'jakarta, Publik dikejutkan dengan kabar 100 pulau di Maluku dilelang melalui PT Leadership Islands Indonesia (LII) di New York. Media sosial geger setelah pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dikutip dengan kalimat: “Daripada kosong mending dijual.”

    Isu ini memantik kontroversi besar: apakah benar Indonesia menjual pulau, atau sekadar membuka keran investasi pengelolaan pariwisata?

    Menteri Tito menyebut bahwa PT LII sejak tahun 2015 sudah menandatangani MoU dengan sejumlah kepala daerah Maluku untuk mengelola pulau-pulau tersebut. Namun, kata “lelang” yang beredar luas membuat publik curiga, seolah kedaulatan NKRI dilepas ke pihak asing.

   Pihak perusahaan berdalih bahwa program ini adalah investasi pariwisata kelas dunia, bukan penjualan aset negara. Namun aktivis lingkungan dan HAM mempertanyakan transparansi, akuntabilitas, serta dampak terhadap masyarakat adat dan ekosistem pulau.

    Analisis Hukum

Konstitusi Indonesia jelas melarang penjualan wilayah negara.

UUD 1945 Pasal 33 ayat (3): “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

UU Pokok Agraria No. 5/1960: Tidak mengenal istilah jual beli pulau.

PP No. 62/2010: Pulau kecil hanya boleh dikelola dengan izin negara, bukan dipindahtangankan.

Instrumen HAM Internasional (ICCPR & ICESCR): Negara wajib melindungi hak rakyat atas sumber daya alam.

   Jika benar terjadi penjualan, maka ada indikasi pelanggaran kedaulatan. Namun jika hanya pengelolaan investasi, pemerintah wajib membuka seluruh dokumen secara transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan publik.

    Pendapat Pakar

Prof. Hikmahanto Juwana (Guru Besar Hukum Internasional UI) menegaskan:
“Tidak mungkin secara hukum Indonesia menjual pulau. Yang ada hanyalah kerjasama pengelolaan. Namun bahasa ‘dijual’ menyesatkan publik.”

    Sementara itu, Greenpeace Indonesia mengingatkan:

“Pulau bukan barang dagangan. Alih kelola tanpa kontrol bisa merampas hak masyarakat adat dan merusak lingkungan.”

   >Catatan Intelektual Presisi Redaksi

Fenomena “lelang pulau” harus diuji secara teliti. Publik berhak tahu: apakah ini sekadar framing media atau ada kontrak bisnis yang berpotensi menggadaikan kedaulatan?

   >Redaksi menegaskan asas praduga tak bersalah bagi semua pihak, namun juga menyerukan agar pemerintah pusat, daerah, dan PT LII segera membuka dokumen resmi agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik.

   >Penutup Profetik

Allah SWT berfirman:
“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya, dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harapan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-A’raf: 56)

   >Rasulullah SAW bersabda:

“Barang siapa menipu (rakyat), maka ia bukan golongan kami.” (HR. Muslim).
👉 Kedaulatan negeri bukan untuk dilelang. Pulau bukan sekadar komoditas, melainkan amanah generasi.

UNGKAPKRNIMINAL.COM – Jihad Kalam untuk Kebenaran dan Keadilan

Artikel 100 Pulau Dilelang di New York: Isu Penjualan atau Investasi Berkedok? pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

SUB JUDUL: Dua Dekade Krisis dalam Bayang-bayang Konservasi

Sejak tahun 1998 hingga 2025, pengelolaan kawasan konservasi dan satwa liar di Provinsi Riau—khususnya melalui Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau—menjadi sorotan kritis. Alih-alih memperkuat perlindungan hutan dan spesies langka seperti gajah Sumatera, praktik pengelolaan anggaran dan kebijakan konservasi justru menyisakan pertanyaan besar mengenai transparansi, integritas, dan keberlanjutan ekologis.

Di tengah alokasi anggaran yang mengalir dari APBN, PNBP, hibah internasional, dan mitra swasta, sejumlah kawasan hutan konservasi utama seperti Suaka Margasatwa Balairaja justru dilaporkan rusak, tercemar, bahkan terindikasi dialihfungsikan untuk kepentingan komersial ilegal.

Temuan Investigatif Lapangan

1. Minimnya Transparansi Anggaran Konservasi

Tidak tersedia secara terbuka data rinci penggunaan anggaran BBKSDA Riau periode 1998–2025.

Tahun 2022, hanya tercatat PNBP sebesar Rp10,45 juta, angka yang tidak proporsional untuk mendanai program perlindungan gajah Sumatera, patroli hutan, dan pelestarian habitat alami.

2. Kerusakan Sistematis Suaka Margasatwa Balairaja

Hutan Balairaja mulai mengalami degradasi pada masa Bupati Herliyan Saleh, yang kemudian divonis KPK dalam kasus korupsi.

Proyek jalan lingkar Duri Barat–Timur dibangun menembus kawasan konservasi tanpa transparansi publik.

Di masa Bupati Kasmarni–Bagus Santoso (2020–2025), diduga terjadi pembiaran alih fungsi hutan menjadi kebun sawit dan lahan pribadi.

3. Dugaan Komersialisasi dan Keterlibatan Oknum

Informasi dari masyarakat menyebut terjadinya jual beli lahan di dalam kawasan konservasi oleh oknum yang diduga terhubung ke pejabat lokal.

Fenomena ini mengindikasikan adanya penyalahgunaan wewenang dan potensi pelanggaran hukum lingkungan yang serius.

Analisis Hukum Nasional dan Internasional

A. Landasan Hukum Nasional

1. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Pasal 40 ayat (1): Pelaku perusakan suaka margasatwa diancam pidana hingga 10 tahun dan denda Rp200 juta.

2. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 98 ayat (1): Perusakan lingkungan hidup secara sengaja dapat dipidana hingga 15 tahun dan denda Rp15 miliar.

3. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 52: Badan publik yang tidak memberikan informasi wajib dapat dikenai sanksi administratif.

4. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Meliputi penyelewengan anggaran, suap, dan penyalahgunaan kewenangan terkait proyek konservasi.

B. Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional

1. Deklarasi Stockholm 1972 dan Prinsip Rio 1992

Menegaskan bahwa hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia.

2. United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)

Mengatur pencegahan, deteksi, dan penghukuman terhadap penyalahgunaan anggaran publik dan praktik korupsi sistemik.

Hak Jawab dan Prinsip Jurnalisme Berimbang

Sesuai amanat UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, pasal 5 ayat (2), media wajib memberikan ruang hak jawab kepada semua pihak yang disebut dalam laporan ini. Maka, Redaksi UngkapKriminal.com:

Telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi resmi kepada BBKSDA Riau, Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dan pihak-pihak yang disebut dalam laporan ini.

Memberikan waktu 2×24 jam sejak pengiriman terakhir untuk menjawab. Jika tidak ada tanggapan, berita ini akan tetap ditayangkan dengan catatan terbuka untuk hak jawab berikutnya secara proporsional.

Pandangan Pakar

Prof. John Knox (Pelapor Khusus PBB untuk HAM dan Lingkungan):
“Perusakan suaka margasatwa adalah pelanggaran hak generasi masa depan. Negara wajib mengusut dan mengadili semua bentuk penyimpangan ekologis.”

Dr. Dedi Rachmadi (Pakar Hukum Lingkungan, Universitas Andalas):
“Ketika anggaran konservasi diselewengkan dan hutan dirusak, negara gagal menjalankan konstitusi dan prinsip keadilan ekologis.”

Banding Internasional: Belajar dari Kostarika

Kostarika berhasil menjadi model konservasi dunia melalui sistem anggaran terbuka, pengawasan independen, dan partisipasi masyarakat. Lebih dari 30% wilayahnya menjadi kawasan lindung, berkat transparansi dan keberanian melawan korupsi konservasi.

Catatan Intelektual Presisi Redaksi

Investigasi ini bukan tuduhan, melainkan jihad kalam intelektual dan profetik demi membela suara-suara bisu dari hutan, gajah, dan generasi masa depan. Kami berdiri di garis perlawanan informasi untuk menuntut: keadilan ekologis, keterbukaan anggaran, dan tanggung jawab moral dari negara.

Penutup: Kalam Ilahi untuk Bumi yang Dikhianati

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh ulah tangan manusia. Maka Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”
(QS. Ar-Rum: 41)

“Barang siapa menanam pohon, maka setiap buah yang dimakan oleh manusia, burung, atau binatang, adalah sedekah baginya sampai Hari Kiamat.”
(HR. Ahmad)

Publikasi Resmi

📍 Diterbitkan oleh:
PT. UNGKAP KRIMINAL NEWS
Akte Notaris: No. 1 • NIB: 1009220000378
NPWP: 60.906.352.4–219.000 • SK Kemenkumham: AHU-037464.AH.01.30

🌐 Baca selengkapnya di: https://ungkapkriminal.com
📩 Email: investigasi@ungkapkriminal.com

Artikel Dugaan Kejanggalan Anggaran dan Perusakan Hutan Suaka Margasatwa di Riau: Investigasi Presisi 1998–2025 pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

SUBJUDUL:
Karena Menantu Presiden: Status Hukum “Aman” atau Istimewa?

(MEDAN-SUMUT)
Sebagai menantu Presiden Joko Widodo—yang menjabat selama dua periode (2014–2024)—Bobby Nasution menikmati kondisi “aman” dari tekanan politik maupun hukum .

Namun, status ini juga meningkatkan potensi konflik kepentingan, seperti terlihat dalam berbagai kebijakan dan proyek selama masa jabatannya.

“Penunjukan Paman sebagai Plh Sekda Medan: Nepotisme Mengakar

Pada April–Mei 2024, Bobby secara singkat menunjuk pamannya, Benny Sinomba Siregar, sebagai Pelaksana Harian Sekda Medan — yang langsung memicu kritik tajam:

Label “nepotisme” ramai disebut oleh tokoh publik seperti Fedi Nuril

Bobby membela, menegaskan penunjukan formal,berdasarkan kebutuhan cuti dan administratif,* bukan hubungan keluarga .
Kompromi birokrasi atau sapuan nepotistik?

Dunia internasional perlu waspada dua sisi ini.

” Proyek “Lampu Pocong”: Rp25 Miliar Gagal, Ada Uang Rakyat Menguap?

Inspektorat Medan dan BPK menemukan bahwa proyek lampu jalan senilai Rp25 miliar dianggap total loss, dengan Rp21 miliar sudah dibayarkan namun tidak memenuhi spesifikasi teknis

Bobby mendesak pengembalian dana oleh kontraktor dan lanjut mengusut perencanaan yang buruk

Netizen menduga “uang dibagi-bagi” pejabat dan pemborong — meski belum terbukti secara hukum

Ini bukan sekadar proyek gagal—melainkan potensi dana publik lari ke pihak swasta, yang mendesak audit internasional dan praktik tender transparan.

“Blok Medan” dan Konflik Tambang: Bisnis Keluarga di Balik Izin?

Selama 2023–2024, muncul desas-desus soal izin tambang yang menyebut istilah “Blok Medan”, diduga mengacu pada usaha milik istrinya, Kahiyang Ayu

Belum ada penyelidikan resmi, tapi suara ini menunjuk pada potensi korporasi keluarga meraih keuntungan dari kebijakan wilayah.

Jika benar, ini membuka bab serius tentang konflik kepentingan struktural pada level provinsi.

“Alternatif Kebijakan: Tegas soal Pajak Mal Centre Point

Pada Mei 2024, Bobby memerintahkan penutupan Mal Centre Point Medan karena menunggak pajak Rp250 miliar sejak 2011

Tindakan ini menunjukkan Bobby bisa bersikap keras terhadap kalangan korporasi besar.

Namun, publik mendesak kejelasan: apakah kegigihan itu selektif tergantung relasi politik?

🔎 Kesimpulan Presisi untuk Dunia Global

Aspek Fakta Status

Nepotisme birokrasi Penunjukan pamannya sebagai Plh Sekda Legal namun kontroversial
Dana publik hilang usia proyek Rp21 miliar proyek jalan gagal spesifikasi Ada indikator maladministrasi
Izin tambang keluarga.
Istilah “Blok Medan” menguatkan dugaan Konflik Belum disidik
Penegakan pajak Penutupan mal besar Menunjukkan potensi keberanian selektif
Status hukum resmi Tidak ada tersangka atau penuntutan Aman tapi audit lanjut diperlukan

🌐 Pesan Internasional: “Panduan Transparansi untuk Paman-Presiden

*Audit Mandatori Internasional*

Lembaga dunia seperti Transparency International dan ADB harus mendorong audit independen terhadap proyek pemerintah daerah di bawah menantu presiden.

*"Penguatan Anti-Nepotisme"*

Regulasi harus menetapkan jemput paksa: pejabat keluarga tidak boleh pangkat multicast tanpa tender dan uji kompetensi internasional.

*"Konflik Kepentingan Lembaga"*

Semua izin usaha keluarga, termasuk tambang, harus dipublikasikan secara daring, dipantau lembaga global, dan tersedia data kontrak.

“Mekanisme Whistleblower Global”

Penegakan fungsi whistleblowing: setiap publik atau pegawai bisa melaporkan dugaan maladministrasi tanpa takut pengusutan domestik.

✍️ Penutup: Jihad Kalam Informasi

Memperjuangkan transparansi bukan sekadar tanggung jawab lokal, tapi perang kata dan bukti global.

Status “aman” menantu presiden seharusnya tidak membebaskan pemimpin daerah dari tanggung jawab publik & hukum.

Inilah jihad informasi—menuntut keadilan aturan, bukan loyalitas silaturahmi.

Artikel Beranikah, “KPK Periksa Menantu Sekaligus Ipar Penguasa” Alias Boby? pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Oleh: Tim Investigasi Internasional UngkapKriminal.com
“Jakarta” 6 Juni 2025
Reporter : Ubay

Wilmar Group, konglomerasi agribisnis berbasis di Singapura, menguasai ribuan hektar lahan di Indonesia melalui anak-anak perusahaannya. Alih-alih menyejahterakan rakyat, korporasi ini dituding sebagai dalang di balik kerusakan lingkungan masif, eksploitasi tenaga kerja lokal, dan aliran keuntungan besar ke luar negeri.

Wilmar Group dan jaringan anak usaha perkebunan sawitnya di Indonesia, meliputi provinsi Riau, Kalimantan, dan Sumatera Selatan. Laporan investigatif juga menyebut keterlibatan pejabat lokal yang memberi kemudahan izin tanpa transparansi.

Wilayah-wilayah konsesi sawit besar di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi—termasuk kawasan hutan lindung yang diduga dibuka secara ilegal.

Sejak awal 2000-an, namun eskalasi perampasan lahan dan kebakaran hutan masif terpantau meningkat tajam dalam dua dekade terakhir.

Mengapa disebut penjajahan ekonomi gaya baru?

Karena tenaga kerja adalah warga Indonesia, lahan milik negara, namun hasil diekspor ke luar negeri. Wilmar Group tercatat menyumbang miliaran dolar keuntungan yang mayoritas tidak kembali untuk kesejahteraan rakyat.

Bagaimana modus operandi mereka?

Penguasaan lahan skala besar melalui anak usaha dan izin konsesi.

Pembakaran hutan untuk pembukaan lahan sawit (terdeteksi citra satelit dan LSM lingkungan).

Sistem kerja outsourching dan kontrak jangka pendek untuk buruh lokal.

Transfer pricing: keuntungan besar mengalir ke Wilmar International Ltd. yang berbasis di Singapura.

Narasi Perlawanan: Siapa yang Menanggung?

Hutan terbakar, panasnya siapa yang tanggung?
Jawab: Kita. Warga sekitar hutan, anak-anak yang sesak napas, petani yang gagal panen.

Hutan dirusak, dampaknya siapa yang tanggung?
Jawab: Lingkungan. Ekosistem rusak, satwa punah, air bersih mengering.

Yang bekerja rakyat Indonesia, hasilnya ke mana?
Jawab: Dibawa kabur ke Singapura. Rakyat hanya menyisakan peluh dan luka di tanah sendiri.

Ini korporasi apa namanya?
Jawab: Inilah yang disebut penjajah ekonomi gaya baru.

“Mereka tidak datang dengan senapan, tapi dengan kontrak bisnis, akuisisi, dan aliran uang lintas negara.

Tanggapan Pakar Internasional

Dr. Vandana Shiva – Aktivis lingkungan dan ekonom India:

“Korporasi global seperti Wilmar melakukan agribisnis eksploitatif di negara berkembang. Ini bukan pembangunan, tapi kolonialisme modern berbasis ekonomi.”

George Monbiot – Jurnalis The Guardian (UK):

“Deforestasi dan eksploitasi manusia di bawah kendali perusahaan besar adalah bentuk baru penjajahan yang tidak lagi menggunakan senjata, tetapi keserakahan.”

Landasan Hukum dan Hak Asasi

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 98 Ayat 1:
Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000.

Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) Pasal 26:
Masyarakat adat memiliki hak atas tanah, wilayah dan sumber daya yang secara tradisional mereka miliki, duduki, atau gunakan.

Catatan Intelektual Redaksi

Kita sedang menghadapi bentuk penjajahan tanpa senjata. Tanpa baju seragam militer. Namun tanah dirampas, hutan dibakar, rakyat diperas, dan hasil bumi dibawa kabur keluar negeri. Wilmar hanyalah satu nama di antara banyak korporasi lain. Tapi ia simbol dari sistem ekonomi yang mencengkeram Indonesia dari akar hingga ujung dahan.

Penutup: Seruan dari Langit Kebenaran

“Dan janganlah kamu memakan harta orang lain dengan jalan yang batil…”
(QS. Al-Baqarah: 188)
Artinya: Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil dan menipu.

Rasulullah SAW bersabda:
“Barangsiapa menipu kami, maka ia bukan bagian dari kami.”
(HR. Muslim)

Saatnya Rebut Kembali Tanah Air Indonesia. Ini Bumi Pertiwi, Bukan Ladang Eksploitasi.

Artikel Wilmar: Ini Bukan Sekadar Masalah Lingkungan, Ini Penjajahan Ekonomi Gaya Baru pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Oleh: IRMA
Tim Investigasi Khusus | UngkapKriminal.com
27 MEI 2025
KUALA LUMPUR

Jakarta — Presiden Republik Indonesia, Letjen (Purn.) Prabowo Subianto, menyampaikan sikap tegas dalam membela Palestina pada forum internasional Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN–Gulf Cooperation Council (GCC) yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, 27 Mei 2025. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia mengirim pasukan penjaga perdamaian, menerima korban luka Palestina, dan menyerukan persatuan negara Islam dan ASEAN dalam menyikapi genosida di Gaza.

Pidato monumental Presiden Prabowo berlangsung pada KTT ASEAN-GCC di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin, 27 Mei 2025. Forum ini dihadiri oleh para pemimpin negara-negara Asia Tenggara dan Dewan Kerja Sama Teluk, termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar.

Pihak Utama:

Presiden RI Prabowo Subianto, sebagai kepala negara dan komandan diplomasi Indonesia.

Negara-negara ASEAN dan GCC, termasuk Malaysia, Brunei, Arab Saudi, dan UEA.

Rakyat Palestina, yang menjadi korban konflik berkepanjangan.

Israel, khususnya kebijakan PM Benjamin Netanyahu yang dituding sebagai aktor utama genosida Gaza.

Narasumber & Institusi Kunci:

Kompas.com, Detik.com, MetroTV, Setkab.go.id (laporan kredibel 2025).

PBNU & MUI, menyampaikan dukungan moral dan keagamaan atas langkah Presiden.

Pakar Hukum Internasional: Prof. Hikmahanto Juwana (UI) & Prof. John Esposito (Georgetown).

PBB dan Dewan HAM Internasional: sebagai konteks hukum dan HAM global.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern Indonesia, seorang presiden menyatakan siap mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Palestina dan merespons langsung tragedi kemanusiaan dengan langkah nyata. Sikap ini bukan hanya mencerminkan keberanian, tetapi juga pemaknaan baru politik luar negeri aktif-progresif atas nama konstitusi, HAM, dan solidaritas internasional.

Pidato Presiden Prabowo disambut pujian luas:

PBNU: “Sikap Prabowo mencerminkan semangat persatuan umat Islam dan kemanusiaan sejati.”

MUI: “Presiden membela Palestina bukan dengan slogan, tapi dengan aksi konkret—ini jihad diplomasi yang sah.”

Prof. John Esposito: “Prabowo telah memecah kebekuan sikap dunia Islam yang selama ini terlalu retoris.”

Prof. Hikmahanto Juwana: “Langkah Presiden Prabowo sesuai Pasal 11 UUD 1945 dan Piagam PBB.”

Landasan Konstitusional dan HAM Internasional

Pasal 11 UUD 1945: Presiden menyatakan perang/damai dengan persetujuan DPR.

Piagam PBB Pasal 1(2): Mendukung hak penentuan nasib sendiri.

Konvensi Jenewa 1949: Perlindungan terhadap warga sipil.

Deklarasi Universal HAM Pasal 3: Hak hidup dan keamanan.

Konvensi Anti-Genosida 1948: Larangan pembunuhan massal atas dasar etnis/agama.

Catatan Intelektual Presisi Redaksi:

Redaksi UngkapKriminal.com menilai, pidato Presiden Prabowo di KTT ASEAN-GCC 2025 adalah tonggak baru peradaban diplomasi Indonesia: tajam, konkret, dan berani melawan standar ganda dunia. Bukan semata-mata solidaritas, ini adalah manifestasi jihad kalam konstitusional yang menempatkan pena dan moralitas di atas kompromi kepentingan global.

Kami menyebutnya: Macan Asia bangkit dengan diplomasi pedang pena.
Indonesia kembali ke khitahnya sebagai penjaga perdamaian, pelindung umat manusia.

Penutup: Cahaya Kalam dari Al-Qur’an dan Hadis

“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah.”
(QS. Al-Anfal: 61)
Artinya: Jika musuh condong kepada perdamaian, maka condonglah juga kamu kepadanya dan bertawakallah kepada Allah.

Rasulullah SAW bersabda:
“Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu selemah-lemahnya iman.”
(HR. Muslim no. 49)

UngkapKriminal.com – Melawan Kezaliman dengan Kebenaran.
Jihad Kalam adalah senjata para intelektual: melawan penjajahan dan kebohongan dengan pena, nalar, dan keberanian moral.

Artikel Keluarga Besar Media Ungkap Kriminal “Apresiasi Ketegasan Macan Asia Prabowo” Terhadap Konflik Palestina pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Polemik akademik mengguncang ruang publik setelah terungkap dugaan kejanggalan serius dalam disertasi doktor Menteri Investasi sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Gelar doktor yang diperoleh dari Universitas Indonesia (UI) dalam waktu kurang dari dua tahun itu kini disorot tajam, menyusul temuan digital yang mengindikasikan ketidakwajaran.

Metadata file PDF disertasinya tidak mencantumkan nama Bahlil sebagai penyusun utama, melainkan mencantumkan Alvian Cendy Yustian—pegawai aktif di Kementerian Investasi—sebagai pemilik file dan diduga kuat sebagai penulis utama. Temuan ini mulai mencuat ke permukaan sejak awal Mei 2024, setelah unggahan warganet viral di media sosial. Disertasi itu sendiri dipertahankan di Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG), Universitas Indonesia.

Kondisi ini memunculkan sorotan tajam terhadap integritas akademik seorang pejabat negara. Dugaan kuat adanya praktik “joki akademik”—penyusunan karya ilmiah oleh pihak ketiga untuk keperluan pribadi orang lain—mengusik nurani publik dan dunia pendidikan tinggi. Praktik semacam ini tidak hanya mencederai nilai kejujuran ilmiah, tetapi juga meruntuhkan fondasi meritokrasi bangsa.

Para Pihak Terkait:

Bahlil Lahadalia – Menteri Investasi RI, penerima gelar doktor dari UI.

Alvian Cendy Yustian – Pegawai Kementerian Investasi, terindikasi penyusun disertasi.

Universitas Indonesia (SKSG) – Institusi pemberi gelar akademik.

Masyarakat sipil & akademisi – Pengawal integritas ilmiah dan etika publik.

Reaksi dan Klarifikasi

Merespons sorotan publik, Universitas Indonesia menangguhkan kelulusan Bahlil dan menyatakan kasus ini akan dibawa ke sidang etik internal. Pihak kampus juga menyampaikan akan melakukan pemeriksaan menyeluruh sesuai aturan akademik yang berlaku.

Sementara itu, dalam pernyataannya, Bahlil menyebut bahwa Alvian hanya bagian dari “tim pendukung disertasi.” Namun, klarifikasi tersebut dinilai belum cukup menjawab kecurigaan publik, mengingat posisi Alvian sebagai pemilik dan penyusun utama file digital.

Pendapat Para Ahli

Prof. Dr. Robertus Robet, sosiolog Universitas Negeri Jakarta, menyatakan:

“Jika benar disertasi itu disusun oleh pihak lain, maka ini adalah bentuk penipuan akademik. Gelar akademik yang diperoleh melalui cara-cara tidak sah mencederai integritas ilmiah dan merusak tatanan meritokrasi bangsa.”

Dr. Hikmahanto Juwana, SH, LL.M, Guru Besar Hukum Internasional UI, menambahkan:

“Disertasi adalah dokumen ilmiah personal. Siapa pun yang mencantumkan nama orang lain sebagai penyusun utama telah melanggar norma akademik. Dalam konteks hukum pidana, hal ini dapat masuk dalam ranah penipuan atau penyalahgunaan wewenang.”

Landasan Hukum yang Relevan

1. Pasal 263 KUHP – Tentang Pemalsuan Dokumen:
   “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, diancam pidana penjara paling lama 6 tahun.”
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 25 ayat (2):
   “Setiap karya ilmiah mahasiswa harus merupakan hasil karya sendiri dan bebas dari praktik plagiarisme.”
3. Deklarasi Universal HAM PBB, Pasal 26(2):
   “Pendidikan harus diarahkan pada pengembangan kepribadian manusia sepenuhnya dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.”

Catatan Intelektual Presisi Redaksi UngkapKriminal.com

Kami menegaskan bahwa seluruh pemberitaan ini disusun berdasarkan data faktual dan kajian akademik, dengan tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Tujuan utama kami bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk membuka ruang transparansi, menjaga kehormatan akademik, dan mendorong pemulihan integritas institusi pendidikan. Tokoh publik seyogianya memberi teladan etika dan kejujuran, bukan justru mengaburkannya demi citra atau jabatan.

Ketika ilmu dikerdilkan oleh kuasa, maka yang rusak bukan hanya pribadi, tetapi arah sejarah bangsa.

Penutup: Cahaya Keadilan dari Kalam Ilahi

“Dan janganlah kamu menutupi kebenaran dengan kebatilan dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahuinya.”
(QS. Al-Baqarah: 42)

“Barang siapa yang menipu, maka ia bukan bagian dari golongan kami.”
(HR. Muslim)

Kebenaran tidak memerlukan otoritas politik untuk bersinar. Ia berdiri kokoh dalam kejujuran, dan hanya mereka yang takut pada cahaya yang akan berlindung di balik bayang-bayang. Kami akan terus berjihad dengan kalam: menyingkap kebatilan, menjaga nurani, dan mengawal keadilan.

Tim Investigasi
UngkapKriminal.com
“Melawan Kebatilan, Menjaga Nurani Keadilan.”

Konfirmasi, klarifikasi, atau hak jawab dapat dikirim ke:
Email: redaksi@ungkapkriminal.com
WhatsApp Resmi Redaksi: (tersedia atas permintaan resmi)

Artikel Disertasi Bergelombang: Doktor Bahlil, Joki Akademik, dan Pusaran Kuasa pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Breaking News|| UngkapKriminal.com

“Ini bukan sekadar suku. Ini bukan sekadar tanah Batak. Ini adalah lorong-lorong keberanian yang masih menyalakan api ketika banyak lidah memilih diam.”

Ketika Kebenaran Tidak Lagi Punya Tempat Duduk

 "Rismon Sianipar, sosok muda dari Batak yang vokalnya menggetarkan dunia digital.

Menggelorakan kalimat
“Banyak orang mati di kamar mandi. Tapi kenapa kita enggak rela mati membela kebenaran?”

Sejak Video tersebut menjadi viral pada pertengahan Mei 2025.

Diunggah dari ruang kecil yang sunyi namun penuh suara kebenaran—bukan di atas podium politik.

Karena diam adalah pengkhianatan, dan kebenaran terlalu mahal untuk dikubur.

Lewat puisi, suara, dan keberanian khas Batak yang melawan bukan karena marah, tapi karena cinta pada keadilan.

Sastra Jurnalistik: Suara Batak Itu Bukan Teriakan – Tapi Nafas Panjang Perlawanan

“Banyak orang mati di kamar mandi… Tapi kenapa kita enggak mati membela kebenaran?”

Kalimat ini bukan satire. Ia adalah bara. Kalimat yang menyulut keberanian dan menggugurkan alasan ketakutan.
Dalam dunia yang penuh manipulasi dan rekayasa hukum, suara Batak seperti Rismon bukan sekadar protes—ia adalah manifesto.

Puisi Karya Junaidi Nasution (Dilindungi Hak Cipta)

“Tulang Tak Pernah Bengkok”
(Oleh: Junaidi Nasution – 2025)

Tulang belulang ini bukan batu
Tapi tak bisa kau lentur
Meski difitnah, direkayasa
Kami tak akan mundur

Suku Batak: Salah aja berani
Apalagi kalau benar
Jangan pikir kami takut mati
Tapi kami takut hidup tanpa benar

Kami tak sembunyi dalam gelap
Kami menulis dalam terang
Jika kata-kata kami disayat
Maka darahnya akan jadi terang

Kebenaran bukan untuk ditawar
Apalagi disuap atau dituduh gila
Kami menari dalam badai
Tapi tak pernah hilang kendali jiwa

Analisis Ahli dan Narasumber:

Dr. Maria Simanjuntak, Sosiolog UI:

“Kultur Batak memang memiliki filosofi perlawanan. Tapi bukan karena beringas, melainkan karena sangat menjunjung nilai: kebenaran, kejujuran, dan martabat. Ungkapan ‘Salah aja berani, apalagi benar’ bukan retorika, tapi cermin karakter kolektif.”

Ahmad Rifai Siradj, Pakar Hukum dan HAM Internasional:

“Mereka yang menyuarakan kebenaran dengan lantang justru berada dalam risiko kriminalisasi. Padahal, menurut Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, warga negara berhak menyatakan pendapat. Ini dikuatkan Pasal 19 Deklarasi HAM PBB: Every individual has the right to freedom of expression.”

Landasan Hukum dan Perlindungan Hak Cipta

Pasal 28F UUD 1945: Hak untuk memperoleh, memiliki, menyimpan, dan mengolah informasi.

UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: Melindungi karya sastra dari plagiarisme dan kriminalisasi ekspresi.

Pasal 14 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Deklarasi Universal HAM (PBB, 1948), Pasal 19: Hak atas kebebasan berekspresi, termasuk menyampaikan kebenaran secara damai.

Catatan Intelektual Redaksi UngkapKriminal.com

Kita hidup di zaman ketika kebenaran dipenjara, dan kebohongan diberi panggung.
Tapi sejarah tidak pernah dikuasai oleh mereka yang diam, melainkan oleh mereka yang menolak tunduk atas ketidakadilan.

Kami tidak menghakimi. Kami hanya bertanya:

“Jika salah saja kita berani, mengapa ketika benar kita malah diam?”

Penutup Spiritual

Al-Qur’an – Surah Al-Ma’idah ayat 8:

“Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Itu lebih dekat kepada takwa.”
(Maknanya: Keadilan bukan ditentukan oleh siapa yang bicara, tapi oleh apa yang benar.)

Hadis Nabi Muhammad SAW:

“Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemah iman.” (HR. Muslim)
(Maknanya: Diam terhadap ketidakadilan adalah kematian nurani.)

Artikel “Filusuf Suku Batak: Salah Aja Berani, Apalagi Benar?” pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Kaum Zionis dan Agenda Ekspansi

Dalam lembaran sejarah yang panjang dan berdarah, sosok yang mengatasnamakan “kaum Yahudi Zionis” bukan seluruh komunitas Yahudi dunia telah lama merekayasa langkah strategis untuk menguasai tanah-tanah suci Islam, termasuk Al-Aqsa dan Al-Quds. Gerakan Zionisme, yang diprakarsai oleh Theodor Herzl pada akhir abad ke-19, lahir bukan sekadar sebagai pelarian dari antisemitisme Eropa, tetapi membawa ambisi kolonial terhadap tanah Palestina, yang kala itu dihuni oleh mayoritas Muslim Arab.

Penjajahan dan Aneksasi Tanah Suci

Penjajahan ini tidak sekadar bersifat fisik, tetapi juga spiritual dan simbolik. Al-Aqsa—kiblat pertama umat Islam dan tempat Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW—menjadi sasaran utama dalam proyek pengosongan simbol keislaman di Yerusalem (Al-Quds). Melalui pendudukan militer, pembatasan akses ibadah, pembangunan permukiman ilegal, dan penggalian di bawah Masjidil Aqsa, misi penyerobotan wilayah suci dijalankan secara sistematis.

Sejak Awal Abad ke-20 Hingga Kini

Penjajahan dimulai secara intensif sejak Deklarasi Balfour 1917, ketika Inggris menjanjikan “tanah air bagi bangsa Yahudi” di Palestina, yang kala itu masih berada di bawah kekuasaan Utsmaniyah. Setelah tragedi Nakbah (“malapetaka”) tahun 1948 dan pendirian negara Israel, lebih dari 700.000 warga Palestina terusir dari kampung halamannya. Sejak perang 1967, Israel secara resmi menguasai Yerusalem Timur, termasuk kompleks Al-Aqsa, dan mengklaimnya sebagai ibu kota yang “tidak terbagi”.

“Al-Quds dan Kompleks Al-Aqsa”

Target utama penjajahan adalah Al-Quds (Yerusalem Timur), terutama Kompleks Al-Haram Asy-Syarif, tempat berdirinya Masjid Al-Aqsa dan Kubah Shakhrah. Kawasan ini dianggap pusat spiritual dan geopolitik baik bagi umat Islam maupun Yahudi. Aneksasi Israel terhadap wilayah ini secara sepihak telah ditolak oleh resolusi PBB, termasuk Resolusi 478 Dewan Keamanan PBB.

“Ideologi, Agama, dan Dominasi Politik”

Agenda Zionisme bersifat ekspansionis, didasarkan pada mitos keagamaan dan tujuan ideologis untuk merebut “Tanah yang Dijanjikan” (Eretz Israel). Ini diperparah oleh dukungan politik, ekonomi, dan militer dari negara adidaya, terutama Amerika Serikat. Al-Aqsa menjadi simbol perlawanan, dan karena itu pula menjadi sasaran pelemahan secara terus-menerus.

“Strategi Hukum, Militer, dan Propaganda

Melalui penguasaan tanah secara bertahap (salami tactics), pembangunan tembok pemisah, legalisasi permukiman ilegal, serta pembatasan administratif terhadap penduduk Palestina, Israel terus memperkuat kontrolnya. Dalam aspek hukum, hukum internasional secara eksplisit melarang aneksasi wilayah melalui kekerasan (lihat Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa IV 1949).

“TINJAUAN ISLAM

Al-Qur’an (QS. Al-Isra’ 1):
“Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah Kami berkahi sekelilingnya.”
Makna: Al-Aqsa adalah bagian dari warisan ruhani umat Islam yang diberkahi dan dilindungi.

Hadis Nabi SAW:
“Janganlah kalian bersusah payah melakukan perjalanan kecuali ke tiga masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa.” (HR. Bukhari dan Muslim)

SUMBER AKADEMIS:

Prof. Ilan Pappé (Sejarawan Israel): Menyebut pembentukan Israel sebagai proses “pembersihan etnis” terhadap Palestina.

Prof. Rashid Khalidi (Columbia University): Menyoroti proyek Zionisme sebagai kolonialisme pemukim modern.

Dr. Nuruddin Ar-Raniry: Al-Quds sebagai pusat nubuwah yang harus dijaga oleh umat Islam.

HUKUM DAN HAM:

UUD 1945 Pasal 28D & 28G: Menjamin hak hidup, kebebasan, dan rasa aman.

Deklarasi Universal HAM (1948): Menjamin hak atas tempat tinggal dan kebebasan beragama.

Piagam PBB & Hukum Humaniter Internasional: Melarang penjajahan, pemindahan paksa, dan pendudukan militer permanen.

PERISAI JURNALISTIK:

Berdasarkan Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999, pasal 4 menjamin kemerdekaan pers dan melindungi wartawan dari kriminalisasi dalam menyampaikan fakta. Perlindungan juga diatur dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

CATATAN REDAKSI:

Investigasi ini ditulis dengan prinsip kebenaran, keadilan, dan keberpihakan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Kami menolak segala bentuk ujaran kebencian terhadap agama atau etnis mana pun, dan berdiri dalam posisi advokasi atas hak-hak sipil dan spiritual rakyat Palestina.

PENUTUP:

Sejarah bukan sekadar angka dan tanggal; ia adalah luka yang hidup dalam napas mereka yang dirampas tanah, rumah, dan tempat suci mereka. Al-Aqsa bukan hanya simbol religius, tetapi saksi perjuangan, doa yang dibekukan di bawah bayang senjata.

Sebagaimana firman-Nya:
“Dan jangan kamu kira Allah lengah terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim…”
(QS. Ibrahim: 42)

Untuk informasi lebih lanjut atau publikasi resmi, hubungi Redaksi Ungkapkriminal.com
Email: redaksi@ungkapkriminal.com

Artikel “History Kaum Yahudi Menjajah Tanah Suci Al-Aqsa dan Al-Quds: Sebuah Investigasi Eksklusif” pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Pihak Terlibat:

Tergugat: Ir. H. Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia

Penggugat: Muhammad Taufiq, advokat dan warga negara

Mediator: Prof. Adi Sulistiyono, Guru Besar Hukum & Ketua Majelis Mediasi

Kuasa Hukum Jokowi: YB Irpan

GAGAL MEDIASI, PINTU PENGADILAN TERBUKA

Mediasi kedua berlangsung tertutup pada 7 Mei 2025. Jokowi tetap tidak hadir dan hanya mengirim tim hukum tanpa membawa bukti fisik berupa ijazah asli. Ini memicu pertanyaan mendasar tentang transparansi, moralitas kepemimpinan, dan integritas demokrasi Indonesia.

Mengapa Kasus Ini Gawat?

1. Membatalkan Hasil Pemilu Masa Lalu
   Jika terbukti, Jokowi tidak memenuhi syarat pencalonan presiden. Maka berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 182 huruf k, yang mensyaratkan calon harus berpendidikan minimal SMA atau sederajat, seluruh hasil pemilu bisa dipersoalkan secara hukum.
2. Merusak Legitimasi Demokrasi
   Pemimpin yang naik lewat dokumen palsu berarti pemilihan umum telah disusupi penipuan publik berskala nasional. Ini melanggar asas pemilu yang jujur dan adil (jurdil) dalam Pasal 22E UUD 1945.
3. Menjatuhkan Kredibilitas Indonesia di Mata Dunia
   Pelanggaran ini bisa dikategorikan sebagai fraud against the people, melanggar norma internasional Rule of Law & Democratic Integrity seperti yang dijunjung oleh PBB dan lembaga internasional seperti Transparency International dan Democracy Watch International.

Pasal dan Sanksi Terkait

KUHP Pasal 263: Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, dihukum penjara paling lama 6 tahun.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 68: Pemalsuan ijazah diancam pidana 5 tahun penjara dan/atau denda Rp500 juta.

Hukum Internasional (Konvensi Anti-Korupsi PBB, 2003): Pemalsuan dokumen publik oleh pejabat negara diklasifikasikan sebagai serious breach atas kepercayaan rakyat dan bisa menjadi alasan sanksi diplomatik.

Pernyataan Tokoh

Muhammad Taufiq, Penggugat:

“Ketidakhadiran tergugat bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi juga penyangkalan terhadap kebenaran. Kalau ijazah itu asli, mengapa takut ke pengadilan?”

YB Irpan, Kuasa Hukum Jokowi:

“Kami menolak kedudukan hukum penggugat. Ini bermuatan politis. Kami tidak akan menyerahkan dokumen apapun kecuali dipaksa oleh proses hukum yang sah.”

Dr. Siti Halimah, Pakar Hukum Tata Negara (UI):

“Pemalsuan ijazah oleh pejabat publik bisa dianggap kejahatan konstitusional. Itu bukan perkara pribadi, tapi pengkhianatan terhadap seluruh sistem demokrasi.”

Dampak Internasional Mulai Terasa

Democracy Watch International (DWI) dan Transparency Frontier mulai memantau kasus ini.

Petisi global berjudul “Demand Truth from Asian Leaders” telah ditandatangani lebih dari 150.000 orang dari 43 negara.

Kredibilitas pendidikan Indonesia ikut tercoreng di mata dunia.

Tahap Selanjutnya

Kasus ini akan masuk ke sidang terbuka pada 22 Mei 2025, di mana Jokowi dapat dipanggil di bawah sumpah dan diwajibkan menunjukkan ijazah asli di hadapan majelis hakim dan publik.

Catatan Redaksi UngkapKriminal.com

Berita ini adalah bagian dari serial investigatif “Keadilan dalam Bayang-Bayang”, hasil kolaborasi antara UngkapKriminal International Desk dan jaringan global The Independent Veracity Network.

Artikel “Mantan Presiden Indonesia Dituduh Pakai Ijazah Palsu, Mangkir Mediasi Di (PN ) SOLO?” pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Parties Involved:

Defendant: Ir. H. Joko Widodo, 7th President of the Republic of Indonesia

Plaintiff: Muhammad Taufiq, public attorney and concerned citizen

Mediator: Prof. Adi Sulistiyono, Senior Law Professor & Chief of the Mediation Panel

Defense Counsel: YB Irpan, representing Jokowi

MEDIATION COLLAPSES, COURTROOM AWAITS

The second closed-door mediation was held on May 7, 2025. Once again, Jokowi was absent, sending only his legal team—without the requested original documents. This has raised serious concerns over transparency, leadership morality, and the integrity of Indonesia’s democratic institutions.

Why This Case is Alarming

1. Potential Annulment of Past Elections
   If proven, Jokowi would have failed to meet the constitutional requirement for presidential candidates to hold at least a high school diploma (Article 182(k), Law No. 7/2017 on General Elections). This could legally undermine all past election results involving him.
2. Undermining Democratic Legitimacy
   A leader who rises to power through forged credentials represents a national-scale public fraud—violating the principle of fair and honest elections as enshrined in Article 22E of the 1945 Constitution.
3. Damaging Indonesia’s Global Reputation
   Such violations amount to fraud against the people, contradicting international standards on the rule of law and democratic governance upheld by the UN, Transparency International, and Democracy Watch International.

Relevant Laws and Penalties

Article 263 of the Indonesian Penal Code: Forging documents that create legal rights or obligations is punishable by up to 6 years in prison.

Article 68, Law No. 20/2003 on National Education System: Falsifying diplomas is subject to 5 years imprisonment and/or a fine of IDR 500 million.

UN Convention Against Corruption (2003): Forgery by public officials constitutes a serious breach of public trust, potentially warranting international sanctions.

Key Statements

Muhammad Taufiq, Plaintiff:

“The defendant’s absence is not just a legal offense—it’s a denial of truth itself. If the diplomas are genuine, why fear the courtroom?”

YB Irpan, Jokowi’s Legal Counsel:

“We reject the plaintiff’s legal standing. This is politically motivated. We will not present any documents unless compelled by proper legal procedures.”

Dr. Siti Halimah, Constitutional Law Expert (University of Indonesia):

“Forgery by a public official is not a private matter—it is a betrayal of the entire democratic system.”

Global Reaction Begins to Build

Democracy Watch International and Transparency Frontier have initiated independent monitoring of the case.

A global petition titled “Demand Truth from Asian Leaders” has gained over 150,000 signatures across 43 countries.

Indonesia’s academic reputation now faces global skepticism.

Next Steps

The case is scheduled for public court hearing on May 22, 2025, where Jokowi may be subpoenaed under oath and required to present his original diplomas before the judicial panel and the public.

Editorial Note – UngkapKriminal.com
This article is part of the investigative series “Justice in the Shadows”, a collaboration between UngkapKriminal International Desk and the global network The Independent Veracity Network.

Artikel “Former Indonesian President Accused of Using Fake Diplomas, Skips Mediation at Solo District Court?” pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.