Ketika Kritik terhadap Kekuasaan Justru Memantik Kemarahan Mereka yang Merasa Wajib Membelanya

Oleh:

Junedy Nasution

Editor:

Redaksi UNGKAPKRIMINAL.COM

Rubrik

Demokrasi • Konstitusi • Filsafat Politik • Etika Publik • Literasi Digital

Tagline

FAKTA BUKAN DRAMA

Ringkasan

Demokrasi tidak dibangun di atas keseragaman pendapat, melainkan pada kebebasan warga negara untuk menyampaikan kritik secara bertanggung jawab. Esai ini membahas fenomena ketika kritik terhadap kekuasaan justru memicu kemarahan sebagian pendukung yang memandang kritik sebagai ancaman. Dengan pendekatan konstitusional, demokrasi, hak asasi manusia, filsafat politik, etika jurnalistik, dan literasi digital, tulisan ini mengajak pembaca membedakan antara kritik terhadap kebijakan dan permusuhan terhadap negara.

Pengantar Redaksi

Dalam negara hukum yang demokratis, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari mekanisme pengawasan publik. Pemerintah memperoleh legitimasi melalui mandat rakyat, sehingga rakyat memiliki hak untuk mengevaluasi setiap kebijakan yang berdampak pada kepentingan umum.

Tulisan ini merupakan artikel opini. Penggunaan istilah sycophants dimaksudkan sebagai metafora dalam tradisi kritik politik dan sastra, bukan sebagai penetapan fakta ataupun tuduhan terhadap individu, kelompok, maupun institusi tertentu.

Landasan Konstitusional

Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F.

Prinsip tersebut juga sejalan dengan Pasal 19 Universal Declaration of Human Rights (1948) dan Pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang menjamin kebebasan berekspresi dengan tetap menghormati hak orang lain, ketertiban umum, serta tanggung jawab hukum.

Landasan Pemikiran dan Perspektif Akademik

Konstitusionalisme modern menempatkan kritik sebagai instrumen pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan.

Pemikir seperti John Stuart Mill menegaskan pentingnya kebebasan berpendapat sebagai jalan menemukan kebenaran. Alexis de Tocqueville mengingatkan bahwa demokrasi memerlukan masyarakat sipil yang aktif, sedangkan Karl Popper menekankan pentingnya masyarakat terbuka yang memungkinkan setiap kebijakan dikritik tanpa rasa takut.

Dengan demikian, loyalitas kepada negara tidak identik dengan loyalitas kepada pemerintah yang sedang memegang kekuasaan.

Naskah Utama

Demokrasi bukan sekadar prosedur pemilu. Demokrasi adalah budaya yang memberi ruang bagi kritik, koreksi, dan pertanggungjawaban kekuasaan.

Ketika rakyat mengkritik suatu kebijakan, sasaran utamanya adalah tindakan atau keputusan publik, bukan eksistensi negara itu sendiri.

Namun, dalam praktik politik sering muncul fenomena yang menarik.

Sebagian reaksi paling keras terhadap kritik justru datang dari mereka yang bukan pembuat kebijakan, melainkan dari pihak-pihak yang merasa berkewajiban membela kekuasaan dalam hampir setiap keadaan.

Fenomena tersebut dirangkum melalui pertanyaan retoris:

“Why are the sycophants the angriest?”

Dalam bahasa Inggris, sycophants merujuk pada orang yang memberikan pujian atau dukungan berlebihan kepada pihak berkuasa demi memperoleh kedekatan, pengaruh, atau keuntungan. Dalam esai ini, istilah tersebut digunakan sebagai metafora kritik sosial, bukan sebagai label faktual terhadap individu tertentu.

Pertanyaan tersebut mengundang refleksi.

Apakah kritik terhadap kebijakan harus selalu dianggap sebagai serangan terhadap pemerintah?

Apakah perbedaan pendapat harus dibalas dengan kemarahan?

Ataukah demokrasi justru menuntut keberanian untuk menjawab kritik dengan argumentasi, data, dan perbaikan kebijakan?

Peradaban demokrasi berkembang ketika ruang publik dipenuhi dialog yang rasional, bukan sekadar pembelaan emosional.

Kritik yang disampaikan secara jujur merupakan bentuk partisipasi warga negara. Sebaliknya, pembungkaman kritik berisiko mengurangi kemampuan negara untuk memperbaiki diri.

Pemerintah yang kuat bukanlah pemerintah yang tidak pernah dikritik.

Pemerintah yang kuat adalah pemerintah yang mampu mengubah kritik menjadi bahan evaluasi demi kepentingan publik.

Demikian pula masyarakat yang dewasa bukanlah masyarakat yang selalu sepakat, melainkan masyarakat yang mampu berbeda pendapat tanpa kehilangan rasa hormat terhadap sesama warga negara.

Sastra Profetik

Kekuasaan adalah amanah.

Kritik adalah cermin.

Pujian dapat menyenangkan telinga.

Namun koreksi yang jujur sering kali lebih menyelamatkan masa depan.

Bangsa yang besar bukan bangsa yang membungkam kritik.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menjadikan kritik sebagai jalan menuju kebijaksanaan.

Asas Jurnalistik

Tulisan ini disusun berdasarkan prinsip:

• Independensi.
• Akurasi.
• Keberimbangan argumentasi.
• Praduga tak bersalah.
• Hak jawab dan hak koreksi.
• Pemisahan yang tegas antara fakta dan opini.

Literasi Digital

Di era media sosial, kecepatan informasi sering kali melampaui ketepatan informasi.

Karena itu, masyarakat perlu membiasakan diri untuk memverifikasi sumber, membedakan fakta dari opini, menghindari disinformasi, serta merespons perbedaan pandangan dengan argumentasi yang rasional, bukan dengan intimidasi atau pelabelan.

Catatan Intelektual Redaksi

“Demokrasi juga melindungi hak setiap warga negara untuk mendukung maupun mengkritik kebijakan pemerintah. Kualitas demokrasi terletak pada kemampuan semua pihak menyampaikan pandangan secara argumentatif, saling menghormati, dan tunduk pada prinsip negara hukum.”

Kritik merupakan bagian dari ekosistem demokrasi.

Membela suatu kebijakan merupakan hak setiap warga negara.

Namun, kualitas demokrasi diukur dari kemampuan semua pihak untuk mendiskusikan gagasan secara terbuka, menghormati perbedaan pendapat, dan menerima kemungkinan bahwa setiap kebijakan dapat dikaji ulang demi kepentingan publik.

Pesan Moral

Demokrasi tidak meminta semua orang selalu setuju.

Demokrasi meminta setiap orang bersedia mendengar.

Kekuasaan memperoleh kehormatan ketika bersedia menerima kritik.

Rakyat memperoleh martabat ketika menyampaikan kritik dengan tanggung jawab.

Metodologi Redaksi

Esai ini disusun melalui pendekatan normatif-konstitusional, filsafat politik, etika jurnalistik, kajian demokrasi, hak asasi manusia, dan studi literatur. Seluruh analisis merupakan opini yang bertujuan mendorong refleksi publik, bukan menetapkan kesimpulan faktual terhadap individu atau kelompok tertentu.

Disclaimer

Artikel ini merupakan opini penulis. Penggunaan istilah sycophants adalah bagian dari perangkat retoris dalam tradisi kritik politik dan sastra. Istilah tersebut tidak dimaksudkan sebagai tuduhan, penetapan identitas, atau penilaian faktual terhadap individu, kelompok, organisasi, maupun institusi tertentu.

Hak Cipta

© Junedy Nasution.

Seluruh isi tulisan dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia mengenai hak cipta serta prinsip perlindungan kekayaan intelektual internasional. Pengutipan diperbolehkan sepanjang dilakukan secara proporsional dengan mencantumkan sumber.

Bio Penulis

Junedy Nasution adalah penulis opini yang berfokus pada isu konstitusi, demokrasi, tata kelola pemerintahan, filsafat hukum, akuntabilitas publik, dan literasi digital. Melalui pendekatan akademik dan jurnalistik, ia mendorong penguatan budaya demokrasi yang berlandaskan konstitusi, etika publik, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Referensi Bacaan

• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
• Universal Declaration of Human Rights (1948).
• International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).
• John Stuart Mill, On Liberty.
• Alexis de Tocqueville, Democracy in America.
• Karl R. Popper, The Open Society and Its Enemies.
• Hannah Arendt, The Human Condition.
• Robert A. Dahl, On Democracy.
• UNESCO, Media and Information Literacy.
• Kode Etik Jurnalistik Indonesia.

Artikel KETIKA RAKYAT MENGKRITIK KEKUASAAN, Why Are The Sycophants The Angriest? pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.

Oleh Redaksi

Di dalam negara demokrasi, kritik bukanlah ancaman terhadap negara. Kritik merupakan bagian dari mekanisme koreksi yang memungkinkan kebijakan publik terus diuji, diperbaiki, dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat luas.

Karena itu, kualitas demokrasi tidak diukur dari sedikitnya kritik yang muncul, melainkan dari kemampuan negara dan masyarakat merespons kritik secara rasional, terbuka, dan beradab.

Perbincangan mengenai hal tersebut kembali mengemuka setelah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam sejumlah kesempatan menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya mendukung agenda transformasi besar bangsa serta mengingatkan adanya potensi perlawanan terhadap berbagai program perubahan yang sedang dijalankan pemerintah.

Pernyataan tersebut memunculkan beragam respons di ruang publik. Sebagian kalangan memandang dukungan terhadap transformasi nasional sebagai kebutuhan strategis untuk mempercepat kemajuan bangsa. Sementara sebagian lainnya menilai bahwa kritik dan pengawasan publik tetap diperlukan agar setiap kebijakan berjalan sesuai prinsip konstitusi, keadilan sosial, serta kepentingan rakyat.

Dalam konteks itulah muncul pertanyaan mendasar: apakah kritik terhadap kebijakan pemerintah dapat serta-merta dipandang sebagai bentuk ketidakcintaan terhadap tanah air?

Fakta dan Konteks Demokrasi

Dalam sistem demokrasi konstitusional, perbedaan pendapat merupakan konsekuensi alami dari kebebasan berpikir dan kebebasan berekspresi yang dijamin oleh hukum.

Kritik terhadap kebijakan publik tidak identik dengan penolakan terhadap negara. Sebaliknya, kritik dapat menjadi bagian dari partisipasi warga negara dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa berbagai gagasan besar lahir melalui perdebatan yang sehat. Para pendiri Republik Indonesia sendiri memiliki pandangan yang berbeda mengenai bentuk negara, sistem pemerintahan, hingga arah pembangunan nasional. Namun perbedaan tersebut tidak menghalangi mereka mencapai konsensus demi kepentingan bangsa.

Karena itu, ruang kritik sesungguhnya merupakan salah satu fondasi penting dalam kehidupan demokrasi.

Dalam sejarah politik dunia, praktik pelabelan terhadap kelompok kritis juga bukan fenomena baru. Pada era McCarthyism di Amerika Serikat tahun 1950-an, misalnya, banyak individu dicurigai sebagai “anti-negara” atau “simpatisan asing” hanya karena pandangan politik tertentu.

Dalam banyak kajian politik modern, praktik semacam ini dinilai berpotensi mempersempit ruang dialog publik dan memperkuat polarisasi sosial apabila tidak disertai argumentasi yang sehat dan terbuka.

Ketika Kritik Dijawab dengan Framing

Dalam praktik komunikasi politik modern, kritik tidak selalu direspons melalui adu argumentasi. Tidak jarang muncul pelabelan moral seperti “anti pembangunan”, “tidak nasionalis”, “tidak cinta tanah air”, atau bahkan “antek asing”.

Fenomena ini dalam ilmu komunikasi politik dikenal sebagai framing, yaitu upaya membentuk persepsi publik melalui konstruksi makna tertentu terhadap individu, kelompok, maupun gagasan.

Secara akademik, framing bukanlah sesuatu yang selalu negatif. Dalam komunikasi publik, framing dapat digunakan untuk menyederhanakan pesan agar lebih mudah dipahami masyarakat.

Namun framing menjadi problematis apabila digunakan untuk menggeser fokus perdebatan dari substansi persoalan menuju identitas pihak yang mengemukakan kritik.

Akibatnya, diskusi yang semestinya berpusat pada data, fakta, dan argumentasi berubah menjadi pertarungan label dan sentimen emosional.

Fenomena semacam ini tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga muncul dalam berbagai dinamika politik global, terutama di tengah meningkatnya polarisasi sosial dan kompetisi narasi di era digital.

Perspektif Filsafat Politik

Filsuf politik Hannah Arendt menjelaskan bahwa ruang publik yang sehat merupakan ruang di mana warga negara dapat menyampaikan pandangan secara bebas tanpa rasa takut terhadap pengucilan sosial maupun politik.

Arendt juga mengingatkan bahwa hilangnya ruang publik yang sehat dapat mendorong masyarakat masuk ke dalam situasi di mana propaganda dan stigma lebih dominan dibanding argumentasi rasional.

Sementara filsuf Jürgen Habermas melalui konsep rasionalitas komunikatif menegaskan bahwa kualitas demokrasi sangat bergantung pada kemampuan masyarakat menyelesaikan perbedaan melalui argumentasi yang dapat diuji secara rasional.

Menurut Habermas, legitimasi demokrasi tidak hanya lahir dari kekuasaan elektoral, melainkan juga dari kualitas komunikasi publik yang terbuka, rasional, dan dapat diuji secara argumentatif.

Dalam perspektif tersebut, perbedaan pendapat bukan ancaman bagi negara. Justru keberadaan berbagai pandangan memungkinkan kebijakan publik diuji dari berbagai sudut sehingga menghasilkan keputusan yang lebih matang.

Demokrasi yang sehat bukan demokrasi yang bebas dari kritik, melainkan demokrasi yang mampu mengelola kritik secara konstruktif.

Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia

Konstitusi Indonesia memberikan jaminan yang jelas terhadap kebebasan berpendapat.

Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat sesuai hati nurani sepanjang menghormati hukum dan hak orang lain.

Pada tingkat internasional, Pasal 19 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) serta Pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) juga menjamin kebebasan berekspresi sebagai hak fundamental manusia.

Laporan Democracy Index 2024 yang diterbitkan Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan bahwa kualitas demokrasi global kembali mengalami penurunan dan mencapai titik terendah sejak indeks tersebut dibuat pada tahun 2006.

Freedom House dalam laporan Freedom in the World 2025 menempatkan Indonesia pada kategori “Partly Free” dengan skor 56/100. Laporan tersebut mengakui kemajuan demokrasi Indonesia pasca reformasi, namun juga mencatat tantangan terhadap kebebasan sipil dan kebebasan berekspresi.

Sementara itu, laporan Freedom on the Net 2025 mencatat bahwa kebebasan internet Indonesia mengalami tekanan pada sejumlah aspek ruang digital, termasuk meningkatnya intimidasi, tekanan daring, maupun proses hukum terhadap sebagian aktivitas ekspresi di media digital.

Data Democracy Index juga menunjukkan skor demokrasi Indonesia pada tahun 2024 berada di angka 6,44 dalam skala 0–10.

Data nasional juga menunjukkan bahwa ruang demokrasi dan kualitas dialog publik menjadi perhatian penting dalam perkembangan Indonesia modern.

Laporan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa aspek kebebasan sipil, kebebasan berpendapat, serta kualitas partisipasi politik tetap menjadi indikator penting dalam mengukur kesehatan demokrasi nasional.

Berbagai survei publik nasional juga memperlihatkan bahwa masyarakat Indonesia pada dasarnya tetap mendukung demokrasi, namun pada saat yang sama menginginkan ruang kritik yang sehat, stabilitas nasional, serta komunikasi politik yang lebih menyejukkan di tengah meningkatnya polarisasi sosial di era digital.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa demokrasi modern tidak hanya membutuhkan legitimasi elektoral, tetapi juga membutuhkan kualitas ruang dialog publik yang mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara maupun proses demokrasi itu sendiri.

Dengan demikian, kritik terhadap kebijakan publik pada prinsipnya merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara selama dilakukan secara bertanggung jawab, berbasis fakta, dan tidak melanggar hukum.

Perspektif Kebangsaan

Nasionalisme tidak identik dengan keseragaman pandangan.

Cinta tanah air tidak selalu diwujudkan melalui dukungan tanpa syarat terhadap setiap kebijakan pemerintah.

Dalam banyak keadaan, kecintaan terhadap bangsa justru diwujudkan melalui keberanian menyampaikan kritik yang konstruktif demi mencegah kesalahan, penyalahgunaan kewenangan, atau kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.

Patriotisme yang dewasa tidak lahir dari pembungkaman perbedaan pendapat, melainkan dari kesediaan seluruh elemen bangsa untuk menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok maupun kepentingan politik sesaat.

Dalam konteks kebangsaan modern, persatuan nasional tidak dibangun melalui keseragaman cara berpikir, melainkan melalui kemampuan menjaga dialog di tengah perbedaan.

Presiden ke-4 Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, pernah mengingatkan:

«“Perbedaan pendapat jangan dijadikan alasan untuk saling membenci.”»

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa tradisi demokrasi Indonesia sejak awal sesungguhnya dibangun di atas penghormatan terhadap akal sehat, dialog, dan kedewasaan kebangsaan.

Perspektif Islam

Islam mengajarkan pentingnya menyampaikan kebenaran dengan cara yang bijaksana dan berkeadaban.

Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nahl Ayat 125:

«“Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik serta bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik.”»

Ayat tersebut mengandung prinsip bahwa perbedaan pandangan hendaknya diselesaikan melalui dialog, argumentasi, dan kebijaksanaan, bukan melalui penghinaan maupun pelabelan.

Dalam Surah Al-Hujurat Ayat 6, Allah SWT juga memerintahkan umat manusia untuk melakukan tabayyun atau verifikasi terhadap setiap informasi yang diterima.

Dalam tradisi Islam, kritik yang dilakukan secara jujur, adil, dan bertanggung jawab dapat dipahami sebagai bagian dari semangat amar ma’ruf nahi munkar, yakni upaya mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran tanpa fitnah, kebencian, maupun prasangka.

Hak Jawab dan Hak Koreksi

Redaksi menghormati sepenuhnya prinsip keberimbangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Artikel ini merupakan analisis akademik terhadap fenomena komunikasi politik dan demokrasi yang berkembang di ruang publik.

Apabila terdapat pihak yang merasa memerlukan klarifikasi, penjelasan tambahan, atau koreksi atas informasi yang disajikan, redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Catatan Intelektual Redaksi

Sejarah menunjukkan bahwa bangsa-bangsa besar tumbuh bukan karena berhasil menghilangkan kritik, melainkan karena mampu menjadikan kritik sebagai sumber pembelajaran kolektif.

Kekuasaan memerlukan legitimasi. Namun legitimasi yang paling kuat bukanlah legitimasi yang dibangun melalui rasa takut, melainkan legitimasi yang lahir dari kepercayaan publik.

Kepercayaan publik hanya dapat tumbuh apabila ruang dialog tetap terbuka, kritik dihormati, dan setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan melalui argumentasi yang rasional.

Dalam banyak studi demokrasi modern, polarisasi politik yang disertai pelabelan terhadap kelompok kritis cenderung memperlemah kualitas dialog publik.

Sebaliknya, demokrasi yang stabil umumnya ditopang oleh kemampuan negara dan masyarakat menjaga ruang diskusi yang terbuka, rasional, dan saling menghormati meskipun berada dalam perbedaan pandangan politik.

Dalam masyarakat demokratis, kritik seharusnya dipahami bukan sebagai ancaman otomatis terhadap negara, melainkan sebagai bagian dari mekanisme sosial untuk menjaga akuntabilitas kekuasaan.

Editorial Redaksi

Indonesia didirikan bukan atas dasar keseragaman, melainkan atas kesediaan untuk hidup bersama dalam perbedaan.

Para pendiri bangsa mewariskan tradisi musyawarah, perdebatan gagasan, dan penghormatan terhadap akal sehat sebagai fondasi kehidupan bernegara.

Karena itu, menjaga ruang kritik yang sehat sesungguhnya merupakan bagian dari menjaga Republik.

Nasionalisme yang matang tidak takut pada pertanyaan. Patriotisme yang kuat tidak gentar menghadapi kritik.

Sebab bangsa yang percaya pada kekuatannya sendiri tidak membutuhkan stigma untuk memenangkan perdebatan.

Yang dibutuhkan adalah data, argumentasi, integritas, dan keteladanan.

Penutup

Demokrasi yang sehat memerlukan pemerintah yang kuat sekaligus masyarakat yang kritis.

Keduanya bukanlah lawan, melainkan mitra dalam menjaga masa depan bangsa.

Ketika kritik dijawab dengan argumentasi, demokrasi bertumbuh. Ketika perbedaan disikapi dengan dialog, persatuan menguat.

Namun ketika kritik dibalas dengan stigma, yang sesungguhnya terancam bukan hanya kebebasan berpendapat, melainkan kualitas dialog kebangsaan itu sendiri.

Republik ini tidak didirikan untuk melahirkan warga yang takut berbicara, melainkan untuk membangun bangsa yang cukup dewasa mendengar perbedaan tanpa kehilangan persatuan.

Sebab sejarah menunjukkan bahwa bangsa yang besar bukanlah bangsa yang membungkam kritik, melainkan bangsa yang mampu menjadikan kritik sebagai energi koreksi untuk memperkuat keadilan, memperbaiki kekuasaan, dan menjaga masa depan bersama.

Demokrasi yang sehat bukan ruang tanpa perbedaan, tetapi ruang di mana perbedaan dapat dipertemukan melalui akal sehat, argumentasi, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Karena pada akhirnya, suara yang berbeda tidak selalu berarti ancaman bagi negara. Dalam banyak keadaan, justru dari keberanian menyampaikan kebenaran itulah sebuah bangsa dapat menjaga nurani, konstitusi, dan arah sejarahnya sendiri.

DISCLAIMER

Artikel ini merupakan karya jurnalistik berbentuk analisis, opini kebijakan, dan kajian kebangsaan yang disusun berdasarkan prinsip etika pers, konstitusi, hukum, hak asasi manusia, serta referensi akademik yang dapat dipertanggungjawabkan.

Artikel tidak dimaksudkan untuk menghakimi, mendiskreditkan, maupun menyerang individu, kelompok, lembaga, atau institusi tertentu.

Seluruh pihak memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak memperoleh ruang klarifikasi, hak jawab, serta hak koreksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

© HAK CIPTA DAN PERLINDUNGAN HUKUM

Seluruh isi karya jurnalistik, naskah, ilustrasi, desain visual, infografik, dokumentasi, dan produk multimedia terkait dilindungi oleh:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
3. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.
4. WIPO Copyright Treaty.
5. Universal Copyright Convention.

Dilarang memperbanyak, menyalin, memodifikasi, mendistribusikan, menerbitkan ulang, atau menggunakan sebagian maupun seluruh isi tanpa izin tertulis dari pemegang hak cipta sesuai ketentuan hukum nasional dan internasional yang berlaku.

Artikel FRAMING “TIDAK CINTA TANAH AIR” DAN “ANTEK ASING” KETIKA KRITIK DIJAWAB DENGAN STIGMA, BUKAN ARGUMENTASI?! pertama kali tampil pada Ungkapkriminal.com.