Editorial Konstitusi, Moral Kepemimpinan & Kepercayaan Publik

Oleh Redaksi UngkapKriminal.com

Di setiap bangsa, rakyat masih bisa memaklumi kekurangan. Yang sulit diterima bukan sekadar kesalahan, melainkan ketika arah berubah tanpa kejelasan, ucapan berganti tanpa konsistensi, dan janji kehilangan kepastian.

Hari ini berkata A.
Besok menjadi B.
Lusa mungkin berubah lagi ke sana.

Ketika kepemimpinan kehilangan keteguhan sikap, yang runtuh bukan hanya kepercayaan publik, tetapi juga moral kolektif sebuah bangsa. Sebab negara tidak dibangun hanya oleh kekuasaan, melainkan oleh kesesuaian antara kata, tindakan, dan tanggung jawab.

Rakyat tidak menuntut pemimpin menjadi sempurna. Rakyat hanya ingin satu hal sederhana: kejujuran arah.

Sebuah negeri masih memiliki harapan selama:

• hukum tetap berdiri di atas semua golongan,
• kritik tidak dianggap ancaman,
• intelektual tidak dibungkam,
• media tetap berani menyampaikan fakta,
• dan rakyat belum kehilangan akal sehatnya.

Sejarah menunjukkan bahwa bangsa hancur bukan semata karena kemiskinan, melainkan karena hilangnya kepercayaan terhadap kepemimpinan.

Ketika ucapan tidak lagi menjadi pegangan, rakyat mulai hidup dalam keraguan. Dan keraguan yang dipelihara terlalu lama perlahan berubah menjadi apatisme nasional.

Namun harapan belum sepenuhnya mati selama masih ada keberanian untuk mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa konsistensi hanya akan melahirkan kebingungan, sedangkan kepemimpinan sejati lahir dari keberanian memegang prinsip, bahkan ketika prinsip itu tidak populer.

Sebab dalam sejarah bangsa mana pun, krisis paling berbahaya bukan ketika rakyat miskin, melainkan ketika rakyat tak lagi percaya pada arah negaranya sendiri. Ketika kata kehilangan makna, maka kekuasaan perlahan kehilangan legitimasi moralnya.

Karena pada akhirnya, sebuah negeri tidak runtuh saat kehilangan kekayaan. Negeri runtuh ketika rakyat tak lagi percaya pada kata-kata pemimpinnya sendiri.

Perspektif Narasumber, Akademisi & Tokoh Pemikiran

Dalam teori legitimasi politik modern, filsuf politik Jürgen Habermas menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan hanya dapat bertahan apabila terdapat komunikasi publik yang jujur, rasional, dan konsisten antara negara dengan rakyat.

Sementara Samuel P. Huntington dalam kajian politik dan stabilitas negara menjelaskan bahwa krisis kepercayaan publik merupakan salah satu awal dari melemahnya institusi demokrasi.

Di Indonesia, pemikiran Prof. Dr. Mahfud MD menekankan bahwa negara hukum hanya dapat berdiri kuat apabila kekuasaan tunduk pada konsistensi hukum dan etika publik, bukan sekadar kepentingan politik sesaat.

Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla, juga pernah menyampaikan bahwa kepercayaan publik merupakan modal utama pemerintahan. Ketika kepercayaan itu menurun, maka kebijakan sehebat apa pun akan sulit diterima masyarakat.

Sementara Najwa Shihab dalam banyak forum demokrasi publik mengingatkan bahwa kritik bukan ancaman negara, melainkan bagian penting dari pengawasan demokrasi.

Landasan Konstitusi, Hukum & HAM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 1 Ayat (3)

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Makna:
Kekuasaan negara wajib berjalan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan perubahan kepentingan atau kehendak sepihak.

Pasal 28E Ayat (3)

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Makna:
Kritik terhadap kebijakan publik merupakan hak konstitusional warga negara.

Pasal 28F

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.”

Makna:
Transparansi dan keterbukaan informasi merupakan fondasi kepercayaan publik.

Undang-Undang Pers

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Pasal 3 Ayat (1)

Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

Pasal 6

Pers nasional melaksanakan peranan memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.

Pasal 5 Ayat (1)

Pers berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma agama, rasa kesusilaan masyarakat, serta asas praduga tak bersalah.

Prinsip HAM Nasional & Internasional

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Pasal 19

“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat.”

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

Indonesia telah meratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005.

Pasal 19 ICCPR menegaskan hak kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat dalam masyarakat demokratis.

Perspektif Profetik: Al-Qur’an & Hadits

Al-Qur’an — Surah Ash-Shaff Ayat 2–3

«“Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sangat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan.”»

Makna:
Konsistensi antara ucapan dan tindakan merupakan prinsip moral fundamental dalam kepemimpinan.

Al-Qur’an — Surah An-Nisa Ayat 58

«“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”»

Makna:
Kekuasaan adalah amanah moral, bukan sekadar alat politik.

Hadits Nabi Muhammad SAW

«“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.”
(HR. Bukhari dan Muslim)»

Makna:
Kepemimpinan bukan hanya soal jabatan, tetapi tanggung jawab moral dan sejarah.

Catatan Intelektual Redaksi

Redaksi memandang bahwa kritik terhadap arah kebijakan maupun konsistensi kepemimpinan tidak boleh dipersepsikan sebagai kebencian terhadap negara. Dalam negara demokrasi, kritik justru merupakan bentuk kepedulian konstitusional agar kekuasaan tetap berada pada jalur akal sehat, hukum, dan moral publik.

Bangsa besar tidak dibangun oleh ketakutan terhadap kritik, tetapi oleh keberanian memperbaiki diri.

Pesan Moral Kebangsaan, Patriotisme & Nasionalisme

Mencintai negeri bukan berarti membenarkan semua keadaan tanpa pertanyaan. Patriotisme sejati justru lahir dari keberanian menjaga bangsa agar tidak kehilangan arah moral dan konstitusionalnya.

Nasionalisme tidak boleh berubah menjadi kultus individu. Sebab dalam negara demokrasi, yang harus dijaga adalah marwah bangsa, supremasi hukum, dan masa depan rakyat.

Solusi Konkret & Jalan Kebijaksanaan

Bangsa ini masih memiliki harapan apabila:

• pemimpin berani konsisten terhadap ucapan dan kebijakan,
• lembaga hukum tetap independen,
• media menjaga integritas jurnalistik,
• akademisi tetap kritis,
• dan masyarakat mengedepankan nalar dibanding fanatisme.

Perbedaan pendapat tidak boleh menjadi alasan perpecahan. Demokrasi yang sehat justru tumbuh dari keberanian berdialog secara dewasa, terbuka, dan bermartabat.

Asas Praduga Tak Bersalah, Hak Jawab & Hak Koreksi

Artikel ini disusun dalam kerangka opini, pendidikan publik, dan refleksi kebangsaan berdasarkan prinsip demokrasi konstitusional serta kebebasan pers yang dijamin undang-undang.

Redaksi tetap menjunjung tinggi:

• asas praduga tak bersalah,
• keberimbangan informasi,
• hak jawab,
• dan hak koreksi sebagaimana diatur dalam:
• Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,
• Kode Etik Jurnalistik,
• serta prinsip-prinsip HAM nasional dan internasional.

Pihak-pihak yang merasa dirugikan atau memiliki klarifikasi atas isi pemberitaan/opini berhak menyampaikan hak jawab dan hak koreksi kepada Redaksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Disclaimer Redaksi UngkapKriminal.com

Artikel ini merupakan karya jurnalistik opini dan refleksi intelektual yang bertujuan mendorong diskursus publik, penguatan demokrasi, pendidikan konstitusi, serta kesadaran moral kebangsaan.

Seluruh isi tulisan disusun berdasarkan prinsip:

• kebebasan pers,
• kebebasan berekspresi,
• hak publik atas informasi,
• dan tanggung jawab sosial media.

Redaksi tidak bertujuan melakukan fitnah, penghinaan, maupun penghakiman terhadap pihak tertentu.

Segala bentuk interpretasi pembaca di luar substansi tulisan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.

Hak Cipta & Perlindungan Karya Jurnalistik

© UngkapKriminal.com

Seluruh karya jurnalistik, editorial, desain visual, ilustrasi, foto, dan materi publikasi dilindungi oleh:

• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,
• Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999,
• Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works,
• Universal Copyright Convention (UCC),
• serta ketentuan hukum nasional dan internasional terkait hak kekayaan intelektual.

Dilarang memperbanyak, menyalin, memodifikasi, atau mendistribusikan sebagian maupun seluruh isi tanpa izin tertulis dari Redaksi UngkapKriminal.com.

FAKTA BUKAN DRAMA.

Artikel Ketika Pemimpin Berkata A, Sebentar B, Makin ke Sini Mungkin ke Sana: Masih Adakah Harapan bagi Suatu Negeri? pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Menkeu Sri Mulyani Mendadak Sebut Dunia Dalam Keadaan Bahaya 

Ungkapkriminal.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani 

Situasi ekonomi global 

Yang makin menantang 

Membuat Dunia  Kini

Menjadi dalam bahaya.

Dia bahkan mengklaim 

Kata – kata Tersebut 

Tidak berlebihan untuk 

Menggambarkan situasi 

Pada saat ini

Hal itu ia sampaikan 

Dalam sambutan 

Pertemuan 

Menteri Keuangan dan 

Gubernur Bank Sentral 

(FMCBG) G20 ke-4 di 

Washington DC ,

Amerika Serikat.

“Kita bertemu lagi 

Karena situasi 

Ekonomi global yang 

Semakin menantang 

Dan saya rasa 

Tidak berlebihan 

Untuk mengatakan 

Bahwa Dunia 

Sedang dalam bahaya,” 

Ungkapnya, “

Kamis (13/10/2022).

Lebih lanjut, ia menilai 

Situasi ekonomi global 

Makin menantang karena 

Menghadapi tekanan inflasi 

Yang tinggi di banyak negara.

Selain itu, prospek 

Pertumbuhan Ekonomi 

Yang melambat, 

Ancaman krisis 

Energi dan pangan, 

Serta masalah 

Perubahan iklim 

Juga menjadi faktor.

Di sisi lain, Perang 

Rusia dan Ukraina 

Yang tak kunjung usai 

Juga memperburuk 

Krisis ketahanan 

Pangan dunia serta 

Meningkatkan harga energi, 

Termasuk ,’

Harga pangan dan pupuk.

Kemudian Kebijakan ,”

Proteksi perdagangan 

Sejumlah negara 

Yang membuat terganggunya 

Rantai pasok global 

Turut memperparah keadaan.

Sri Mulyani menyebut,” 

Konsekuensi dari 

Pandemi dan guncangan 

Dari cuaca ekstrem 

Kemungkinan akan 

Membuat harga 

Pangan tetap tinggi.

Lonjakan harga 

Energi juga telah 

Mempengaruhi sebagian 

Besar negara 

Terutama Negara 

Berkembang 

Yang menjadi 

Pengimpor energi 

Sehingga menanggung 

Beban lebih berat.

Meningkatnya inflasi Pun 

Membuat banyak 

Bank sentral negara 

Mulai bereaksi dengan 

Menaikkan suku bunga.

Pengetatan moneter global 

Yang lebih cepat 

Menimbulkan risiko 

Efek rembesan ke 

Seluruh dunia dan 

Menciptakan ancaman 

Bagi pemulihan ekonomi 

Yang disebut sangat rapuh.

Menurutnya, “

Semua risiko itu 

Tak hanya membebani 

Negara miskin 

Namun juga ,

Negara berpenghasilan 

enengah hingga maju.

Akibatnya, stabilitas 

Sosial terancam 

Lantaran banyak nya

Sektor rumah tangga 

Yang mengalami 

Penurunan standar hidup  

Terutama ,”

Rumah tangga miskin 

Dan rentan miskin.

” Sri Mulyani ,” 

Memperkirakan 

Situasi global 

Tetap akan sulit 

Pada 2022 dan 

Mungkin akan 

Berlanjut sampai 2023.

Direktur Pelaksana 

IMF Kristalina, 

Kata Sri Mulyani, 

Akan membagikan 

Proyek terbaru mereka.

Ia pun mengimbau 

Untuk tidak mengabaikan 

Kemungkinan peningkatan 

Risiko Resesi Global Dunia .( Tim /Red )

Artikel Pertemuan Srimulyani Dan Gubernur Bank Sentral  FMCBG ) G20 KE – 4 Di Whasington DC : pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Berdasarkan informasi yang di dapat dari Humas dan protokoler Pemerintah Daerah Teluk Bintuni Rombongan Deputi Inteligen Bidang Ekonomi tiba di dermaga delta Bintuni sekitar pukul 14.00 WIT , Minggu (25/9/2022).

Berdasarkan informasi dari sumber terpercaya, Sebelumnya Rombongan Deputi Inteligen Bidang Ekonomi bertolak dari pelabuhan distrik Kokas , Kabupaten Fakfak , Provinsi Papua Barat menuju Bintuni menggunakan speed boat.

Nama-nama yang turut dalam rombongan Brigjen Pol Ermayudi Sumarsono, Kasubdit Kombes Pol Bambang Heri Sukmajadi,  Deni Ardiansyah, Nyoman Triangga, Sekretaris PMI Meylani Osok dan 4 orang media (tim media).

Tambahan, Selama kunjungan di Kabupaten Fakfak, Kasuari 4 melakukan supervisi dan peninjauan kegiatan PMI (Papua Muda Inspiratif) Kabupaten Fakfak, direncanakan rombongan bersama-sama dengan PMI Kabupaten Fakfak dan PT. NLS akan mengembangkan tanaman jagung di atas lahan seluas 250 Hektare yang terletak di Distrik Bomberay , Kabupaten Fakfak. (Red) 

Artikel Deputi Inteligen Bidang Ekonomi Dan 4 Media Menuju Bintuni.  pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

JAKARTA – Ungkapkriminal.com||

Menteri BUMN Erick Thohir 

Baru saja merombak jajaran komisaris

Dan direksi PT Pertamina (Persero)

Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

Yang dilaksanakan, Senin (19/9/2022).

Melalui RUPS ini, Rida Mulyana ,

Ditetapkan menjadi Komisaris Pertamina baru

Menggantikan Ego Syahrial , “

Yang diberhentikan dengan hormat.

Kemudian, Pertamina melantik ,

Erry Widiastono Sebagai ,”

Direktur Logistik  dan Infrastruktur 

Pertamina menggantikan Mulyono.

Selanjutnya, menetapkan Atep Salyadi Dariah Saputra  sebagai Direktur ,”

Strategi Portofolio dan Pengembangan Usaha (SPPU) 

Pertamina menggantikan Iman Rachman dari jabatan yang sama.

Susunan Komisaris dan Direksi baru

Pertamina tersebut tertuang dalam Salinan ,”

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-198/MBU/09/2022

Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan 

Anggota-Anggota Dewan Komisaris

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina 

Dan Nomor : SK-199/MBU/09/2022 tentang Pemberhentian ,

Dan Pengangkatan Anggota-Anggota ,

Direksi Perusahaan Perseroan (Perseroan)

 PT Pertamina yang ditandatangani pada Senin, 19 September 2022.

Berikut jajaran Dewan Komisaris dan

Dewan Direksi Pertamina terbaru :

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama:

Basuki Tjahaja Purnama ,

Wakil Komisaris Utama: 

Pahala Nugraha Mansury ,

Komisaris: Heru Pambudi 

Komisaris: Rida Mulyana

Komisaris Independen: Alexander Lay

Komisaris Independen: Ahmad Fikri Assegaf

Komisaris Independen: Iggi H. Achsien

DEWAN DIREKSI :

Direktur Utama: Nicke Widyawati

Direktur Penunjang Bisnis: Dedi Sunardi

Direktur Keuangan: Emma Sri Martini

Direktur Sumber Daya Manusia: M Erry Sugihartono

Direktur Logistik dan Infrastruktur: Erry Widiastono

Direktur Strategi, Portofolio dan

Pengembangan Usaha (SPPU) :

Atep Salyadi Dariah Saputra {Red}

Artikel Menteri BUMN ERICK Thohir Rombak Jajaran Komisaris Dan Direksi PT Pertamina (Persero) Ini Daftar Nama Nya : pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.