kondisi ketika institusi negara gagal menghadirkan manfaat, perlindungan, keadilan, dan pelayanan yang dapat dirasakan secara nyata oleh warga negara.

Menelisik Keadilan Fiskal Pusat–Daerah di Tengah Tuntutan Transparansi Publik

Global Investigative Policy Report

Oleh: Redaksi

Pernyataan Bupati Siak, Afni Zulkifli, dalam forum resmi bersama DPR RI menyita perhatian publik nasional.

Di hadapan para pemangku kebijakan pusat, ia menyampaikan bahwa Kabupaten Siak menyetor sekitar Rp1 triliun kepada pemerintah pusat, namun pembangunan jalan nasional yang kembali ke daerah tersebut disebut hanya sekitar 1 kilometer.

Pernyataan itu segera memicu perdebatan luas mengenai hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.

Apakah daerah penghasil memperoleh manfaat pembangunan yang sebanding dengan kontribusinya kepada negara?

Ataukah persoalan sebenarnya terletak pada transparansi distribusi anggaran yang belum sepenuhnya dipahami publik?

Data Fiskal yang Ditemukan

Penelusuran terhadap dokumen fiskal Kabupaten Siak menunjukkan bahwa pada Tahun Anggaran 2024, pemerintah pusat memproyeksikan transfer ke Kabupaten Siak sekitar Rp2,203 triliun.

Komponen transfer tersebut antara lain:

Dana Bagi Hasil (DBH): ± Rp1,389 triliun

Dana Alokasi Umum (DAU): ± Rp477,6 miliar

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik: ± Rp27,3 miliar

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik: ± Rp187,5 miliar

Dana Desa: ± Rp113,9 miliar

Insentif Fiskal: ± Rp7,3 miliar

Sementara itu, APBD Kabupaten Siak Tahun 2024 berada pada kisaran Rp2,99 triliun dan meningkat menjadi sekitar Rp3,23 triliun setelah perubahan anggaran.

Data tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Siak merupakan salah satu daerah dengan kapasitas fiskal yang cukup besar di Provinsi Riau.

Infrastruktur APBN yang Teridentifikasi

Penelusuran terhadap program pemerintah pusat juga menemukan adanya proyek peningkatan Jalan Nasional Simpang Lago–KM 11 Buatan yang merupakan bagian koridor Simpang Lago–Siak–Buton.

Proyek tersebut memiliki karakteristik:

Panjang pekerjaan sekitar 24,23 kilometer.

Nilai kontrak sekitar Rp155 miliar.

Sumber pendanaan APBN.

Dilaksanakan melalui skema kontrak tahun jamak (multiyears).

Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat tetap mengalokasikan pembangunan infrastruktur nasional di wilayah Kabupaten Siak.

Di Mana Letak Persoalannya?

Perdebatan sesungguhnya bukan sekadar mengenai panjang jalan.

Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana publik memahami hubungan antara kontribusi daerah terhadap penerimaan negara dan manfaat pembangunan yang kembali ke daerah.

Dalam perspektif ekonomi politik modern, transparansi fiskal menjadi elemen penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Masyarakat berhak mengetahui:

Berapa kontribusi daerah terhadap penerimaan negara.

Berapa dana yang kembali ke daerah melalui transfer fiskal.

Berapa nilai proyek APBN yang dilaksanakan di daerah.

Bagaimana mekanisme distribusi anggaran ditentukan.

Tanpa data yang utuh, ruang publik akan mudah dipenuhi persepsi yang saling bertentangan.

Perspektif Konstitusi

Pasal 18A Ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah harus dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 23 UUD 1945 mengamanatkan bahwa APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sementara Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dengan demikian, transparansi fiskal bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan amanat konstitusional.

Perspektif Filsafat Hukum dan Keadilan Sosial

Aristoteles menyebut keadilan distributif sebagai pembagian sumber daya publik secara proporsional.

John Rawls menegaskan bahwa kebijakan negara harus menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, nilai tersebut menemukan relevansinya pada Sila Kelima Pancasila:

“Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

Karena itu, setiap diskusi mengenai dana bagi hasil, transfer pusat, maupun pembangunan infrastruktur pada dasarnya merupakan diskusi tentang keadilan sosial.

Catatan Redaksi

Berdasarkan dokumen fiskal yang berhasil ditelusuri, Kabupaten Siak menerima transfer pemerintah pusat sekitar Rp2,203 triliun pada Tahun Anggaran 2024 serta memperoleh manfaat berbagai program APBN, termasuk pembangunan jalan nasional.

Namun hingga laporan ini diterbitkan, Redaksi belum memperoleh dokumen primer yang dapat memverifikasi secara independen besaran kontribusi riil Kabupaten Siak terhadap penerimaan negara maupun total belanja APBN sektoral yang kembali ke wilayah tersebut.

Karena itu, klaim mengenai perbandingan antara setoran daerah dan manfaat pembangunan masih memerlukan transparansi lanjutan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Kabupaten Siak, serta lembaga terkait agar publik memperoleh gambaran yang utuh, akurat, dan berimbang.

Editorial Kebangsaan

Indonesia dibangun oleh seluruh daerah.

Daerah penghasil, daerah perbatasan, daerah kepulauan, maupun pusat pemerintahan memiliki posisi yang sama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Karena itu, hubungan fiskal antara pusat dan daerah harus terus diperkuat melalui prinsip transparansi, keadilan, akuntabilitas, dan gotong royong.

Keadilan fiskal bukan semata soal angka.

Ia adalah fondasi kepercayaan antara rakyat dan negara.

Dan ketika kepercayaan itu terjaga, pembangunan akan berjalan lebih kuat, persatuan akan semakin kokoh, dan cita-cita kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 akan semakin mendekati kenyataan.

Hak Jawab dan Hak Koreksi

Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada seluruh pihak terkait sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Asas Praduga Tak Bersalah

Artikel ini disusun berdasarkan dokumen publik, data fiskal yang tersedia, serta pernyataan resmi yang beredar di ruang publik. Seluruh pihak tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan tambahan.

Disclaimer

Sebagian data strategis masih memerlukan verifikasi lanjutan melalui dokumen primer dari Kementerian Keuangan, DJPK, BPJN Riau, BPK RI, dan instansi terkait lainnya.

© Hak Cipta Karya Jurnalistik dan Visual Dilindungi Undang-Undang Nasional dan Internasional. :::

Artikel NEGARA INVISIBLE: SETOR RP1 TRILIUN KE PUSAT, BALASANNYA JALAN NASIONAL CUMA 1 KILOMETER? pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.