Oleh: Junaidi Nasution
Editor: Redaksi UngkapKriminal.com
Rubrik: Hukum, Konstitusi & Investigasi
Tagline: FAKTA BUKAN DRAMA — Jurnalisme Profetik: Kalam Kebenaran Melawan Kebatilan

RINGKASAN BERITA

Pengaduan terhadap sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi sorotan setelah putusan Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 memuat pertimbangan mengenai dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tetapi pada akhirnya menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum.

Berdasarkan catatan resmi MK, terdapat lima laporan bernomor 05 sampai 09/MKMK/L/10/2026 yang berkaitan dengan perkara tersebut. Empat laporan, yakni nomor 06, 07, 08, dan 09, tercatat menjalani pemeriksaan pendahuluan pada 19 Oktober 2026. Salah satu laporan sebelumnya, nomor 05, telah menjalani pemeriksaan pendahuluan pada 7 Oktober 2026.

Pengaduan itu mempersoalkan sejumlah aspek prosedural dan etik. Namun, laporan masyarakat bukanlah putusan pelanggaran. Sampai tahap informasi resmi yang dapat diverifikasi dalam penelusuran ini, belum ditemukan keputusan final MKMK yang menyatakan sembilan hakim tersebut terbukti melanggar kode etik dan harus diberhentikan.

Persoalan mendasarnya bukan sekadar tuntutan sanksi, melainkan bagaimana integritas peradilan konstitusi dijaga melalui proses pemeriksaan yang independen, transparan, dan berlandaskan hukum.

KETIKA PUTUSAN KONSTITUSI MENJADI PUSAT PERHATIAN PUBLIK

Kepercayaan terhadap lembaga peradilan tidak hanya dibangun melalui kewenangan yang diberikan konstitusi, tetapi juga melalui alasan hukum yang dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Putusan pengadilan dapat memunculkan perdebatan. Kritik terhadap pertimbangan hukum merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, dugaan pelanggaran etik oleh hakim membutuhkan pemeriksaan tersendiri, bukti yang memadai, serta penilaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Persoalan tersebut mengemuka setelah MK membacakan

putusan Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026. Perkara ini berkaitan dengan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang mempersoalkan persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka.

Setelah putusan dibacakan, sejumlah pihak mengajukan pengaduan kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Muncul pula tuntutan agar hakim yang terbukti melakukan pelanggaran etik dikenai sanksi tegas, termasuk pemberhentian apabila memenuhi dasar hukum dan ketentuan yang berlaku.

Akan tetapi, di tengah kerasnya perdebatan publik, satu prinsip harus tetap dijaga:

tuduhan tidak boleh diperlakukan sebagai putusan, dan kritik tidak boleh menggantikan pembuktian.

LIMA LAPORAN, SEMBILAN HAKIM, SATU PERKARA YANG DISOROT

Penelusuran terhadap jadwal resmi MKMK menunjukkan adanya lima laporan

bernomor 05 sampai 09/MKMK/L/10/2026 yang berkaitan dengan penanganan Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Catatan resmi tersebut memuat laporan dari:

1. Pian Andreo Halomoan Manurung, yang mengadukan sembilan hakim konstitusi melalui laporan nomor 05/MKMK/L/10/2026.
2. Tim Hukum Merah Putih, melalui laporan nomor 06/MKMK/L/10/2026.
3. M. Yusup Setiabudi DPA, melalui laporan nomor 07/MKMK/L/10/2026.
4. Muhamad Zainal Arifin, melalui laporan nomor 08/MKMK/L/10/2026.
5. Richard Surungan Hutajulu, melalui laporan nomor 09/MKMK/L/10/2026.

• Keempat laporan bernomor 06, 07, 08, dan 09 tercatat dalam jadwal pemeriksaan pendahuluan pada 19 Oktober 2026. Laporan nomor 05 tercatat menjalani pemeriksaan pendahuluan pada 7 Oktober 2026.

Pokok pengaduan mereka tidak seluruhnya identik. Ada yang menyoroti persoalan kewenangan dan objek perkara, ada yang mempertanyakan proses pemeriksaan dan pertimbangan putusan, serta ada yang mendalilkan dugaan persoalan independensi dan perilaku hakim.

Perbedaan tersebut penting. Tidak tepat apabila seluruh isi pengaduan disatukan seolah-olah setiap pelapor mengajukan tuduhan yang sama atau seluruh dalil telah terbukti.

Lima laporan bukan lima putusan pelanggaran. Laporan adalah pintu masuk pemeriksaan, bukan bukti final mengenai kesalahan pihak yang diadukan.

• APA YANG DIPUTUSKAN MK PADA 6 OKTOBER 2026?

Untuk memahami duduk persoalan secara utuh, masyarakat perlu membedakan pertimbangan hukum dalam putusan dengan amar putusan.

Dalam Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum atau legal standing.

Dalam pertimbangannya, MK menyampaikan bahwa tidak ditemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan persyaratan calon presiden dan wakil presiden.

Namun, MK juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden sebagaimana dimohonkan para pemohon.

Mahkamah menjelaskan bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara tersebut.

Selain itu, secara faktual, Gibran telah dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024, sehingga perkara yang diajukan dinilai tidak tepat lagi ditempatkan dalam rezim penyelesaian sengketa hasil pemilihan presiden dan wakil presiden.

Dua hal ini harus disampaikan secara bersamaan agar publik memperoleh gambaran yang proporsional.

Pertama, pertimbangan MK mengenai bukti dokumen pendidikan memang tercantum dalam pemberitaan resmi putusan.

Kedua, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Putusan itu tidak membatalkan jabatan Gibran dan tidak dengan sendirinya menetapkan adanya tindak pidana.

Karena itu, tidak tepat menyederhanakan putusan tersebut menjadi kesimpulan bahwa MK telah menjatuhkan vonis pidana mengenai keabsahan pendidikan Gibran. Sebaliknya, tidak tepat pula mengabaikan pertimbangan mengenai bukti pendidikan yang disampaikan Mahkamah.

Keduanya harus dibaca dalam konteks hukum dan batas kewenangan pengadilan yang memeriksa perkara tersebut.

• MENGAPA PEMERIKSAAN ETIK MENJADI PERSOALAN?

Pengaduan kepada MKMK mengangkat pertanyaan mengenai bagaimana hakim menjalankan kewenangan yudisial, menerapkan hukum acara, dan menyusun pertimbangan dalam suatu perkara.

Pertanyaan tersebut layak diuji melalui mekanisme yang tersedia. Namun, pengujian etik harus tetap membedakan setidaknya tiga persoalan berikut.

1. Kedudukan hukum dan tahapan pemeriksaan

Sejumlah pengadu mempersoalkan proses pemeriksaan perkara, termasuk hubungan antara pemeriksaan pokok permohonan dan penilaian kedudukan hukum para pemohon.

Dari sudut pandang hukum acara, pertanyaan yang perlu dijawab adalah apakah tahapan pemeriksaan, pertimbangan, dan amar putusan telah disusun sesuai ketentuan yang berlaku.

Akan tetapi, adanya perdebatan mengenai prosedur tidak otomatis membuktikan pelanggaran etik. Penilaian tersebut membutuhkan pemeriksaan terhadap putusan lengkap, hukum acara yang berlaku, argumentasi para pihak, dan ketentuan etik hakim konstitusi.

2. Pertimbangan mengenai dokumen pendidikan

Pertanyaan berikutnya adalah mengapa Mahkamah menyampaikan pertimbangan mengenai bukti pendidikan ketika permohonan akhirnya tidak dapat diterima karena kedudukan hukum pemohon.

Persoalan ini dapat dianalisis melalui struktur pertimbangan putusan, hubungan antara fakta persidangan dan dasar hukum, serta alasan yang digunakan Mahkamah dalam menyusun amar.

Namun, tidak setiap pertimbangan yang diperdebatkan merupakan pelanggaran etik. Harus ada penilaian yang cermat mengenai apakah tindakan hakim melanggar kewajiban etik atau justru merupakan bagian dari pertimbangan yudisial yang masih dapat diperdebatkan secara hukum.

3. Independensi dan ketidakberpihakan hakim

Dugaan mengenai independensi dan ketidakberpihakan merupakan tuduhan serius karena menyangkut integritas lembaga peradilan.

Setiap tuduhan harus diperiksa berdasarkan bukti konkret, bukan sekadar persepsi, ketidakpuasan terhadap hasil putusan, atau perbedaan pendapat politik.

Apabila ditemukan bukti pelanggaran, mekanisme etik harus berjalan sesuai kewenangannya. Namun, apabila bukti tidak memenuhi unsur pelanggaran, kesimpulan pun harus disampaikan secara jujur.

Di sinilah pentingnya MKMK: bukan untuk membenarkan hakim secara otomatis, bukan pula untuk menghukum mereka karena tekanan opini publik, melainkan untuk memeriksa dugaan secara independen dan memberikan keputusan berdasarkan aturan.

• APAKAH HAKIM MK DAPAT DIBERHENTIKAN?

Pemberhentian hakim konstitusi bukan perkara yang dapat ditentukan hanya melalui tuntutan masyarakat atau popularitas suatu isu di media sosial.

Pasal 24C ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, serta negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

Ketentuan tersebut menunjukkan betapa pentingnya integritas dalam jabatan hakim konstitusi.

Sementara itu, Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 mengatur bahwa pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, serta ketentuan lain mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Artinya, tuntutan pemberhentian harus dinilai berdasarkan mekanisme dan dasar hukum yang berlaku. Tidak cukup hanya dengan menyatakan bahwa suatu putusan kontroversial atau tidak memuaskan sebagian masyarakat.

Dalam perkara ini, sejumlah pengadu meminta agar dugaan pelanggaran diperiksa dan sanksi dijatuhkan apabila unsur pelanggaran terbukti.

Namun, tuntutan tersebut harus dibedakan dari keputusan resmi MKMK.

Tidak boleh ada pemberitaan yang menyatakan sembilan hakim telah dipecat apabila keputusan pemberhentian yang sah belum dapat diverifikasi.

Demikian pula, apabila kelak MKMK mengeluarkan putusan, isi putusan tersebut harus dibaca secara utuh, termasuk siapa yang dinyatakan melanggar, ketentuan apa yang dilanggar, serta jenis sanksi yang dijatuhkan.

• FINAL DAN MENGIKAT BUKAN BERARTI BEBAS DARI KRITIK

Putusan MK yang bersifat final dan mengikat memiliki kedudukan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Namun, sifat final dan mengikat tidak berarti bahwa pertimbangan putusan kebal dari analisis akademik, kritik publik, atau pembahasan jurnalistik.

Dalam negara hukum, kritik terhadap putusan dapat dilakukan melalui argumentasi yang terbuka, berdasarkan dokumen, dan menghormati batas kewenangan lembaga.

Pada saat yang sama, kritik terhadap hakim tidak boleh berubah menjadi penghakiman tanpa bukti.

Ada perbedaan mendasar antara menyatakan bahwa pertimbangan putusan patut diperdebatkan dan menyatakan bahwa hakim telah melakukan pelanggaran etik. Pernyataan pertama dapat menjadi bagian dari analisis hukum, sedangkan pernyataan kedua memerlukan dasar pembuktian dan penilaian melalui mekanisme yang berwenang.

Demikian pula, pemeriksaan etik tidak boleh diperlakukan sebagai sarana untuk membatalkan putusan secara otomatis. Fungsi pemeriksaan etik dan fungsi mengadili perkara harus dibedakan berdasarkan hukum yang berlaku.

Prinsip tersebut diperlukan untuk menjaga dua hal sekaligus: akuntabilitas hakim dan independensi peradilan.

• UJIAN BAGI MKMK: TRANSPARANSI, KETELITIAN, DAN KEPERCAYAAN PUBLIK

Pengaduan yang menjadi perhatian publik menempatkan MKMK pada tanggung jawab kelembagaan yang tidak ringan.

Masyarakat membutuhkan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hakim yang diadukan berhak memperoleh pemeriksaan yang adil. Pelapor berhak agar laporannya dinilai sesuai ketentuan, bukan diabaikan tanpa alasan.

Untuk itu, terdapat beberapa hal yang layak menjadi perhatian publik.

Pertama, kejelasan status setiap laporan. Masyarakat perlu mengetahui apakah laporan masih berada dalam tahap pemeriksaan pendahuluan, telah memasuki tahap pemeriksaan lanjutan, dihentikan, atau telah diputus.

Kedua, ketepatan dalam menguraikan dugaan pelanggaran. Setiap laporan harus dinilai berdasarkan dalil, bukti, dan ketentuan etik yang relevan, bukan semata-mata karena perkara yang dilaporkan menjadi kontroversi.

Ketiga, transparansi keputusan. Apabila MKMK telah mengeluarkan putusan, alasan hukum dan bentuk sanksinya perlu dibaca dari dokumen resmi, bukan hanya dari judul pemberitaan atau potongan narasi media sosial.

Keempat, perlindungan independensi peradilan. Proses pemeriksaan harus bebas dari tekanan politik, kepentingan pribadi, dan tuntutan yang mendahului pembuktian.

Transparansi tidak berarti semua tuduhan harus dibenarkan. Independensi juga tidak berarti hakim bebas dari pertanggungjawaban etik.

Keduanya harus berjalan beriringan.

• PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM: KEKUASAAN HARUS DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN

Dalam filsafat hukum, legitimasi lembaga peradilan tidak hanya bertumpu pada kewenangan formal, tetapi juga pada alasan yang dapat diuji, prosedur yang adil, dan integritas orang-orang yang menjalankan kekuasaan.

Keadilan tidak cukup dinilai dari apakah suatu putusan disukai atau ditolak oleh masyarakat. Keadilan juga menuntut proses yang dapat dijelaskan, argumentasi yang konsisten, serta penghormatan terhadap hak setiap pihak.

Dalam perspektif sastra profetik, kebenaran tidak boleh dikorbankan demi kepentingan politik, popularitas, atau pembenaran kelompok tertentu.

• Al-Qur’an mengingatkan dalam Surah An-Nisa ayat 135:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu.”

Ayat tersebut mengandung pesan moral bahwa keadilan tidak boleh tunduk pada kepentingan pribadi maupun kelompok.

Dalam konteks pemberitaan, pesan itu harus berlaku bagi semua pihak: hakim, pelapor, pejabat negara, aktivis, dan jurnalis.

Tidak boleh ada standar ganda. Tidak boleh ada tuduhan yang diperlakukan sebagai kebenaran hanya karena sesuai dengan keyakinan politik tertentu. Tidak boleh pula ada dugaan pelanggaran yang ditutup dari pemeriksaan hanya karena pihak yang dilaporkan memiliki jabatan tinggi.

Kebenaran menuntut keberanian untuk mengungkap fakta sekaligus kedisiplinan untuk tidak melampaui fakta.

• CATATAN REDAKSI UNGKAPKRIMINAL.COM

Redaksi UngkapKriminal.com memandang pengaduan terhadap hakim konstitusi sebagai persoalan yang layak mendapat perhatian publik karena menyangkut integritas peradilan dan kepercayaan terhadap konstitusi.

Namun, redaksi membedakan secara tegas antara fakta yang tercatat dalam dokumen resmi, dalil yang diajukan pelapor, analisis hukum, dan kesimpulan yang hanya dapat ditetapkan melalui proses yang berwenang.

• Pemberitaan ini tidak menyatakan bahwa sembilan hakim telah terbukti melanggar kode etik.
  Pemberitaan ini juga tidak menyimpulkan bahwa tuntutan pemberhentian telah menjadi keputusan resmi.
• Redaksi mendorong agar setiap pengaduan diperiksa secara independen, profesional, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila terdapat pelanggaran yang terbukti, penanganannya harus mengikuti mekanisme hukum.

Apabila tidak terbukti, hasil pemeriksaan harus dihormati.

Redaksi juga membuka ruang bagi pihak-pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi, koreksi, atau hak jawab sesuai ketentuan perundang-undangan dan standar jurnalistik.

• Bagi UngkapKriminal.com, mengawasi kekuasaan bukan berarti menghakimi orang.
• Mengungkap dugaan bukan berarti menetapkan kesalahan.
• Dan membela keadilan tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kebenaran.

REFLEKSI: YANG HARUS DIUJI ADALAH FAKTA, BUKAN SEKADAR OPINI

• Lima laporan terhadap sembilan hakim konstitusi menunjukkan adanya pihak-pihak yang mempersoalkan proses dan pertimbangan dalam Perkara

Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Dokumen resmi MK mencatat pemeriksaan pendahuluan terhadap laporan-laporan tersebut. Putusan perkara pokoknya juga memuat pertimbangan mengenai bukti pendidikan Gibran, sementara amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena kedudukan hukum pemohon.

• Dari fakta tersebut, publik berhak mengajukan pertanyaan, menguji argumentasi hukum, dan meminta transparansi kelembagaan.

Namun, jawaban atas dugaan pelanggaran etik harus mengikuti proses pemeriksaan yang sah.

• Tidak boleh ada vonis melalui judul berita. Tidak boleh ada pemecatan melalui tekanan opini.
  Tidak boleh pula ada kekuasaan yang menghindar dari pertanggungjawaban.
• Pada akhirnya, kualitas negara hukum tidak diukur dari seberapa keras masyarakat berteriak,
  melainkan dari seberapa jujur lembaga-lembaganya menguji bukti, menerapkan aturan, dan mempertanggungjawabkan keputusan.
• Sebab, dalam negara hukum, keadilan bukan milik penguasa, bukan milik pelapor, dan bukan milik media.
  Keadilan harus berdiri di atas fakta, hukum, dan integritas.

REFERENSI DAN DOKUMEN PRIMER

1. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berita mengenai pengaduan sembilan hakim konstitusi melalui laporan Nomor 05/MKMK/L/10/2026.
2. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, jadwal sidang MKMK tanggal 7 dan 19 Oktober 2026.
3. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berita resmi putusan Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tanggal 6 Oktober 2026.
4. JDIH Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dokumen putusan Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
5. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 24C ayat (5) dan ayat (6).
6. Al-Qur’an, Surah An-Nisa ayat 135.

DISCLAIMER

Berita ini disusun berdasarkan informasi dan dokumen resmi yang tersedia pada saat penelusuran. Dalil yang diajukan pelapor tidak dapat dianggap sebagai fakta yang telah terbukti sebelum dinilai melalui proses yang berwenang.
Status akhir setiap laporan harus diperiksa kembali melalui dokumen resmi MKMK sebelum publikasi diperbarui.

• HAK JAWAB DAN KOREKSI
• UngkapKriminal.com menghormati asas praduga tak bersalah serta hak setiap pihak untuk menyampaikan
  klarifikasi, koreksi, dan hak jawab sesuai ketentuan perundang-undangan dan standar jurnalistik.

PROFIL REDAKSI

UngkapKriminal.com — TV UngkapKriminal
PT Ungkap Kriminal News
Pemimpin Redaksi: Junaidi Nasution
Semboyan: FAKTA BUKAN DRAMA
Jurnalisme Profetik: Kalam Kebenaran Melawan Kebatilan.

Hak Cipta Karya Jurnalistik dan Visual Dilindungi Undang-Undang Nasional dan Internasional.

Artikel LIMA LAPORAN ETIK SOROTI PUTUSAN MK SOAL PENDIDIKAN GIBRAN: SEMBILAN HAKIM DIPERIKSA, APAKAH ADA PELANGGARAN KODE ETIK? pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.