“NEGARA ATAU SEKADAR PEMERINTAH?”

Ketika Cak Nun Menggugat Ruh Republik: ASN, Kekuasaan, dan Bayang-Bayang Negara yang Kehilangan Jiwa

Oleh Redaksi ungkapkriminal.com
FAKTA BUKAN DRAMA

Pernyataan budayawan nasional Emha Ainun Nadjib atau yang akrab disapa Cak Nun kembali mengguncang ruang kesadaran publik Indonesia. Dengan bahasa sederhana namun mengandung daya ledak filosofis dan politik yang dalam, ia melontarkan kritik tajam:

“ASN bukan lagi Aparatur Sipil Negara, tetapi Aparat Sipil Pemerintah. Negara sudah tidak ada. Yang ada pemerintah dan TNI-Polri.”

Ucapan itu segera viral. Sebagian menganggapnya provokatif. Sebagian lain melihatnya sebagai suara nurani yang sedang menelanjangi wajah kekuasaan modern Indonesia.

Namun di balik kontroversinya, pernyataan tersebut sesungguhnya bukan sekadar retorika emosional. Ia adalah kritik filsafat hukum dan kritik peradaban terhadap relasi antara negara, kekuasaan, birokrasi, dan rakyat.

NEGARA DAN PEMERINTAH: DUA ENTITAS BERBEDA

Dalam teori hukum tata negara modern, negara dan pemerintah bukanlah entitas yang sama.

Negara adalah:

kedaulatan,

cita-cita kebangsaan,

konstitusi,

perlindungan rakyat,

identitas kolektif bangsa.

Sedangkan pemerintah hanyalah:

pengelola kekuasaan sementara,

administrator politik,

pelaksana kebijakan negara.

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra dalam berbagai pandangan akademiknya pernah menegaskan bahwa negara bersifat permanen, sementara pemerintah bersifat temporer dan dapat berganti melalui mekanisme konstitusi.

Sementara filsuf hukum Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum tidak boleh kehilangan ruh kemanusiaannya, sebab negara hukum tanpa moralitas akan berubah menjadi alat kekuasaan administratif semata.

Karena itu, ketika Cak Nun mengatakan “negara sudah tidak ada”, makna yang paling mungkin dipahami bukanlah Indonesia bubar secara hukum, melainkan kritik bahwa ruh negara dianggap mulai dikalahkan oleh mekanisme kekuasaan administratif.

ASN: PELAYAN NEGARA ATAU ALAT KEKUASAAN?

Perubahan istilah dari PNS menjadi ASN melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN secara resmi dimaksudkan untuk membangun birokrasi profesional, modern, dan berbasis meritokrasi.

Namun kritik yang berkembang di tengah masyarakat justru mengarah pada kekhawatiran lain:

birokrasi dianggap semakin tersentralisasi,

loyalitas aparatur dinilai lebih dominan kepada penguasa,

dan netralitas ASN sering dipersoalkan dalam dinamika politik nasional maupun daerah.

Pengamat politik Rocky Gerung dalam sejumlah forum publik pernah mengingatkan bahwa birokrasi yang kehilangan independensinya akan berubah menjadi “mesin administrasi kekuasaan”.

Sedangkan akademisi tata negara Mahfud MD berulang kali menegaskan pentingnya menjaga negara hukum agar tidak tunduk pada kepentingan politik praktis.

Dalam perspektif filsafat hukum, kondisi seperti ini dikenal sebagai pergeseran dari:

“constitutional state” menjadi: “administrative power state.”

Negara hukum perlahan berubah menjadi negara administrasi kekuasaan.

TNI-POLRI DAN WAJAH KEKUASAAN NEGARA

Ucapan Cak Nun tentang “yang ada tinggal pemerintah dan TNI-Polri” tidak dapat dimaknai secara harfiah sebagai penghapusan negara, melainkan kritik simbolik terhadap dominasi instrumen kekuasaan.

Ketika:

aparat terlihat lebih kuat daripada perlindungan sosial,

penegakan hukum terasa tajam ke bawah namun tumpul ke atas,

kritik publik mudah dicurigai,

dan rasa takut sosial mulai tumbuh,

maka masyarakat mulai mempertanyakan:

di manakah wajah negara yang melindungi seluruh rakyatnya?

Pengamat militer dan keamanan Connie Rahakundini Bakrie pernah mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara stabilitas keamanan dan demokrasi sipil agar negara tidak terjebak pada orientasi kekuasaan semata.

FALSAFAH HUKUM: NEGARA TANPA MORAL AKAN KEHILANGAN LEGITIMASI

Filsuf Yunani Aristotle pernah mengingatkan:

“Negara ada bukan hanya untuk hidup, tetapi untuk hidup yang baik.”

Sedangkan filsuf hukum Hans Kelsen menegaskan bahwa legitimasi negara bertumpu pada konstitusi dan kepatuhan hukum.

Namun dalam hukum progresif Indonesia, Satjipto Rahardjo mengingatkan:

hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.

Artinya, ketika negara hanya hadir sebagai:

aturan,

pajak,

kekuasaan,

dan pengawasan,

tetapi gagal menghadirkan:

keadilan,

kesejahteraan,

rasa aman,

dan moralitas publik,

maka legitimasi moral negara perlahan terkikis di mata rakyatnya sendiri.

PERSPEKTIF AL-QUR’AN DAN HADITS

Fenomena kekuasaan tanpa keadilan telah lama diingatkan dalam nilai-nilai Islam.

Allah SWT berfirman:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”

QS. An-Nisa ayat 58.

Maknanya: Kekuasaan bukan hak absolut penguasa, melainkan amanah yang wajib dijalankan dengan keadilan dan tanggung jawab moral.

Rasulullah SAW juga bersabda:

“Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian.”

(HR. Muslim)

Maknanya: Kepemimpinan ideal bukan dibangun dengan rasa takut, melainkan dengan kepercayaan, kasih sayang, dan keadilan sosial.

Dalam konteks kritik Cak Nun, pesan moral yang muncul sangat jelas:

negara akan kuat bukan karena aparatnya semata, tetapi karena kepercayaan rakyat terhadap keadilan negara itu sendiri.

RETAKNYA KEPERCAYAAN PUBLIK

Sejak reformasi dan amandemen UUD 1945 tahun 1999–2002, Indonesia memasuki babak baru demokrasi.

Namun di balik demokrasi elektoral, muncul kritik:

oligarki politik semakin kuat,

kesenjangan sosial melebar,

korupsi terus berulang,

dan rakyat kecil sering merasa jauh dari pusat kekuasaan.

Di titik inilah ucapan Cak Nun menemukan resonansi sosialnya.

Bahwa republik ini mungkin masih berdiri secara administratif, tetapi sedang menghadapi krisis kepercayaan dan krisis makna kebangsaan.

SOLUSI: MENGEMBALIKAN RUH NEGARA

Jika kritik ini ingin dijawab secara substantif, maka solusi tidak cukup hanya dengan klarifikasi politik.

Negara harus:

memperkuat keadilan sosial,

menjaga independensi hukum,

mengembalikan netralitas birokrasi,

memperkuat pendidikan moral kebangsaan,

membuka ruang kritik yang sehat,

dan memastikan aparat menjadi pelindung rakyat, bukan simbol ketakutan sosial.

Karena negara yang sehat bukan negara yang anti kritik.

Negara yang sehat adalah negara yang cukup percaya diri mendengar suara nurani bangsanya sendiri.

CATATAN INTELEKTUAL REDAKSI

Redaksi melihat bahwa kritik Cak Nun bukan sekadar polemik viral, melainkan alarm moral bagi republik.

Bangsa besar tidak runtuh hanya karena serangan dari luar.

Bangsa runtuh ketika:

hukum kehilangan keadilan,

birokrasi kehilangan nurani,

intelektual kehilangan keberanian,

dan rakyat kehilangan harapan.

Apabila negara hanya sibuk menjaga kekuasaan tetapi lupa menjaga kepercayaan rakyat, maka yang tersisa hanyalah struktur tanpa jiwa.

Dan sejarah membuktikan:

kekuasaan dapat bertahan dengan kekuatan, tetapi negara hanya dapat bertahan dengan kepercayaan rakyatnya.

PENUTUP EDITORIAL REDAKSI

Indonesia tidak kekurangan aparat.
Indonesia tidak kekurangan institusi.
Indonesia tidak kekurangan undang-undang.

Yang paling dibutuhkan republik ini adalah:

keteladanan moral,

kejujuran kekuasaan,

keberanian intelektual,

dan keadilan sosial yang benar-benar dirasakan rakyat.

Karena negara sejatinya bukan sekadar gedung pemerintahan, bukan pula sekadar kekuatan keamanan.

Negara adalah janji suci antara kekuasaan dan rakyatnya.

Ketika janji itu mulai retak, kritik menjadi penting.
Dan ketika kritik dibungkam, sejarah biasanya mulai menyiapkan krisisnya sendiri.

© 2026 Redaksi ungkapkriminal.com
Seluruh karya jurnalistik, analisis, narasi editorial, ilustrasi visual, dan desain publikasi dilindungi berdasarkan:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Konvensi Bern (Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works)

Ketentuan perlindungan hak kekayaan intelektual nasional dan internasional.

Dilarang memperbanyak, mengubah, menyalin, atau mendistribusikan sebagian maupun seluruh isi tanpa izin resmi redaksi.

ungkapkriminal.com
FAKTA BUKAN DRAMA