Rubrik: Editorial Filsafat Hukum Kebangsaan
Tagline: FAKTA BUKAN DRAMA

CATATAN REDAKSI

Negara yang sehat bukan dibangun oleh rakyat yang selalu memuji kekuasaan, melainkan oleh rakyat yang berani mengawasi kekuasaan.

Sebab dalam negara demokrasi, kekuasaan bukanlah warisan, bukan pula hak istimewa. Kekuasaan adalah amanah yang dibiayai oleh rakyat dan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Ada satu hukum kehidupan yang tidak pernah gagal bekerja.

Apa yang ditanam, itulah yang akan dituai.

Prinsip itu berlaku dalam kehidupan pribadi, berlaku dalam organisasi, dan berlaku pula dalam penyelenggaraan negara.

Setiap kebijakan meninggalkan jejak.

Setiap keputusan menghasilkan akibat.

Setiap penyimpangan melahirkan konsekuensi.

Dan setiap kekuasaan pada akhirnya akan berhadapan dengan pertanggungjawaban.

Karena itu, ketika berbagai persoalan publik muncul ke permukaan, pertanyaan yang seharusnya diajukan bukan hanya siapa yang harus bertanggung jawab.

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah:

Bagaimana keadaan itu bisa terjadi?

Mengapa mekanisme pengawasan gagal bekerja?

Dan mengapa koreksi baru dilakukan setelah masalah membesar?

Dalam filsafat hukum, tidak ada akibat tanpa sebab.

Apa yang terlihat hari ini sering kali merupakan akumulasi panjang dari keputusan-keputusan yang dibuat kemarin.

RAKYAT BUKAN SEKADAR WARGA

Mungkin banyak yang tidak menyadarinya.

Setiap bulan rakyat membayar pajak penghasilan.

Setiap kali berbelanja, rakyat membayar PPN.

Setiap tahun kendaraan dikenakan pajak.

Rumah dan tanah dikenakan PBB.

Aktivitas ekonomi tertentu dikenakan bea, cukai, retribusi, dan berbagai pungutan sah lainnya.

Bahkan untuk dokumen tertentu, rakyat membeli materai yang hasilnya masuk ke kas negara.

Semua aliran dana tersebut bermuara pada satu tujuan:

Membiayai penyelenggaraan negara.

Karena itu rakyat bukan sekadar objek pembangunan.

Rakyat adalah pihak yang ikut membiayai keberlangsungan republik.

Memang rakyat bukan investor dalam pengertian bisnis yang mengharapkan dividen tahunan.

Namun rakyat adalah pemegang saham moral dan konstitusional negara.

Negara berdiri di atas kontribusi rakyat.

APBN maupun APBD pada akhirnya bersumber dari aktivitas ekonomi rakyat.

Dari pajak rakyat.

Dari kerja rakyat.

Dari produktivitas rakyat.

Maka ketika rakyat bertanya ke mana uang publik digunakan, itu bukan bentuk pembangkangan.

Itu adalah hak konstitusional.

FILSAFAT HUKUM DAN AKUNTABILITAS

Filsuf hukum Gustav Radbruch menjelaskan bahwa hukum harus mengandung tiga unsur pokok:

Keadilan.
Kepastian hukum.
Kemanfaatan.

Ketika ketiga unsur tersebut berjalan seimbang, kepercayaan publik tumbuh.

Namun ketika salah satunya diabaikan, krisis kepercayaan akan muncul.

Hukum kehilangan wibawa bukan ketika rakyat terlalu banyak bertanya.

Hukum kehilangan wibawa ketika pertanyaan publik tidak memperoleh jawaban yang memadai.

Karena itu hukum tidak boleh hanya menjadi alat penghukuman.

Hukum harus menjadi instrumen koreksi.

Hukum harus memastikan bahwa setiap kekuasaan tetap berada dalam batas konstitusi.

PERSPEKTIF PROFETIK

Dalam perspektif keagamaan, prinsip sebab-akibat bukan hanya persoalan hukum, melainkan juga persoalan moral.

Allah SWT berfirman dalam Surah Az-Zalzalah ayat 7–8:

“Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya.”

Ayat tersebut mengajarkan bahwa tidak ada tindakan yang benar-benar hilang.

Semua tercatat.

Semua memiliki konsekuensi.

Rasulullah SAW juga mengingatkan:

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.”

Kekuasaan karena itu bukan privilese.

Kekuasaan adalah amanah.

Dan setiap amanah pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban.

PERSPEKTIF KEBANGSAAN

Bangsa yang besar bukan bangsa yang tidak pernah melakukan kesalahan.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki keberanian untuk mengakui kesalahan dan memperbaikinya.

Patriotisme bukan berarti membela siapa pun tanpa batas.

Patriotisme adalah keberanian membela kebenaran, keadilan, dan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok maupun individu.

Negara hukum tidak dibangun oleh budaya takut mengkritik.

Negara hukum dibangun oleh budaya akuntabilitas.

Kritik yang berbasis fakta bukan ancaman bagi negara.

Justru kritik yang berbasis fakta adalah vitamin demokrasi.

LANDASAN KONSTITUSIONAL

Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945
Indonesia adalah negara hukum.

Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945
Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.

Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Kedua instrumen tersebut menegaskan pentingnya perlindungan hak warga negara untuk memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, serta mengawasi penyelenggaraan negara.

PENUTUP

Pada akhirnya, sejarah selalu memiliki cara untuk meminta pertanggungjawaban.

Waktu boleh berlalu.

Jabatan boleh berganti.

Kekuasaan boleh berpindah tangan.

Namun jejak keputusan akan tetap tercatat.

Apa yang ditanam hari ini akan menjadi warisan bagi generasi berikutnya.

Karena itu, rakyat tidak boleh diposisikan hanya sebagai penonton.

Rakyat adalah pemilik sah republik.

Rakyat adalah pihak yang ikut membiayai negara.

Dan karena itu rakyat berhak bertanya.

Rakyat berhak mengawasi.

Rakyat berhak menagih pertanggungjawaban.

Sebab republik yang sehat bukan dibangun oleh rakyat yang diam.

Republik yang sehat dibangun oleh rakyat yang sadar bahwa setiap rupiah uang publik harus kembali menjadi manfaat publik.

Jika rakyat wajib membayar, maka negara wajib menjawab.

Artikel TABUR TUAI HUKUM: Ketika Rakyat Menagih Pertanggungjawaban atas Republik yang Mereka Biayai pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Mengapa korupsi masih terus berulang meskipun hukum ditegakkan dan pelaku diproses melalui mekanisme peradilan?

Pertanyaan tersebut bukanlah tuduhan terhadap individu, kelompok, maupun institusi tertentu. Sebaliknya, ia merupakan refleksi kritis mengenai efektivitas tata kelola negara, kualitas pengawasan, budaya integritas, serta kemampuan sistem untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan sebelum kerugian publik terjadi.

Dalam perspektif filsafat hukum, keberhasilan suatu negara tidak hanya diukur dari kemampuannya menghukum pelanggaran, tetapi juga dari kemampuannya membangun sistem yang memperkecil peluang terjadinya pelanggaran.

Hukum yang baik tidak hanya represif setelah kejahatan terjadi, tetapi juga preventif sebelum kejahatan memperoleh kesempatan.

LANDASAN KONSTITUSIONAL DAN KEBANGSAAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konstitusi menjamin persamaan di hadapan hukum, kepastian hukum yang adil, perlindungan hak asasi manusia, akuntabilitas pemerintahan, serta terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam kerangka tersebut, pemberantasan korupsi bukan sekadar agenda penegakan hukum, melainkan bagian dari upaya menjaga amanat konstitusi dan kepercayaan publik terhadap negara.

Kritik terhadap korupsi yang dilakukan secara bertanggung jawab bukanlah bentuk ketidaksetiaan kepada negara. Sebaliknya, kritik yang berbasis fakta, hukum, dan kepentingan publik merupakan bagian penting dari demokrasi konstitusional.

KORUPSI SEBAGAI MASALAH SISTEMIK

Korupsi sering dipahami sebagai persoalan moral individu. Pandangan tersebut tidak sepenuhnya keliru, namun tidak cukup menjelaskan kompleksitas persoalan.

Berbagai studi tata kelola menunjukkan bahwa korupsi cenderung berkembang ketika terdapat kombinasi kewenangan yang besar, pengawasan yang lemah, transparansi yang rendah, konflik kepentingan yang tidak dikelola, serta budaya organisasi yang permisif terhadap penyimpangan.

Dalam kondisi demikian, penegakan hukum dapat menangkap pelaku, tetapi belum tentu menghilangkan sumber peluang yang melahirkan pelaku berikutnya.

Karena itu, pemberantasan korupsi memerlukan reformasi kelembagaan, penguatan pengawasan, peningkatan transparansi, dan pembangunan budaya integritas yang berkelanjutan.

DATA EMPIRIS, TATA KELOLA, DAN TANTANGAN PENCEGAHAN

Perdebatan mengenai efektivitas pemberantasan korupsi tidak dapat dilepaskan dari data empiris dan evaluasi tata kelola yang tersedia.

Salah satu indikator yang sering digunakan secara internasional adalah Corruption Perceptions Index (CPI) yang diterbitkan Transparency International. Menurut CPI 2025, Indonesia memperoleh skor 42 dari skala 0–100. Indikator tersebut menunjukkan bahwa penguatan integritas, transparansi, dan akuntabilitas sektor publik masih menjadi agenda penting dalam pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik.

Di tingkat nasional, fungsi pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara juga menunjukkan pentingnya upaya pencegahan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Tahun 2024 melaporkan berbagai temuan yang menghasilkan potensi penyelamatan dan pengamanan keuangan negara hingga puluhan triliun rupiah melalui rekomendasi perbaikan tata kelola, koreksi administrasi, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan.

Data tersebut menunjukkan bahwa tantangan pemberantasan korupsi tidak hanya berkaitan dengan penindakan terhadap pelaku, tetapi juga dengan kemampuan sistem mendeteksi, mencegah, dan menutup celah penyimpangan sebelum kerugian yang lebih besar terjadi.

Dalam perspektif tata kelola modern, penindakan tanpa pencegahan berisiko menghasilkan siklus pelanggaran yang berulang. Sebaliknya, pencegahan tanpa penegakan hukum yang tegas dapat melemahkan efek jera dan kepastian hukum.

Oleh karena itu, penindakan dan pencegahan harus berjalan secara simultan dalam kerangka negara hukum demokratis.

PERSPEKTIF PARA PEMIKIR

Mohammad Hatta mengingatkan bahwa kemerdekaan harus dijaga melalui kejujuran dan tanggung jawab penyelenggara negara.

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus menghadirkan keadilan substantif, bukan sekadar prosedur formal.

Romli Atmasasmita memandang korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang membutuhkan pendekatan luar biasa.

Mahfud MD menekankan pentingnya supremasi hukum yang bebas dari intervensi kepentingan.

Franz Magnis-Suseno mengingatkan bahwa krisis etika sering kali menjadi akar penyimpangan kekuasaan.

Amartya Sen menunjukkan bahwa institusi publik yang akuntabel memiliki peran penting dalam mempersempit ruang korupsi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Lord Acton mengemukakan peringatan yang tetap relevan hingga kini bahwa kekuasaan yang tidak diawasi berpotensi melahirkan penyalahgunaan kekuasaan.

PENINDAKAN DAN PENCEGAHAN HARUS BERJALAN BERSAMA

Pemberantasan korupsi memerlukan keseimbangan antara penindakan dan pencegahan.

Penindakan memberikan kepastian hukum, akuntabilitas, dan efek jera. Sementara itu, pencegahan bertujuan memperkecil peluang terjadinya penyimpangan sebelum kerugian publik muncul.

Langkah yang perlu terus diperkuat antara lain:

• Transparansi anggaran publik.
• Digitalisasi pelayanan pemerintahan.
• Penguatan sistem audit dan pengawasan internal.
• Perlindungan pelapor pelanggaran (whistleblower).
• Pengelolaan konflik kepentingan.
• Pendidikan antikorupsi.
• Penguatan integritas aparatur negara.
• Partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

Dengan demikian, sistem tidak hanya mampu menghukum pelaku, tetapi juga mampu mempersempit ruang penyimpangan.

REFLEKSI KEBANGSAAN

Korupsi pada akhirnya bukan sekadar persoalan hukum, melainkan juga persoalan kepercayaan.

Ketika korupsi terjadi, yang dirugikan bukan hanya keuangan negara, tetapi juga kualitas pendidikan, kesehatan, pembangunan, pelayanan publik, dan masa depan generasi berikutnya.

Karena itu, pemberantasan korupsi harus dipahami sebagai ikhtiar kolektif untuk menjaga martabat bangsa dan memastikan bahwa kekuasaan dijalankan sesuai amanat konstitusi.

Bangsa yang kuat bukanlah bangsa yang tidak pernah menghadapi penyimpangan, melainkan bangsa yang memiliki keberanian memperbaiki sistem, memperkuat integritas, dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

PENUTUP

Pertanyaan mengenai mengapa korupsi masih terjadi meskipun hukum ditegakkan seharusnya tidak dipahami sebagai bentuk pesimisme terhadap negara hukum.

Sebaliknya, pertanyaan tersebut merupakan ajakan untuk terus mengevaluasi apakah penegakan hukum telah berjalan beriringan dengan penguatan sistem pencegahan.

Sebab hukum yang efektif tidak hanya mampu menghukum pelanggaran setelah terjadi, tetapi juga mampu membangun tata kelola yang membuat pelanggaran semakin sulit dilakukan.

Pada akhirnya, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya ditentukan oleh banyaknya pelaku yang dihukum, melainkan oleh semakin sempitnya ruang bagi penyimpangan untuk tumbuh dan berkembang.

Negara yang kuat bukanlah negara yang bebas dari tantangan, melainkan negara yang mampu memperbaiki diri, memperkuat integritas, dan memastikan bahwa setiap kewenangan dijalankan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.

Di titik itulah cita-cita negara hukum, demokrasi konstitusional, dan keadilan sosial dapat diwujudkan secara lebih nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.

CATATAN REDAKSI

Artikel ini merupakan opini dan analisis yang disusun berdasarkan prinsip negara hukum, konstitusi, literatur akademik, etika publik, hak asasi manusia, serta nilai-nilai kebangsaan.

Tulisan ini tidak dimaksudkan sebagai tuduhan, vonis, atau penilaian terhadap individu, kelompok, organisasi, maupun institusi tertentu.

Redaksi menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, hak jawab, hak koreksi, keberimbangan, serta ketentuan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

© Hak Cipta Karya Jurnalistik Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia dan Ketentuan Internasional yang Berlaku.

Artikel MENGAPA KORUPSI MASIH TERJADI MESKIPUN HUKUM DITEGAKKAN? pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

“Ketika rakyat menjerit karena harga hidup meningkat, elite justru sibuk mencari kambing hitam.”

|| FAKTA BUKAN DRAMA ||

• Narasi mengenai ancaman penutupan Selat Hormuz kembali muncul dalam ruang publik Indonesia.
  Jalur strategis dunia yang menjadi lintasan utama distribusi minyak global itu mendadak dijadikan alasan atas tekanan ekonomi nasional:

harga pangan naik, daya beli melemah, kurs berfluktuasi, hingga biaya energi meningkat.

• Namun di tengah derasnya propaganda geopolitik tersebut, publik mulai bertanya:

Apakah benar Selat Hormuz menjadi penyebab utama tekanan ekonomi Indonesia?

Ataukah isu global itu sedang digunakan sebagai tameng politik untuk menutupi persoalan struktural di dalam negeri?

• Di titik inilah kritik sosial lahir:

“Ketika krisis dijadikan alibi, rakyat mulai mencium aroma lama: maling teriak maling.”

Pemerintah dan sejumlah elite politik mulai mengaitkan tekanan ekonomi nasional dengan konflik geopolitik Timur Tengah dan potensi gangguan di Selat Hormuz.

• Narasi tersebut berkembang melalui:

• pernyataan politik,
• diskusi media,
• propaganda ekonomi global,
• hingga framing bahwa Indonesia sedang
  “terdampak besar” oleh situasi internasional.

• Namun sebagian ekonom menilai penyebab tekanan ekonomi Indonesia tidak bisa hanya disederhanakan pada faktor eksternal.

• Siapa Saja yang Menjadi Sorotan?
  Beberapa tokoh dan lembaga yang sering membahas isu tersebut antara lain:

• Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati,
• Menteri ESDM Bahlil Lahadalia,
• Ekonom senior Faisal Basri,
• Ekonom Bhima Yudhistira,
• Pengamat geopolitik Connie Rahakundini Bakrie,
• Akademisi Rocky Gerung,
• Guru Besar Hukum Tata Negara Mahfud MD.

• Para tokoh tersebut memiliki pandangan berbeda:

ada yang menekankan ancaman global,
ada pula yang mengingatkan bahwa persoalan utama justru berasal dari tata kelola domestik.

Kapan Isu Ini Menguat?
Narasi ini menguat ketika:

• harga minyak dunia naik,
• konflik Timur Tengah memanas,
• kondisi fiskal nasional tertekan,
• dan daya beli masyarakat mengalami penurunan.

• Momentum politik nasional juga memperbesar sensitivitas isu ekonomi di tengah ketidakpercayaan publik terhadap elite.

Di Mana Dampaknya Terasa?
Dampak paling terasa berada pada:

• harga kebutuhan pokok,
• transportasi,
• sektor industri,
• UMKM,
• nelayan,
• petani,
• serta masyarakat kelas menengah bawah.

Sementara itu, perdebatan politik berlangsung di ruang:

parlemen,

• media sosial,
• televisi,
• dan panggung politik nasional.

• Mengapa Selat Hormuz Dijadikan Alasan?
  Secara geopolitik, Selat Hormuz memang jalur vital energi dunia.
• Namun sejumlah akademisi menilai:

ketergantungan Indonesia terhadap impor energi,

kebocoran anggaran,

korupsi sistemik,

serta lemahnya efisiensi tata kelola negara,

jauh lebih berpengaruh terhadap tekanan ekonomi rakyat.

• Karena itu muncul kritik:

jangan sampai krisis global dipakai sebagai alat pengalihan isu.

• Bagaimana Dampaknya terhadap Rakyat?
  Ketika narasi global dipakai terus-menerus tanpa pembenahan internal:

• rakyat kehilangan kepercayaan,
• polarisasi politik meningkat,
• elite saling menyalahkan,
• dan substansi persoalan ekonomi justru tertutup propaganda.

• Akibatnya:

publik semakin sulit membedakan mana fakta,

mana pencitraan,

dan mana operasi politik.

• NARASUMBER DAN PANDANGAN AKADEMISI
• Faisal Basri

Ekonom senior ini berulang kali menyoroti:

masalah utama Indonesia bukan hanya faktor global,

tetapi struktur ekonomi yang rapuh dan ketergantungan impor.

• Bhima Yudhistira
• Direktur CELIOS menilai:
  kenaikan harga global memang berdampak,
• tetapi reformasi fiskal dan efisiensi anggaran tetap menjadi kunci utama.
• Mahfud MD
• Guru Besar Hukum Tata Negara menekankan:

krisis kepercayaan publik muncul ketika hukum dianggap tajam ke bawah namun tumpul ke atas.

• Rocky Gerung
• Akademisi dan pengamat politik ini menyebut:

“kekuasaan sering menggunakan krisis untuk membangun legitimasi ketakutan.”

• Connie Rahakundini Bakrie
• Pengamat pertahanan dan geopolitik menilai:

konflik global memang berpengaruh,
namun Indonesia harus memperkuat kemandirian strategis nasional.

• LANDASAN HUKUM DAN HAM
• UUD 1945
• Pasal 33 Ayat (3)

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

• Makna:
  negara wajib mengelola sumber daya demi kepentingan rakyat, bukan oligarki.

• UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
• Pasal 3
• Pers nasional berfungsi sebagai media informasi,
  pendidikan, kontrol sosial, dan hiburan.
• Pasal 6
• Pers nasional melaksanakan peranan:

• memenuhi hak masyarakat mengetahui,
• menegakkan nilai demokrasi,
• melakukan pengawasan,
• kritik,
• koreksi,
• dan saran terhadap hal-hal berkaitan dengan kepentingan umum.

• UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
• Pasal 14

Setiap orang berhak memperoleh informasi.

• Pasal 23

Setiap orang bebas mempunyai dan mengeluarkan pendapat.

• Deklarasi Universal HAM PBB
• Article 19

Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.

• PERSPEKTIF PROFETIK: AL-QUR’AN DAN HADIS
• Al-Qur’an — Surah Al-Baqarah Ayat 42

“Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui.”

• Makna:
  kebenaran tidak boleh ditutupi propaganda atau manipulasi politik.

• Surah An-Nisa Ayat 135

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan…”

• Makna:
  keadilan harus ditegakkan sekalipun terhadap kelompok sendiri.

• Hadis Nabi Muhammad SAW

“Pemimpin yang menipu rakyatnya diharamkan baginya surga.”
(HR. Muslim)

• Makna:
  kekuasaan wajib dijalankan dengan amanah dan kejujuran.

• CATATAN INTELEKTUAL REDAKSI

Bangsa besar tidak dibangun dengan propaganda ketakutan.

Nasionalisme sejati bukan sekadar menyalahkan faktor luar negeri,
tetapi keberanian memperbaiki kelemahan internal bangsa sendiri.

Patriotisme bukan membela elite,
melainkan membela rakyat,
kejujuran,
dan masa depan negara.

• Indonesia membutuhkan:

• transparansi,
• keberanian moral,
• penegakan hukum,
• efisiensi anggaran,
• dan kepemimpinan yang jujur kepada rakyat.

• Karena sejarah menunjukkan:

bangsa runtuh bukan hanya karena ancaman luar,

tetapi karena kebusukan dari dalam.

• EDITORIAL FILSAFAT KEBANGSAAN

Negara yang sehat lahir dari keberanian menerima kritik.

• Jika seluruh kesalahan selalu dilempar ke luar negeri,
  maka bangsa akan kehilangan tradisi evaluasi diri.

Demokrasi tanpa kritik akan berubah menjadi panggung propaganda.

• Dan ketika propaganda lebih kuat daripada kejujuran,
  rakyat perlahan kehilangan kepercayaan terhadap negara.

• PENUTUP:
• PESAN MORAL DAN SOLUSI

Indonesia tidak boleh hidup dalam budaya kambing hitam.

Krisis global memang nyata,
tetapi pembenahan nasional jauh lebih penting.

Solusi yang dibutuhkan bukan:

• adu domba politik,
• propaganda ketakutan,
• atau pencitraan krisis.

Melainkan:

• reformasi tata kelola,
• pemberantasan korupsi,
• kemandirian energi,
• penguatan produksi nasional,
• dan keberanian moral elite negara.
• Karena pada akhirnya:

rakyat tidak membutuhkan drama politik.

Rakyat membutuhkan kejujuran.

• ASAS PRADUGA TAK BERSALAH

Artikel ini disusun berdasarkan prinsip:

• praduga tak bersalah,
• keberimbangan informasi,
• kebebasan pers,
• dan hak publik memperoleh informasi.

Seluruh pihak memiliki:

• hak jawab,
• hak koreksi,
• dan hak klarifikasi,
  sesuai ketentuan:
• UU Pers Nomor 40 Tahun 1999,
• Kode Etik Jurnalistik,
• serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

• DISCLAIMER

Tulisan ini merupakan karya jurnalistik opini-editorial yang bertujuan:

• pendidikan publik,
• kontrol sosial,
• literasi demokrasi,
• dan penguatan kesadaran kebangsaan.

Sebagian pendapat narasumber merupakan pandangan pribadi masing-masing dan tidak selalu merepresentasikan sikap redaksi.

• HAK CIPTA DAN PERLINDUNGAN HUKUM

© Hak Cipta Karya Jurnalistik dan Visual Dilindungi Undang-Undang Nasional dan Internasional.

• Dasar hukum:
• UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,
• Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works,
• TRIPS Agreement (WTO),
• Universal Copyright Convention.

Dilarang:

• menyalin,
• memperbanyak,
• mendistribusikan,
• memodifikasi,
• atau menggunakan isi dan visual tanpa izin tertulis pemegang hak cipta.

Pelanggaran dapat dikenakan:

• sanksi pidana,
• perdata,
• dan tuntutan hukum internasional sesuai ketentuan berlaku.

Artikel KETIKA KRISIS DIJADIKAN ALIBI: SELAT HORMUZ, ADU DOMBA POLITIK, DAN TRADISI LAMA “MALING TERIAK MALING” pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Breaking Headline News | Investigative Global Report

Oleh Redaksi UngkapKriminal.com

Di tengah momentum Hari Lahir Pancasila, pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengguncang ruang publik nasional. Bukan sekadar pidato seremonial bernuansa politik,

melainkan kritik keras yang menyentuh langsung jantung kebijakan fiskal dan tata kelola ekonomi negara.

Dengan nada serius, Hasto menilai kondisi keuangan Indonesia sedang menghadapi tekanan yang mengkhawatirkan.

• Ia bahkan menyebut pola pembiayaan negara telah memasuki skema, “gali lubang tutup lubang” — utang lama dibayar menggunakan utang baru.

Pernyataan tersebut memantik perdebatan luas di tengah ketidakpastian ekonomi global, pelemahan daya beli masyarakat, meningkatnya biaya hidup, ancaman PHK, dan tekanan terhadap sektor industri nasional.

Pertanyaan besar pun muncul di ruang publik:

Apakah fondasi ekonomi Indonesia benar-benar sedang menghadapi tekanan struktural serius?

KRISIS FISKAL DAN LAMPU MERAH APBN

Dalam pidatonya, Hasto menyoroti defisit transaksi berjalan, keseimbangan primer APBN yang negatif, hingga meningkatnya ketergantungan terhadap pembiayaan utang negara.

“Defisit transaksi berjalan yang terjadi pada kuartal pertama tahun 2026 dan keseimbangan primer yang negatif dalam APBN kita sangatlah mengkhawatirkan. Utang harus dibayar dengan utang, gali lubang tutup lubang.”

Pernyataan tersebut menyentuh salah satu isu paling sensitif dalam tata kelola ekonomi modern: keberlanjutan fiskal negara.

Dalam indikator ekonomi modern, salah satu ukuran kesehatan pembiayaan negara dapat dilihat melalui rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB):

Debt\ Ratio = \frac{Total\ Utang}{PDB} \times 100\%

Rasio tersebut digunakan untuk mengukur kemampuan negara dalam mengelola beban utang terhadap kapasitas ekonomi nasional.

Pemerintah Indonesia dalam berbagai pernyataan resmi menyatakan bahwa rasio utang nasional masih berada dalam batas aman sesuai ketentuan fiskal nasional dan tetap dikelola secara terukur untuk mendukung pembangunan.

Namun demikian, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa tekanan pembayaran bunga utang, kebutuhan refinancing APBN, serta ketergantungan terhadap pembiayaan jangka panjang tetap perlu diwaspadai.

Berdasarkan berbagai laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan dalam beberapa periode terakhir, tekanan terhadap konsumsi rumah tangga, sektor manufaktur, serta lapangan kerja menjadi perhatian karena berdampak terhadap ketahanan ekonomi masyarakat.

Nilai tukar rupiah yang beberapa kali mengalami tekanan terhadap dolar Amerika Serikat juga memperlihatkan bahwa sentimen pasar terhadap ekonomi nasional masih menghadapi tantangan eksternal maupun domestik.

Di sisi lain, peningkatan biaya hidup, gelombang PHK di sejumlah sektor industri, serta melemahnya aktivitas produksi nasional mulai memunculkan kecemasan sosial di tengah masyarakat.

Dalam ekonomi politik modern, krisis sering kali tidak dimulai dari bangkrutnya negara,

melainkan dari runtuhnya kepercayaan publik terhadap kemampuan negara mengelola masa depan.

ANTARA ANGKA STATISTIK DAN JERITAN SOSIAL

• Di atas kertas, pertumbuhan ekonomi dapat terlihat stabil. Namun realitas sosial sering kali berbicara berbeda.

Rakyat kecil tidak hidup dari grafik pertumbuhan.

Mereka hidup dari:

• harga pangan di pasar,
• biaya pendidikan,
• tarif listrik,
• kesempatan kerja,
• dan kemampuan bertahan hidup dari bulan ke bulan.

Ketika kebutuhan pokok terus meningkat sementara pendapatan stagnan, masyarakat mulai kehilangan rasa aman ekonomi.

Di titik inilah statistik makro berubah menjadi kecemasan sosial.

Gelombang PHK, meningkatnya pekerja informal, serta tekanan terhadap kelas menengah kini menjadi persoalan nyata yang tidak dapat dijawab hanya melalui konferensi pers atau retorika optimisme politik.

Karena bagi rakyat, stabilitas bukan sekadar angka pertumbuhan.

Stabilitas adalah kemampuan hidup layak dan bermartabat.

PANDANGAN AKADEMISI DAN PENGAMAT EKONOMI

Sejumlah ekonom dan pengamat kebijakan publik dalam berbagai forum akademik telah mengingatkan pentingnya kehati-hatian fiskal dalam pengelolaan utang negara.

Ekonom senior Indonesia,

Emil Salim, pernah menegaskan bahwa pembangunan nasional harus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan fiskal jangka panjang.

Almarhum ekonom Dr. Rizal Ramli juga kerap mengkritik ketergantungan pembiayaan utang yang dinilai berpotensi membebani generasi mendatang apabila tidak diimbangi penguatan sektor produktif nasional.

Sementara pengamat ekonomi Universitas Indonesia,

Faisal Basri, berulang kali menyoroti pentingnya efisiensi belanja negara, penguatan industri domestik, dan akuntabilitas fiskal agar pertumbuhan ekonomi tidak semata bertumpu pada ekspansi pembiayaan.

Dalam perspektif global, ekonom peraih Nobel Joseph Stiglitz mengingatkan bahwa ketimpangan sosial dan lemahnya pengawasan terhadap kebijakan ekonomi dapat memicu krisis kepercayaan publik terhadap negara.

PERSPEKTIF KONSTITUSI, HUKUM, DAN HAM

Dalam perspektif hukum tata negara, pengelolaan keuangan publik bukan sekadar urusan teknokrasi anggaran, melainkan amanat konstitusi.

Pasal 23 UUD 1945 menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menjamin hak masyarakat untuk memperjuangkan haknya secara kolektif demi pembangunan bangsa dan negara.

Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin kebebasan menyatakan pendapat.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, dan berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers juga menegaskan fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, kontrol sosial, dan pengawasan terhadap kekuasaan.

Secara internasional, prinsip kebebasan berpendapat dijamin melalui:

• Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Pasal 19,
• International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR),
• serta prinsip good governance dalam demokrasi modern.

Prinsip-prinsip tersebut menempatkan kritik publik sebagai bagian sah dari mekanisme demokrasi dan pengawasan terhadap kekuasaan negara.

DALIL PROFETIK DAN ETIKA KEKUASAAN

Di dalam Al-Qur’an, Allah SWT berfirman:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”
(QS. An-Nisa: 58)

Ayat tersebut menegaskan bahwa kekuasaan dan pengelolaan amanat publik harus dijalankan dengan keadilan, tanggung jawab, dan integritas moral.

Rasulullah SAW juga bersabda:

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.”
(HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam konteks negara modern, pengelolaan fiskal, utang negara, dan kebijakan ekonomi bukan sekadar persoalan angka, melainkan amanah besar yang akan dipertanggungjawabkan secara moral, politik, hukum, dan sejarah.

Artikel GALI LUBANG TUTUP LUBANG? pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.