Sebagai mana diberitakan sebelumnya, kepala SMA Negeri 3 Padang Sidempuan Kardan Nasution telah menyalah gunakan wewenangnya dengan memberikan perintah kepada security untuk mengutip uang parkir dari setiap siswa yang menggunakan sepada motor ke sekolah.

Tindakan yang dilakukan oknum kepala sekolah tersebut mendapat tanggapan keras dari LSM Berkoordinasi.

Koordinator wilayah Sumatera Utara Samsir Pasaribu yang dimintai tanggapannya mengaku jika tindakan yang dilakukan oknum kepala SMA 3 Padang Sidempuan sudah tidak dapat ditolerir. ” Ini sudah sangat keterlaluan, dan harus diberi tindakan tegas” Ujar Samsir, saat ditemui awak media di ruang kantor DPRD kota Padang Sidempuan, Rabu (18/9).

Untuk menindak lanjuti persoalan tersebut pihaknya akan menyurati Ombudsman provinsi Sumatera Utara agar dapat memberikan rekomendasi pada Gebernur Sumut guna mencopot Kardan Nasution selalu kepala SMA Negeri 3 Padang Sidempuan.

Lebih lanjut dikatakannya, jika saat ini LSM Berkoordinasi masih mendalami data penggunaan dana Bantuan operasional Sekolah di sekolah tersebut, jika nanti ada dugaan penyimpangan akan segera kita buatkan aduan ke pihak yang berwajib.

” Semua data sudah sama kita, tinggal kita uji saja dengan kenyataan dilapangan” Jelasnya.

Sementara itu kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara . Abdul Haris Lubis. MSi yang di mintai tanggapannya melalui Kepala Bidang Pembinaan SMA M. Basyir Hasibuan masih menyarankan agar konfirmasinya melalui Kepala Cabang Dinas yang di Padang Sidempuan saja, tulis nya, membalas chat whatsapp awak media.

Hingga saat berita ketiga ini diterbitkan kepala SMA Negeri 3 Padang Sidempuan Kardan Nasution masih enggan menanggapi nya. (Red)

Artikel Terkait Pungutan di SMA Negeri 3 Padang Sidempuan, LSM Berkoordinasi Surati Ombudsman. pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Sebagai mana diberitakan sebelum nya, terkait dana BOS di SMA Negeri 3 Padang Sidempuan yang diduga penuh ketidak pastian, bahkan kepala sekolah Kardan di nilai tidak kooperatif dalam menanggapi permintaan klarifikasi yang di sampaikan LSM.

Bahkan pernyataan yang sama juga di akui oleh sejumlah guru senior di sekolah tersebut yang merasa tidak mengetahui terkait pengggunaan dana Bantuan operasional Sekolah disekolah nya.

“Selaku guru kami tidak pernah tahu kemana saja dana bos tersebut digunakan oleh kepsek” Ujar salah seorang guru yg minta identitas nya dirahasiakan.

Bahkan mereka para guru merasa heran ketika data penggunaan dana BOS di tunjukan pada mereka.

Mereka para guru juga membantah jika sebelum penggunaan dana tersebut diadakan rapat terlebih dahulu untuk menyusun RKAS.

Ditempat terpisah seorang guru juga menyatakan jika di SMA Negeri 3 Padang Sidempuan juga pernah diadakan kutipan uang parkir, dimana setiap siswa yg membawa kenderaan sepeda motor diharuskan membayar uang parkir.

” Mungkin ini satu satunya sekolah yang mengutip uang parkir di Republik ini” Ungkap guru tersebut.

Sementara kepala SMA Negeri 3 Padang Sidempuan Kardan yang di cuba konfirmasi terkait pengutipan uang parkir tersebut, membenarkan kejadian tersebut pernah dilakukannya, ” Kejadian itu tiga tahun lalu pak, hingga sekarang sudah tidak ada lagi” Tulis Kardan dalam chat whatsapp nya, menanggapi pertanyaan yang diajukan awak media.

Namun ketika hendak dikonfirmasi lebih dalam Kardan tidak lagi bersedia membalas, bahkan ditelpon juga tidak mengangkat.

Ketika pungutan uang parkir tersebut dipertanyakan kepada Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara melalui Kepala Bidang SMA H. Basir Hasibuan menyarankan agar konfirmasi dulu ke Kacabdis di Padang Sidempuan karena beliau lebih mengetahui situasi dilapangan, ujar Basir melalui pesan WhatsApp nya.

Sementara itu Kacabdis Padang Sidempuan Albenni hevi Damanik. SP. MM yang dihubungi melalui telpon mengatakan mungkin itu ada kesepakatan dengan komite sekolah, ujarnya seakan membenarkan perbuatan pungli tersebut.

Sementara Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah jelas melarang komite sekolah baik perorangan maupun kolektif melakukan kutipan apapun dari siswa maupun wali murid. Jika ada kebutuhan dana seharusnya komite sekolah mencari biaya tersebut dari pihak ketiga diluar sekolah, sesuai amanat Permendikbud tersebut. (Tim/Red)

Artikel 1097 Siswa SMA Negeri 3 Padang Sidempuan Dikutipi Uang Parkir Setiap Hari Disekolah pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

KOTA BEKASI – UNGKAPKRIMINAL. COM

Aksi Unjukrasa yang mengatasnamakan dirinya Forum Generasi Anak Indonesia (For Gani) kembali terlaksana didepan kantor dinas pendidikan kota bekasi, masa aksi yang dikomandoi oleh seorang aktifis pemerhati pendidikan yang dikenal sangat keritis dan akrab dipanggil Raihan.

Dalam aksinya yang ke 4 kali di depan kantor dinas pendidikan kota bekasi terkait penerimaan murid baru untuk SMP dan SMAN/SMKN yang di kemas dengan program PPDB dimana para aktifis tersebut menilai Pemerintah Kota Bekasi tidak memprioritaskan pendidikan dimana hampir 9952 siswa-siswi saat ini tidak bisa merasakan bangku sekola, menurut aktifis aksi Pemerintah Kota Bekasi telah gagal dalam menjalankan amanat undang-undang. Pemerintah seharusnya hadir dan mencerdaskan anak bangsa lalu berdasarkan data yang mereka himpun yang dibeberkan pada aksi saat itu bahwa pada tahun 2024 ada sekitar 44.562 siswa/siswi lulus (SMP Negeri + SLTA swasta) dan daya tampung Sekolah Negeri tingkat SMP Negeri maupun SLTP swasta hingga saat ini tidak bisa menampung jumlah siswa atau siswi hingga 44.562.

Tegas Raihan yang juga selaku Orator dalam aksi unjukrasa itu mengatakan,
“Jika dijumlah, maka daya tampung SMPN dan Swasta hanya 34,600 calon siswa. Lantas hendak dikemanakan 9.962 anak lulusan SD tahun 2024 ini,” ujar Raihan dalam orasinya.

Para aktifis aksi unjukrasa itu pun bertanya-tanya dalam aksinya saat itu, dimana ada kebingunggan pada pembicaraan pejabat teras atas kota bekasi yang berbeda terkait realisasi pendaftaran online PPDB sesuai perkataan Pj Walikota demikian juga Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Warsim Suryana dimana jelas kontradiktif atau tidak sesuai fakta dilapangan dan diperkuat oleh perkataan Sekdisdik bahwa justru banyak siswa/siswi jalur offline yang mereka akomendir.

Sedangkan hari ini menurut Raihan, banyak anak-anak asli kota Bekasi yang sudah mendaftar PPDB online namun kalah dan tak diterima disekolah tujuan sehingga sapai hari ini pun masih kebinggungan,

“Jadi sangat janggal kalau ada siswa/siswi yang diterima dengan jalur offline, itu berpotensi terjadinya titipan dan jual beli bangku sekolah,” tegasnya 

Plh Kadisdik kota bekasi Warsim Suryana sempat menemui dan berdialog dengan masa aksi, namun demikian pun warsim masih mengutarakan narasi yang hanya berputar putar seraya berkelit dengan mengatakan bahwa dirinya mengikuti semua arahan Pj Walikota Raden Gani Muhamad sebelum akhirnya meninggalkan masa aksi.

SOP (Standar Oprasional Prosedur) untuk Program PPDB padahal sudah dipandu oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, yang semestinya menjadi landasan pelaksanaan tugas dan dasar hukum bagi semua sekolah yang melaksanakan Program PPDB.

Hemat penulis dugaan kecurangan sangat kuat aroma busuknya ketika ada pemasukan peserta didik secara offlain tampa dasar hukum yang jelas dan diduga kangkangi amanah SOP yang tertuang dalam Point B dan C Khususnya Pada Point C di Angka 4 dan 5 tentang kuota yang tidak terpakai dikarnakan calon peserta didik tidak ikuti proses lanjutan atau mengisi daftar ulang dengan berbagai alasan dan penjelasan wali murid/orang tua siswa/i, nah kekosaongan itu lah yang harus dicermati dan diaudit menyeluruh akurasi data nilai tertinggi dan terendah harus di Uji kebenaran pengisian pihak Panitia PPDB yang telah menandatangani Fakta Integritas.

Masih menurut Raihan Orator Aksi Unjukrasa menurut pihaknya SMP negeri maupun swasta hanya mampu mengakomodir 34.600 siswa-siswi pada PPDB 2024 Tidak semua orang tua memiliki finansial yang baik untuk anaknya bisa bersekolah di SLTP swasta dan hari ini PJ Walikota bukannya membuat solusi dirinya malah menjadikan sistem pendidikan sebagai ladang komersial dengan dalil memberikan beasiswa kepada anak yang tidak bisa bersekolah di sekolah negeri agar dilarikan bersekolah di beberapa sekolah swasta yang ber MOU dengan PJ walikota hal itu kami nilai sangat tidak relevan bahkan diduga akan lahirnya kebijakan yang bernuansa Kolusi atau hanya untuk mengakomodir kepentingan kelompok dan keroni-keroninya saja.

karena hari ini jika PPDB dijalankan dengan adil dan transparan pastinya semua siswa atau siswi bisa bersekolah di SMPN Negeri Tanpa ada embel-embel di Arahkan ke sekolah swasta.
Aksi Ujuk Rasa Itupun Berujung Adanya Tuntutan Masa Aksi

1.Pemerintah wajib menerima 9962 siswa atau siswi yang akan masuk ke SMP Negeri Kota Bekasi akibat dari kurangnya Sekolah Negeri di Kota Bekasi

2.Bangun sekolah SMP negeri di wilayah yang belum pernah terbangun hingga saat ini.

3.Tingkatkan rombel kelas agar bisa mengakomodir para siswa atau siswi yang saat ini belum mendapatkan hak untuk bisa bersekolah

4.Pemerintah Kota Bekasi wajib berkomitmen untuk hadir di tengah-tengah masyarakat yang tidak mampu dan mencerdaskan anak bangsa sesuai amanat undang-undang 1945

5.Nonaktifkan PLH kadisdik beserta jajarannya yang tidak mampu bekerja dengan baik yang mengakibatkan ribuan siswa dan siswi belum bersekolah

6.Meminta DPRD Kota Bekasi mengevaluasi MOU yang dilakukan PJ Walikota dengan sekolah swasta karena diduga hanya mengakomodir kepentingan beberapa kelompok saja

7.Meminta transparansi dan dasar pertimbangan siswa atau siswi baru yang diterima dengan jalur offline

8.Usut tuntas praktek jual beli bangku sekolah

9.PJ Walikota Bekasi harus berkomitmen untuk bisa mengakomodir para siswa-siswi yang hingga saat ini belum bersekolah jika tidak terealisasi maka PJ Walikota Bekasi harus mundur dari jabatannya. (RED)

Artikel Forum Generasi Anak Indonesia; Mengecam Dalam Aksinya “Kembalikan Citra Dunia Pendidikan Kota Bekasi, Sebagai Pencetak Generasi Penerus Anak Bangsa, PJ Walikota Harus Berkomitmen Atau Mundur Dari Jabatannya” pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Pentas Seni dan Panen Karya itu, dalam project penguatan profil belajar pancasila (P5), kurikulum merdeka dengan tema’, Kearifan Lokal dan Gaya Hidup Berkelanjutan’, tahun pelajaran 2023/24.

Peringatan HUT ke-78 PGRI dan HGN tahun 2023, dengan menggelar Pentas Seni dan Panen Karya oleh SMKN 1 Tualang yang merupakan salah satu SMK Pusat Keunggulan.

“Untuk Kabupaten Siak sendiri terdapat 4 SMK Pusat Keunggulan, salah satunya yakni SMKN 1 Tualang,” kata Kepala Sekolah SMKN 1 Tualang Rozian Elfis MPd Saat terkonfirmasi Via What Sap Seluler

Dikatakan Rozian Elfis, pentas seni dan panen karya juga menampilkan kuliner dari sabang sampai marauke oleh siswa siswi.

“Ini diberi nama dengan ‘Bazar Kuliner Nusantara’, berbagai macam makanan khas daerah agar siswa/i dapat mengetahui berbagai jenis masakan dan makanan ciri khas semua daerah,” cakap Rozian Elfis MPd.

Dikatakan Kepala SMKN 1 Tualang, ini hasil dari praktek atau project dari mereka dan di ajarkan untuk bertanggungjawab dengan project mereka.

“Mereka dibekali dengan keterampilan agar mereka tamat nanti dapat berwirausaha,” ujar bunda Rozian Elfis.

“Dengan kegiatan ini, sengaja kita undang orang tua atau wali murid untuk melihat langsung hasil karya anak-anaknya (siswa/siswi), kita berharap dengan kegiatan ini mereka dilatih untuk bertanggungjawab,” jelasnya.

Selanjutnya di adakan perlombaan tari kreasi dan solo song ( lagu melayu dan lagi bahasa inggris  ) dari setiap kelas atau siswa/i SMKN 1 Tualang dari kelas X-XII.

 (Tim/Red)

Artikel HUT KE-78 PGRI “SMK NEGERI 1 Tualang”Gelar Pentas Seni & Panen Karya pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

“Indonesia terus membangun kerja sama dengan UNESCO untuk mencapai tujuan bersama dalam menciptakan masa depan yang berkelanjutan melalui pendidikan, budaya, ilmu pengetahuan, dan komunikasi serta informasi,” tegas Suharti.

Dalam komitmennya terhadap reformasi pendidikan global, Indonesia telah aktif terlibat dalam Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (Education for Sustainable Development – ESD) melalui implementasi kebijakan Merdeka Belajar. Kebijakan ini, dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan, menekankan inklusivitas, dan berupaya menyediakan pendidikan berkualitas tinggi untuk semua tanpa terkecuali.

Kurikulum Merdeka yang baru diperkenalkan memungkinkan penyesuaian kecepatan pembelajaran yang fleksibel, mencegah siswa tertinggal dan mengintegrasikan tema terkait Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (Sustainable Development Goals – SDGs) seperti perubahan iklim dan keberagaman ke dalam kerangka pendidikan. Indonesia juga saat ini tengah merancang Inisiatif Nasional yang akan diajukan pada pertemuan ESD-Net 2030 Global Meeting di Tokyo, Jepang pada bulan Desember mendatang.

Menyadari urgensi penanganan kekurangan guru dan peningkatan kualitas guru, Indonesia memprioritaskan perekrutan satu juta guru sejak tahun 2021. 

Inisiatif ini mendukung program perbaikan, memfasilitasi akses yang lebih baik ke dana pemerintah, dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, sehingga meningkatkan sistem pendidikan secara keseluruhan.

Di perguruan tinggi, Indonesia mendorong kolaborasi lintas sektor dengan memberikan lebih dari 760.000 mahasiswa sarjana peluang untuk magang, proyek, dan pertukaran, baik di dalam negeri maupun internasional. Upaya ini telah menghasilkan periode mencari pekerjaan yang lebih singkat dan gaji awal yang lebih tinggi bagi mahasiswa yang berpartisipasi.

Mengakui posisinya sebagai sistem pendidikan terbesar keempat di dunia, Indonesia memahami kebutuhan memanfaatkan teknologi untuk transformasi pendidikan. 

“Indonesia telah mengembangkan berbagai platform digital yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus sekolah, guru, dan siswa, memastikan pendekatan pendidikan yang komprehensif dan termodernisasi,” tambah Suharti. 

Inisiatif-inisiatif ini secara bersama-sama mencerminkan komitmen Indonesia yang teguh untuk memajukan sistem pendidikannya secara global.

Dalam usahanya memajukan kemajuan budaya, Indonesia, yang memiliki 10 Situs Warisan Dunia dan lebih dari 11.000 warisan budaya tak benda, dengan 12 di antaranya telah diakui oleh UNESCO, 

Mendorong pendekatan inovatif melalui Dana Abadi Kebudayaan, memperkuat komitmennya terhadap semangat persatuan dalam keberagaman.

Mengembangkan diskusi ini pada acara Mondiacult 2022, Indonesia mengakui peran sentral budaya dalam mengatasi krisis global. Rencananya, akan diadakan konferensi internasional pada bulan Agustus tahun depan 

Untuk mengeksplorasi bagaimana sumber daya budaya kami dapat berkontribusi dalam mengelola krisis multidimensional ini. “Dukungan Anda dalam menghadiri acara ini sangat berharga” imbuh Suharti.

“Suharti turut menambahkan, sebagai negara megabiodiversitas, Indonesia dengan tanggung jawab menjaga kelestarian kekayaan alamnya melalui berbagai program UNESCO, akan terus berkomitmen untuk inovasi dan penelitian yang inklusif guna pemanfaatan sumber daya berkelanjutan di berbagai sektor, mendukung konservasi biodiversitas, dan inisiatif ekonomi hijau dan biru.

Indonesia akan menjadi tuan rumah World Water Forum di Bali pada tahun 2024, menekankan kolaborasi global dalam menghadapi tantangan kritis terkait air. 

Dukungan dan partisipasi negara anggota dalam acara ini menjadi kunci untuk memastikan keberhasilannya.

Dalam ranah komunikasi dan informasi,

Indonesia mendukung dengan tegas inisiatif Memory of the World, yang bertujuan untuk melestarikan warisan dokumenter, yang saat ini telah dicatatkan menjadi 11 warisan. 

Selain itu, komitmen Indonesia terhadap aksesibilitas terbukti melalui Arsip Nasional Indonesia, yang berhasil mengimplementasikan layanan daring pemberian informasi tentang koleksi arsip yang terdaftar dalam program Memory of the World.

Indonesia juga mengakui seriusnya tantangan seperti disinformasi, ancaman siber, dan pelecehan daring. Indonesia tetap teguh dalam komitmennya untuk memfasilitasi aliran data bebas yang bermartabat, termasuk inisiatif lintas batas.

Pada kesempatan yang baik itu, Indonesia mengumumkan pencalonan diri untuk menjadi anggota Dewan Eksekutif UNESCO dan Dewan Pemerintah Program Internasional 

Untuk Pengembangan dan Komunikasi (The International Programme for the Development of Communication – IPDC) periode 2023-2027.

“Kami berharap dukungan dari negara anggota yang sangat berharga untuk memastikan kontribusi positif Indonesia dalam mencapai tujuan nasional menjadi bagian dari masyarakat internasional, serta tujuan bersama dalam mendukung pencapaian UNESCO dan seluruh negara anggota untuk mengedepankan perdamaian,” pungkas Suharti.

(FPRN)

Artikel Sidang Umum UNESCO Ke-42 “Inisiatif Indonesia” Mengkedepankan Perdamaian Fokus Pendidikan.!! pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

“Adibasa, Adiwangsa”. Dalam bahasa Sanskerta, Adibasa berarti bahasa yang baik dan Adiwangsa berarti bangsa yang unggul.

KBI XII dilaksanakan pada 25–28 Oktober 2023 di Jakarta.

Kemendikbudristek mengundang
seluruh masyarakat Indonesia untuk hadir secara daring dan menyaksikan acara pembukaan KBI XII melalui

Kanal Youtube KEMENDIKBUD RI, pada 25 Oktober 2023, pukul 19.00–22.00 WIB.

Informasi lebih detail mengenai KBI XII bisa dilihat di laman kbi.kemdikbud.go.id .
Sahabat Dikbud juga dapat mengunjungi Pameran Virtual KBI XII melalui tautan kbivirtual.id .

(FPRN)

Artikel Kemendikbudristek Gelar Kongres Bahasa Indonesia XII Bertajuk ADIBASA ADIWANGSA pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Ungkapkriminal.com

Ketua Komisi Nasional 

Perlindungan Anak 

Kabupaten Rokan Hulu ,

“Haji Jupendri,S.Pd,M.Pd” 

Mengelar Kegiatan 

Pelaksanaan Sosialisasi 

Undang-Undang Tentang

Perlindungan Anak , 

Rabu 25/01/2023 .

Di Gedung Sektariat

PGRI , Pasir Pengaraian

Rokan Hulu .

” Anak adalah ,

Sumber Daya manusia 

Yang diharapkan mampu  

Bertanggung jawab 

Dalam keberlangsungan 

Berbangsa dan Bernegara, 

Ungkap H Jupendri

” Sebagai Ketua 

Komnas 

Perlindungan 

Anak Dan 

KABIRO Media ,

Ungkap Kriminal 

Rokan Hulu hulu , ini “

Dalam paparannya ,

Mengatakan 

Bahwasanya 

Anak adalah Amanah  

Juga karunia Tuhan 

Yang Maha Esa, 

Yang dalam dirinya 

Melekat harkat dan 

Martabat sebagai,

Manusia seutuhnya, 

Oleh sebab itu 

Perlu dilindungi, 

Disayangi  

Karena itu , “

Mereka adalah 

Tunas bangsa dan 

Generasi muda 

Penerus cita-cita 

Perjuangan bangsa, 

Yang Notabennya 

MEREKA ,

Memiliki peran 

YANG

Sangat Besar 

SERTA

Strategis dan 

Mempunyai 

Ciri dan sifat 

KHUSUS

Yang menjamin 

Kelangsungan 

Eksistensi bangsa 

Dan Bernegara 

Pada masa depan.

” Undang-undang 

Nomor 35 tahun 2014 

Yang merupakan  

PERUBAHAN 

Undang-Undang 

Nomor 23 tahun 2002 

Tentang perlindungan Anak  

DISEBUTKAN 

Perlindungan Anak 

Adalah segala kegiatan 

Untuk menjamin dan 

Melindungi Anak 

Dan hak-haknya 

Agar dapat hidup, 

Tumbuh, berkembang, 

Dan berpartisipasi 

Secara optimal 

Sesuai dengan 

Harkat dan martabat 

Kemanusiaan, 

Serta mendapat 

Perlindungan dari 

Kekerasan dan 

Diskriminasi,”

jelasnya.

Sosialisasi  

Tentang

Undang-undang 

Perlindungan 

Anak ini 

Dihadiri 138 

Kepala Sekolah 

Menengah  

Pertama (SMP) 

Negeri dan Swasta.

Turut hadir Kepala 

Dinas Pendidikan 

Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Rokan Hulu 

Yang diwakili 

Kepala Bidang 

Bapak Dafri,S.Pd, 

Dalam sambutannya 

Beliau mengapresiasi

Baik kegiatan ini 

Agar keraguan 

Yang terjadi 

Dikalangan guru-guru 

Terhadap kehadiran 

Undang-undang 

Perlindungan Anak, 

Ada sebahagian 

Guru-guru merasa 

khawatir dengan 

KEBERADAAN 

Undang-undang ini 

Karena persepsi 

Yang berbeda. ” 

Dengan Sosialisasi 

Undang-undang 

Perlindungan Anak 

Nantinya akan jelas 

Duduk permasalahannya, 

Dan dapat mengikis 

Keraguan terhadap 

Keberadaan 

Undang-Undang 

Tersebut” 

JELASNYA.

Saat ini kekerasan 

Terhadap anak 

Dering terjadi di 

Lingkungan satuan 

Pendidikan ungkap 

Sudirman, M.M.Pd , 

Kepala SMP 

Negeri 1 Tambusai  , 

Ketua PGRI 

RokanHulu ini 

Berterima kasih 

Kepada 

Komisi Nasional 

Perindungan Anak 

Rokan Hulu 

Yang telah 

Memberikan 

Wejangan 

Kepada 

Kepala SMP 

Se Rokan Hulu 

Sehingga menjadi 

Terang benderang 

Untuk menepis 

Perbedaan persepsi 

Dikalangan guru-guru 

Terhadap 

Undang-undang 

Perlindungan anak. ” 

Guru kita sekarang 

Agak ragu 

Menegakkan 

Disiplin sekolah ” 

Ungkapnya. 

Kekhawatir ini 

Terjadi 

Karena  masih ada 

Orang tua  siswa 

Yang kurang setuju 

Jika anaknya 

Di tegur/dimarahi 

Pihak sekolah 

Jika anaknya 

Bersalah.

Irwan, S.Pd 

Sebagai Peserta , 

Bersyukur atas 

Terselenggaranya 

Sosialisasi 

Undang-Undang 

Perlindungan Anak  . 

Kepala SMP 

Negeri 1 Rambah juga ,

mengungkapkan ,

Sosialisasi ini ,

Membawa 

Angin segar 

Bagi pahlawan 

Tanpa tanda jasa 

Untuk menjalankan 

Tugas nantinya.

Di akhir kegiatan 

Sosialisasi tersebut

H.Jupendri,S.Pd,M.Pd 

Yang pensiunan 

PNS tersebut 

Menjelaskan, 

Dalam 

Menjalankan tugas, 

Guru  dilindungi 

Oleh 

Undang-undang 

Nomor 14 

Tahun 2005 

Tentang 

Guru dan Dosen 

Khusunya pasal 

39 ayat 1 s/d 5 . 

Undang-undang ini 

Menjamin 

Perlindungan 

Hukum terhadap 

Guru 

Dalam menjalankan 

Tugas 

Dalam upaya 

Mencerdaskan 

Kehidupan bangsa 

Dan meningkatkan 

Kualitas 

Manusia 

Indonesia 

Yang beriman,

bertakwa, dan 

Berakhlak mulia 

Serta menguasai 

Ilmu pengetahuan, 

Teknologi, dan seni 

Dalam mewujudkan 

Masyarakat yang 

Maju, adil, makmur, 

Dan beradab 

Berdasarkan 

Pancasila dan 

Undang-Undang 

Dasar Negara 

Republik 

Indonesia 

Tahun 1945.

Tidak ada 

Pertentangan 

Antara 

Undang-undang 

Nomor 35 

Tahun 2014 

Tentang 

Perlindungan Anak  

Dengan 

Undang-undang 

Nomor 14 

Tahun 2005 

Tentang 

Guru dan Dosen 

Bahkan saling  

Mendukung dan 

Menguatkan serta 

Saling melindungi  guru 

Sebagai pendidik dan 

Siswa sebagai 

Peserta didik , 

Ujarnya. ( H.Jupendri )

Artikel Haji Jupendri S.Pd,M.Pd Tidak Pernah Lelah Mengabdi Demi Nusa Dan Bangsa ” INI FAKTANYA … pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

B

MANDAU – Pemerintah 

Kabupaten Bengkalis 

Mengapresiasi kepada 

Komisi Nasional 

Perlindungan Anak 

Kabupaten Bengkalis dan 

PT  Pertamina Hulu Rokan 

Atas terselenggaranya 

Sosialisasi sebagai wujud 

Dalam menjamin dan 

Melindungi hak anak 

Agar dapat hidup dan 

Tumbuh secara optimal.

Hal itu dikemukakan 

Langsung oleh ,,”

Bupati Bengkalis Kasmarni 

Diwakili Plt. Asisten 

Perekonomian dan 

Pembangunan 

Toharuddin, 

Sabtu, ( 22 /10/22)

Hotel Surya Duri.

Toharuddin 

Mengatakan 

Secara formal 

Pemerintah telah 

Memiliki undang –

Undang tentang 

Kesejahteraan anak 

Tentang 

Perlindungan anak, 

Pengadilan anak 

Termasuk keputusan 

Presiden tentang 

Ratifikasi 

Konvensi hak anak.

“Dengan demikian 

Realitas 

Kesejahteraan 

Dan kekerasan 

Terhadap Anak 

Masih jauh 

Dari harapan, 

Dalam 

Menanggulangi 

Permasalahan 

Tersebut 

Perlu upaya 

Maksimal 

Sejak dini 

Termasuk 

Pemerintah,” 

Ujar Toha.

Toharuddin 

Menambahkan

Langkah nyata 

Uang Harus 

Dilakukan dengan 

Membangun serta 

Mengembangkan 

Pendidikan anak 

Usia dini atau holistik 

Integratif dalam 

Mewujudkan sekolah 

Ramah anak dan 

Sahabat keluarga.

“Dengan cara 

Tersebut 

Paling tidak 

Dapat Membangun 

Kebersamaan dan 

Kekuatan dalam 

Membangun seluruh 

Stakeholder yang 

Terlibat baik dari 

Pemerintah 

Maupun 

Dari organisasi,” 

Ujarnya.

Selanjutnya Toha ,”

Menambahkan 

Pembangunan 

Sekolah ramah anak 

Bukan berarti harus 

Membangun 

Sekolah baru 

Akan tetapi dapat 

Dilakukan dengan 

Membangun 

Kerjasama 

Antara orang tua, 

Siswa, wali 

Dalam Mendorong 

Peran Keluarga 

Sebagai Pengasuh 

Pendidik Utama.

“Sekolah harus 

Memberikan 

Perhatian 

Penuh kepada 

Pendidikan dan 

Perkembangan 

Murid  , Agar 

Lebih menjadi 

Kepribadian 

Yang Lebih baik,” 

Tutur Toha.

Toha menjelaskan 

Berdasarkan 

Data Dari Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan anak 

Kabupaten Bengkalis 

Pada tahun 2019 

Sampai dengan 2021 

Terjadi 75 kasus 

Kekerasan 

Terhadap anak. 

Kemudian pada 

Tahun 2022 per 

September telah 

Terjadi 110 kasus. 

53 kasus berada di 

Kecamatan Mandau 

Dengan angka 

Tertinggi Kasus 

Kekerasan seksual.

“Untuk menangani 

Tingginya Kasus 

Kekerasan 

Terhadap anak, 

Pemerintah 

Kabupaten 

Bengkalis 

Telah Menerbitkan 

Peraturan 

Bupati Bengkalis 

Tentang 

Pelaksanaan 

Paud holistik 

Terintegratif 

Serta Kegiatan 

lainnya 

Dalam 

Meminimalisir 

Kejahatan 

Seksual,” 

Ujarnya lagi.

Acara ini 

Diikuti Lebih 

100 Orang 

Peserta Terdiri 

Dari 4 (empat)

Kecamatan yakni, 

Kecamatan Mandau, 

Bathin Solapan, 

Pinggir dan 

Talang Muandau. 

(REFRI Amran)

Artikel Bupati Bengkalis  Bersama PT PHR  Apresiasi Sosialisasi  Komisi Nasional  Perlindungan Kekerasan Anak pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Kegiatan melibatkan OSIS,PIK-R, ROHIS dan ROKRIS beserta Pramuka dengan mengangkat thema’Menciptakan pemimpin yang ceria (Cekatan, Edukatif, Religius, Inovatif dan Amanah)’

Ketua panitia Siska Engriani Nasution SPD mengatakan ini membimbing, menciptakan jiwa kepemimpinan kepada seluruh anggota organisasi di SMAN 8 MANDAU, demi untuk mewujudkan visi dan misi sekolah.

Komnas PA Kabupaten Bengkalis, menurunkan tim sebagai tutor antara lain, Refri Amran Daud (ketua), Sekjen, Peni Wulandari Psi (P Psikolog) dan DR Khairuddin (bidang keagamaan) berjalan simpatik dan menarik.

Ketua Komnas PA, Refri Amran Daud kepada awak media, Selasa (18/10) pagi mengatakan, jika remaja itu diperkenalkan soal hal -hal anak berhadapan hukum dan UU SPPA bukan bebaskan si anak dari hukuman.

“Harapan kita kepada anak untuk melindungi diri kita sendiri dan peduli sesama. Jadilah polisi pada diri kita, jauhi pergaulan bebas dan berteman dengan teman sebaya,”ujar Refri saat memberikan arahan.

Selanjutnya dikatakan sikap yang harus menjadi kuat dan mendasar anak adalah santun dan hormati kedua orang tua serta guru.

Sementara Peni Wulandari PSi diulasannya mengetengahkan bagaimana menjadi pemimpin yang baik, disegani punya hal-hal inovatif didukung sikapnya jumawa, berjiwa rendah hati dan menghargai teman dan orang-orang lain di lingkungan terdekat atau jauh sekalipun.

Sementara itu, DR Khairuddin menyampaikan bagaimana sikap dan tindakan seorang yang beragama, selain punya kemampuan diplomasi, kuat di sendi agama tanpa biarkan diri terjebak pergaulan yang di larang agama.

Guru adalah orang tua kedua di sekolah bagi peserta didik maka tunjukkanlah sikap anak santun dan hormat sehingga suasana pergaulan itu terasa nyaman dan saling hormat di manapun berada.

“Menghormati, menghargai satu sama lain dan sepakat mengatakan tidak untuk hal-hal negatif dan tidak berguna bagi sendiri.Berpikir dahulu sebelum berbuat dengan diri senantiasa terbuka bersama guru,”katanya.(Joni Romenggo)

Artikel SMAN 8 Mandau Gelar LDKO Komnas PA Bengkalis Tutor pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Salah satu, nama santri ikut berpartisipasi dengan group kepanitian kegiatan Porseni 4 Kecamatan, Arif Muchlasin kelahiran Duri 8 Desember 04, bersama rekan-rekannya.

“Kita ikut jadi panitia untuk pendukung, kegiatan Porseni. Kebetulan ditunjuk adalah santri KMI kelas VI Ponpes Modern Al-Jauhar Duri sebagai panitia kegiatan selama Porseni,”ujar Arif Muchlasin, Senin (17/10).

Laki-laki berasal Kecamatan Bathin Solapan ini, hati sangat bangga dengan prestasi yang telah diperoleh selama jadi santri.

Setelah nantinya menamatkan pendidikan di Al-Jauhar Duri, santri alumni SMPN 6 Bathin Solapan sangat ingin menjadi santri, menerima perubahan di bawah tempaan-tempan yang diberikan pengasuh, pembina serta guru Ponpes Modern Al-Jauhar Duri.

Selanjutnya, Arif menceritakan teman-teman banyak gabung dan bersekolah di Duri, asal Rokan Hilir, Rohul, Bengkalis, Dumai, Rupat dan Bagan.

“Saya berasal dari Bathin Solapan dan merasakan nilai kebaikan dalam hidup saya. Baik segi akhlak, spritual dan gaya hidup selama menjadi santri di Ponpes Modern Al-Jauhar Duri,” ujarnya.

Santri yang dari jurusan IPS adalah anak pertama dari 3 bersaudara, sebagai menjadi kelas intensif atau experiment adalah kelas khusus untuknya yang berasal dari tamatan di MTs dan SMP masuk MA dan SMA dengan program 4 tahun dan 1 tahun pengabdian.

Al-Jauhar Duri adalah sebuah lembaga pendidikan berbasis Islam dan sistem pengajaran adalah KMI yang memadukan pendidikan dan pengajaran di keseimbangan pendidikan di bidang agama dan pelajaran umum.

(Joni Romenggo)

Artikel Panitia Pelaksana Porseni<br>Santri KMI kelas VI Al-Jauhar pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.