Sebelum Terlambat!

Kerusakan ini adalah alarm keras bagi bangsa.
Jika pembiaran terus terjadi, bukan hanya warga Bengkalis dan Siak yang akan menanggung akibatnya—
tetapi seluruh generasi bangsa akan kehilangan warisan alam yang tak tergantikan.

Hutan adalah nyawa.
Hancurnya hutan adalah awal kehancuran kita semua.

Tim Redaksi
UngkapKriminal.com
28 April 2025

Artikel Warga Siak Kecil Desak Hukum “Tindak Tegas” Atas Perusakan Hutan Biosphere!” pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.