“Di Stand- up Konslet: Anak Putus Sekolah Butuh Pendidikan Gratis, Bukan Sekadar Makan Siang Gratis ?!”

Oleh Redaksi – Jihad Kalam Informasi
PROLOG SATIRE: TERTAWA YANG MENGGUGAT

Di sebuah panggung komedi bertajuk Standup Konslet, seorang komika menyentil kebijakan publik dengan kalimat sederhana namun mengguncang nurani:

“Anak putus sekolah itu butuh pendidikan gratis, bukan dikasih makan siang gratis.”

Tawa pecah.
Namun di balik tawa itu, terselip pertanyaan serius:

Apakah negara sedang salah prioritas?

Satire menjadi cermin. Dan cermin, ketika retak, sering kali memperlihatkan wajah kebijakan yang tak sempurna.

MEMBACA MAKNA DI BALIK SINDIRAN

Pernyataan satire tersebut menyinggung polemik program bantuan makan siang gratis yang digulirkan pemerintah, sementara angka anak putus sekolah di sejumlah daerah masih signifikan.

Siapa yang terdampak?

Anak-anak dari keluarga miskin struktural, terutama di daerah terpencil dan pinggiran kota, yang menghadapi hambatan biaya pendidikan, akses transportasi, dan fasilitas belajar yang minim.

Di mana persoalan ini terjadi?
Di berbagai wilayah Indonesia, terkhusus Untuk Sumatera – Riau terutama di kawasan dengan tingkat kemiskinan tinggi dan kesenjangan pendidikan yang lebar.

Kapan ini relevan?

Saat kebijakan anggaran pendidikan dan bantuan sosial menjadi perdebatan publik, terutama menjelang transisi pemerintahan dan penyusunan APBN.

Mengapa ini menjadi polemik?

Karena publik mempertanyakan:
Apakah bantuan konsumtif lebih diutamakan dibanding investasi jangka panjang berupa pendidikan gratis dan berkualitas?

Bagaimana Solusi dan seharusnya negara bersikap?

Dengan memastikan kebijakan sosial tidak hanya populis, tetapi solutif dan berkelanjutan.

KONTEKS KONSTITUSIONAL: HAK PENDIDIKAN ADALAH KEWAJIBAN NEGARA

Konstitusi Republik Indonesia, Pasal 31 UUD 1945, menegaskan:
“Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.”
Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pemerintah wajib menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu tanpa diskriminasi.

Secara internasional, Indonesia juga telah meratifikasi United Nations Convention on the Rights of the Child, yang menegaskan pendidikan dasar harus tersedia secara gratis dan wajib bagi semua anak.

Pertanyaannya:

Apakah implementasi kebijakan saat ini sudah sepenuhnya menjawab mandat tersebut?

ANALISIS INVESTIGATIF: ANTARA KEBIJAKAN POPULER DAN INVESTASI STRUKTURAL

Program makan siang gratis memiliki nilai gizi dan dampak sosial jangka pendek.

Namun secara struktural, persoalan putus sekolah sering kali disebabkan oleh:

Biaya tidak langsung (seragam, transportasi, buku)

Tekanan ekonomi keluarga

Minimnya fasilitas pendidikan di daerah terpencil

Kurangnya tenaga pengajar berkualitas

Sejumlah pakar kebijakan publik menyatakan bahwa bantuan konsumsi harus diintegrasikan dengan reformasi pendidikan yang sistemik.

Jika tidak, kebijakan berisiko menjadi sekadar simbol kepedulian, bukan solusi permanen.

SATIRE PROFETIK: TERTAWA UNTUK MENYELAMATKAN GENERASI

Satire dalam sejarah peradaban selalu menjadi alat koreksi kekuasaan.
Di masa klasik, kritik sosial disampaikan melalui sastra dan hikmah. Hari ini, ia hadir lewat panggung komedi.
Namun pesan moralnya tetap sama:
Negara bukan sekadar pemberi bantuan, tetapi penjamin masa depan.
Anak yang kenyang hari ini belum tentu cerdas esok hari,
jika sekolahnya jauh, mahal, atau tidak layak.

STUDI PERBANDINGAN INTERNASIONAL

Beberapa negara menempatkan pendidikan gratis sebagai prioritas utama kebijakan publik:

Finland — Menyediakan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi, dengan subsidi fasilitas lengkap.

South Korea — Mengalokasikan investasi besar pada pendidikan pasca krisis ekonomi, menghasilkan transformasi SDM dalam dua dekade.

Keduanya menunjukkan bahwa investasi pendidikan berdampak jangka panjang pada daya saing nasional.

DIMENSI HAM DAN KEADILAN SOSIAL

Hak atas pendidikan adalah bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya (ICESCR) yang diakui global.

Negara yang gagal memastikan akses pendidikan setara berisiko menciptakan ketimpangan sosial yang diwariskan lintas generasi.

Makan siang mungkin mengenyangkan satu hari.
Pendidikan mengenyangkan masa depan.

CATATAN INTELEKTUAL PRESISI REDAKSI

Redaksi menegaskan bahwa kritik satire bukanlah serangan terhadap program tertentu, melainkan ajakan evaluasi kebijakan secara objektif dan konstruktif.

Dalam asas praduga baik terhadap pemerintah, setiap kebijakan tentu memiliki niat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Namun niat baik harus diuji dengan efektivitas dan keberlanjutan.

Negara besar tidak diukur dari banyaknya bantuan yang dibagikan,
tetapi dari seberapa banyak generasi yang berhasil dimandirikan.

PENUTUP PROFETIK

Allah SWT berfirman:

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”
(QS. Al-Mujadilah: 11)

Rasulullah SAW bersabda:

“Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim.”
(HR. Ibnu Majah)

Maka jika ilmu adalah kewajiban,
menjamin aksesnya adalah amanah.

Satire boleh membuat kita tertawa.
Namun jika setelah tertawa kita tidak berpikir,

maka yang benar-benar konslet bukanlah panggungnya—
melainkan nurani kita.

Breaking News Investigative – Redaksi Ungkap Kebenaran untuk Keadilan.