BATHIN SOLAPAN (Riau) — Pemerintah Desa Balai Makam menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2026, bertempat di Balai Rakyat Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis.

Kegiatan ini dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, kaum perempuan, serta perwakilan pemuda.
Suasana musyawarah berlangsung penuh kehormatan dan kesetaraan; seluruh peserta diberi ruang untuk menyampaikan gagasan prioritas pembangunan dengan semangat keterbukaan dan tanggung jawab sosial.

Dalam forum tersebut, Kepala Desa bersama para perangkat memaparkan sejumlah rancangan program strategis yang menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan infrastruktur dasar, serta pengembangan sumber daya manusia desa.

“Musrenbangdes bukan sekadar agenda administratif, melainkan wujud nyata kedaulatan rakyat dalam menentukan arah pembangunan desa. Transparansi dan partisipasi menjadi prinsip yang tidak boleh ditawar,” ujar salah satu tokoh masyarakat dalam kesempatan itu.

Membangun Desa Berbasis Akal Sehat dan Data Sosial

Musrenbangdes kali ini menegaskan pentingnya perencanaan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar pendekatan politis atau proyek semata.
Para peserta membahas sejumlah isu penting:

Peningkatan kualitas jalan dan drainase,

Akses air bersih dan fasilitas MCK,

Dukungan terhadap kelompok tani dan usaha mikro,

Pemberdayaan perempuan dan pemuda desa,

Serta digitalisasi pelayanan publik desa.

Seorang perwakilan lembaga masyarakat menyampaikan bahwa desa harus bertransformasi menjadi pusat inovasi sosial dan ekonomi rakyat, bukan hanya penerima kebijakan dari pemerintah atas.

“Desa hari ini bukan lagi obyek pembangunan, tapi subyek yang mampu mengatur dan mengawal masa depannya sendiri,” ujarnya.

Konteks Hukum dan Demokrasi Desa

Penyelenggaraan Musrenbangdes Balai Makam sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 79 hingga Pasal 82 yang menegaskan bahwa perencanaan pembangunan desa wajib dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, semangat demokrasi lokal ini juga sejalan dengan Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, yang menjamin hak setiap warga untuk turut serta dalam pemerintahan — baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih secara bebas.

Dengan demikian, Musrenbangdes Balai Makam menjadi manifestasi hak politik warga desa untuk berperan aktif dalam menentukan masa depan sosial-ekonomi mereka sendiri, sebuah praktik demokrasi yang berakar di tingkat akar rumput namun bernilai global.

Etika Pemerintahan dan Akuntabilitas Publik

Dalam setiap sesi pembahasan, peserta diingatkan untuk menjaga etika musyawarah, menghindari kepentingan pribadi, dan mengedepankan maslahat umum.
Langkah-langkah pengawasan internal juga dibahas, termasuk penguatan peran BPD dan transparansi laporan penggunaan dana desa.

“Setiap rupiah dana desa adalah amanah. Jika dikelola dengan benar, ia menjadi berkah. Namun jika diselewengkan, ia menjadi fitnah,” ungkap seorang peserta yang mewakili unsur keagamaan dengan nada reflektif.

Catatan Intelektual Presisi Redaksi UngkapKriminal.com

Musrenbangdes Balai Makam mencerminkan pergeseran paradigma pembangunan desa dari sekadar program menjadi peradaban.
Ketika pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga pengawas duduk sejajar dalam forum musyawarah, maka sesungguhnya di sana sedang tumbuh benih keadaban politik dan moral pembangunan bangsa.

Kegiatan ini juga menegaskan bahwa desa bukan entitas kecil yang pasif, melainkan pondasi utama bangsa yang harus dikelola dengan kecerdasan sosial, kejujuran moral, dan integritas hukum.

Penutup Profetik

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Hujurat ayat 13:

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa.”

Dan Rasulullah SAW bersabda:

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya.”
(HR. Ahmad)

Maknanya, pembangunan yang sejati bukanlah yang hanya membangun jalan, gedung, atau fasilitas, tetapi juga membangun jiwa, kejujuran, dan rasa tanggung jawab sosial.

Redaksi UngkapKriminal.com
Jurnalisme Profetik: Berpikir Jernih, Bertindak Adil, dan Menyuarakan Kebenaran.

Artikel Musrenbangdes Balai Makam: Demokrasi Pembangunan yang Berkeadilan dan Beradab pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Kamis 24 Oktober 2024 saya dengan di dampingi rekan pewarta mendatangi pihak polres sintang dengan tujuan secara resmi menyerah kan berkas laporan pengaduan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik secara tertulis.”kata Hadi mulyani

Lanjutnya,Dasar saya membuat laporan pengaduan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik,berdasarkan apa yang saya ketahui dan saya alami,saya sesuai kan dengan kronologisnya,bahwa telah terbit pemberitaan dari salah satu media online,yakni media preskomnas.com.
Nanti akan saya sampai kan perkembangan selanjut nya,kita ikuti sesuai prosedur dalam penanganan nya.

Menilik dari transkrip berita yang menyajikan suatu informasi.bahwa pemilik lanting jek di sungai Melawi angkat fakta terkait pemberitaan PETI di wilayah Desa Baning kota.narasumber dalam pemberitaan merupakan pelaku dari tambang ilegal yang beroperasi di perairan sungai melawi.mengklaim bahwa ia bekerja atas izin pemilik tanah.

Dengan adanya kejadian ini dirinya merasa dirugikan atas pencemaran nama baik nya, karena di tulis jelas namanya di salah satu media,dan berharap pihak yang berwenang secepatnya menanggapi surat yang sudah saya kirim ke Kapolres Sintang,jelas Hadi

Jika Surat yang di layangkan tidak di gubris oleh Aph Sintang,dirinya akan segera melapor kan hal ini ke propam Polda Kalbar, tutup Hadi

Tim/Red

Artikel Direktur Media Grup BBTv.Com Hadi Mulyani Akhirnynya Resmi Melaporkan Pengaduan Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Secara Tertulis Ke Mapolres Sintang-Kalbar pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Rabu 17 April 2024

12 : 30 WIB

Jakarta, Ungkapkriminal.com PENGUMUMAN diberitahukan kepada Seluruh Instansi Pemerintah, Dinas, Badan, BUMN, PT. Legislatif, yudikatif ,Executive, Swasta, TNI serta Polri dan Seluruh jajaran Terkait.

Benar Bahwasanya Wartawan/Wartawati Media Online Ungkapkriminal com , dalam menjalankan tugas liputannya selalu dibekali kartu Pers, surat tugas serta namanya tercantum di dalam Box Redaksi.

Terhitung Sejak diterbitkannya pengumuman ini tanggal 17 April 2024, pukul 12.30 WIB.

bahwa Nama di bawah ini

GLORIA TAMPUBOLON, Wartawan/Kabiro Kabupaten Simalungun ,Propinsi Sumatra Utara – Indonesia

Nama diatas adalah bukan lagi tercatat sebagai wartawan/kabiro Media Online Ungkapkriminal.com

Segala tindak tanduk serta langkah langkah yang bersangkutan adalah tanggung jawab pribadinya Sendiri dan bukan lagi menjadi tanggungjawab Media Online PT Ungkap kriminal news

Artikel STOP PRESS Wartawan, PT. Media Ungkap Kriminal !!! pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Jakarta, Afan Adriansyah Idris, Kepala Kantor Pertanahan Administrasi Jakarta Selatan, Tentrem Prihatin dan Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, Munjirin menyerahkan 16 Sertipikat tanah hasil  Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2023 di Kelurahan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Rabu (24/1/2024). 

Heru bersama Kakanwil Wartomo menyerahkan sertipikat tanah tersebut kepada warga yang sebelumnya telah mengikuti program PTSL dengan mendatangi rumah warga secara door to door.

“Kita berikan door to door untuk memastikan penerima itu sesuai nama di sertifikat,” ujar Pj Gubernur Heru, kepada wartawan di lokasi penyerahan Sertipikat. 

Dalam kesempatan tersebut, Heru berterima kasih kepada Kakanwil Wartomo berserta jajarannya yang telah bekerja keras dalam menyukseskan Program PTSL sehingga dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, khususnya Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta.

“Bapak dan Ibu harus berterima kasih kepada Bapak Kakanwil yang telah mengarahkan para pegawai di Kantor Pertanahan se-Provinsi DKI Jakarta agar dapat menyelesaikan Permohonan Sertipikat Bapak dan Ibu dengan baik dan cepat.” ungkap Heru di depan 

warga.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah BPN 

Provinsi DKI Jakarta, Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kepala Seksi Pendaftaran Tanah dan Penetapan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Camat Mampang Prapatan, Lurah Mampang Prapatan beserta jajaran. (Red)

Artikel Pj Gubernur Heru Serahkan 16 Sertipikat PTSL secara Door to Door ke Warga Mampang Prapatan  pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Salah seorang warga Indra Sakti yang tidak mau disebutkan namanya di Indra Sakti, Kamis sore (14/12) dengan tegas mengatakan, kami merasa kecewa dengan kinerja Kejari Kampar karena sudah 6 bulan kasus tanah kas Desa Indra Sakti jalan ditempat, ungkapnya.

Diterangkan nya lebih lanjut, kami dari warga sudah dipanggil oleh pihak Kejaksaan Kampar sebanyak 3 orang sebagai saksi. Begitu juga dengan perangkat Desa juga telah diminta keterangan oleh Kejaksaan dan Kades juga sudah pernah datang di Kejari Kampar.

“Semua bukti dan dokumen yang diminta oleh pihak Kejaksaan sudah diberikan kepada Kejaksaan dan begitu juga semua saksi juga sudah dipanggil. Pihak Kejaksaan juga pernah datang ke kantor Desa Indra Sakti,” terangnya.

Tanah tersebut awalnya dulu merupakan tanah fasilitas umum transmigrasi, berdasarkan surat berita acara serah terima unit pemukiman

transmigrasi/Desa Transmigrasi nomor : B.A.03/W.4-D/1994. Tanah tersebut adalah Tanah KAS desa 10 hektar, tanah fasilitas umum (PU) seluas 39 hektar DLL, Surat serah terima dibuat di UPT II Saigaro pada tanggal 28 Desember 1994.

Ditambah dengan Keputusan Kepala Desa Indra Sakti nomor : 02/KEP-IS/2006 dan surat BPD Desa Indra Sakti Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Keputusan BPD Desa Indra Sakti nomor : 05/BPD/KPTS /V/2006, terangnya.

Diterangkan lebih lanjut olehnya, tanah fasilitas umum/tanah kas Desa Indra Sakti seluas 39 hektar tersebut sekarang ini sudah menjadi milik sekelompok orang atas dasar SKT yang diterbitkan oleh Kades Indra Sakti Misdi bulan Desember tahun 2022.

Sumber : InRiau

(Rls/Tim)

Artikel Diduga “Kasus Tanah KAS Desa Indra Sakti 39H” Kejari Kampar Tutup Mata..!!! pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.