“Gandum untuk Rakyat, Sawit untuk Dunia: Prabowo-Raja Abdullah Satukan Nafas Ketahanan dan Keadilan Pangan”

Kala bangsa lain sibuk dengan konflik dan diplomasi basa-basi, Indonesia dan Yordania menjahit perjanjian yang nyata: gandum ditanam di tanah ibu pertiwi, sawit mengalir ke negeri padang pasir. Empat nota kesepahaman diteken. Bukan sekadar seremoni, tapi strategi pangan dan energi. Satu tekad: perut rakyat tak boleh kosong, minyak bumi bisa habis—tapi pangan dan keadilan harus abadi.

Prabowo, kini tak hanya Menteri atau Presiden, tapi duta bagi kedaulatan pangan. Di hadapannya, Raja Abdullah II bin Al-Hussein bukan sekadar pemimpin Timur Tengah, tapi mitra di jalur pangan dunia. Saksi kunci: Menteri Pertanian Indonesia Andi Amran Sulaiman dan Menteri Pertanian Yordania Khaled Al Henefat—dua tangan yang bersalaman demi benih dan minyak rakyat.

Senin, 14 April 2025. Di jantung Amman, Yordania. Istana Al Husseiniya menjadi saksi bisu ketika dua negeri mengubah arah sejarah pangan. Bukan di meja-meja rapat korporat, tapi di forum negara yang menolak lapar dan monopoli pasar.

Karena dunia sedang goyah. Harga gandum dikendalikan korporasi besar. CPO dihantam isu lingkungan oleh Barat yang munafik. Tapi Yordania tak ikut membenci. Mereka memilih bersinergi. Bagi Indonesia, ini bukan sekadar ekspor—ini perjuangan menyelamatkan petani sawit dari cengkeraman mafia, sekaligus menciptakan lahan-lahan gandum yang berpihak pada rakyat.

Dengan teknologi irigasi tetes dari Yordania, tanah-tanah kering di NTT hingga NTB akan disulap jadi ladang gandum. Sawit kita, yang difitnah di Eropa, justru dihormati di padang gurun Arab. B40 hingga B50, biodiesel kita, akan menyala bukan hanya di negeri sendiri tapi juga di negeri sahabat.

ASPEK HUKUM DAN KEDAULATAN (Legal Perspective):
MoU ini berdiri di atas landasan konstitusional: UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU No. 19 Tahun 2013 tentang Petani, dan amanat Pasal 33 UUD 1945: bumi, air, dan segala kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jika ada mafia yang mencoba menyabotase, maka pasal korupsi, monopoli, dan pelanggaran kedaulatan ekonomi bisa jadi alat perlawanan.

Catatan Redaksi Ungkapkriminal.com:
Kami tidak menyajikan berita, kami menggali kebenaran.
Kami tidak memoles realita, kami menampar kebohongan.
Perjanjian ini bukan sekadar diplomasi. Ini deklarasi bahwa pangan dan energi bukan milik korporasi global, tapi hak rakyat yang dilindungi negara.