“Ketika rakyat menjerit karena harga hidup meningkat, elite justru sibuk mencari kambing hitam.”

|| FAKTA BUKAN DRAMA ||

• Narasi mengenai ancaman penutupan Selat Hormuz kembali muncul dalam ruang publik Indonesia.
  Jalur strategis dunia yang menjadi lintasan utama distribusi minyak global itu mendadak dijadikan alasan atas tekanan ekonomi nasional:

harga pangan naik, daya beli melemah, kurs berfluktuasi, hingga biaya energi meningkat.

• Namun di tengah derasnya propaganda geopolitik tersebut, publik mulai bertanya:

Apakah benar Selat Hormuz menjadi penyebab utama tekanan ekonomi Indonesia?

Ataukah isu global itu sedang digunakan sebagai tameng politik untuk menutupi persoalan struktural di dalam negeri?

• Di titik inilah kritik sosial lahir:

“Ketika krisis dijadikan alibi, rakyat mulai mencium aroma lama: maling teriak maling.”

Pemerintah dan sejumlah elite politik mulai mengaitkan tekanan ekonomi nasional dengan konflik geopolitik Timur Tengah dan potensi gangguan di Selat Hormuz.

• Narasi tersebut berkembang melalui:

• pernyataan politik,
• diskusi media,
• propaganda ekonomi global,
• hingga framing bahwa Indonesia sedang
  “terdampak besar” oleh situasi internasional.

• Namun sebagian ekonom menilai penyebab tekanan ekonomi Indonesia tidak bisa hanya disederhanakan pada faktor eksternal.

• Siapa Saja yang Menjadi Sorotan?
  Beberapa tokoh dan lembaga yang sering membahas isu tersebut antara lain:

• Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati,
• Menteri ESDM Bahlil Lahadalia,
• Ekonom senior Faisal Basri,
• Ekonom Bhima Yudhistira,
• Pengamat geopolitik Connie Rahakundini Bakrie,
• Akademisi Rocky Gerung,
• Guru Besar Hukum Tata Negara Mahfud MD.

• Para tokoh tersebut memiliki pandangan berbeda:

ada yang menekankan ancaman global,
ada pula yang mengingatkan bahwa persoalan utama justru berasal dari tata kelola domestik.

Kapan Isu Ini Menguat?
Narasi ini menguat ketika:

• harga minyak dunia naik,
• konflik Timur Tengah memanas,
• kondisi fiskal nasional tertekan,
• dan daya beli masyarakat mengalami penurunan.

• Momentum politik nasional juga memperbesar sensitivitas isu ekonomi di tengah ketidakpercayaan publik terhadap elite.

Di Mana Dampaknya Terasa?
Dampak paling terasa berada pada:

• harga kebutuhan pokok,
• transportasi,
• sektor industri,
• UMKM,
• nelayan,
• petani,
• serta masyarakat kelas menengah bawah.

Sementara itu, perdebatan politik berlangsung di ruang:

parlemen,

• media sosial,
• televisi,
• dan panggung politik nasional.

• Mengapa Selat Hormuz Dijadikan Alasan?
  Secara geopolitik, Selat Hormuz memang jalur vital energi dunia.
• Namun sejumlah akademisi menilai:

ketergantungan Indonesia terhadap impor energi,

kebocoran anggaran,

korupsi sistemik,

serta lemahnya efisiensi tata kelola negara,

jauh lebih berpengaruh terhadap tekanan ekonomi rakyat.

• Karena itu muncul kritik:

jangan sampai krisis global dipakai sebagai alat pengalihan isu.

• Bagaimana Dampaknya terhadap Rakyat?
  Ketika narasi global dipakai terus-menerus tanpa pembenahan internal:

• rakyat kehilangan kepercayaan,
• polarisasi politik meningkat,
• elite saling menyalahkan,
• dan substansi persoalan ekonomi justru tertutup propaganda.

• Akibatnya:

publik semakin sulit membedakan mana fakta,

mana pencitraan,

dan mana operasi politik.

• NARASUMBER DAN PANDANGAN AKADEMISI
• Faisal Basri

Ekonom senior ini berulang kali menyoroti:

masalah utama Indonesia bukan hanya faktor global,

tetapi struktur ekonomi yang rapuh dan ketergantungan impor.

• Bhima Yudhistira
• Direktur CELIOS menilai:
  kenaikan harga global memang berdampak,
• tetapi reformasi fiskal dan efisiensi anggaran tetap menjadi kunci utama.
• Mahfud MD
• Guru Besar Hukum Tata Negara menekankan:

krisis kepercayaan publik muncul ketika hukum dianggap tajam ke bawah namun tumpul ke atas.

• Rocky Gerung
• Akademisi dan pengamat politik ini menyebut:

“kekuasaan sering menggunakan krisis untuk membangun legitimasi ketakutan.”

• Connie Rahakundini Bakrie
• Pengamat pertahanan dan geopolitik menilai:

konflik global memang berpengaruh,
namun Indonesia harus memperkuat kemandirian strategis nasional.

• LANDASAN HUKUM DAN HAM
• UUD 1945
• Pasal 33 Ayat (3)

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

• Makna:
  negara wajib mengelola sumber daya demi kepentingan rakyat, bukan oligarki.

• UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
• Pasal 3
• Pers nasional berfungsi sebagai media informasi,
  pendidikan, kontrol sosial, dan hiburan.
• Pasal 6
• Pers nasional melaksanakan peranan:

• memenuhi hak masyarakat mengetahui,
• menegakkan nilai demokrasi,
• melakukan pengawasan,
• kritik,
• koreksi,
• dan saran terhadap hal-hal berkaitan dengan kepentingan umum.

• UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
• Pasal 14

Setiap orang berhak memperoleh informasi.

• Pasal 23

Setiap orang bebas mempunyai dan mengeluarkan pendapat.

• Deklarasi Universal HAM PBB
• Article 19

Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.

• PERSPEKTIF PROFETIK: AL-QUR’AN DAN HADIS
• Al-Qur’an — Surah Al-Baqarah Ayat 42

“Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui.”

• Makna:
  kebenaran tidak boleh ditutupi propaganda atau manipulasi politik.

• Surah An-Nisa Ayat 135

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan…”

• Makna:
  keadilan harus ditegakkan sekalipun terhadap kelompok sendiri.

• Hadis Nabi Muhammad SAW

“Pemimpin yang menipu rakyatnya diharamkan baginya surga.”
(HR. Muslim)

• Makna:
  kekuasaan wajib dijalankan dengan amanah dan kejujuran.

• CATATAN INTELEKTUAL REDAKSI

Bangsa besar tidak dibangun dengan propaganda ketakutan.

Nasionalisme sejati bukan sekadar menyalahkan faktor luar negeri,
tetapi keberanian memperbaiki kelemahan internal bangsa sendiri.

Patriotisme bukan membela elite,
melainkan membela rakyat,
kejujuran,
dan masa depan negara.

• Indonesia membutuhkan:

• transparansi,
• keberanian moral,
• penegakan hukum,
• efisiensi anggaran,
• dan kepemimpinan yang jujur kepada rakyat.

• Karena sejarah menunjukkan:

bangsa runtuh bukan hanya karena ancaman luar,

tetapi karena kebusukan dari dalam.

• EDITORIAL FILSAFAT KEBANGSAAN

Negara yang sehat lahir dari keberanian menerima kritik.

• Jika seluruh kesalahan selalu dilempar ke luar negeri,
  maka bangsa akan kehilangan tradisi evaluasi diri.

Demokrasi tanpa kritik akan berubah menjadi panggung propaganda.

• Dan ketika propaganda lebih kuat daripada kejujuran,
  rakyat perlahan kehilangan kepercayaan terhadap negara.

• PENUTUP:
• PESAN MORAL DAN SOLUSI

Indonesia tidak boleh hidup dalam budaya kambing hitam.

Krisis global memang nyata,
tetapi pembenahan nasional jauh lebih penting.

Solusi yang dibutuhkan bukan:

• adu domba politik,
• propaganda ketakutan,
• atau pencitraan krisis.

Melainkan:

• reformasi tata kelola,
• pemberantasan korupsi,
• kemandirian energi,
• penguatan produksi nasional,
• dan keberanian moral elite negara.
• Karena pada akhirnya:

rakyat tidak membutuhkan drama politik.

Rakyat membutuhkan kejujuran.

• ASAS PRADUGA TAK BERSALAH

Artikel ini disusun berdasarkan prinsip:

• praduga tak bersalah,
• keberimbangan informasi,
• kebebasan pers,
• dan hak publik memperoleh informasi.

Seluruh pihak memiliki:

• hak jawab,
• hak koreksi,
• dan hak klarifikasi,
  sesuai ketentuan:
• UU Pers Nomor 40 Tahun 1999,
• Kode Etik Jurnalistik,
• serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

• DISCLAIMER

Tulisan ini merupakan karya jurnalistik opini-editorial yang bertujuan:

• pendidikan publik,
• kontrol sosial,
• literasi demokrasi,
• dan penguatan kesadaran kebangsaan.

Sebagian pendapat narasumber merupakan pandangan pribadi masing-masing dan tidak selalu merepresentasikan sikap redaksi.

• HAK CIPTA DAN PERLINDUNGAN HUKUM

© Hak Cipta Karya Jurnalistik dan Visual Dilindungi Undang-Undang Nasional dan Internasional.

• Dasar hukum:
• UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,
• Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works,
• TRIPS Agreement (WTO),
• Universal Copyright Convention.

Dilarang:

• menyalin,
• memperbanyak,
• mendistribusikan,
• memodifikasi,
• atau menggunakan isi dan visual tanpa izin tertulis pemegang hak cipta.

Pelanggaran dapat dikenakan:

• sanksi pidana,
• perdata,
• dan tuntutan hukum internasional sesuai ketentuan berlaku.

Artikel KETIKA KRISIS DIJADIKAN ALIBI: SELAT HORMUZ, ADU DOMBA POLITIK, DAN TRADISI LAMA “MALING TERIAK MALING” pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.