Rubrik: Editorial Filsafat Hukum Kebangsaan
Tagline: FAKTA BUKAN DRAMA

CATATAN REDAKSI

Negara yang sehat bukan dibangun oleh rakyat yang selalu memuji kekuasaan, melainkan oleh rakyat yang berani mengawasi kekuasaan.

Sebab dalam negara demokrasi, kekuasaan bukanlah warisan, bukan pula hak istimewa. Kekuasaan adalah amanah yang dibiayai oleh rakyat dan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Ada satu hukum kehidupan yang tidak pernah gagal bekerja.

Apa yang ditanam, itulah yang akan dituai.

Prinsip itu berlaku dalam kehidupan pribadi, berlaku dalam organisasi, dan berlaku pula dalam penyelenggaraan negara.

Setiap kebijakan meninggalkan jejak.

Setiap keputusan menghasilkan akibat.

Setiap penyimpangan melahirkan konsekuensi.

Dan setiap kekuasaan pada akhirnya akan berhadapan dengan pertanggungjawaban.

Karena itu, ketika berbagai persoalan publik muncul ke permukaan, pertanyaan yang seharusnya diajukan bukan hanya siapa yang harus bertanggung jawab.

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah:

Bagaimana keadaan itu bisa terjadi?

Mengapa mekanisme pengawasan gagal bekerja?

Dan mengapa koreksi baru dilakukan setelah masalah membesar?

Dalam filsafat hukum, tidak ada akibat tanpa sebab.

Apa yang terlihat hari ini sering kali merupakan akumulasi panjang dari keputusan-keputusan yang dibuat kemarin.

RAKYAT BUKAN SEKADAR WARGA

Mungkin banyak yang tidak menyadarinya.

Setiap bulan rakyat membayar pajak penghasilan.

Setiap kali berbelanja, rakyat membayar PPN.

Setiap tahun kendaraan dikenakan pajak.

Rumah dan tanah dikenakan PBB.

Aktivitas ekonomi tertentu dikenakan bea, cukai, retribusi, dan berbagai pungutan sah lainnya.

Bahkan untuk dokumen tertentu, rakyat membeli materai yang hasilnya masuk ke kas negara.

Semua aliran dana tersebut bermuara pada satu tujuan:

Membiayai penyelenggaraan negara.

Karena itu rakyat bukan sekadar objek pembangunan.

Rakyat adalah pihak yang ikut membiayai keberlangsungan republik.

Memang rakyat bukan investor dalam pengertian bisnis yang mengharapkan dividen tahunan.

Namun rakyat adalah pemegang saham moral dan konstitusional negara.

Negara berdiri di atas kontribusi rakyat.

APBN maupun APBD pada akhirnya bersumber dari aktivitas ekonomi rakyat.

Dari pajak rakyat.

Dari kerja rakyat.

Dari produktivitas rakyat.

Maka ketika rakyat bertanya ke mana uang publik digunakan, itu bukan bentuk pembangkangan.

Itu adalah hak konstitusional.

FILSAFAT HUKUM DAN AKUNTABILITAS

Filsuf hukum Gustav Radbruch menjelaskan bahwa hukum harus mengandung tiga unsur pokok:

Keadilan.
Kepastian hukum.
Kemanfaatan.

Ketika ketiga unsur tersebut berjalan seimbang, kepercayaan publik tumbuh.

Namun ketika salah satunya diabaikan, krisis kepercayaan akan muncul.

Hukum kehilangan wibawa bukan ketika rakyat terlalu banyak bertanya.

Hukum kehilangan wibawa ketika pertanyaan publik tidak memperoleh jawaban yang memadai.

Karena itu hukum tidak boleh hanya menjadi alat penghukuman.

Hukum harus menjadi instrumen koreksi.

Hukum harus memastikan bahwa setiap kekuasaan tetap berada dalam batas konstitusi.

PERSPEKTIF PROFETIK

Dalam perspektif keagamaan, prinsip sebab-akibat bukan hanya persoalan hukum, melainkan juga persoalan moral.

Allah SWT berfirman dalam Surah Az-Zalzalah ayat 7–8:

“Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya.”

Ayat tersebut mengajarkan bahwa tidak ada tindakan yang benar-benar hilang.

Semua tercatat.

Semua memiliki konsekuensi.

Rasulullah SAW juga mengingatkan:

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.”

Kekuasaan karena itu bukan privilese.

Kekuasaan adalah amanah.

Dan setiap amanah pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban.

PERSPEKTIF KEBANGSAAN

Bangsa yang besar bukan bangsa yang tidak pernah melakukan kesalahan.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki keberanian untuk mengakui kesalahan dan memperbaikinya.

Patriotisme bukan berarti membela siapa pun tanpa batas.

Patriotisme adalah keberanian membela kebenaran, keadilan, dan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok maupun individu.

Negara hukum tidak dibangun oleh budaya takut mengkritik.

Negara hukum dibangun oleh budaya akuntabilitas.

Kritik yang berbasis fakta bukan ancaman bagi negara.

Justru kritik yang berbasis fakta adalah vitamin demokrasi.

LANDASAN KONSTITUSIONAL

Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945
Indonesia adalah negara hukum.

Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945
Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.

Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Kedua instrumen tersebut menegaskan pentingnya perlindungan hak warga negara untuk memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, serta mengawasi penyelenggaraan negara.

PENUTUP

Pada akhirnya, sejarah selalu memiliki cara untuk meminta pertanggungjawaban.

Waktu boleh berlalu.

Jabatan boleh berganti.

Kekuasaan boleh berpindah tangan.

Namun jejak keputusan akan tetap tercatat.

Apa yang ditanam hari ini akan menjadi warisan bagi generasi berikutnya.

Karena itu, rakyat tidak boleh diposisikan hanya sebagai penonton.

Rakyat adalah pemilik sah republik.

Rakyat adalah pihak yang ikut membiayai negara.

Dan karena itu rakyat berhak bertanya.

Rakyat berhak mengawasi.

Rakyat berhak menagih pertanggungjawaban.

Sebab republik yang sehat bukan dibangun oleh rakyat yang diam.

Republik yang sehat dibangun oleh rakyat yang sadar bahwa setiap rupiah uang publik harus kembali menjadi manfaat publik.

Jika rakyat wajib membayar, maka negara wajib menjawab.

Artikel TABUR TUAI HUKUM: Ketika Rakyat Menagih Pertanggungjawaban atas Republik yang Mereka Biayai pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Di Antara Prinsip, Negara, dan Kesetiaan pada Nurani

|| Sebuah Catatan Filsafat Hukum, Patriotisme, dan Idealisme Kebangsaan ||

Karya Sastra Jurnalistik: Junedy Nasution
Inspirasi Pemikiran: Moeslim Siregar

Oleh: Junedy Nasution

Di zaman ketika keramaian sering dianggap sebagai ukuran kebenaran,

ada manusia-manusia yang memilih berjalan sendiri.

Bukan karena mereka membenci dunia, melainkan

karena mereka sedang menjaga sesuatu yang lebih mahal daripada tepuk tangan: prinsip.

Kalimat sederhana itu terdengar lirih, namun menyimpan gema filsafat yang panjang:

“Sendiri bukan berarti tunggal.

Kadang seseorang berdiri sendiri karena sedang menjaga arah, menjaga prinsip, dan menjaga dirinya tetap utuh.

• Untukmu, my friend — tetap kuat dalam setiap langkah.”»

Di dalamnya tersimpan pertanyaan besar tentang hukum, kebangsaan, moralitas, dan martabat manusia.

DALIL PROFETIK: MENJAGA KEBENARAN MESKI SENDIRI

Allah SWT berfirman:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa.”
(QS. Al-Ma’idah: 8)

Makna ayat ini menegaskan bahwa keadilan tidak boleh tunduk pada rasa takut, tekanan, ataupun kepentingan. Kebenaran tetap harus dijaga sekalipun seseorang harus berdiri sendirian.

Rasulullah SAW juga bersabda:

«“Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim.”
(HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)»

Hadits ini bukan sekadar seruan keberanian, melainkan pengingat bahwa moralitas publik dan keberanian intelektual merupakan bagian dari amanah kemanusiaan.

Yang sedang terjadi hari ini bukan sekadar perubahan sosial, tetapi perubahan cara manusia memandang nilai.

Keberanian sering dikalahkan oleh kepentingan. Integritas dianggap ancaman. Dan idealisme perlahan dipaksa tunduk pada pragmatisme.

Di tengah situasi itu, lahirlah individu-individu yang tetap memilih menjaga akal sehat, etika, dan kesadaran kebangsaan meski harus berjalan tanpa barisan.

Mereka mungkin sendiri secara posisi, tetapi tidak pernah tunggal secara nilai.

Mereka adalah para pemikir, jurnalis, akademisi, aktivis, aparat yang masih setia pada sumpah, dan rakyat biasa yang menolak kehilangan nurani.

Mereka hidup di tengah bangsa yang besar, tetapi kadang merasa asing di negeri sendiri karena memilih berkata benar ketika sebagian memilih diam.

Dalam filsafat hukum, manusia seperti ini dapat disebut sebagai penjaga moral republik.

Sejarah membuktikan bahwa idealisme sering lahir dalam tekanan, patriotisme tumbuh dalam pengorbanan, dan nasionalisme sejati muncul ketika keberanian menjadi mahal.

Indonesia pun dibangun oleh orang-orang yang pernah dianggap “sendiri”: para pemuda, pemikir, ulama, dan pejuang yang mempertaruhkan hidup demi kemerdekaan bangsa.

DALIL TENTANG KETEGUHAN DAN KESABARAN

Allah SWT berfirman:

“Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridaan-Nya.”
(QS. Al-Kahfi: 28)

Maknanya adalah bahwa keteguhan menjaga prinsip membutuhkan kesabaran dan kekuatan batin. Tidak semua perjuangan selalu dipenuhi sorak tepuk tangan; sebagian justru ditemani kesunyian.

Rasulullah SAW bersabda:

«“Islam datang dalam keadaan asing, dan akan kembali asing sebagaimana awalnya. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing.”
(HR. Muslim)»

Hadits ini menggambarkan bahwa menjaga nilai dan integritas pada zaman yang berubah sering membuat seseorang tampak berbeda, bahkan sendirian. Namun justru di situlah kemuliaan moral diuji.

Persoalan ini tidak hanya hidup di ruang politik atau pemerintahan.

Ia hadir di ruang media, di meja birokrasi, di kampus, di pengadilan, bahkan di dalam hati manusia sendiri.

Pertarungan terbesar sebenarnya bukan antara manusia melawan manusia, melainkan antara nurani melawan rasa takut.

Mengapa seseorang tetap memilih berdiri sendiri?

Karena tidak semua hal dapat dibeli oleh kenyamanan.

Ada manusia yang percaya bahwa harga diri lebih tinggi daripada popularitas, bahwa kebenaran lebih penting daripada posisi, dan bahwa bangsa tidak akan pernah besar bila generasinya kehilangan keberanian moral.

Dalam perspektif filsafat hukum kebangsaan, keberanian menjaga prinsip merupakan bentuk patriotisme modern.

Patriotisme bukan sekadar mengangkat bendera, tetapi menjaga nilai keadilan ketika banyak orang memilih aman.

DALIL TENTANG AMANAH DAN INTEGRITAS

Allah SWT berfirman:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”
(QS. An-Nisa’: 58)

Ayat ini menjadi fondasi moral bahwa kekuasaan, jabatan, ilmu, dan suara publik adalah amanah yang harus dijaga dengan kejujuran.

Rasulullah SAW bersabda:

«“Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada.”
(HR. Tirmidzi)»

Makna hadits ini meluas pada seluruh aspek kehidupan: bahwa kejujuran dan integritas adalah kemuliaan yang dijunjung tinggi dalam peradaban.

Bagaimana idealisme dapat bertahan?

Idealisme bertahan melalui kesadaran bahwa bangsa tidak dibangun oleh mereka yang selalu mengikuti arus, melainkan oleh mereka yang berani menjaga arah.

Dalam sastra profetik, manusia tidak hanya dituntut berpikir, tetapi juga bertanggung jawab secara moral terhadap zamannya.

Karena itu, intelektualitas sejati bukan hanya kemampuan berbicara, melainkan keberanian mempertahankan integritas meski tanpa panggung.

FILSAFAT HUKUM DAN MARTABAT REPUBLIK

Negara hukum tidak hanya berdiri di atas pasal-pasal, tetapi juga di atas etika.

Ketika hukum kehilangan moral, maka keadilan berubah menjadi formalitas administratif.

Di titik itulah peran manusia berintegritas menjadi penting.

Mereka mungkin tidak selalu menang, tetapi keberadaan mereka menjaga republik tetap memiliki cermin.

Tanpa manusia-manusia seperti itu, bangsa akan kehilangan arah, dan demokrasi hanya menjadi prosedur tanpa jiwa.

NASIONALISME YANG BERPIKIR

Nasionalisme bukan fanatisme buta.

Nasionalisme sejati adalah keberanian mengkritik demi memperbaiki, bukan menghancurkan.

Mencintai bangsa bukan berarti membenarkan semua keadaan, melainkan memastikan bahwa negara tetap berjalan sesuai cita-cita keadilan sosial.

Karena bangsa yang besar bukan bangsa yang anti kritik, tetapi bangsa yang mampu mendengar suara nurani rakyatnya.

SASTRA KRITIS DAN SUARA ZAMAN

Sastra tidak selalu lahir untuk hiburan.

Kadang sastra hadir sebagai alarm peradaban.

Ia menjadi suara ketika banyak mulut memilih diam. Ia menjadi cahaya ketika arah mulai kabur. Dan ia menjadi pengingat bahwa manusia tidak boleh kehilangan kemanusiaannya.

Kalimat sederhana dapat menjadi lebih tajam daripada pidato panjang bila lahir dari kejujuran.

PENUTUP

Pada akhirnya, manusia mungkin dapat berjalan sendiri, tetapi nilai tidak pernah berjalan sendirian.

Kejujuran akan selalu menemukan jalannya. Integritas akan selalu meninggalkan jejak. Dan sejarah sering kali ditulis oleh mereka yang dahulu dianggap terlalu idealis.

Maka jika hari ini ada seseorang yang masih memilih menjaga prinsip di tengah dunia yang berubah cepat, jangan buru-buru menganggapnya lemah.

Sebab mungkin, dialah orang yang sedang menjaga agar arah bangsa tidak sepenuhnya hilang.

«“Sendiri bukan berarti tunggal.
Kadang seseorang berdiri sendiri karena sedang menjaga arah, menjaga prinsip, dan menjaga dirinya tetap utuh.
Untukmu, my friend — tetap kuat dalam setiap langkah.”»

Keterangan foto:
Ilustratif sosok Sang Inspiratif, Moeslim Siregar — simbol idealisme, keberanian moral, dan kesetiaan menjaga nurani kebangsaan di tengah perubahan zaman.

Karya: Junedy Nasution
Inspirasi Pemikiran: Moeslim Siregar

Genre:
Sastra Jurnalistik — Filsafat Hukum — Kebangsaan — Kritik Sosial — Profetik Intelektual

Status:
© Hak cipta karya jurnalistik dan visual dilindungi undang-undang nasional dan internasional.

Artikel SENDIRI BUKAN BERARTI TUNGGAL pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.