Aksi tersebut berlangsung melalui penyampaian orasi, pembentangan poster, dan penggunaan berbagai simbol demonstrasi sebagai sarana menyampaikan aspirasi kepada publik. Salah satu tuntutan yang disuarakan adalah evaluasi terhadap Kapolri. Dalam perspektif hukum tata negara, tuntutan tersebut merupakan bentuk ekspresi politik warga negara yang disampaikan melalui mekanisme penyampaian pendapat di muka umum, bukan merupakan putusan ataupun penetapan adanya pelanggaran hukum.

Demokrasi Menjamin Hak Mengkritik, Negara Hukum Menjamin Due Process of Law

Konstitusi Indonesia menempatkan kebebasan menyampaikan pendapat sebagai salah satu hak konstitusional setiap warga negara. Jaminan tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Dalam negara hukum (rechtsstaat), kritik terhadap institusi publik merupakan bagian dari mekanisme kontrol sosial yang sah. Namun demikian, setiap dugaan pelanggaran hukum harus dinilai melalui pembuktian, prosedur, dan mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) serta prinsip due process of law.

Dengan demikian, kebebasan berpendapat dan kepastian hukum bukanlah dua prinsip yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam menjaga keseimbangan antara demokrasi dan supremasi hukum.

Reformasi Kepolisian Merupakan Proses Berkelanjutan

Reformasi kepolisian bukanlah agenda yang selesai dalam satu periode kepemimpinan, melainkan proses kelembagaan yang berlangsung secara terus-menerus. Tujuan utamanya ialah meningkatkan profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, integritas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kritik yang disampaikan mahasiswa mencerminkan harapan publik agar agenda reformasi terus dievaluasi secara objektif. Di sisi lain, Polri secara konsisten menyatakan komitmennya melakukan pembenahan internal melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sistem pengawasan, transformasi pelayanan publik, digitalisasi layanan, serta penegakan disiplin terhadap anggota yang terbukti melanggar ketentuan hukum maupun kode etik profesi.

Dalam sistem demokrasi modern, perbedaan pandangan antara masyarakat sipil dan institusi negara merupakan dinamika yang wajar. Yang lebih penting adalah tersedianya ruang dialog yang terbuka, evaluasi berbasis data, serta penghormatan terhadap mekanisme hukum yang berlaku.

Perspektif Filsafat Hukum

Filsafat hukum modern menegaskan bahwa legitimasi suatu lembaga negara tidak semata-mata berasal dari kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, tetapi juga dibangun melalui kepercayaan publik yang lahir dari tindakan yang adil, transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip rule of law menghendaki agar seluruh pejabat negara, institusi pemerintahan, maupun warga negara tunduk pada hukum yang sama tanpa pengecualian. Oleh karena itu, kritik terhadap institusi negara tidak semestinya dipandang sebagai ancaman terhadap negara, melainkan sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Sebaliknya, kritik yang disampaikan kepada institusi negara juga seyogianya didasarkan pada fakta yang terverifikasi, argumentasi yang rasional, serta penghormatan terhadap proses hukum agar tidak berubah menjadi disinformasi ataupun penghakiman tanpa dasar hukum.

Analisis Strategis

Peristiwa yang terjadi pada Hari Bhayangkara ke-80 menunjukkan bahwa hubungan antara negara dan masyarakat sipil merupakan hubungan yang saling melengkapi dalam sistem demokrasi konstitusional.

Masyarakat menjalankan fungsi kontrol sosial melalui penyampaian kritik dan aspirasi, sedangkan institusi negara memikul tanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik, menjaga keamanan, serta menegakkan hukum secara profesional, independen, dan akuntabel.

Kepercayaan publik merupakan modal strategis yang menentukan legitimasi setiap institusi penegak hukum. Oleh karena itu, keterbukaan terhadap kritik yang konstruktif, penguatan mekanisme pengawasan internal maupun eksternal, serta konsistensi dalam penegakan hukum akan menjadi fondasi penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Catatan Redaksi

Aksi mahasiswa pada peringatan Hari Bhayangkara ke-80 memperlihatkan bahwa demokrasi Indonesia tetap menyediakan ruang konstitusional bagi penyampaian aspirasi masyarakat. Namun kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari luasnya kebebasan mengemukakan pendapat, melainkan juga dari kedewasaan seluruh pihak dalam menghormati hukum, membuka ruang dialog yang sehat, serta menjadikan kritik sebagai bagian dari proses evaluasi menuju perbaikan kelembagaan.

Pada akhirnya, tujuan bersama bukanlah menciptakan pertentangan antara masyarakat sipil dan institusi negara, melainkan memperkuat negara hukum yang demokratis, menjunjung tinggi hak konstitusional warga negara, serta membangun institusi publik yang semakin profesional, transparan, akuntabel, dan dipercaya masyarakat.

Referensi Normatif

• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
• Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
• Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
• Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
• Kode Etik Jurnalistik.
• Prinsip Rule of Law, Due Process of Law, Presumption of Innocence, serta Good Governance sebagai landasan negara hukum demokratis.

Artikel BEM UI Mengkritik Kepemimpinan Polri pada Hari Bhayangkara ke-80: Demokrasi Menjamin Hak Berpendapat, Negara Menjamin Proses Hukum pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Oleh: Junedy Nasution
Editor: Redaksi Ungkapkriminal.com
Rubrik: Nasional | Demokrasi | Kebijakan Publik | Filsafat Hukum
Tagline: FAKTA BUKAN DRAMA

PENDAHULUAN

Gelombang demonstrasi mahasiswa yang kembali terjadi di berbagai daerah bukanlah fenomena baru dalam perjalanan Republik Indonesia. Namun, setiap kali mahasiswa turun ke jalan, selalu muncul pertanyaan yang sama: mengapa suara kritis mahasiswa sering dianggap ancaman oleh sebagian pemegang kekuasaan?

Pertanyaan itulah yang secara lugas disampaikan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Dengan gaya komunikasinya yang khas, Ahok mempertanyakan alasan di balik ketakutan sebagian elite terhadap demonstrasi mahasiswa.

“Mahasiswa demo hari ini, mengapa harus takut? Jelasin dong.”

Kalimat sederhana tersebut sesungguhnya mengandung kritik mendalam terhadap cara sebagian pengambil kebijakan memahami demokrasi.

Karena dalam negara yang mengaku demokratis, kritik seharusnya menjadi vitamin perbaikan, bukan ancaman yang harus dihindari.

DEMOKRASI BUKAN SEKADAR PEMILU

Banyak orang memahami demokrasi hanya sebatas proses pemilihan umum.

Padahal demokrasi tidak berhenti ketika suara rakyat masuk ke kotak suara.

Demokrasi justru diuji setelah kekuasaan diperoleh.

Apakah pemimpin masih mau mendengar rakyat?

Apakah wakil rakyat masih bersedia menerima kritik?

Apakah pemerintah masih membuka ruang dialog?

Ataukah setelah memperoleh jabatan, kritik dianggap gangguan yang harus dibungkam?

Dalam teori demokrasi modern, demonstrasi merupakan bagian dari mekanisme koreksi sosial yang sah.

Ketika saluran formal dianggap tidak lagi cukup efektif, masyarakat memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Hak tersebut bukan hadiah dari negara.

Hak tersebut dijamin oleh konstitusi.

MAHASISWA BUKAN MUSUH NEGARA

Sejarah Indonesia mencatat bahwa mahasiswa berulang kali hadir sebagai penjaga nurani bangsa.

Mereka bukan pemilik kekuasaan.

Mereka bukan pemilik anggaran negara.

Mereka bukan pemegang proyek pemerintah.

Yang mereka miliki hanyalah idealisme, keberanian moral, dan kebebasan berpikir.

Karena itulah mahasiswa sering menjadi kelompok pertama yang menyuarakan kegelisahan publik ketika sebagian masyarakat memilih diam.

Dalam konteks tersebut, mahasiswa bukan ancaman bagi negara.

Justru mereka merupakan bagian dari sistem demokrasi yang sehat.

Negara yang matang tidak melihat mahasiswa sebagai lawan.

Negara yang matang melihat mahasiswa sebagai mitra kritik yang membantu mengingatkan ketika arah kebijakan mulai menjauh dari kepentingan rakyat.

YANG DITAKUTI DEMONSTRASI ATAU SUBSTANSI KRITIKNYA?

Pertanyaan Ahok sesungguhnya mengarah pada persoalan yang lebih mendasar.

Apakah yang ditakuti adalah demonstrasinya?

Atau substansi kritik yang dibawa demonstran?

Karena demonstrasi hanyalah cara menyampaikan pesan.

Yang lebih penting adalah isi pesannya.

Jika mahasiswa memprotes persoalan ekonomi, pendidikan, hukum, korupsi, atau kebijakan publik tertentu, maka fokus utama seharusnya berada pada penyelesaian persoalan tersebut.

Bukan pada upaya menghindari dialog.

Sebab kritik tidak akan hilang hanya karena demonstrasi dibatasi.

Persoalan yang melatarbelakangi kritik itulah yang harus dijawab.

KEKUASAAN DAN UJIAN KEPERCAYAAN DIRI

Dalam filsafat politik, kekuasaan yang percaya diri tidak takut pada kritik.

Kekuasaan yang yakin bekerja untuk rakyat akan menjawab kritik dengan data.

Menjawab tuduhan dengan transparansi.

Menjawab kegelisahan dengan solusi.

Sebaliknya, ketika kritik selalu dipandang sebagai ancaman, publik berhak bertanya:

Mengapa takut?

Apa yang sedang disembunyikan?

Mengapa dialog menjadi begitu sulit dilakukan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak muncul karena rakyat membenci pemerintah.

Justru muncul karena rakyat menginginkan pemerintahan yang lebih baik.

NEGARA DIBIAYAI OLEH RAKYAT

Ada satu prinsip dasar yang sering terlupakan.

Setiap rupiah yang digunakan negara pada akhirnya berasal dari rakyat.

Pajak dibayar rakyat.

Sumber daya alam adalah milik rakyat.

Kekuasaan diberikan rakyat melalui konstitusi dan pemilu.

Karena itu kritik rakyat bukan tindakan melawan negara.

Kritik rakyat merupakan bagian dari pengawasan terhadap pengelolaan amanah yang mereka titipkan kepada penyelenggara negara.

Dalam perspektif ini, demonstrasi mahasiswa bukan sekadar aksi jalanan.

Ia adalah ekspresi partisipasi warga negara dalam menjaga kualitas demokrasi.

INTELEKTUAL KEBANGSAAN:

DEMOKRASI MEMERLUKAN TELINGA, BUKAN HANYA KEKUASAAN

Bangsa yang besar bukan bangsa yang bebas dari kritik.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu mengubah kritik menjadi perbaikan.

Sejarah menunjukkan bahwa banyak negara runtuh bukan karena terlalu banyak kritik.

Melainkan karena terlalu sedikit orang yang berani mengingatkan.

Karena itu mahasiswa, akademisi, pers, masyarakat sipil, dan seluruh elemen bangsa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga agar demokrasi tetap hidup.

Sementara pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kritik dijawab dengan argumentasi, bukan dengan ketakutan.

PESAN MORAL KEBANGSAAN

Republik ini tidak dibangun oleh ketakutan.

Republik ini dibangun oleh keberanian menyampaikan kebenaran.

Mahasiswa yang menyuarakan aspirasi secara damai tidak sedang menjatuhkan negara.

Mereka sedang mengingatkan negara agar tetap setia kepada cita-cita pendiri bangsa.

Karena itu, apabila mahasiswa turun ke jalan, pertanyaan yang paling penting bukanlah bagaimana membungkam suara mereka.

Melainkan bagaimana mendengar, memahami, dan menjawab kegelisahan yang mereka bawa.

Sebab negara yang kuat tidak takut kepada rakyatnya.

Negara yang kuat justru memperoleh kekuatan dari kepercayaan rakyat.

Dan kepercayaan itu hanya lahir ketika kekuasaan bersedia mendengar.

Referensi Bacaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

John Locke, Two Treatises of Government.

Jean-Jacques Rousseau, The Social Contract.

Montesquieu, The Spirit of Laws.

Hannah Arendt, On Revolution.

Mohammad Hatta, Demokrasi Kita.

Nurcholish Madjid, Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan.

Tentang Penulis

Junedy Nasution adalah penulis independen yang menaruh perhatian pada isu demokrasi, filsafat hukum, kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, serta hubungan antara konstitusi, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

© UngkapKriminal.com — FAKTA BUKAN DRAMA
Seluruh karya jurnalistik dan karya visual dilindungi oleh peraturan perundang-undangan nasional dan ketentuan hak cipta internasional.

Artikel AHOK MENGGUGAT RASA TAKUT KEKUASAAN: “Mahasiswa Demo Hari Ini, Mengapa Harus Takut? Jelasin Dong!” pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.