Oleh Tim Investigative
Kaperwil Riau:
BY DERI YUSUF
Juni 17 – 2025

UNGKAPKRIMINAL.COM – Diam bisa berarti emas, tapi dalam urusan dana publik, diam justru mengundang kecurigaan. Setelah klarifikasi resmi dilayangkan secara sah kepada Penghulu Kampung Kemuning Muda, Mujiono, hingga berita ini diturunkan, tidak ada satu pun jawaban ataupun tanggapan balik yang diberikan kepada publik. Maka publik bertanya: Apakah ini bentuk pembiaran, kelalaian, atau upaya membungkam kebenaran?

APA YANG TERJADI DI BALIK PINTU KAMPUNG KEMUNING MUDA?

Dugaan kejanggalan pengelolaan Dana Desa, APBDes, dan aliran dana CSR tahun anggaran 2023–2025 di Kampung Kemuning Muda, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, kini tengah menjadi sorotan tajam. Investigasi UngkapKriminal.com menemukan adanya sejumlah titik rawan indikasi penyimpangan, antara lain:

Transparansi dokumen APBDes tidak tersedia di ruang publik, padahal amanat UU Desa dan Permendagri No. 20 Tahun 2018 mewajibkan laporan realisasi dan penggunaan keuangan desa dipublikasikan secara terbuka.

Aliran dana CSR tidak jelas kepada siapa, berapa, dan untuk apa disalurkan, termasuk dugaan tidak adanya musyawarah desa dalam penentuan prioritas penggunaan dana CSR oleh perusahaan sekitar.

Proyek fisik desa yang dibiayai dana desa tidak memiliki papan informasi yang sah atau ditemukan proyek tidak sesuai spek, mengindikasikan potensi mark-up atau proyek fiktif.

Sejumlah tokoh masyarakat setempat yang kami hubungi, dengan syarat anonim demi keamanan, menyatakan kekhawatiran mereka:

“Kami ingin pembangunan, bukan pembohongan. Tapi kami takut bicara terang-terangan karena takut dimusuhi pejabat desa,” ujar seorang tokoh pemuda yang aktif mengawasi jalannya program pembangunan desa.

Di sisi lain, beberapa warga menyayangkan sikap penghulu yang tidak merespons surat konfirmasi resmi:

“Kalau memang benar dan tidak salah, kenapa diam? Setidaknya jawab. Itu kan bentuk tanggung jawab publik, bukan jabatan pribadi,” ungkap warga yang ikut serta dalam musyawarah kampung tahun lalu.

KATA AHLI: DIAMNYA PEJABAT BISA BERUJUNG PADA DUGAAN PELANGGARAN HUKUM

Dr. Zulkarnain Lubis, pakar tata kelola pemerintahan desa dari Universitas Sumatera Utara, menegaskan:

“Jika seorang kepala desa atau penghulu mengabaikan konfirmasi atau permintaan klarifikasi dari publik atau pers yang sah, maka secara etika publik dan prinsip transparansi itu sudah mencoreng akuntabilitas jabatan. Ini bisa berdampak hukum jika ditemukan kerugian negara atau pelanggaran administratif.”

LANDASAN HUKUM YANG DIPERTANYAKAN

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (4): Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.

Permendagri No. 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa

PP No. 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Jika terbukti, ancaman pidana dapat dijerat melalui Pasal 3 dan 8 UU Tipikor dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara.

CATATAN INTELEKTUAL PRESISI REDAKSI

UngkapKriminal.com telah mengirimkan surat resmi klarifikasi bernomor UKR/INV/101/VI/2025 kepada Penghulu Mujiono melalui media tertulis dan digital, dengan batas waktu 2×24 jam sesuai asas hak jawab. Sampai artikel ini terbit, tidak ada satu pun tanggapan diterima.

Kami menegaskan bahwa semua informasi disusun berasas praduga tak bersalah. Namun dalam semangat Jurnalisme Profetik, kami berdiri untuk rakyat yang suaranya terlalu lama ditenggelamkan oleh sistem yang enggan jujur.

Kami tetap terbuka menerima hak jawab resmi dari pihak Penghulu Kampung Kemuning Muda, demi keseimbangan informasi dan prinsip keadilan.

PENUTUP: DIAM ITU BUKAN SELALU SELAMAT

“Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh hatinya berdosa.”
(QS. Al-Baqarah: 283)
Artinya: Jangan engkau tutupi kebenaran, karena yang menyembunyikannya hatinya penuh dosa.

“Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya – dan itu selemah-lemahnya iman.”
(HR. Muslim)

📝 Liputan Investigatif oleh: Tim Redaksi UngkapKriminal.com
📍 Lokasi Investigasi: Kemuning Muda, Bunga Raya – Siak, Riau
📅 Diperbarui: 17 Juni 2025
📬 Kontak Redaksi: redaksi@ungkapkriminal.com
🌐 Baca serial lengkap:
👉 https://ungkapkriminal.com/kemuning-muda-disorot-bongkar-dugaan-kejanggalan-dana-desa-csr-2023-2025/

Artikel KEMUNING MUDA BERBICARA ATAU BERLINDUNG? pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Keterangan FOTO SUBJUDUL : “Diduga Krani Sungai Tengah, Jamal Turut Serta Pembungkaman Suara Publik oleh Konfirmasi Investigative Media Ungkapkriminal.com, Ada Apa?

Artikel Investigatif Lanjutan | UngkapKriminal.com
Jurnalisme Profetik – Tajam, Cerdas, dan Adil, Oleh Kaperwil Riau : Deri Yusuf. Juni 17 – 2025

Sungai Tengah, Siak – UngkapKriminal.com kembali menerbitkan investigasi presisi intelijen lanjutan atas dugaan ketidakterbukaan informasi dan indikasi penghalangan klarifikasi publik yang terjadi di Kampung Sungai Tengah, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

Setelah dua kali menerbitkan pemberitaan yang membongkar kejanggalan data dan respons minim substansi dari Penghulu Kampung Sungai Tengah, Ibu Mesti Maimunah, kini muncul babak baru yang memperkuat dugaan bahwa terdapat upaya sistematis menutup-nutupi informasi. Kali ini, sorotan tertuju pada Kerani Kampung, Bapak Jamal, yang semestinya menjadi jembatan administratif publik, justru terindikasi turut memperkuat benteng ketertutupan.

📴 Nomor Diblokir, Klarifikasi Dihindari: Pola Lama Menghadapi Investigasi?

Berdasarkan rekam komunikasi resmi Redaksi UngkapKriminal.com sejak 13 hingga 17 Juni 2025, Jamal sempat menjanjikan akan menyampaikan klarifikasi dan dokumen pendukung terkait laporan realisasi APBDes dan CSR Kampung dari tahun 2021–2025. Namun kenyataannya, tak satu pun dokumen disampaikan hingga batas waktu yang ditetapkan. Kontak redaksi bahkan diblokir, dan komunikasi sepihak ditutup.

“Ini bukan sekadar mangkir, tapi sudah mengarah pada bentuk penghalangan hak publik untuk tahu, sebagaimana dijamin konstitusi,” ujar Setedi Bangun, analis kebijakan publik dan direktur riset Lembaga Integritas Desa Nusantara (LIDeN).

⚖️ Pasal-Pasal yang Dilanggar?

Tindakan diam dan pemblokiran jalur komunikasi resmi terhadap media dapat dikategorikan melanggar:

Pasal 52 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
“Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi hak memperoleh informasi publik dapat dikenakan sanksi hukum.”

Pasal 18 UU Pers No. 40 Tahun 1999
“Menghambat kerja jurnalistik merupakan tindak pidana dan dapat dikenakan sanksi denda atau kurungan.”

Jika benar terbukti bahwa tindakan ini dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi, maka perbuatan tersebut bisa dikategorikan sebagai obstruction of justice in public transparency—pelanggaran serius terhadap demokrasi dan hak publik.

🧠 Tanggapan Pakar Hukum Tata Negara

Dalam wawancara eksklusif dengan UngkapKriminal.com, Dr. Riza Pratama, SH., LL.M, pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia, menyampaikan:

“Klarifikasi adalah bagian dari mekanisme check and balance terhadap kekuasaan publik. Jika aparatur desa, khususnya Kerani dan Penghulu, menolak memberikan informasi yang diminta publik melalui media, itu adalah pelanggaran prinsip dasar demokrasi konstitusional.”

📂 Kronologi Singkat: Jejak Ketertutupan Publik di Sungai Tengah

13 Juni 2025: Penghulu Mesti Maimunah mengirim data tanpa stempel, tanpa tanda tangan resmi, tanpa substansi klarifikasi.

15 Juni 2025: Klarifikasi kembali diminta, namun nomor kontak jurnalis diblokir.

17 Juni 2025: Surat resmi konfirmasi investigatif dilayangkan kepada Kerani Jamal.

18 Juni 2025 (Hari ini): Tidak ada balasan. Jamal bungkam, seolah menutup rapat informasi publik.

🚨 Efek Jerah: Ketika Kebenaran Diuji oleh Diamnya Kekuasaan

Tim investigasi tidak akan mundur. Dalam waktu dekat, laporan resmi akan dikirimkan ke:

Inspektorat Kabupaten Siak

Komisi Informasi Provinsi Riau

Ombudsman Republik Indonesia

Komisi Nasional HAM

Publik berhak tahu. Dana APBDes dan CSR adalah uang rakyat. Sikap diam dan blokir bukan jawaban, tapi bentuk pengkhianatan terhadap amanah jabatan.

✍️ Catatan Intelektual Presisi Redaksi

Menutup diri dari pertanyaan publik adalah cermin kekuasaan yang tak siap diuji transparansi. Investigasi ini bukan serangan, tapi upaya mulia menjaga integritas demokrasi desa. Ketika seorang aparatur publik memilih bungkam, maka sejarah yang akan bicara lantang.

📖 Penutup Kalam Profetik

“Dan janganlah kamu sembunyikan kesaksian, dan barang siapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya.”
(QS. Al-Baqarah: 283)
Artinya: Kebenaran itu wajib dinyatakan, dan yang menutupinya adalah pengkhianat terhadap nurani dan amanah.

“Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan. Jika tidak mampu, maka dengan lisan. Jika tidak mampu juga, maka dengan hati, dan itu adalah selemah-lemahnya iman.”
(HR. Muslim)

📌 Pantau terus investigasi lanjutan hanya di: www.ungkapkriminal

Artikel Klarifikasi Dihindari, Kontak Diblokir: Ketika Suara Publik Dibungkam oleh Aparatur Desa? pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Empat pulau kecil di Aceh — Pulau Lipan, Panjang, Mangkir Besar, dan Mangkir Kecil — sempat dipindahkan kewenangannya ke Sumatera Utara berdasarkan Kepmendagri 100.1.1.1-6117 Tahun 2023. Gubernur Sumut Bobby Nasution lantas menyatakan siap mengelola secara bersama pulau-pulau itu dengan Aceh.

      *Mengapa ramai?*

Pernyataan Bobby tersebut memicu ledakan kemarahan publik Aceh. Warganet dengan akun @tripx313_rabu menegur keras Gubernur Sumut dan menyebut langkah itu sebagai bentuk “perampasan wilayah” yang mengancam harga diri dan keistimewaan Aceh. Dalam video viral, seorang pemuda bahkan menyebut:

> “Jangan rakus! Pulau kami jangan diambil. Seolah Aceh ini tidak ada harga diri di matamu, Bobby!”

“Aktivis, tokoh adat Aceh, hingga netizen secara masif menolak. Bahkan muncul komentar ekstrem yang menyandingkan tindakan tersebut dengan tuduhan sejarah kelam:

> “Gaya Jokowi dan menantunya ini mirip-mirip PKI Anjing! Rampas wilayah seenaknya!” tulis akun anonim yang viral.

📣 Tanggapan Presiden RI Prabowo Subianto

Dalam suasana makin panas, Presiden Prabowo Subianto turun tangan langsung. Pada rapat terbatas nasional di Istana Negara bersama Kemendagri, Mensesneg, dan kedua gubernur, Presiden mengambil alih dan memutuskan:

> 🗨️ “Saya pastikan keempat pulau tersebut kembali secara administratif ke wilayah Aceh. Kita tak boleh meremehkan sejarah dan hak konstitusional masyarakat Aceh.”

Keputusan ini diambil berdasarkan:

Dokumen verifikasi wilayah Kemendagri tahun 2008

Prinsip keadilan otonomi daerah

Stabilitas politik dan sosial Aceh pasca-konflik

  *Presiden juga menegaskan:*

> 🗨️ “Negara tak boleh membiarkan konflik kecil menjadi bara perpecahan. Kita harus menempatkan keutuhan NKRI dan keadilan konstitusional di atas segalanya.”

 *📜 Landasan Hukum*

UUD 1945 Pasal 18B ayat (1): “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa…”

UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA)

Pasal 28I UUD 1945: Hak atas identitas budaya & hak masyarakat hukum adat

*📊 Tanggapan DPR & Tokoh Aceh*

Anggota DPR RI dari Aceh, Nasir Djamil (PKS) menyatakan:

> 🗨️ “Presiden Prabowo telah bersikap tegas, ini kemenangan moral rakyat Aceh. Tapi perlu segera dikuatkan melalui Keputusan Presiden agar sah dan final.”

Ketua Komisi II DPR RI turut menyatakan bahwa:

> 🗨️ “Langkah Presiden tepat. Ini mencegah konflik wilayah, sekaligus membuktikan negara hadir untuk keadilan daerah.”

📌 Catatan Intelektual Presisi Redaksi

Kisruh empat pulau bukan sekadar sengketa administratif, tapi simbol harga diri, sejarah, dan keadilan otonomi daerah. Respon netizen yang keras mencerminkan luka kolektif yang belum pulih.

Kita mengapresiasi Presiden Prabowo yang bertindak cepat dan bijak, sekaligus mengingatkan para pemimpin daerah agar tidak tergoda nafsu kekuasaan dan rakus wilayah.

Aceh bukan barang rebutan. Ia bagian utuh dari tubuh Indonesia. Menginjaknya adalah menginjak ruh sejarah bangsa.

   *🕊️ Penutup Kalam Ilahi*

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil…”
(QS. Al-Baqarah: 188)
Makna: Jangan merampas hak orang lain secara paksa, kelak akan dimintai pertanggungjawaban.

Rasulullah ﷺ bersabda:
“Barang siapa merampas sejengkal tanah orang lain, maka Allah akan membenamkan dirinya ke dasar bumi pada hari kiamat.”
(HR. Bukhari – Muslim)

📌 Redaksi UngkapKriminal.com
“Jurnalisme Profetik – Kalam Kebenaran Melawan Kebatilan”*
📎 www.ungkapkriminal.com

Artikel 🛑 ACEH GERAM, JOKOWI & BOBBY DIKUTUK? ” Prabowo Ambil Alih & Tetapkan 4 Pulau Kembali ke Aceh: Netizen Beri Pesan Moral Pedas! pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

UNGKAPKRIMINAL.COM

Kampung Sungai Tengah, Kabupaten Siak, Riau, kembali menjadi sorotan tajam publik setelah surat konfirmasi investigatif dari media independen UngkapKriminal.com tak direspons.

Pihak penghulu kampung, Mesti Maimunah, diduga sengaja menghindari klarifikasi atas pertanyaan penting seputar dugaan kejanggalan APBDes dan dana CSR tahun 2021–2025.

Surat resmi investigatif dikirim pada 11 Juni 2025 dengan tenggat waktu 2×24 jam. Namun hingga kini, pihak kampung tak memberi jawaban substansial, bahkan memutus komunikasi dengan mematikan HP, tanpa etika atau tanggung jawab publik.

UngkapKriminal.com sebelumnya telah memuat dua artikel awal investigatif yang mengungkap dugaan:

Dokumen kegiatan tanpa stempel, ketidaksesuaian data, hingga tidak sinkronnya penjelasan kegiatan desa.

Sejumlah warga menyatakan kekecewaan atas sikap penghulu yang terkesan anti-kritik.

Akademisi hukum tata negara, Prof. Yusril A. Mahendra dalam wawancara terpisah menyebut bahwa

“kewajiban kepala desa adalah menjawab pertanyaan publik, bukan menghindar.”

   *Analisis Hukum*

Sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 ayat (4) huruf f: “Kepala Desa berkewajiban memberikan informasi kepada masyarakat desa.” Jika lalai, bisa dikenai sanksi administratif hingga pemberhentian.

  *"Catatan Presisi Redaksi:*

Kami mengedepankan etika jurnalistik, asas praduga tak bersalah, dan prinsip transparansi informasi publik.

Artikel ini ditulis berdasarkan data, surat resmi yang tak direspons, serta reaksi masyarakat atas sikap yang dinilai tidak etis dari Kepala Kampung Sungai Tengah.

🔚 Penutup – Kutipan Al-Qur’an dan Hadis

“Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sungguh hatinya berdosa.”
(QS. Al-Baqarah: 283)

Rasulullah SAW bersabda:
“Sebaik-baik jihad adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim.”
(HR. Abu Dawud, Tirmidzi)

Artikel HP Dimatikan, Klarifikasi Dihindari: Dugaan Ketidakterbukaan Dana APBDes dan CSR di Kampung Sungai Tengah” pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

“Simon Sianipar, pengamat kebijakan publik; Roy Suryo, mantan Menpora sekaligus ahli telematika; serta sejumlah tokoh kritis dari komunitas aktivis transparansi pendidikan.

“Simon menyatakan bahwa pernyataan UGM hanya menjawab permukaan, bukan inti persoalan. “Yang dipertanyakan publik bukan sekadar legalitas dokumen, tapi proses administratif, penelusuran akademik, hingga rekam jejak selama kuliah. Apakah semua itu bisa dibuka dengan jujur?” katanya kepada UngkapKriminal.com, Senin (15/4).

“Roy Suryo menambahkan, “UGM bisa saja mengklaim ijazah asli, tapi belum tentu menjawab apakah Jokowi benar-benar menjalani proses perkuliahan seperti mahasiswa lainnya. Ini bukan soal surat semata, tapi soal sejarah akademik.”

Sejak pertengahan Maret 2025, publik kembali diguncang ketika muncul tuntutan pembuktian terbuka atas masa studi Jokowi di UGM. Meski gugatan sebelumnya kandas, suara publik tetap bergema.

“Menurut Simon, ini bukan urusan pribadi, tapi soal kredibilitas negara. “Ketika seorang pejabat negara tidak bisa membuktikan detail akademiknya secara transparan, maka keraguan publik adalah bentuk kontrol yang sah.”

Tim Redaksi :
“Bagaimana mereka menantang pernyataan UGM ?

“Simon dan Roy mendesak agar UGM membuka data akademik lengkap—bukan hanya ijazah—mulai dari presensi, nilai, hingga interaksi dengan dosen dan mahasiswa lain. Mereka juga mendorong pembentukan tim independen untuk menyelidiki dugaan kejanggalan yang selama ini dianggap hoaks.

Tim Redaksi,”
UngkapKriminal.com akan terus menelusuri kedua sisi kebenaran, karena kami percaya:
kebenaran bukan untuk disembunyikan, tapi untuk diungkap—apa adanya.

Artikel Simon Sianipar dan Roy Suryo Tak Gentar: Pernyataan UGM Soal Ijazah Jokowi Dinilai Tak Menjawab Akar Masalah pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Solo – Isu lama kembali mencuat. Polemik soal dugaan ijazah palsu milik Joko Widodo kembali menghebohkan publik setelah beberapa pihak mengklaim menemukan “bukti baru” yang dianggap dapat meragukan keabsahan ijazah milik mantan Presiden tersebut.

Menanggapi isu yang dianggap menyesatkan dan merugikan itu, tim kuasa hukum Joko Widodo yang terdiri dari pengacara senior Yakup Hasibuan, Andra Reinhard Pasaribu, dan Firmanto Laksana, langsung angkat suara. Mereka menegaskan tidak akan tinggal diam dan siap menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan informasi yang dinilai sebagai fitnah.

“Kami akan mengambil langkah hukum tegas. Ini bukan hanya soal membela klien kami, tetapi juga soal melawan penyebaran hoaks yang dapat menyesatkan publik,” tegas Yakup Hasibuan saat ditemui di Solo, Rabu malam (9/4/2025).

Tim kuasa hukum Joko Widodo, yang dikenal memiliki reputasi nasional, kini mengambil alih penanganan atas tuduhan yang telah berulang kali dibantah tersebut. Mereka berkonsolidasi langsung di kediaman pribadi Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo.

Klaim sepihak terkait keaslian ijazah Jokowi kembali mencuat di sejumlah media sosial dan kanal pemberitaan alternatif. Disebut-sebut ada dokumen baru yang menyudutkan. Namun, sejauh ini belum ada bukti yang benar-benar valid dipublikasikan kepada publik.

Kapan dan di mana polemik ini mengemuka?
Isu ini kembali ramai sejak 9 April 2025 dan jadi perbincangan hangat di tengah masyarakat, terutama di Solo, kota asal Jokowi. Tim hukum pun bergerak cepat menanggapi situasi dengan pertemuan tertutup bersama Jokowi di kediamannya.

Meski sudah menjabat dua periode sebagai Presiden RI, isu ijazah palsu terhadap Joko Widodo tak kunjung surut. Kali ini, dengan embel-embel “bukti baru”, pihak yang menyebarkan isu dinilai makin berani. Tim hukum pun merasa perlu menegakkan keadilan lewat jalur hukum demi menjaga nama baik Jokowi yang kembali diseret tanpa dasar.

Menurut Andra Reinhard Pasaribu, pihaknya akan menelusuri sumber informasi serta penyebar konten yang berisi dugaan hoaks. Jika ditemukan unsur pidana, mereka akan segera melapor ke pihak berwajib. Langkah hukum ini, ditegaskan mereka, akan ditempuh sesuai prosedur dan bukti yang sah secara hukum.

Tim hukum Joko Widodo menilai tuduhan ijazah palsu adalah isu lama yang sengaja dihidupkan kembali untuk membentuk opini negatif. Namun kali ini mereka tidak akan membiarkannya berlalu begitu saja. Langkah hukum tengah disusun secara sistematis demi membersihkan nama baik mantan Presiden dari fitnah yang dinilai tidak berdasar.

Artikel Tim Kuasa Hukum Jokowi Siapkan Langkah Hukum Terkait Tuduhan Ijazah Palsu: “Kami Tak Akan Diam” pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

RUU TNI yang saat ini sedang dibahas di DPR RI dianggap banyak pihak sebagai langkah tergesa-gesa. Sejumlah pasal di dalamnya dinilai memberi kewenangan tambahan kepada TNI di luar tugas pokoknya, termasuk jabatan-jabatan sipil yang selama ini menjadi ranah aparatur sipil negara (ASN).

RUU ini digodok oleh Komisi I DPR RI melibatkan bersama Kementerian Pertahanan. Prabowo sebagai Menhan menjadi salah satu tokoh utama yang dinanti-nanti komentarnya atas RUU kontroversial tersebut.

“Pernyataan Prabowo disampaikan usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin (7/4/2025) siang.

Prabowo mengatakan,
“Kita butuh adaptasi dengan situasi geopolitik terbaru. Percepatan RUU TNI bertujuan agar militer kita bisa lebih siap menghadapi tantangan zaman,” ujar Prabowo. Ia menegaskan bahwa percepatan bukan untuk kepentingan politik, melainkan demi efisiensi dan respons cepat terhadap ancaman nasional.

“Menurut Prabowo, percepatan dilakukan karena perkembangan teknologi militer dan ancaman non-konvensional seperti siber, ekonomi, hingga terorisme memerlukan peran aktif TNI dalam sektor-sektor strategis.

Kemudian dari Sejumlah kalangan sipil dan aktivis HAM mengkritik percepatan ini sebagai bentuk kemunduran demokrasi. Namun, pihak pemerintah menegaskan bahwa semua proses tetap mengikuti prosedur konstitusional dan terbuka untuk revisi.

“Catatan Redaksi Ungkapkriminal.com:

RUU TNI masih dalam pembahasan dan terbuka untuk revisi. Namun, pengawasan ketat dari publik dibutuhkan agar tidak ada celah pelemahan demokrasi dan supremasi sipil dalam sistem Bernegara.🙏🙏🙏

Artikel Prabowo Buka Suara Soal RUU TNI: Mengapa Harus Dipercepat? Ini Alasannya !! pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Salah satu dampak paling serius di Bangkok adalah runtuhnya gedung pencakar langit 30 lantai yang sedang dibangun di distrik Chatuchak. Insiden ini mengakibatkan setidaknya tiga orang tewas dan puluhan lainnya terjebak di bawah reruntuhan.

Pemerintah Thailand segera menyatakan status darurat di Bangkok dan mengerahkan tim penyelamat untuk mengevakuasi korban serta memberikan bantuan medis kepada yang terluka. Tim penyelamat bekerja sepanjang malam untuk mencari korban yang masih terjebak di bawah reruntuhan.

Artikel Gempa Dahsyat Mengguncang Gedung Pencakar Langit pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Dan lalu kemudian dengan Sigap tim Opsnal Reskrim Polresta Bengkalis setelah menerima laporan dari Sang Pelapor, yang Berdasarkan Laporan Polisi,”Nomor : LP/B/138/ X / 2024/SPKT/RIAU/RES-BKS, tanggal 23 Oktober 2024, kemudian Penyidik Polres Bengkalis melakukan penyelidikan. 

“Atas perintah “Kasat Reskrim AKP GIAN WIATMA JONIMANDALA, S.T.K.,S.I.K.,M.H,”

“Melalui Kanit Pidum IPDA KEINARD AKBAR KHAN, S.Tr.K 

“Memerintahkan,” Team Opsnal menindak dengan tegas Perkara Kasus Tindak Pidana tersebut diatas 

Dengan itu,” team opsnal melakukan penyelidikan, dan dari informasi masyarakat pada hari Rabu  tanggal 23 Oktober 2024 ada Seseorang yang tidak ingin diketahui Inisialnya, melihat laki-laki sangat Mencurigakan, yang Patut diduga melakukan pencurian dengan pemberatan 

Dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam Biru. Selanjutnya Team Opsnal melakukan Undercover di wilayah pelabuhan roro untuk memastikan keberadaan Pelaku. 

Sekira pukul 06.00 WIB tim Opsnal bertemu dengan seorang lelaki yang diduga melakukan pencurian dan pemberatan sesuai dengan Rekanan video dari Cctv yang viral baru- baru ini

Kemudian dilakukan introgasi terhadap seorang laki-laki itu dan ia ,nya” mengaku benar Saya berrnama (B.S) dan juga  ia Mengaku membongkar kedai yang berada di Jalan Hangtuah Bengkalis 

dan beliau (B.S) mengambil sebuah tas yang berisi Buku Nikah, Buku Tabungan, STNK motor, Serta kartu Dana, yang mana STNK motor tersebut digadaikan disebuah ponsel dipedekik  

Yang mana uangnya diguna untuk mengisi akun dana sebanyak Rp.200.000 sedangkan Buku Nikah, Buku Tabungan dibuang oleh pelaku disebuah parit di Desa Pangkalan Batang 

Dan kemudian sudah dilakukan pencarian oleh team opsnal namun belum ditemukan.

Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terduga pelaku (B.S), Namun Beliau  Pelaku  berusaha melakukan perlawanan Sehingga team opsnal melakukan tindakan tegas terukur.

Setelah tim Opsnal memperlihatkan bukti-bukti lainnya barulah saudara (B.S) mengaku telah melakukan Pencurian dengan pemberatan di Jalan Hangtuah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, yang tertera Sesuai dengan Laporan diatas

Kemudian pelaku yang bernama  (B.S) dan barang bukti di bawa ke Mako Polres Bengkalis dan diserahkan ke penyidik polres guna penyidikan lebih lanjut.

Artikel Akibat perlawanan “Polisi tembak pencuri asal Kampar” di Bengkalis?!! pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Sangat Memalukan Proyek pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang bersumber dari anggaran Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi JAKARTA Timur tahun 2024 menjadi sorotan masyarakat.

Pasalnya, banyak ditemukan indikasi bahwa pengerjaan proyek tersebut tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

“Konfirmasi Awak Media Ungkapkriminal.com Terhadap Narasumber Salah satu warga yang tidak ingin diketahui inisialnya , “Menerangkan Benar” Bahwasanya Atau  menyebutkan  kondisi jalan yang rusak, retak, atau tidak rata terjadi setelah proyek tersebut telah selesai di kerjakan.

“Proyek ini baru saja selesai, tapi sudah banyak lubang dan retak. Padahal, anggaran yang digunakan sangat besar,” ungkap salah seorang warga setempat yang tidak mau disebutkan namanya. 

Selain retak, lapisan aspal juga terlihat mengelupas dan tidak merata. Ini dapat mengakibatkan kecelakaan, apalagi disituasi sekarang yang mau menghadapi musim hujan. 

Warga sekitar berencana akan melaporkan masalah ini kepada pihak berwenang agar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. 

Mereka berharap agar proyek tersebut dapat diperbaiki sesuai dengan standar yang berlaku.

Proyek pengelola dan pengembangan sistem drainase yang seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, justru menimbulkan kekecewaan. 

Masyarakat berharap agar pihak terkait dapat bertanggung jawab atas kualitas pekerjaan yang kurang memuaskan ini.

Pihak terkait belum dapat dikonfirmasi maupun memberikan Tanggapan Atau keterangan Sehingga Berita Ini di Publikasikan, ” terkait perihal diatas Tersebut (TimRed)

Artikel Warga Curiga Proyek Drainase Senilai 715.090.800 Rupiah “Terlihat Buruk Alias Bobrok” Sangat Memalukan Dinas Terkait ?!! pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.