Oleh: Junedy Nasution

Editor: Redaksi UngkapKriminal.com

Rubrik: Investigative Global Report | Filsafat Hukum | Literasi Digital | Kebangsaan

Tagline: “Ketika kata-kata kehilangan nurani, hukum kehilangan arah. Ketika pers menjaga nurani, bangsa masih memiliki harapan.”

OPINI REDAKSI | REFLEKSI KEBANGSAAN | LITERASI DIGITAL

Jakarta – Medan, ungkapkriminal.com

RINGKASAN

Indonesia sedang memasuki era yang ditandai percepatan teknologi, polarisasi politik, tantangan ekonomi global, serta banjir informasi digital. Dalam situasi demikian, media massa tidak cukup hanya menjadi penyampai berita, tetapi juga penjaga nalar publik, pengawal konstitusi, dan penjaga moral demokrasi.

Diskusi yang dilakukan dua insan pers tersebut merupakan refleksi tentang bagaimana pers tetap berdiri independen, profesional, dan berpihak kepada kepentingan publik tanpa kehilangan etika maupun nilai kemanusiaan.

BREAKING HEADLINE REPORT

Di sebuah meja sederhana, tanpa podium dan tanpa seremoni, dua wartawan senior memperbincangkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada kepentingan institusi media masing-masing.

Yang dibahas bukan sekadar berita hari ini.

Yang dibahas adalah Indonesia.

Bagaimana demokrasi dijaga ketika opini lebih cepat daripada fakta.

Bagaimana ekonomi bertahan ketika dunia memasuki ketidakpastian geopolitik.

Bagaimana generasi muda menghadapi banjir informasi, kecerdasan buatan (AI), manipulasi digital, dan disinformasi.

Diskusi demikian mungkin tampak sederhana.

Namun sejarah sering kali lahir dari percakapan-percakapan yang jujur.

Karena bangsa besar tidak hanya dibangun oleh kekuasaan.

Tetapi juga oleh pikiran yang merdeka.

Perspektif Filsafat Hukum

Hukum pada hakikatnya bukan sekadar kumpulan pasal.

Hukum merupakan manifestasi nilai keadilan.

Pemikiran Aristoteles menempatkan keadilan sebagai tujuan utama hukum.

Gustav Radbruch mengingatkan bahwa hukum harus menjaga tiga pilar:

Kepastian hukum

Keadilan

Kemanfaatan

Sementara Satjipto Rahardjo melalui hukum progresif menegaskan bahwa hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.

Pers yang sehat menjadi salah satu instrumen agar ketiga tujuan tersebut tetap hidup.

Literasi Digital: Tantangan Abad ke-21

Perkembangan teknologi menghadirkan peluang sekaligus ancaman.

Literasi digital bukan sekadar kemampuan menggunakan gawai.

Literasi digital meliputi:

kemampuan memverifikasi informasi;

berpikir kritis;

memahami etika digital;

menghormati hak privasi;

melawan hoaks, ujaran kebencian, dan manipulasi informasi.

Generasi masa depan membutuhkan kecerdasan intelektual sekaligus kecerdasan moral.

Perspektif Kebangsaan

Patriotisme bukan sekadar mengibarkan bendera.

Nasionalisme bukan sekadar slogan.

Idealisme bukan sekadar retorika.

Ketiganya hidup ketika setiap profesi menjalankan amanah secara jujur.

Pers adalah salah satu benteng demokrasi.

Media yang independen menjaga ruang publik agar tetap rasional.

Analisis Investigatif

Di tengah meningkatnya polarisasi politik, tekanan ekonomi global, dan transformasi digital, media menghadapi tantangan besar:

menjaga independensi;

melawan disinformasi;

mengedepankan verifikasi;

menghindari sensasionalisme;

memastikan kepentingan publik menjadi prioritas.

Karena itu, kualitas demokrasi sangat dipengaruhi oleh kualitas informasi yang diterima masyarakat.

Diskusi redaksional mengenai politik, ekonomi, literasi digital, hukum, dan masa depan Indonesia.

Junedy Nasution (UngkapKriminal.com) dan Stedi Bangun (MahagaNews.com).
Saat pertemuan redaksional sebagaimana terdokumentasi pada foto.
(Jakarta Indonesia)

Dalam Rangka Membangun pertukaran gagasan mengenai tantangan bangsa dan peran pers.

Melalui dialog terbuka, analisis kritis, dan pertukaran perspektif jurnalistik.

Narasumber dan Rujukan Akademik

Pandangan dalam artikel ini dapat diperkaya melalui karya dan pemikiran para tokoh berikut:

Satjipto Rahardjo — Hukum Progresif.

Prof. Jimly Asshiddiqie — Hukum Tata Negara dan Konstitusi.

Prof. Hikmahanto Juwana — Hukum Internasional.

Prof. Yudi Latif — Pancasila dan Kebangsaan.

Prof. Komaruddin Hidayat — Etika dan Peradaban.

Prof. Azyumardi Azra — Demokrasi dan Islam.

Marshall McLuhan — Media Theory.

Jürgen Habermas — Public Sphere.

Hannah Arendt — Demokrasi dan Ruang Publik.

Landasan Hukum Nasional

Artikel ini sejalan dengan prinsip-prinsip:

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

Pasal 28

Pasal 28E

Pasal 28F

Pasal 28J

UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024.

Kode Etik Jurnalistik.

Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers.

Instrumen HAM Internasional

Universal Declaration of Human Rights (UDHR), khususnya Pasal 19 mengenai kebebasan berpendapat dan memperoleh informasi.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), terutama Pasal 19 tentang kebebasan berekspresi.

SASTRA PROFETIK

Allah SWT berfirman:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah…”

(QS. An-Nisa’: 135)

Makna: Keadilan harus ditegakkan tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi, kelompok, maupun kekuasaan.

Allah SWT juga berfirman:

“Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil lebih dekat kepada takwa.”

(QS. Al-Ma’idah: 8)

Rasulullah SAW bersabda:

“Sampaikanlah kebenaran walaupun pahit.” (Makna hadis yang diriwayatkan dalam berbagai kitab hadis tentang kewajiban berkata benar.)

Nilai profetik mengajarkan bahwa keberanian menyampaikan kebenaran harus berjalan bersama kebijaksanaan, kejujuran, dan tanggung jawab.

Catatan Intelektual Redaksi

Bangsa yang besar tidak dibangun oleh kebisingan.

Bangsa dibangun oleh gagasan.

Peradaban tidak lahir dari kebencian.

Ia lahir dari keberanian berpikir.

Media bukanlah hakim.

Media juga bukan alat propaganda.

Media adalah ruang tempat fakta diuji, akal diasah, dan nurani dipelihara.

Indonesia memerlukan lebih banyak dialog daripada pertikaian.

Lebih banyak literasi daripada provokasi.

Lebih banyak integritas daripada popularitas.

Karena masa depan republik tidak hanya ditentukan oleh siapa yang berkuasa.

Melainkan oleh siapa yang tetap menjaga kebenaran ketika kebohongan menjadi kebiasaan.

Asas Praduga Tak Bersalah

Artikel ini merupakan refleksi dan analisis kebangsaan yang disusun berdasarkan prinsip jurnalistik profesional. Setiap pihak yang disebutkan memiliki hak untuk memberikan klarifikasi, hak jawab, dan hak koreksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Tidak ada bagian artikel ini yang dimaksudkan sebagai tuduhan terhadap individu atau lembaga tertentu.

Disclaimer

Artikel ini merupakan karya jurnalistik berbasis analisis, refleksi kebangsaan, filsafat hukum, dan literasi digital. Pandangan yang disampaikan bertujuan memperkaya ruang diskusi publik dalam kerangka demokrasi, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

© 2026 UngkapKriminal.com

Seluruh naskah, foto, ilustrasi, desain visual, dan elemen editorial dalam publikasi ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, serta prinsip-prinsip perlindungan hak cipta internasional melalui Konvensi Bern (Berne Convention). Dilarang memperbanyak, mendistribusikan, atau menggunakan sebagian maupun seluruh isi tanpa izin tertulis dari pemegang hak cipta, kecuali sebagaimana diizinkan oleh peraturan perundang-undangan.

Bio Redaksi

Junedy Nasution adalah jurnalis investigasi dan Pemimpin Redaksi UngkapKriminal.com yang berfokus pada peliputan hukum, tata kelola pemerintahan, antikorupsi, hak asasi manusia, serta pengembangan konsep Jurnalisme Profetik yang mengintegrasikan ketelitian investigatif, etika profesi, dan nilai-nilai kemanusiaan universal.

Referensi Bacaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers.

Universal Declaration of Human Rights (1948).

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif.

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.

Yudi Latif, Negara Paripurna.

Artikel DUA REDAKSI, SATU KEGELISAHAN UNTUK INDONESIA pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

UNGKAPKRIMINAL.COM | Investigative Global Report

Oleh : Junedy Nasution
Editor : Redaksi UngkapKriminal.com
Rubrik : Investigative Report | Filsafat Hukum | Literasi Digital | Analisis Strategis Kebangsaan

TAGLINE

Dalam era perang informasi, pertanyaan terpenting bukan sekadar siapa yang berbicara, melainkan siapa yang memperoleh manfaat ketika masyarakat kehilangan kemampuan membedakan fakta, opini, propaganda, dan kebenaran.

PENGANTAR

Indonesia adalah bangsa besar yang dibangun di atas semangat persatuan, gotong royong, dan penghormatan terhadap hukum. Namun dalam beberapa tahun terakhir, ruang publik nasional menghadapi fenomena yang semakin kompleks: meningkatnya polarisasi sosial, pertarungan narasi politik, ledakan informasi digital, dan menurunnya kepercayaan terhadap berbagai institusi.

Di tengah situasi tersebut, muncul sebuah refleksi yang menggugah:

«”Di Indonesia, kami akrab dengan kekisruhan dan kekacauan sehingga tak tahu siapa kawan dan siapa lawan.”»

Kalimat ini bukan sekadar ungkapan emosional. Ia menggambarkan kegelisahan kolektif masyarakat yang sering kali dibanjiri informasi yang saling bertentangan hingga sulit membedakan antara fakta dan persepsi, kritik dan propaganda, kepentingan publik dan kepentingan kekuasaan.

Lalu pertanyaan yang muncul adalah:

Siapakah dalangnya?

PEMBUKA

Dalam tradisi negara hukum modern, pertanyaan mengenai “dalang” tidak dapat dijawab melalui prasangka, sentimen politik, atau asumsi.

Jurnalisme yang bertanggung jawab tidak bertugas menciptakan tersangka baru di ruang publik.

Tugas jurnalisme adalah mencari fakta, menguji informasi, memverifikasi data, dan menghadirkan konteks yang memungkinkan masyarakat memahami persoalan secara utuh.

Karena itu, artikel ini tidak dimaksudkan untuk menunjuk individu, kelompok, organisasi, atau institusi tertentu sebagai dalang kekacauan tanpa bukti yang dapat diverifikasi.

Sebaliknya, artikel ini berupaya menginvestigasi akar persoalan melalui pendekatan hukum, filsafat, literasi digital, dan analisis strategis kebangsaan.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Fenomena kekisruhan sosial dan politik di Indonesia semakin sering muncul dalam berbagai isu publik.

Perkembangan teknologi informasi mempercepat penyebaran berita, tetapi juga memperbesar peluang munculnya disinformasi, manipulasi opini, propaganda digital, dan polarisasi masyarakat.

Hasil telaah terhadap berbagai kajian akademik, teori politik, studi komunikasi publik, dan perkembangan demokrasi menunjukkan bahwa kekacauan sosial sering kali tidak lahir dari satu aktor tunggal, melainkan dari interaksi berbagai kepentingan yang saling bertabrakan.

Investigasi konseptual ini menemukan sedikitnya lima faktor utama yang berkontribusi terhadap situasi tersebut: polarisasi politik, disinformasi digital, pertarungan kepentingan elite, lemahnya literasi publik, dan krisis kepercayaan terhadap institusi.

Dampaknya tidak hanya dirasakan pada tingkat persepsi masyarakat, tetapi juga terhadap kualitas demokrasi, stabilitas sosial, efektivitas penegakan hukum, dan masa depan persatuan nasional.

Karena itu, pertanyaan yang lebih penting daripada “siapa dalangnya” adalah:

Siapa yang memperoleh keuntungan ketika masyarakat kehilangan kemampuan membedakan fakta dan narasi?

PENDAHULUAN

Dalam ilmu politik modern, kekacauan sosial sering terjadi ketika masyarakat tidak lagi memiliki titik temu terhadap kebenaran bersama.

Ketika setiap kelompok memiliki versinya sendiri tentang fakta, maka ruang publik berubah menjadi arena konflik persepsi.

Di era digital, situasi tersebut diperparah oleh algoritma media sosial yang cenderung memperkuat informasi yang sesuai dengan keyakinan pengguna.

Akibatnya, masyarakat dapat terjebak dalam ruang gema (echo chamber) yang membuat pandangan berbeda dianggap sebagai ancaman, bukan sebagai bagian dari demokrasi.

Fenomena inilah yang kemudian melahirkan kebingungan kolektif mengenai siapa kawan dan siapa lawan.

TEMUAN INVESTIGATIF

Fakta Utama

Berdasarkan kajian terhadap berbagai fenomena sosial-politik, terdapat lima faktor dominan yang berulang kali muncul sebagai pemicu kekisruhan publik.

1. Polarisasi Politik

Perbedaan pilihan politik berkembang menjadi identitas sosial yang kaku.

Lawan politik dipersepsikan sebagai musuh, bukan sebagai sesama warga negara.

2. Disinformasi dan Propaganda

Arus informasi digital memungkinkan berita yang belum terverifikasi menyebar jauh lebih cepat daripada klarifikasinya.

3. Pertarungan Kepentingan Elite

Kompetisi kekuasaan sering melahirkan perang narasi yang membingungkan masyarakat.

4. Rendahnya Literasi Politik dan Digital

Sebagian masyarakat belum memiliki kemampuan memadai untuk memverifikasi informasi secara mandiri.

5. Krisis Kepercayaan Institusional

Ketika kepercayaan terhadap lembaga negara menurun, ruang publik menjadi rentan terhadap spekulasi dan teori konspirasi.

Kronologi Pola Kekisruhan

Tahap Pertama:
Muncul isu yang memancing perhatian publik.

Tahap Kedua:
Narasi berkembang secara masif di media sosial.

Tahap Ketiga:
Terjadi pembelahan opini.

Tahap Keempat:
Muncul konflik persepsi.

Tahap Kelima:
Publik kehilangan orientasi terhadap fakta.

ANALISIS HUKUM

Dasar Konstitusional

• UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3)
• Pasal 28D Ayat (1)
• Pasal 28F
• Pasal 28G

Peraturan Perundang-Undangan

• Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
• Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
• Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Analisis Yuridis

Dalam negara hukum demokratis, tuduhan terhadap seseorang atau kelompok sebagai “dalang” harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang sah.

Tanpa alat bukti yang memadai, tuduhan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip due process of law dan asas praduga tak bersalah.

Karena itu, hukum tidak boleh tunduk pada tekanan opini, dan opini tidak boleh menggantikan proses pembuktian.

FILSAFAT HUKUM

Keadilan

Aristoteles mengajarkan bahwa keadilan berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.

Namun keadilan sulit diwujudkan ketika masyarakat tidak memperoleh informasi yang benar.

Kepastian Hukum

Hans Kelsen menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan syarat utama kehidupan bernegara yang tertib.

Kemanfaatan Hukum

Jeremy Bentham menempatkan kemanfaatan publik sebagai tujuan hukum.

Karena itu, hukum harus menjadi instrumen keadilan, bukan alat pertarungan kepentingan.

Pertanyaan Filosofis

Apakah hukum telah melayani keadilan?

Ataukah hukum hanya menjalankan prosedur formal tanpa mampu menjawab keresahan masyarakat?

PERSPEKTIF PROFETIK

Allah SWT berfirman:

«”Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya.”»

(QS. Al-Hujurat: 6)

Makna ayat ini sangat relevan dengan era digital. Verifikasi informasi bukan hanya kewajiban jurnalistik, tetapi juga kewajiban moral.

Rasulullah SAW bersabda:

«”Cukuplah seseorang dianggap berdusta ketika ia menceritakan setiap yang didengarnya.”»

(HR. Muslim)

Hadis ini mengingatkan bahwa menyebarkan informasi tanpa verifikasi dapat menjadi sumber kerusakan sosial.

PERSPEKTIF HAK KONSTITUSIONAL

Warga negara memiliki hak:

✓ Memperoleh informasi yang benar

✓ Menyampaikan pendapat

✓ Mendapat perlindungan hukum

✓ Mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum

Negara memiliki kewajiban:

✓ Menjamin kebebasan berekspresi

✓ Melindungi hak konstitusional warga

✓ Menegakkan hukum secara adil dan tidak diskriminatif

LITERASI DIGITAL

Verifikasi Fakta

Masyarakat perlu memeriksa:

• Sumber informasi
• Dokumen pendukung
• Kredibilitas narasumber
• Konteks peristiwa

Melawan Disinformasi

Jangan membagikan informasi hanya karena sesuai dengan keyakinan pribadi.

Bagikan hanya setelah diverifikasi.

Edukasi Publik

Berpikir kritis adalah bentuk patriotisme intelektual dalam demokrasi modern.

ANALISIS STRATEGIS KEBANGSAAN

Dampak bagi Daerah

Potensi konflik sosial meningkat.

Dampak bagi Negara

Menurunkan legitimasi institusi publik.

Dampak bagi Generasi Mendatang

Melemahkan budaya dialog dan memperkuat budaya kecurigaan.

PERSPEKTIF INTERNASIONAL

Demokrasi modern yang kuat selalu dibangun di atas:

✓ Rule of Law

✓ Transparansi

✓ Akuntabilitas

✓ Independensi Pers

✓ Literasi Digital

✓ Perlindungan Hak Asasi Manusia

Tidak ada demokrasi yang sehat tanpa informasi yang sehat.

SUARA PUBLIK DAN PAKAR

Pemikiran yang relevan berasal dari:

• John Rawls
• Jürgen Habermas
• Hans Kelsen
• Satjipto Rahardjo
• Mahfud MD
• Yudi Latif

Kesamaan pandangan mereka adalah bahwa demokrasi membutuhkan warga yang kritis, institusi yang dipercaya, dan ruang publik yang sehat.

REKOMENDASI

Kepada Pemerintah

• Memperkuat transparansi.
• Memperluas literasi digital nasional.
• Meningkatkan kualitas komunikasi publik.

Kepada Aparat Penegak Hukum

• Menjaga independensi.
• Menegakkan hukum tanpa diskriminasi.
• Mengedepankan pembuktian objektif.

Kepada Masyarakat

• Menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi.
• Mengembangkan budaya dialog.
• Mengutamakan fakta daripada fanatisme kelompok.

PENUTUP

Pada akhirnya, tidak semua kekacauan memiliki satu dalang tunggal.

Sering kali kekacauan lahir dari pertemuan berbagai kepentingan, konflik narasi, kelemahan tata kelola, dan rendahnya kualitas informasi publik.

Karena itu, pertanyaan paling penting bukanlah:

“Siapa dalangnya?”

Melainkan:

“Siapa yang memperoleh manfaat ketika masyarakat kehilangan kemampuan membedakan fakta dan opini?”

Dalam negara hukum, jawaban atas pertanyaan tersebut harus ditemukan melalui fakta, data, pembuktian, dan akal sehat.

Bukan melalui prasangka.

Karena demokrasi yang sehat dibangun oleh kebenaran yang dapat diuji, bukan oleh kecurigaan yang tidak dapat dibuktikan.

ASAS PRADUGA TAK BERSALAH, HAK JAWAB, DAN HAK KOREKSI

Redaksi menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Setiap pihak yang disebut dalam pemberitaan harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, setiap pihak memiliki hak jawab dan hak koreksi terhadap informasi yang dianggap merugikan atau tidak sesuai fakta.

Redaksi membuka ruang klarifikasi, koreksi, dan hak jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Jurnalistik.

DISCLAIMER

Artikel ini merupakan karya jurnalistik, analisis hukum, filsafat hukum, sastra profetik, dan literasi publik yang disusun berdasarkan data, referensi akademik, dokumen hukum, sumber terbuka yang dapat diverifikasi, serta kajian penulis pada saat publikasi.

Artikel ini tidak dimaksudkan untuk memvonis, menghakimi, atau menetapkan kesalahan individu maupun kelompok tertentu.

Pembaca diharapkan menggunakan nalar kritis serta melakukan verifikasi lanjutan terhadap setiap informasi yang berkembang.

HAK CIPTA DAN PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

© 2026 UngkapKriminal.com

Seluruh isi artikel, judul, naskah, analisis, ilustrasi, foto, desain visual, logo, infografis, video, audio, dan produk jurnalistik lainnya dilindungi oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan ketentuan internasional mengenai hak cipta dan kekayaan intelektual.

Perlindungan mengacu pada:

• UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
• Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
• Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works
• TRIPS Agreement
• WIPO Copyright Framework

Dilarang memperbanyak, mempublikasikan ulang, memodifikasi, atau menggunakan sebagian maupun seluruh isi karya ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari pemegang hak cipta.

METODOLOGI KEBANGSAAN, PENDIDIKAN, EDUKASI, PATRIOTISME DAN IDEALISME REDAKSI

Artikel ini disusun berdasarkan prinsip:

✓ Akurasi
✓ Verifikasi
✓ Independensi
✓ Kepentingan Publik
✓ Literasi Digital
✓ Negara Hukum
✓ Hak Asasi Manusia
✓ Keadilan Sosial
✓ Persatuan Nasional
✓ Demokrasi Konstitusional

BIO REDAKSI

Redaksi UngkapKriminal.com berkomitmen menghadirkan jurnalisme investigatif yang berorientasi pada kepentingan publik, supremasi hukum, literasi digital, pendidikan kebangsaan, dan penguatan demokrasi konstitusional berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

REFERENSI BACAAN

• UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
• Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
• John Rawls, A Theory of Justice
• Hans Kelsen, Pure Theory of Law
• Jürgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere
• Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif
• Literatur akademik tentang demokrasi digital, disinformasi, dan rule of law.

Artikel DI INDONESIA, KAMI AKRAB DENGAN KEKISRUHAN DAN KEKACAUAN SEHINGGA TAK TAHU SIAPA KAWAN DAN SIAPA LAWAN: SIAPAKAH DALANGNYA? pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.