Proyek Lampu Jalan DISHUB Pekanbaru Oleh “PT.Meranti Pilar Mandiri”Tahun 2022 Nilai Pagu 13.873.113.000 dan HPS 13.873.109.057,00 Diduga Telah  Merugikan Ke Uangan Negara 

PEKANBARU – [Ungkapkriminal.com]Patut Diduga Proyek Lampu Jalan Dinas Perhubungan Pekanbaru Oleh PT. Meranti Pilar Mandiri Telah Merugikan Keuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ,Oleh Karena Sebab itu Dewan Pimpinan Asosiasi Pewarta Pers Indonesia ( DPW A-PPI) Riau Angkat Bicara Dan mempertanyakan kondisi lampu jalan yang banyak padam dan tidak bisa jadi penerang bagi warga yang melewati jalan. Padahal pengerjaan lampu jalan ini baru saja selesai dan menelan anggaran miliaran rupiah. 

Menurut Ketua DPW A-PPI Riau, Berti Sitanggang, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Perhubungan  sudah menggolontorkan anggaran yang besar tahun 2022 lalu guna mempercantik, menghiasi dan menerangi  kota Pekanbaru sekaligus mengantisipasi tindak kriminal di jalan dengan memasang lampu di setiap sudut kota terlebih di tempat yang dianggap rawan.

“Agustus 2022 lalu Dishub Pekanbaru melakukan lelang yang dimenangkan oleh PT Meranti Pilar Mandiri dengan nilai pagu Rp 13.873.113.000 dan HPS Rp 13.873.109.057,00 guna pemasangan lampu jalan,” ungkap Berti. 

Namun, belum berapa lama di pasang, jaringan listrik yang menelan anggaran belasan milliar itu, kini sudah banyak yang tidak berfungsi (Padam).

Kondisi ini terpantau di Jalan Riau Ujung terdapat 18 titik, Jalan Siak ll terpantau 20 titik dan di Jalan Sudirman mengarah ke Jalan Sembilang lebih kurang 20 titik yang tidak berfungsi (Padam), tambahnya. 

Hal ini menimbulkan pertanyaan dan juga kecurigaan di tengah masyarakat, terutama mereka yang sering melewati jalan-jalan tersebut di waktu malam. 

“Ada apa dengan lampu-lampu jalan itu? Apa adakesalahan tehnis atau pemasangannya yang tidak bagus atau merek lampunya yang tidak sesuai spek seperti dalam e-katalognya atau ada hal lain,” tutur Berti dengan penuh keraguan. 

Berti dengan tegas meminta pihak terkait, khususnya Dishub dan kontraktor bertanggungjawab karena ini menyangukut kepentingan umum dan telah menelan uang rakyat dari APBD Kota Pekanbaru yang besar.

DPW A-PPI disebut Berti Sitanggang juga akan meminta Inspektorat dan BPK untuk turun guna mengaudit dan memeriksa kegiatan ini. Kecurigaan yang ada di tengah masyarakat saat ini harus mendapat jawaban, pungkasnya.

    Narasumber:

(Tim/DPW A-PPI)