Kritik Demokrasi, Ujian Kepemimpinan, dan Hak Rakyat dalam Negara Hukum
Oleh: Junedy Nasution
Editor: Redaksi Ungkapkriminal.com
Rubrik: Nasional | Demokrasi | Kebijakan Publik | Filsafat Hukum
Tagline: FAKTA BUKAN DRAMA
PENDAHULUAN
Gelombang demonstrasi mahasiswa yang kembali terjadi di berbagai daerah bukanlah fenomena baru dalam perjalanan Republik Indonesia. Namun, setiap kali mahasiswa turun ke jalan, selalu muncul pertanyaan yang sama: mengapa suara kritis mahasiswa sering dianggap ancaman oleh sebagian pemegang kekuasaan?
Pertanyaan itulah yang secara lugas disampaikan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Dengan gaya komunikasinya yang khas, Ahok mempertanyakan alasan di balik ketakutan sebagian elite terhadap demonstrasi mahasiswa.
“Mahasiswa demo hari ini, mengapa harus takut? Jelasin dong.”
Kalimat sederhana tersebut sesungguhnya mengandung kritik mendalam terhadap cara sebagian pengambil kebijakan memahami demokrasi.
Karena dalam negara yang mengaku demokratis, kritik seharusnya menjadi vitamin perbaikan, bukan ancaman yang harus dihindari.
DEMOKRASI BUKAN SEKADAR PEMILU
Banyak orang memahami demokrasi hanya sebatas proses pemilihan umum.
Padahal demokrasi tidak berhenti ketika suara rakyat masuk ke kotak suara.
Demokrasi justru diuji setelah kekuasaan diperoleh.
Apakah pemimpin masih mau mendengar rakyat?
Apakah wakil rakyat masih bersedia menerima kritik?
Apakah pemerintah masih membuka ruang dialog?
Ataukah setelah memperoleh jabatan, kritik dianggap gangguan yang harus dibungkam?
Dalam teori demokrasi modern, demonstrasi merupakan bagian dari mekanisme koreksi sosial yang sah.
Ketika saluran formal dianggap tidak lagi cukup efektif, masyarakat memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat di muka umum.
Hak tersebut bukan hadiah dari negara.
Hak tersebut dijamin oleh konstitusi.
MAHASISWA BUKAN MUSUH NEGARA
Sejarah Indonesia mencatat bahwa mahasiswa berulang kali hadir sebagai penjaga nurani bangsa.
Mereka bukan pemilik kekuasaan.
Mereka bukan pemilik anggaran negara.
Mereka bukan pemegang proyek pemerintah.
Yang mereka miliki hanyalah idealisme, keberanian moral, dan kebebasan berpikir.
Karena itulah mahasiswa sering menjadi kelompok pertama yang menyuarakan kegelisahan publik ketika sebagian masyarakat memilih diam.
Dalam konteks tersebut, mahasiswa bukan ancaman bagi negara.
Justru mereka merupakan bagian dari sistem demokrasi yang sehat.
Negara yang matang tidak melihat mahasiswa sebagai lawan.
Negara yang matang melihat mahasiswa sebagai mitra kritik yang membantu mengingatkan ketika arah kebijakan mulai menjauh dari kepentingan rakyat.
YANG DITAKUTI DEMONSTRASI ATAU SUBSTANSI KRITIKNYA?
Pertanyaan Ahok sesungguhnya mengarah pada persoalan yang lebih mendasar.
Apakah yang ditakuti adalah demonstrasinya?
Atau substansi kritik yang dibawa demonstran?
Karena demonstrasi hanyalah cara menyampaikan pesan.
Yang lebih penting adalah isi pesannya.
Jika mahasiswa memprotes persoalan ekonomi, pendidikan, hukum, korupsi, atau kebijakan publik tertentu, maka fokus utama seharusnya berada pada penyelesaian persoalan tersebut.
Bukan pada upaya menghindari dialog.
Sebab kritik tidak akan hilang hanya karena demonstrasi dibatasi.
Persoalan yang melatarbelakangi kritik itulah yang harus dijawab.
KEKUASAAN DAN UJIAN KEPERCAYAAN DIRI
Dalam filsafat politik, kekuasaan yang percaya diri tidak takut pada kritik.
Kekuasaan yang yakin bekerja untuk rakyat akan menjawab kritik dengan data.
Menjawab tuduhan dengan transparansi.
Menjawab kegelisahan dengan solusi.
Sebaliknya, ketika kritik selalu dipandang sebagai ancaman, publik berhak bertanya:
Mengapa takut?
Apa yang sedang disembunyikan?
Mengapa dialog menjadi begitu sulit dilakukan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak muncul karena rakyat membenci pemerintah.
Justru muncul karena rakyat menginginkan pemerintahan yang lebih baik.
NEGARA DIBIAYAI OLEH RAKYAT
Ada satu prinsip dasar yang sering terlupakan.
Setiap rupiah yang digunakan negara pada akhirnya berasal dari rakyat.
Pajak dibayar rakyat.
Sumber daya alam adalah milik rakyat.
Kekuasaan diberikan rakyat melalui konstitusi dan pemilu.
Karena itu kritik rakyat bukan tindakan melawan negara.
Kritik rakyat merupakan bagian dari pengawasan terhadap pengelolaan amanah yang mereka titipkan kepada penyelenggara negara.
Dalam perspektif ini, demonstrasi mahasiswa bukan sekadar aksi jalanan.
Ia adalah ekspresi partisipasi warga negara dalam menjaga kualitas demokrasi.
INTELEKTUAL KEBANGSAAN:
DEMOKRASI MEMERLUKAN TELINGA, BUKAN HANYA KEKUASAAN
Bangsa yang besar bukan bangsa yang bebas dari kritik.
Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu mengubah kritik menjadi perbaikan.
Sejarah menunjukkan bahwa banyak negara runtuh bukan karena terlalu banyak kritik.
Melainkan karena terlalu sedikit orang yang berani mengingatkan.
Karena itu mahasiswa, akademisi, pers, masyarakat sipil, dan seluruh elemen bangsa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga agar demokrasi tetap hidup.
Sementara pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kritik dijawab dengan argumentasi, bukan dengan ketakutan.
PESAN MORAL KEBANGSAAN
Republik ini tidak dibangun oleh ketakutan.
Republik ini dibangun oleh keberanian menyampaikan kebenaran.
Mahasiswa yang menyuarakan aspirasi secara damai tidak sedang menjatuhkan negara.
Mereka sedang mengingatkan negara agar tetap setia kepada cita-cita pendiri bangsa.
Karena itu, apabila mahasiswa turun ke jalan, pertanyaan yang paling penting bukanlah bagaimana membungkam suara mereka.
Melainkan bagaimana mendengar, memahami, dan menjawab kegelisahan yang mereka bawa.
Sebab negara yang kuat tidak takut kepada rakyatnya.
Negara yang kuat justru memperoleh kekuatan dari kepercayaan rakyat.
Dan kepercayaan itu hanya lahir ketika kekuasaan bersedia mendengar.
Referensi Bacaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
John Locke, Two Treatises of Government.
Jean-Jacques Rousseau, The Social Contract.
Montesquieu, The Spirit of Laws.
Hannah Arendt, On Revolution.
Mohammad Hatta, Demokrasi Kita.
Nurcholish Madjid, Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan.
Tentang Penulis
Junedy Nasution adalah penulis independen yang menaruh perhatian pada isu demokrasi, filsafat hukum, kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, serta hubungan antara konstitusi, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
© UngkapKriminal.com — FAKTA BUKAN DRAMA
Seluruh karya jurnalistik dan karya visual dilindungi oleh peraturan perundang-undangan nasional dan ketentuan hak cipta internasional.
More Stories