Redaksi UngkapKriminal.com telah resmi melayangkan surat klarifikasi bernomor 024/UK/INV/V/2025 kepada Kepala Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, pada pekan lalu. Surat tersebut berisi permohonan tanggapan atas dugaan kejanggalan serius dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020 hingga 2025.

Namun hingga batas waktu yang telah ditetapkan – 3 hari kerja sejak surat diterima – tidak ada tanggapan, bantahan, maupun klarifikasi yang diberikan oleh pihak Kepala Desa, Sayugi.

Investigasi internal Redaksi menemukan sejumlah indikasi masalah tata kelola dana desa yang mengarah pada dugaan penyimpangan. Di antaranya:

1. Ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dan realisasi fisik kegiatan, yang menimbulkan pertanyaan besar mengenai akuntabilitas pelaksanaan.
2. Tumpang tindih program dan pengulangan kegiatan antar tahun, tanpa laporan hasil evaluasi maupun justifikasi logis terhadap efektivitasnya.
3. Minimnya keterbukaan informasi publik, yang bertentangan dengan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Musyawarah desa yang terkesan hanya formalitas, dengan partisipasi warga yang minim dan cenderung dikendalikan oleh elit pemerintahan desa.

Landasan Hukum yang Mengikat Kepala Desa

Permintaan klarifikasi ini bukan tanpa dasar. Redaksi menyandarkan proses investigasi dan permintaan konfirmasi pada berbagai landasan hukum nasional dan internasional:

UUD 1945 Pasal 28F: Hak atas informasi

UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, termasuk Pasal 18 ayat (1) yang mengancam sanksi pidana bagi pihak yang menghalangi kerja jurnalistik

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 26 ayat (4) huruf f dan g, yang mewajibkan Kepala Desa untuk transparan dan akuntabel

UU Tipikor No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001, terutama Pasal 3 tentang penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 19, tentang hak untuk mencari dan menyebarkan informasi

Nafas Etika Jurnalistik: Kami Tetap Praduga Tak Bersalah

Sebagai media berbasis jurnalisme presisi dan etik, Redaksi tetap menjunjung asas praduga tak bersalah, namun publik juga memiliki hak untuk tahu. Dalam surat tersebut telah ditegaskan bahwa:

“Apabila tidak ada tanggapan, kami akan tetap menulis laporan investigatif berdasarkan fakta dan temuan lapangan yang dapat kami pertanggungjawabkan secara hukum dan jurnalistik.”

Pakar Hukum Bicara: “Sikap Bungkam Bisa Berkonsekuensi Hukum”

Dr. Wicaksono Darminto, pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia, menyatakan bahwa ketertutupan informasi publik di tingkat desa adalah bentuk pengingkaran terhadap demokrasi partisipatif.

“Jika kepala desa sengaja mengabaikan permintaan informasi dari masyarakat atau media yang kredibel, itu bisa jadi indikasi kuat pelanggaran Undang-Undang KIP dan UU Desa. Ketertutupan sering menjadi pintu masuk korupsi,” jelasnya.

Catatan Intelektual Presisi Redaksi

Kami dari UngkapKriminal.com menyerukan agar pejabat desa, khususnya Kepala Desa Kota Bangun, Sayugi, segera bersikap terbuka dan menjelaskan kepada publik. Bungkamnya pejabat terhadap pertanyaan sah yang diajukan media adalah sinyal darurat demokrasi di tingkat akar rumput.

Kami tidak sedang mencari-cari kesalahan, tapi sedang memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan hak rakyat atas transparansi penggunaan uang negara.

Penutup: Seruan Jihad Kalam Melawan Pembungkaman

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 283:

“Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena siapa yang menyembunyikannya, sungguh hatinya berdosa.”

Dan sabda Nabi Muhammad SAW dalam HR. Abu Dawud & Tirmidzi:

“Sebaik-baik jihad adalah berkata benar di hadapan pemimpin yang zalim.”

Kami tetap membuka ruang hak jawab kepada Kepala Desa Kota Bangun secara utuh dan berimbang jika ingin menyampaikan klarifikasi. Tetapi publik juga berhak mengetahui apa yang selama ini ditutupi.

Redaksi UngkapKriminal.com Jurnalisme Presisi. Intelengy. Advokasi Publik Internasional.
Kontak Redaksi: redaksi@ungkapkriminal.com | WA: 082283521121 – 081270958776

Artikel Kepala Desa Kota Bangun Bungkam atas Permintaan Klarifikasi Dugaan Kejanggalan APBDes 2020–2025 pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

UngkapKriminal.com | Breaking Headline News – Sastra Profetik 

FAKTA BUKAN DRAMA

————————————–

Oleh Tim Redaksi UngkapKriminal.com

Sabtu, 25 Januari 2026

————————————–

NASIONAL, INDONESIA —

—————————————————————-

Tidak semua perjuangan terdengar oleh dunia. Sebagian berlangsung dalam diam: di dapur kecil, di ruang tamu sempit, di sela tangis anak-anak, dan di antara lelah yang tak pernah dicatat statistik negara.

—————————-

Sebuah pesan sederhana dari seorang istri kepada suaminya menyentuh nurani publik:

>“Di balik setiap omelanku, ada sejuta doa yang tak pernah putus untukmu.”

————————————————————-

Kalimat ini bukan sekadar ungkapan emosional. Ia adalah dokumen spiritual keluarga — sebuah potret jihad  yang menopang peradaban dari unit terkecilnya: rumah tangga.

>Istri Pondasi, Suami Tiang: Arsitektur Moral Keluarga

————————————————————–

Dalam perspektif sosiologi modern, Prof. John Gottman (University of Washington) menegaskan bahwa >”ketahanan rumah tangga ditentukan oleh saling hormat (mutual respect) dan komitmen emosional jangka panjang.

————————————————————

Islam telah menempatkan prinsip ini jauh lebih dahulu.

Allah SWT berfirman:

>“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.”

(QS. Ar-Rum: 21)

—————————

Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan adalah perjanjian sakral, bukan kontrak sosial biasa.

Istri adalah pondasi psikologis rumah tangga.

Suami adalah tiang tanggung jawab moral keluarga.

Ketika salah satu rapuh, seluruh bangunan ikut berguncang.

——————————————–

Fakta Global: Rumah Tangga Sehat, Generasi Kuat

>Data WHO dan UNICEF menunjukkan bahwa anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga penuh konflik memiliki risiko 2–3 kali lebih tinggi mengalami gangguan kecemasan dan depresi di masa dewasa.

Artinya, pertengkaran hari ini dapat menjadi luka sosial masa depan.

Karena itu, doa seorang istri dan kesabaran seorang suami bukan perkara privat semata — tetapi investasi peradaban.

——————

Jihad Sunyi yang Tak Masuk Statistik Negara

Rasulullah SAW bersabda:

>“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya.”

(HR. Tirmidzi)

———————-

Dan beliau juga bersabda:

>“Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang shalihah.”

(HR. Muslim)

———————-

Maknanya bukan glorifikasi satu pihak, melainkan keseimbangan peran.

Ukuran kelelakian bukan suara keras, tetapi tanggung jawab.

————————————-

Ukuran keperempuanan bukan diam, melainkan doa yang konsisten.

Inilah jihad sunyi rumah tangga: tidak viral, tidak tercatat APBN, tetapi menentukan arah bangsa.

——————————————

Catatan Intelektual Presisi Redaksi

Pesan sederhana seorang istri kepada suaminya adalah manifesto kemanusiaan.

———————-

Ia mengajarkan bahwa cinta bukan tentang sempurna, melainkan tentang bertahan.

—————

Bahwa marah bukan tanda benci, melainkan ekspresi lelah.

—————————————-

Bahwa doa adalah senjata paling elegan dalam konflik keluarga.

————————————-

Satu keluarga runtuh, satu generasi terguncang.

——————-

Satu keluarga bertahan, satu peradaban diselamatkan.

———————–

Penutup Profetik

Allah SWT berfirman:

>“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.”

(QS. At-Tahrim: 6)

—————————–

Maknanya tegas: menjaga keluarga adalah ibadah strategis.

————————————–

Bukan tugas istri semata.

—————————————–

Bukan tanggung jawab suami saja.

——————————————————-

Tetapi amanah bersama.

—————————————-

**Redaksi UngkapKriminal.com**

>Jurnalisme Profetik — Jihad Kalam untuk Kebenaran dan Keadilan

————————————————–

Artikel “Ketika Doa Istri Menjadi Benteng Terakhir Peradaban Rumah Tangga” pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Pekanbaru, Indonesia — Di tengah derasnya arus digitalisasi informasi dan kompleksitas tantangan di lapangan, Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) Kota Pekanbaru mengambil langkah konkret dan berkelas dalam meningkatkan kualitas jurnalisme nasional. Melalui program pendidikan gratis, organisasi ini menyekolahkan 10 orang wartawan dari keanggotaannya, tanpa memungut biaya sepeser pun.

Program tersebut diumumkan secara resmi oleh Ketua DPD PWMOI Kota Pekanbaru, Aprianto, dalam rilis persnya pada Jumat pagi (13/6/2025), yang menyatakan bahwa seluruh peserta akan mendapatkan sertifikat yang diakui secara resmi oleh Dewan Pers, sebuah kredensial penting dalam dunia jurnalistik profesional di Indonesia.

“Sepuluh orang pertama yang kami sekolahkan terdiri dari empat perwakilan pengurus DPW PWMOI Provinsi Riau dan enam dari DPD PWMOI Kota Pekanbaru. Mereka akan mendapatkan sertifikat yang diakui Dewan Pers,” ujar Aprianto.

PWMOI menyekolahkan 10 wartawan secara gratis untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi jurnalisnya.

Program ini digagas oleh DPD PWMOI Kota Pekanbaru, dengan dukungan penuh dari Ketua DPW PWMOI Provinsi Riau, Rio Kasairy.

Berbasis di Kota Pekanbaru, program ini bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan jurnalis yang kredibel dan bersertifikasi.

Tahap awal dimulai pada Juni 2025 dengan target terus berlanjut bagi seluruh anggota PWMOI.

Untuk meningkatkan kepercayaan diri, integritas, dan kapabilitas wartawan dalam menjalankan tugas liputan yang sesuai dengan standar etika jurnalistik nasional dan internasional.

Program pendidikan ini sepenuhnya dibiayai oleh pimpinan organisasi, tanpa melibatkan pungutan dari peserta ataupun pencarian donatur luar.

“Biayanya menjadi tanggung jawab saya bersama Ketua PWMOI Riau, Bang Rio. Kami ingin ini murni bentuk pengabdian kami. Kami juga melarang pengurus mencari sponsor dari luar. InsyaAllah kami berdua yang akan tanggung semuanya,” tegas Aprianto.

Komitmen terhadap Etika dan Profesionalisme Jurnalis

Langkah strategis ini tidak hanya menjadi oase di tengah problem rendahnya kualitas dan kompetensi sebagian pelaku media online, tetapi juga menunjukkan bahwa PWMOI tidak sekadar organisasi formalitas, melainkan sebuah rumah intelektual bagi jurnalis yang menjunjung tinggi kode etik dan profesionalitas.

Aprianto mengungkapkan, dalam tahap awal hanya 10 orang yang dapat difasilitasi, namun ia menegaskan bahwa seluruh wartawan PWMOI ke depan akan mendapatkan hak yang sama untuk mengakses pendidikan ini.

“Saya ingin wartawan merasa nyaman dan percaya diri saat bekerja. PWMOI harus jadi rumah besar yang melahirkan wartawan berintegritas dan tangguh di medan liputan,” tegasnya.

Respons dan Relevansi di Kancah Nasional

Pengamat media dan akademisi komunikasi, Dr. Andi Firmansyah, M.Si, menilai langkah PWMOI Pekanbaru ini sebagai “praktik teladan organisasi media yang seharusnya diadopsi secara nasional.”

“PWMOI telah menunjukkan bahwa kualitas wartawan tidak cukup hanya dengan kartu pers. Dibutuhkan pelatihan berkelanjutan yang kredibel, dan ini adalah investasi strategis untuk masa depan demokrasi dan kebebasan pers yang sehat,” ujarnya.

Landasan Hukum dan Etika

Program ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.” Pendidikan profesional menjadi instrumen vital dalam menjamin kualitas pelaksanaan kode etik tersebut.

Di tingkat internasional, inisiatif ini juga selaras dengan prinsip-prinsip Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights tentang hak atas kebebasan berekspresi, yang menyaratkan akses pada informasi yang akurat, kredibel, dan bertanggung jawab.

🧭 Catatan Intelektual Presisi Redaksi

Langkah yang dilakukan PWMOI Kota Pekanbaru bersama DPW Riau layak dijadikan acuan dalam membenahi wajah media online Indonesia. Di era ketika berita palsu dan jurnalisme klik-umpan (clickbait) mengancam kualitas demokrasi, pendidikan jurnalis menjadi strategi perlawanan intelektual. Organisasi wartawan sepatutnya tidak hanya jadi tempat kumpul-kumpul, melainkan menjadi pusat pembinaan kualitas insan pers yang profesional dan beretika.

🕊️ Penutup: Pesan Profetik dalam Cahaya Ilmu

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”
(QS. Al-Mujadilah: 11)
Makna: Ilmu adalah kemuliaan. Mereka yang menuntut ilmu, apalagi mengajarkannya demi kemaslahatan, ditinggikan derajatnya oleh Allah.

Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.”
(HR. Muslim)

Artikel PWMOI Pekanbaru Sekolahkan Wartawan Gratis: Komitmen Membangun Jurnalisme Profesional dan Berintegritas pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Jumat pagi, 30 Mei 2025, pukul 10.00 WITA, garis pantai Sindulang 1, Kota Manado, mendadak menjadi saksi bisu sebuah penemuan tragis. Sesosok mayat perempuan ditemukan tergeletak di pasir basah, mengenakan pakaian merah, tanpa identitas, tanpa suara, hanya diam. Namun diam itu kini menggema dalam pertanyaan publik: Siapa dia, dan apa yang sebenarnya terjadi?

Menurut laporan yang berhasil dihimpun dari warga sekitar, mayat perempuan tersebut pertama kali ditemukan oleh nelayan lokal yang hendak melaut. Posisi tubuh mengarah ke daratan, dengan pakaian merah yang menonjol kontras di antara ombak dan pasir. Tak ditemukan tanda pengenal di lokasi kejadian. Spontan, warga melapor ke Polsek Tuminting.

Petugas kemudian bergerak cepat. Proses olah TKP dilakukan, dan jenazah segera dievakuasi ke RS Bhayangkara Manado untuk proses identifikasi forensik. “Kami sedang menunggu hasil resmi dari tim forensik,” ujar salah satu petugas lapangan kepada media secara singkat.

Hingga artikel ini diturunkan, korban belum diketahui identitasnya. Tidak ada dompet, tidak ada telepon genggam, tidak ada dokumen. Fakta ini memperumit identifikasi. Namun investigasi mendalam terus berjalan. Beberapa elemen kunci seperti kondisi tubuh, usia, ciri-ciri khusus fisik, dan waktu kematian tengah dianalisis secara ilmiah oleh tim forensik RS Bhayangkara.

Pakar forensik internasional, Dr. Emiliana R. Stone dari Global Human Rights Forensic Institute (GHRFI) menyatakan kepada kami via email:

“Jika tubuh tanpa identitas ditemukan di area terbuka seperti pantai, pertanyaan pertama yang harus ditanyakan adalah: apakah korban tenggelam secara alami, atau dibuang untuk menghilangkan jejak kejahatan?”

Pantai Sindulang 1, terletak di bagian utara Kota Manado, merupakan kawasan semi-urban yang berdekatan dengan jalur pelayaran lokal. Akses terbuka, minim patroli, dan lokasi sunyi pada waktu-waktu tertentu. Hal ini menjadikannya wilayah yang rentan digunakan sebagai dumping ground dalam kasus-kasus kriminal tertentu, terutama bila berhubungan dengan pelanggaran HAM atau perdagangan manusia.

Motif kematian belum diketahui. Tapi kemungkinan spektrum penyebab luas terbuka: tindak pidana kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan perempuan, hingga human trafficking lintas daerah. Lembaga pemantau kejahatan terhadap perempuan, seperti Kontra Perempuan Indonesia, mengungkap bahwa banyak kasus serupa di pesisir Indonesia kerap tidak terungkap secara tuntas.

Polsek Tuminting dan RS Bhayangkara kini menjadi dua titik kunci dalam pencarian kebenaran. Tim identifikasi akan mencocokkan DNA, sidik jari, dan data hilangnya orang dari seluruh Indonesia. Imbauan telah disebarluaskan bagi masyarakat yang kehilangan anggota keluarga perempuan dalam beberapa waktu terakhir agar segera melapor.

Landasan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Setiap penemuan mayat tanpa identitas wajib ditangani dengan mengacu pada KUHAP Pasal 133–135 tentang Visum et Repertum, serta Pasal 359 KUHP jika terbukti adanya kelalaian atau perbuatan pidana yang menyebabkan kematian.

Di sisi HAM internasional, temuan ini bisa dikaitkan dengan pelanggaran hak hidup sebagaimana termaktub dalam Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Pemerintah Indonesia terikat untuk mengusut dan mengadili setiap dugaan pelanggaran tersebut secara tuntas.

Analisis Pakar Intelijen Kriminal Internasional

Dr. Kenneth Miranov, analis dari Interpol Intelligence Circle, menyampaikan pandangannya:

“Banyak kasus penemuan tubuh di pesisir menjadi petunjuk awal jaringan kriminal besar, termasuk perdagangan manusia, eksploitasi seksual, atau pelarian buron. Investigasi ini tidak boleh berhenti pada penemuan jenazah, tapi harus melacak jaringan yang mungkin berada di baliknya.”

Catatan Intelektual Presisi Redaksi

Redaksi UngkapKriminal.com mengingatkan seluruh pembaca bahwa pemberitaan ini mengedepankan azas praduga tak bersalah, serta tidak menyimpulkan penyebab kematian sebelum hasil investigasi forensik dan kriminal lengkap diumumkan secara resmi.

Kami juga menyoroti pentingnya pendekatan multidisipliner dalam penanganan kasus seperti ini, dengan melibatkan ahli forensik, psikolog kriminal, dan pakar HAM untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.

Penutup: Suara yang Tak Bisa Dibungkam

Di balik tubuh diam itu, mungkin ada suara yang selama ini ditindas. Ada hak yang dirampas. Dan ada cerita yang ingin ditemukan. Maka, kebenaran bukan sekadar soal identifikasi, tapi juga soal keadilan bagi mereka yang tak sempat membela diri.

Sebagaimana firman Allah SWT:

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan alasan yang benar…”
(QS. Al-Isra: 33)
Makna: Nyawa manusia adalah suci dan dilindungi, dan siapa pun yang melanggarnya akan dimintai pertanggungjawaban.

Rasulullah SAW bersabda:

“Hilangnya dunia lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.”
(HR. Tirmidzi)
Makna: Kematian tanpa sebab yang sah adalah kejahatan besar dalam pandangan Islam.

Redaksi UngkapKriminal.com – Menyuarakan Kebenaran, Membela yang Terbungkam

Jika Anda memiliki informasi terkait korban atau menyaksikan kejadian mencurigakan di sekitar Pantai Sindulang sebelum Jumat pagi, silakan hubungi Redaksi UngkapKriminal.com atau Polsek Tuminting. Semua informasi Anda akan kami rahasiakan sepenuhnya untuk keadilan dan penyelamatan korban lain yang mungkin ada.

Artikel Misteri Mayat Perempuan di Pantai Sindulang: Siapa Dia, Siapa yang Tahu? pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

PULAU RUPAT/BENGKALIS:
Dugaan praktik pungutan liar (pungli) kembali menyeruak ke publik, kali ini menyeret oknum di institusi penegak hukum. Berdasarkan laporan yang diterima tim investigasi UngkapKriminal.com, terdapat dugaan bahwa seorang atau beberapa oknum jaksa melakukan pungutan terhadap kepala desa di Kecamatan Rupat dan Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis, Riau, dengan modus pelaksanaan program “Jaga Desa” dan penyuluhan hukum.

Peristiwa ini diduga berlangsung sejak tahun 2019 hingga tahun anggaran 2024, mencakup sekitar 20 desa di dua kecamatan di Pulau Rupat. Lokasi kegiatan tercantum dalam dokumentasi visual sosialisasi peraturan perundang-undangan bertajuk program BKK Bermasa.

Siapa Yang Terlibat ?

Pihak desa: Para kepala desa dari Kecamatan Rupat dan Rupat Utara.

Oknum Jaksa: Salah satu jaksa dari Kejaksaan Negeri Bengkalis yang identitasnya masih dalam penyelidikan.

Program Jaga Desa: Digunakan sebagai dalih penyuluhan hukum namun diindikasikan sebagai kedok pungli.

Lembaga terkait: Kejaksaan Negeri Bengkalis telah menyatakan bahwa kegiatan ini terjadi tanpa sepengetahuan mereka, sebagaimana dikutip dari pernyataan resmi Kajari Bengkalis, Sri Odit Meganonodo.

Menurut pengakuan sejumlah kepala desa yang disampaikan kepada tim investigasi, oknum tersebut mematok pungutan berkisar Rp10.700.000 per desa untuk penyuluhan hukum. Namun, terdapat desa yang mengaku belum pernah menerima kegiatan tersebut, atau mengaku baru pertama kali mengikuti—itu pun dalam suasana penuh tekanan dan ketakutan.

Beberapa kepala desa menyampaikan kekhawatiran dan permohonan perlindungan hukum, dengan nada lirih dan penuh kecemasan:

“Kami hanya ingin desa kami aman, tenang, dan bisa membangun tanpa pungutan-pungutan bertopeng program hukum atau pengawasan.”

Kasus ini membuka tabir penyalahgunaan kewenangan oleh oknum aparat yang seharusnya melindungi, bukan menindas. Jika benar terjadi, praktik ini bukan hanya melanggar hukum, tapi juga mencoreng nama institusi kejaksaan dan meruntuhkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum yang adil dan transparan.

Tanggapan Fakar Ahli:

Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, Guru Besar Hukum dan Mantan Ketua KY RI menyampaikan:

“Jika terbukti ada pungutan tanpa dasar hukum dalam bentuk program-program kemitraan hukum, maka itu masuk kategori pungli yang dapat dijerat Pasal 12 huruf e UU Tipikor.”

Dr. Claudia Jiménez, ahli hukum tata negara dan anti-korupsi dari Universitas Salamanca, Spanyol menambahkan:

“Kewajiban negara demokratis adalah menjamin bahwa warga desa tidak menjadi objek pemerasan terselubung. Transparansi program harus disertai pertanggungjawaban publik dan audit independen.”

Landasan Hukum Nasional dan Internasional

Undang-Undang Republik Indonesia:

UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 12 huruf e: Setiap pejabat publik yang menerima hadiah/pembayaran tidak sah dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun.

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

Desa berhak atas perlindungan hukum, keamanan, dan bebas dari intervensi luar yang menghambat pembangunan.

Prinsip HAM Internasional (UNODC & UNCAC):

Negara wajib mencegah bentuk pemerasan institusional oleh aparat.

Perlindungan terhadap whistleblower dan korban pungli menjadi prioritas dalam tata kelola pemerintahan desa.

Catatan Intelektual Presisi Redaksi

UngkapKriminal.com menyatakan bahwa semua pihak yang disebut masih dalam azas praduga tak bersalah. Kami menuntut:

Pemeriksaan menyeluruh oleh internal kejaksaan dan lembaga antikorupsi.

Pembentukan tim pengawasan independen untuk evaluasi seluruh kegiatan “Jaga Desa”.

Perlindungan hukum untuk para kepala desa yang telah menyampaikan laporan ini dengan penuh ketakutan.

Penutup: Cahaya Keadilan dari Sabda Ilahi

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil.”
(QS. Al-Baqarah: 188)
Artinya: Janganlah kalian makan harta orang lain dengan cara yang tidak benar.

Rasulullah SAW bersabda:
“Barang siapa yang menipu kami, maka ia bukan golongan kami.”
(HR. Muslim)

UNGKAPKRIMINAL.COM | Menyuarakan Fakta, Membela Rakyat.

📌 Jika Anda memiliki bukti, rekaman, atau dokumen pendukung, kirimkan melalui kanal resmi investigasi kami:
📧 investigasi@ungkapkriminal.com
🔐 Semua identitas pelapor kami lindungi sepenuhnya.
Kontak Whatsap: 082283521121 – 081270958776

Artikel Dugaan Pungli Bermodus “Jaga Desa”: Suara Sunyi dari Pulau Rupat Memanggil Keadilan pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Gresik–Denpasar | Seorang pria berinisial IDGAMU (44), warga Denpasar, Bali, ditangkap oleh jajaran Polres Gresik, Polda Jawa Timur pada pekan keempat Mei 2025. Ia merupakan admin grup Facebook “Cinta Sedarah”, yang kemudian berganti nama menjadi “Suka Duka”, dan diduga keras menyebarkan konten pornografi serta asusila yang merusak tatanan nilai sosial di ruang digital. Grup tersebut telah aktif sejak 2022 dan memiliki lebih dari 32.000 anggota, sebelum akhirnya dibongkar menyusul laporan masyarakat yang resah atas konten tak senonoh yang dibagikan.

Barang bukti berupa ponsel milik tersangka telah disita untuk pemeriksaan lanjutan. Penangkapan ini merupakan bagian dari langkah serius Polri dalam menjaga integritas ruang siber nasional, sejalan dengan komitmen memerangi penyimpangan dan kejahatan digital lintas wilayah.

Pernyataan Resmi Kepolisian

Kabag Penum Biro Penmas Divhumas Polri, Kombes Pol. Erdi Adrimulan Chaniago, menyampaikan pernyataan tegas dalam jumpa pers Sabtu (24/5):

“Kami tidak akan mentolerir penyalahgunaan platform digital untuk menyebarkan konten-konten yang merusak moral dan nilai sosial masyarakat. Ini adalah bukti bahwa Polri serius dalam memantau serta menindak penyimpangan di ruang siber.”

Dugaan Pelanggaran Hukum

Tindakan tersangka dapat dijerat dengan:

UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya Pasal 27 ayat (1) tentang distribusi konten asusila, dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp1 miliar.

KUHP Pasal 282 dan 283, terkait penyiaran atau pementasan konten cabul di ruang publik.

UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang memperkuat sanksi bagi pembuat, penyebar, maupun penyimpan konten bermuatan pornografi.

Perspektif Pakar dan HAM Digital

Ahli kriminologi digital dari Universitas Indonesia, Dr. Ariska Harjani, menyatakan:

“Fenomena grup daring seperti ‘Cinta Sedarah’ merupakan distorsi kebebasan berekspresi yang berbahaya. Negara wajib hadir untuk melindungi generasi muda dari penetrasi konten amoral, namun juga harus menyeimbangkan dengan pendekatan edukatif dan etis.”

Dalam konteks HAM internasional, Pasal 17 ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) menjamin perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan moral publik, namun tetap menyarankan negara agar tidak bersikap represif melainkan preventif dan partisipatif.

Catatan Intelektual Presisi Redaksi

Kasus ini mencerminkan betapa gentingnya arus informasi tak terkontrol di dunia maya. Jika negara dan masyarakat abai, ruang digital akan menjadi arena subur bagi penyimpangan tersembunyi namun masif. Redaksi mendukung langkah hukum yang tegas namun tetap menyerukan pengawasan berkelanjutan oleh publik dan lembaga independen agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau pembungkaman atas nama moralitas.

Penutup: Hikmah dari Wahyu dan Sunnah

Dalam Al-Qur’an, Allah SWT berfirman:

“Sesungguhnya orang-orang yang suka agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan akhirat.”
(QS. An-Nur: 19)

Rasulullah SAW bersabda:

“Barangsiapa menunjukkan suatu keburukan, maka baginya dosa seperti dosa orang yang mengerjakannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun.”
(HR. Muslim)

UngkapKriminal.com menyerukan kepada masyarakat untuk tidak hanya waspada, tetapi juga aktif melawan arus digital sesat dengan jihad informasi yang bermartabat dan membangun nilai adab.

Artikel Jerat Cinta Sedarah: Jejak Digital yang Menyesatkan dan Komitmen Polri Menjaga Moral Bangsa pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Pada tanggal 21 Mei 2025, Redaksi UngkapKriminal.com, sebuah media berbasis intelijen investigatif presisi, mengirimkan surat resmi permintaan konfirmasi kepada Said Irwan, S.E., Camat Kandis, Kabupaten Siak, Riau, seputar dugaan kejanggalan pengelolaan dana publik (APBD) dan dana CSR selama periode 2020–2025.

Surat investigatif yang ditujukan melalui kanal resmi, termasuk WhatsApp pribadi, telah terlihat dibaca (centang dua ), namun hingga saat artikel ini ditulis (23 Mei 2025), tidak ada satu kata pun jawaban atau klarifikasi yang diberikan oleh Camat Kandis. Sebuah keheningan yang patut dipertanyakan secara jurnalistik, publik, dan etis.

Surat resmi tersebut berisi tiga fokus utama:

1. Anggaran Pembangunan RSUD Tipe D Telaga Samsam (Rp 7,7 Miliar) – bangunan disebut masyarakat sebagai “sarang kelelawar”.
2. Realisasi Dana CSR dari Perusahaan Migas dan Perkebunan (2020–2024).
3. Pertanggungjawaban Transparansi APBD & CSR Kecamatan Kandis.

Namun, pertanyaan-pertanyaan itu seolah menggantung di udara—tidak ada konfirmasi, tidak ada penolakan, bahkan tidak ada respons etika minimum yang biasa dilakukan pejabat publik dalam kerangka keterbukaan informasi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan.

Publik wajar bertanya, mengapa Camat Kandis memilih diam?
Apakah karena:

Tidak siap menghadapi transparansi?

Ada pertimbangan politik atau tekanan struktural?

Meremehkan pentingnya jurnalisme investigatif?

Atau sedang menyusun strategi jawaban?

Diam bisa menjadi bentuk komunikasi pasif-agresif dalam dunia birokrasi, tetapi dalam dunia hukum dan jurnalisme, diam bukanlah jawaban yang layak ketika menyangkut penggunaan dana publik.

Apa Kata Pakar dan Hukum?

“Prof. Dr. Mahfud MD, ahli hukum tata negara, menekankan bahwa pejabat publik terikat oleh prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan akuntabilitas birokrasi.

“Sementara itu, Dr. Todung Mulya Lubis menegaskan bahwa dana CSR, meskipun dari korporasi, ketika menyangkut kepentingan publik, tetap harus transparan, akuntabel, dan dapat diaudit.

Sebagaimana UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 3 UU Pers No. 40 Tahun 1999, pejabat publik berkewajiban memberikan informasi secara cepat, tepat waktu, dan tidak diskriminatif.

Asas Praduga Tak Bersalah dan Etika Investigasi

Redaksi menegaskan, bahwa permintaan konfirmasi bukan tuduhan. Surat yang dikirim adalah bentuk profesionalisme jurnalisme investigatif, demi keseimbangan informasi, dan penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah.

Namun ketika keheningan melampaui batas waktu (2×24 jam), maka publik berhak untuk menafsirkan bahwa ada sesuatu yang ingin disembunyikan atau ada kegamangan dalam menjawab pertanyaan publik.

Catatan Intelektual Presisi Redaksi

Redaksi UngkapKriminal.com tidak sedang memvonis, tidak sedang menyerang. Kami hanya mewakili suara publik yang terpendam, yang ingin tahu bagaimana uang mereka dikelola. Kami masih membuka ruang hak jawab dan dokumentasi resmi dari Camat Kandis.

Namun jika diam terus berlanjut, maka diam itu sendiri adalah berita.

Penutup Spiritual
Sebagaimana firman Allah SWT:

“Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa.”
(QS. Al-Ma’idah: 8)

Dan sabda Rasulullah SAW:

“Sampaikanlah kebenaran walau itu pahit.”
(HR. Ibnu Hibban)

UNGKAPKRIMINAL.COM
Media Jurnalisme Profetik | Mengungkap yang Disembunyikan, Menegakkan yang Ditegakkan

Artikel Ketika Camat Kandis Diam: Publik Tanda tanya?” pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Kepala Desa Cinta Damai, Legiman, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selaku penanggung jawab tertinggi dalam pengelolaan dana desa periode 2020–2025, hingga tenggat waktu resmi yang diberikan tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi yang diajukan secara sah dan tertulis oleh redaksi UngkapKriminal.com.

Pada tanggal 18 Mei 2025, surat resmi bernomor 012/UKR/V/2025 telah dikirimkan kepada Pemerintah Desa Cinta Damai melalui jalur formal dan langsung ke kontak WhatsApp Kepala Desa. Dalam surat tersebut tercantum daftar pertanyaan investigatif terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) periode 2020–2025, dengan batas waktu tanggapan hingga Selasa, 21 Mei 2025 pukul 17.00 WIB.

Namun, hingga waktu yang ditentukan berlalu, tidak ada satu pun balasan, klarifikasi, atau bahkan konfirmasi penerimaan surat yang disampaikan oleh pihak Pemerintah Desa.

Klarifikasi yang Digantung, Publik yang Ditinggalkan
Sebagaimana tertuang dalam surat resmi, redaksi UngkapKriminal.com memberikan tenggat waktu wajar selama 2×24 jam bagi Pemerintah Desa untuk merespons pertanyaan mendasar terkait:

Akses terhadap dokumen APBDes 2020–2025,

Audit penggunaan dana KUD dan ketahanan pangan,

Legalitas dan prosedur penunjukan kontraktor pihak ketiga.

Namun realitas di lapangan menunjukkan nihilnya komunikasi dari pihak desa. Sebuah sikap yang patut dipertanyakan dalam konteks pelayanan publik dan keterbukaan informasi.

Sebagai pejabat publik, Kepala Desa memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan pengelolaan dana rakyat. Ketidakacuhan terhadap surat resmi dari institusi pers dapat diartikan sebagai bentuk penolakan terhadap akuntabilitas dan keterbukaan.

Pandangan Pakar dan Regulasi Hukum yang Berlaku
Dr. Bambang Supriyanto, S.H., M.H., pakar hukum administrasi negara dari Universitas Gadjah Mada, menjelaskan:

“Jika sebuah entitas pemerintahan desa menolak memberikan klarifikasi atas penggunaan APBDes, itu bisa mengarah pada pelanggaran UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bahkan dalam konteks penyalahgunaan anggaran, sikap diam dapat memperkuat praduga adanya indikasi penyelewengan.”

Selain itu, asas transparansi sebagai prinsip utama tata kelola desa ditegaskan dalam Pasal 24 huruf (e) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta hak pers dijamin dalam Pasal 4 huruf (c) UU Pers No. 40 Tahun 1999, yang memberikan ruang bagi pers untuk memperoleh, mengolah, dan menyebarluaskan informasi.

Dampak Sosial: Warga Tanpa Informasi, Hak Tanpa Pengawasan
Ketiadaan tanggapan dari Pemerintah Desa Cinta Damai menyebabkan kebuntuan informasi publik. Hingga artikel ini diturunkan, warga desa mengaku tidak pernah melihat atau menerima salinan resmi APBDes sejak tahun 2020.

Seorang tokoh pemuda desa, yang identitasnya kami rahasiakan demi alasan keamanan, menyatakan:

“Kami hanya dengar-dengar ada program ketahanan pangan, bantuan sosial, dan pembangunan jalan. Tapi semua samar. Kami tidak pernah diundang dalam musyawarah anggaran. Sekarang, bahkan klarifikasi dari media pun tidak dijawab. Makin kuat dugaan kami, ada sesuatu yang ditutup-tutupi.”

Catatan Intelektual Presisi Redaksi
Redaksi UngkapKriminal.com tidak bertujuan menghakimi, apalagi menuduh. Namun, sikap diam terhadap surat konfirmasi resmi—yang disertai pertanyaan investigatif—adalah bentuk ketidakpatuhan terhadap prinsip pemerintahan yang bersih dan transparan.

Dalam jurnalistik presisi, diam adalah sinyal. Ia bukan hampa, tapi penuh makna. Dan ketika sebuah lembaga publik memilih diam atas pertanyaan sah tentang uang rakyat, maka publik berhak tahu.

Kami tetap membuka ruang hak jawab kepada Pemerintah Desa Cinta Damai kapan pun disampaikan secara resmi. Namun perlu ditegaskan, bahwa hingga kini, tanggapan nihil tersebut hanya semakin mempertebal kabut ketidakpercayaan terhadap tata kelola anggaran yang nilainya mencapai miliaran rupiah per tahun.

Penutup – Pesan dari Al-Qur’an dan Hadis
“Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya.”
(QS. Al-Baqarah: 283)

“Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangan. Jika tidak mampu, maka dengan lisan. Dan jika tidak mampu, maka dengan hati. Dan itulah selemah-lemahnya iman.”
(HR. Muslim)

UngkapKriminal.com – Tajam dalam Data, Adil dalam Narasi, Lugas dalam Integritas.
Kami menggali agar publik mengerti. Kami bertanya karena rakyat berhak tahu.

Artikel Diam Seribu Kata: Dugaan Ketertutupan APBDes Cinta Damai 2020–2025 yang Tak Kunjung Dijawab pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Apa yang Ditanyakan dan Mengapa Penting?

Surat dengan Nomor 012/UK/INV/2025 memuat tiga pokok pertanyaan kunci yang menyangkut tanggung jawab publik dan potensi pelanggaran hukum:

1. Transparansi APBDes 2021–2025:
   Sejauh mana keterlibatan masyarakat dan Bapekam dalam memastikan keterbukaan dana desa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa?
2. Pengelolaan BUMKam Sejahtera:
   Dugaan keterbatasan peran penghulu dalam distribusi pendanaan BUMKam sebagaimana tertuang dalam hasil penelitian akademik dari Universitas Islam Riau. Jika benar, hal ini dapat mengarah pada indikasi penyalahgunaan wewenang sesuai UU No. 31 Tahun 1999 junto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Status Pokdarwis dan Anugerah Desa Wisata:
   Mengapa hingga saat ini SK baru untuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) belum ditandatangani, padahal Benteng Hulu telah ditetapkan sebagai penerima Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 oleh Kemenparekraf?

Dasar Hukum Permintaan Konfirmasi

Langkah Redaksi UngkapKriminal.com berakar kuat pada prinsip negara hukum dan kebebasan pers yang dilindungi konstitusi:

Pasal 28F UUD 1945:
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi…”

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP):
Badan publik wajib menyediakan informasi secara terbuka dan transparan.

UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers & Kode Etik Jurnalistik:
Pers wajib memberitakan secara berimbang, menghindari opini yang menghakimi, dan menjunjung asas praduga tak bersalah.

Tanggapan Akademisi dan Pakar

Dr. Fadli Nasution, SH., MH, dosen hukum tata negara dari Universitas Andalas, menyatakan:

“Kepala desa atau penghulu adalah pejabat publik. Mengabaikan permintaan klarifikasi sah-sah saja secara administratif, tapi dalam konteks hukum publik dan transparansi anggaran, ini berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat dan membuka ruang audit investigatif oleh instansi negara atau pers.”

Sementara itu, Dr. Kelly McCoy, peneliti demokrasi lokal dari University of Washington menyampaikan:

“Ketiadaan respons terhadap pertanyaan terbuka yang berkaitan dengan penggunaan dana publik mencerminkan lemahnya akuntabilitas. Dalam demokrasi modern, keterbukaan informasi desa menjadi indikator awal kualitas tata kelola pemerintahan di level akar rumput.”

Sanksi Hukum Jika Terbukti

Jika dalam proses investigatif ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran hukum, maka dapat dikenakan pasal-pasal berikut:

Pasal 3 UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang Tipikor:
“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri… menyalahgunakan kewenangan… dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp1 miliar.”

Pasal 52 UU Desa:
Kepala desa wajib melaporkan realisasi APBDes kepada masyarakat secara transparan.

Instrumen HAM Internasional (Pasal 19 Deklarasi Universal HAM PBB):
Hak atas informasi publik adalah bagian dari hak sipil dasar.

Catatan Intelektual Presisi Redaksi

Redaksi UngkapKriminal.com menegaskan bahwa laporan ini disusun secara profesional, intelektual, berimbang, dan tanpa prasangka. Seluruh dugaan disampaikan dalam kerangka konstitusional dan etik jurnalistik. Artikel ini tidak menyatakan kesimpulan bersifat menghakimi, melainkan bagian dari proses kontrol publik yang sah dalam sistem demokrasi.

Kami tetap membuka ruang klarifikasi lanjutan dari pihak Kampung Benteng Hulu jika berkenan menyampaikan tanggapan tertulis yang akan kami muat secara proporsional dan adil.

Penutup – Kalam Kebenaran

“Dan janganlah kebencian terhadap suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.”
(QS. Al-Ma’idah: 8)

“Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya; jika tidak mampu, maka dengan lisannya; dan jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya, dan itu selemah-lemahnya iman.”
(HR. Muslim)

Penulis: Tim Investigasi UngkapKriminal.com
Editor: Junaidi Nasution
Dokumentasi dan Legal Review: Divisi Advokasi Media & HAM

Jika Anda memiliki informasi tambahan atau ingin memberikan klarifikasi atas pemberitaan ini, silakan hubungi redaksi kami melalui email: redaksiungkapkriminal@gmail.com atau WhatsApp: 0822-8352-1121

Artikel Sunyi di Benteng Hulu: Ketika Klarifikasi Soal Dana Desa Tak Kunjung Dijawab pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Merespons surat klarifikasi dari Redaksi UNGKAPKRIMINAL.COM Nomor 015/UKR-INV/V/2025 perihal permintaan klarifikasi Dana Desa Kampung Sam-Sam Tahun Anggaran 2021–2025, bersama ini kami menyampaikan beberapa penjelasan dan bukti pendukung sebagai bentuk komitmen kami terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

1. Realisasi Dana Desa Kampung Sam-Sam (2021–2025)
   Realisasi Dana Desa dari tahun ke tahun telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan-kegiatan seperti pembangunan infrastruktur (rehabilitasi jalan semenisasi, box culvert), serta program pemberdayaan masyarakat telah berjalan dengan baik dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kampung Sam-Sam.

Bukti dokumentasi terlampir:

Foto papan proyek tahun anggaran 2023 (rehab jalan semenisasi)

Foto pelaksanaan pekerjaan semenisasi oleh masyarakat

Foto penyaluran BLT Dana Desa kepada warga penerima manfaat

2. Dokumentasi Kegiatan Fisik dan Non-Fisik
   Setiap kegiatan, baik fisik maupun non-fisik, kami dokumentasikan secara tertib melalui papan proyek, dokumentasi foto, laporan kegiatan, serta laporan realisasi anggaran. Hal ini juga telah diperiksa secara berjenjang mulai dari Kecamatan hingga Inspektorat Kabupaten Siak.
3. Dampak Pemekaran Kampung Sam-Sam Jaya
   Pemekaran wilayah memiliki beberapa konsekuensi yang saat ini tengah kami adaptasi, antara lain:

Perubahan struktur administratif: Penyesuaian perangkat kampung dan wilayah kerja.

Perubahan pelayanan publik: Adanya pembagian wilayah mempengaruhi tata kelola dan distribusi bantuan.

Peningkatan kebutuhan koordinasi lintas wilayah: Kami aktif berkoordinasi dengan Camat, Polsek, dan instansi terkait agar proses pemekaran tidak menimbulkan disinformasi.

4. Respon atas Dugaan Ketidaktepatan Program Bantuan Sosial
   Program bantuan sosial, khususnya BLT Dana Desa, telah disalurkan secara langsung dan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Proses pendataan dilakukan melalui musyawarah kampung, sesuai pedoman dari Kemendes dan DPMK.

Bukti dokumentasi:
Foto penyaluran BLT tahun 2025 kepada warga penerima manfaat, lengkap dengan daftar penerima dan bukti serah terima.

5. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Publik Desa
   Sebagai Penghulu Kampung Sam-Sam, saya, Supariyanto, menyatakan bahwa seluruh proses pemerintahan kampung dilaksanakan secara terbuka, partisipatif, dan akuntabel. Informasi publik tersedia di kantor kampung dan dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.

Penutup
Kami menghargai semangat rekan-rekan media dalam mengawal jalannya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Namun demikian, kami juga berharap bahwa publikasi yang dilakukan nantinya berpegang pada asas keseimbangan, tidak tendensius, dan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik serta asas praduga tak bersalah.

Kami siap untuk memberikan keterangan lanjutan bila dibutuhkan dalam forum resmi atau audiensi bersama stakeholder terkait.

Demikian klarifikasi ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Hormat kami,
Suparsono
Penghulu Kampung Sam-Sam
Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau

Tembusan:

Camat Kandis

Inspektorat Kab. Siak

DPMK Kab. Siak

Dewan Pers RI

Artikel JAWABAN RESMI PEMERINTAH KAMPUNG SAM-SAM TERHADAP SURAT KLARIFIKASI INVESTIGATIF UNGKAPKRIMINAL.COM Nomor: 015/JSK-SS/V/2025 Tanggal: 20 Mei 2025 pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.