ROCKY GERUNG: FEBRUARI DI AMBANG API, Ketika Piring Kosong Bicara dan Kekuasaan Diuji Nurani?!

Breaking Headline News | Investigative – Sastra Satire Profetik
UngkapKriminal.com | Politik, Demokrasi & Ketahanan Sosial
Oleh: Redaksi Investigasi Profetik

Di negeri yang gemar menyebut dirinya stabil, suara perut sering kali lebih jujur daripada pidato kekuasaan. Ketika grafik ekonomi menenangkan layar televisi, namun dapur rakyat mengering, sejarah selalu mengulang satu pola purba: keresahan tidak lahir dari hasutan, melainkan dari kelelahan yang dipelihara terlalu lama.

Februari, menurut seorang pengamat yang dikenal tajam membaca gejala zaman, bukan sekadar nama bulan. Ia adalah tanda waktu. Bukan ramalan mistik, melainkan kalkulasi rasional atas denyut sosial yang diabaikan.

Ketika elit bersilang kepentingan dan rakyat bersilang lapar, percikan sekecil apa pun dapat menjelma api.
Tahun Kedua Kekuasaan: Antara Janji, Jeda, dan Beban Sejarah
Memasuki tahun kedua, sebuah pemerintahan tak lagi dinilai dari niat, melainkan dari jejak perubahan nyata.

Publik tak lagi bertanya “apa rencananya?”, tetapi “di mana hasilnya?”.

Di titik inilah kekuasaan diuji: berani memutus masa lalu, atau terus merawat bayang-bayangnya.

Kekecewaan sosial bukan sekadar sentimen media. Ia menjelma bisik di pasar, desah di dapur, dan keluh di jalanan.

Ketika biaya hidup menekan dan harapan tak kunjung turun dari istana ke meja makan, stabilitas berubah menjadi slogan kosong.

Radical Break: Pisau Bedah Kekuasaan
Dalam filsafat politik, perubahan kosmetik tak pernah menyembuhkan penyakit struktural. Yang dibutuhkan adalah patahan radikal (radical break)—bukan sekadar tambal sulam kabinet, melainkan keberanian memutus relasi lama yang menghambat reformasi sejati

Radical break bukan balas dendam politik. Ia adalah tindakan penyelamatan negara: memutus konflik kepentingan, membersihkan beban rezim lama, dan mengembalikan orientasi kekuasaan pada satu poros utama: kesejahteraan rakyat, bukan kompromi elit.

Tanpa itu, kekuasaan akan berubah menjadi ruang tawar-menawar frustrasi:
elit saling menekan, rakyat saling bertahan.

Ketika Piring Kosong Menjadi Manifesto
Sejarah membuktikan, perubahan besar jarang lahir dari ideologi agung. Ia sering lahir dari perut yang tak lagi bisa menunggu.

Piring kosong adalah manifesto paling jujur. Ia tak berorasi, tetapi mengguncang legitimasi.
Ketika kesulitan ekonomi mendikte arah politik, aparat, birokrasi, dan elite berpotensi terjebak crossfire legitimasi—bukan perang senjata, melainkan perang kepercayaan.

Siapa yang masih dipercaya?
Siapa yang hanya bertahan karena kursi?

Pandangan Narasumber & Pakar Nasional–Internasional
Rocky Gerung (Filsuf & Pengamat Politik Indonesia)

“Jika perubahan mendasar gagal dilakukan, maka ketegangan sosial akan menemukan momentumnya. Politik akan dipaksa oleh ekonomi, dan piring kosong adalah faktor paling menentukan.”

Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A. (Guru Besar Hukum Tata Negara, Universitas Andalas)

“Negara hukum wajib memastikan kebijakan ekonomi dan politik berpijak pada keadilan sosial. Ketika rakyat kehilangan akses kesejahteraan, maka krisis legitimasi konstitusional tak terhindarkan.”

Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (Pakar Hukum Internasional UI)

“Dalam perspektif hukum internasional, kegagalan negara menjamin hak ekonomi dasar dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kewajiban negara terhadap hak asasi manusia.”

Prof. Joseph E. Stiglitz (Peraih Nobel Ekonomi, AS)

“Ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi yang dibiarkan terlalu lama akan selalu berujung pada instabilitas politik. Ini hukum sosial universal.”

Prof. Amartya Sen (Nobel Ekonomi, India)

“Kelaparan dan kemiskinan bukan semata kegagalan produksi, tetapi kegagalan tata kelola dan kebijakan publik.”

Landasan Hukum Nasional
UUD 1945
Pasal 1 ayat (3): Indonesia adalah negara hukum.

Pasal 27 ayat (2): Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Pasal 28C ayat (1): Hak untuk mengembangkan diri dan memenuhi kebutuhan dasar.

Pasal 28H ayat (1): Hak hidup sejahtera lahir dan batin.

Pasal 33 ayat (3): Bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
Pasal 9 ayat (1): Hak hidup dan mempertahankan kehidupan.

Pasal 38 ayat (1): Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Landasan Hukum Internasional
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)

Pasal 11: Hak atas standar hidup yang layak, termasuk pangan.
Universal Declaration of Human Rights (UDHR)

Pasal 25 ayat (1): Hak atas standar hidup yang memadai bagi kesehatan dan kesejahteraan.
Rome Declaration on World Food Security (FAO)

Menegaskan kewajiban negara menjamin ketahanan pangan sebagai fondasi stabilitas nasional.

Kegagalan sistematis memenuhi hak-hak tersebut dapat memicu tanggung jawab hukum negara, baik secara konstitusional maupun dalam rezim HAM internasional.

Negara dan Ujian Kenegarawanan
Di titik genting ini, pemimpin tidak diuji oleh loyalitas pendukung, melainkan oleh keberpihakannya kepada yang paling lemah.

Negara besar tidak runtuh karena kritik, tetapi karena menolak mendengar peringatan.

Februari bisa menjadi bulan biasa.
Atau ia menjadi cermin retak yang memaksa kekuasaan bercermin lebih jujur.

Pilihan itu bukan di tangan pengamat.
Ia sepenuhnya berada di tangan pemegang mandat.

Catatan Investigasi Profetik Redaksi:

Tulisan ini bukan ajakan kerusuhan, bukan provokasi, dan bukan ramalan kiamat politik. Ini adalah peringatan etis berbasis pembacaan sosial, hukum, dan kemanusiaan, dengan tetap menjunjung asas praduga stabilitas dan tanggung jawab negara.
Sejarah mencatat: peringatan yang diabaikan selalu lebih berbahaya daripada kritik yang didengar.

Penutup Profetik:

“Dan janganlah suatu kaum dibinasakan, kecuali setelah datang peringatan.”
(QS. Asy-Syu‘ara: 208)
Maknanya: kehancuran sosial tidak pernah datang tiba-tiba. Ia selalu didahului oleh tanda, suara, dan peringatan. Yang membedakan hanyalah: apakah kekuasaan memilih mendengar, atau memilih menyangkal.

Pada akhirnya, sejarah tidak mencatat siapa yang paling keras berkuasa,
melainkan siapa yang paling berani berubah demi rakyatnya.