Oleh Redaksi Ungkapkriminal.com | 21 April 2025
YOGYAKARTA – Dalam sebuah forum ilmiah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) pada November 2023, penulis dan sosiolog Dr. Okky Madasari menyampaikan kritik tajam yang kini kembali menjadi sorotan. Dalam pidatonya, Okky membongkar lima mitos besar yang menurutnya membentuk “citra palsu” Presiden Joko Widodo selama masa pemerintahannya.
Berita ini kembali kami hadirkan demi mencerdaskan masyarakat Indonesia, menyalakan kembali semangat berpikir kritis, serta menegakkan nilai transparansi dan pertanggungjawaban kekuasaan.
“Okky Madasari membeberkan bahwa banyak narasi publik mengenai Jokowi selama menjabat dibangun melalui simbol-simbol pencitraan yang tidak mencerminkan realitas kebijakan maupun dampak pemerintahan secara menyeluruh.
“Okky Madasari—penulis, sosiolog, dan pengkritik aktif narasi kekuasaan. Forum ini dihadiri juga oleh para akademisi dan mahasiswa UGM.
“Diskusi publik ini berlangsung di Fakultas Hukum UGM, November 2023, namun baru kami publikasikan hari ini setelah proses riset dan verifikasi lebih lanjut.
“Karena publik berhak mengetahui akar pencitraan politik yang dapat menyesatkan demokrasi. Kritik ini bukan sekadar soal tokoh, tetapi membuka mata masyarakat terhadap strategi komunikasi kekuasaan yang berpotensi menutupi ketimpangan dan ketidakadilan.
“Okky merinci lima mitos yang ia sebut “citra palsu”:
- Mitos “Orang Baik”
Pencitraan Jokowi sebagai sosok sederhana dan jujur dianggap dibentuk secara sistematis oleh media, meski realitas kebijakan tidak sebanding dengan kesan tersebut. - Mitos “Semua Bisa Sukses”
Narasi bahwa semua rakyat punya kesempatan yang sama dinilai menutupi fakta kesenjangan struktural dan akses yang timpang. - Mitos “Presiden Netral”
Okky menyebutkan bahwa ada keterlibatan aktif Presiden dalam politik elektoral yang bertolak belakang dengan prinsip netralitas kekuasaan. - Mitos “Pemerintah Mendengar Rakyat”
Banyak kebijakan, menurutnya, justru diambil bertentangan dengan kehendak rakyat, seperti revisi UU KPK, UU Cipta Kerja, dan lainnya. - Mitos “Pemerintah Adil dan Progresif”
Ia mempertanyakan keadilan dalam berbagai keputusan politik dan hukum yang sarat kepentingan oligarki.
NARASUMBER AHLI PENGUAT BERITA
Prof. Zainal Arifin Mochtar (Pakar Hukum Tata Negara, UGM)
“Demokrasi memerlukan kritik yang sehat. Pencitraan berlebihan harus diimbangi dengan transparansi fakta.”
Dr. Okky Madasari
“Kita sedang berhadapan bukan dengan tokoh, tapi dengan sistem produksi citra yang mengasingkan kita dari kenyataan.”
PERISAI HUKUM BAGI JURNALIS & REDAKSI UNGKAPKIRIMINAL.COM
Dalam menyajikan berita ini, kami berpegang teguh pada:
Pasal 28E ayat (3) UUD 1945: Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Pasal 28F UUD 1945: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta menyampaikan informasi.
UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya:
Pasal 3 Ayat (1): Pers nasional berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
Pasal 4 Ayat (1): Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
Pasal 8: Dalam melaksanakan profesinya, jurnalis mendapat perlindungan hukum.
Sumber :
https://www.facebook.com/share/v/16DsCTSssj/?mibextid=D5vuiz
PENEGASAN REDAKSI
Berita ini disusun berdasarkan verifikasi akademik, rekam jejak pidato publik, dan narasi resmi forum UGM. Redaksi Ungkapkriminal.com bertanggung jawab penuh atas isi pemberitaan ini dan siap memberikan ruang hak jawab bagi pihak yang disebutkan.
Kami bukan menyebar fitnah. Kami adalah rajawali pena yang membongkar ilusi demi kebenaran.
Redaksi Ungkapkriminal.com
“Membongkar yang ditutup. Menyuarakan yang dibungkam.”
More Stories
“Viral: ‘Jika Jokowi Kalah, Siapa Tanggung Utang Rp7.000 Triliun?’ — Opini Publik Vs Realita Data”
Mahfud MD: Keputusan Jokowi Tetap Sah Secara Hukum Meski Jika Ijazahnya Terbukti Palsu
Ahmad Khozinudin, SH: Jokowi Sendiri yang Membuat Kegaduhan Nasional, Itu!”