1200 Guru Besar, Amplop, dan Solidaritas yang Hilang: Ketika Republik Diuji dari Istana hingga Aceh ?

Breaking Headline Investigative | Sastra Satire Profetik
Oleh: Redaksi UngkapKriminal.com

Republik ini kembali berdiri di depan cermin sejarah—namun cermin itu retak. Retaknya bukan oleh senjata, melainkan oleh diamnya akal, keringnya nurani, dan mandulnya keberanian intelektual.

Di tengah riuh kekuasaan, Rocky Gerung mengajukan satu pertanyaan sederhana yang justru mengguncang fondasi negara:

“Sampai sekarang saya mau tahu isinya.”
Pertanyaan itu merujuk pada peristiwa besar namun syarat makna:

Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan 1.200 Guru Besar di Istana Negara. Sebuah peristiwa monumental secara jumlah, namun ironis secara substansi.

1200 Guru Besar: Banyak Kepala, Minim Keberanian

Rocky Gerung, dengan gaya khasnya yang tajam dan satir, menelanjangi paradoks tersebut:

“Tak seorang pun guru besar berani angkat tangan bertanya kepada Presiden.”

Lalu publik bertanya lebih jauh:

Bagaimana nasib universitas?
Bagaimana masa depan riset?
Bagaimana jika dana pendidikan dialihkan untuk program populis, sementara akal dikosongkan?

Jawaban Rocky menghantam keras:

“1200 guru besar, zonk.”
“Ya, titelnya guru besar—tapi otaknya kecil.”

Ini bukan penghinaan personal, melainkan kritik struktural terhadap matinya tradisi berpikir kritis di republik yang mengaku berlandaskan ilmu pengetahuan.

Aceh Bicara, Republik Tersentak
Lebih jauh, Rocky mengungkap kegelisahan yang jauh lebih dalam—jeritan dari ujung republik.
Ia mengutip pidato Mualem, Gubernur Aceh, yang dengan nada getir menyampaikan permintaan maaf kepada bangsa:

“Kami Aceh minta maaf, mungkin Republik ini tidak lagi utuh. Kami ingin berpisah seperti Timor Leste.”

Kalimat itu bukan ancaman. Itu alarm sejarah.

Menurut Rocky, ini menandakan problem relasi serius antara pusat dan daerah, yang selama ini ditutupi jargon “NKRI harga mati”, namun miskin pemahaman tentang keadilan dan solidaritas manusia.

“Relasi kita dengan Aceh terhalang oleh arogansi kekuasaan.”
Dengkul Kekuasaan dan Beras yang Dipanggul

Dalam satire yang pedih, Rocky menyentil simbol politik yang dianggapnya kosong makna:

“Kenapa Zulkifli Hasan mesti manggul-manggul beras?”
“Untuk menunjukkan bahwa dia punya dua dengkul yang kuat?”

Sindiran ini bukan soal beras. Ini soal politik pencitraan yang merendahkan martabat kemanusiaan, mengganti kebijakan dengan pose, dan mengganti empati dengan simbol dangkal.

“Bung Karno dan Solidaritas yang Dikhianati”

Rocky lalu menarik republik ini kembali ke akar intelektualnya—kepada Soekarno, kepada Konferensi Asia Afrika 1955.

“Solidaritas manusia itu bukan sekadar himbauan untuk merdeka, tapi himbauan untuk menjaga perdamaian dunia.”

Dari sanalah NKRI lahir—bukan dari senjata, melainkan dari dua prinsip suci:

Human Solidarity

Spirit of Humanity

Tanpa keduanya, NKRI hanyalah slogan kosong yang siap runtuh oleh kesombongan kekuasaan.

Anak Muda, Etika Global, dan Masa Depan yang Terancam

Rocky menegaskan: anak muda dunia telah melampaui nasionalisme sempit.
Mereka bertanya:

“Do you speak global security?”
“Do you speak environmental ethics?”

Karena merekalah yang akan menanggung katastrofi ekologi, krisis geopolitik, dan kehancuran moral akibat keputusan generasi hari ini.

Mereka tidak lagi percaya pada partai yang buta terhadap solidaritas manusia.

“Jika partai tidak bicara global security, tidak paham human solidarity—tinggalkan partai itu.”

Demokrasi Murah, Kedaulatan Dijual
Peringatan paling serius datang saat Rocky mengkritik wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

“Kalau pemilu mahal lalu dibuat murah di DPRD, yang murah bukan biaya—tapi kedaulatan rakyat.”

Demokrasi memang mahal.
Namun menjualnya dengan amplop adalah kejahatan konstitusional.

Catatan Presisi Redaksi
Redaksi UngkapKriminal.com menegaskan:

Tulisan ini bukan drama, bukan agitasi, dan bukan provokasi.
Ini adalah alarm intelektual.
Jika 1.200 guru besar bungkam,
Jika Aceh mulai berbicara tentang perpisahan,
Jika demokrasi ditawar dengan amplop,
Maka yang sedang runtuh bukan oposisi—melainkan akal sehat republik.

.—-

LANDASAN HUKUM NASIONAL
🔹 UUD 1945 Pasal 28C ayat (1)
Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pendidikan dan ilmu pengetahuan.
🔹 UUD 1945 Pasal 28E ayat (3)
Setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan pendapat.
🔹 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
Perguruan tinggi wajib menjunjung kebebasan akademik dan mimbar ilmiah.
🔹 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
Negara wajib melindungi kebebasan berpikir dan berpendapat.
LANDASAN HAM INTERNASIONAL
🔹 Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
Pasal 19: Hak kebebasan berpendapat dan berekspresi
Pasal 26: Pendidikan harus memperkuat penghormatan HAM
🔹 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
Pasal 19: Kebebasan berpendapat tanpa intimidasi negara
🔹 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
Pasal 13: Pendidikan untuk pengembangan penuh martabat manusia
Indonesia adalah negara pihak—bukan penonton.

Penutup Profetik
“Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka.”
(QS. Hud: 113)

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri.”
(QS. An-Nisa: 135)

Dan Rasulullah ﷺ bersabda:
“Sebaik-baik jihad adalah mengatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim.”
(HR. Abu Dawud)

Di sinilah kami berdiri—
Dengan kata,
Dengan akal,
Dengan nurani.

Fakta, bukan drama.
Solidaritas, bukan dengkul.
Ini bukan drama.
Ini fakta.
Ini peringatan terakhir sebelum republik kehilangan nurani
Kemanusiaan, atau republik ini hanya tinggal nama.

— UngkapKriminal.com
Jurnalisme Profetik: Kalam Kebenaran Melawan Kebatilan