LAHAN TERBAKAR, API DIPADAMKAN—LALU SIAPA YANG MEMANEN KEUNTUNGAN?

Hukum jangan hanya sibuk mencari tangan yang menyalakan api, tetapi juga berani menelusuri jejak kepentingan setelah tanah berubah nilai.

Sebab sawit tidak punya ambisi. Tanah tidak punya rekening. Yang memiliki kepentingan adalah manusia—dan di situlah hukum diuji.

Patriotisme bukan sekadar mengibarkan Merah Putih, tetapi memastikan tanah air tidak menjadi abu bagi rakyat dan panen bagi kepentingan tertentu.

Tonton selengkapnya di YouTube 👉 UNGKAPKRIMINALTV

Dari tanah yang retak, rusak dan terbakar, kehidupan seharusnya dipulihkan. Namun ketika setelah api padam yang kemudian tumbuh adalah komoditas bernilai ekonomi, publik berhak mengajukan pertanyaan:

kebetulan, konsekuensi, atau ada kepentingan yang belum diperiksa?

UNGKAPKRIMINAL.COM | FIKIR MAN | BERPIKIR, MENYELIDIK, MEMBONGKAR

Ada tanah yang retak karena kemarau.

Ada tanah yang rusak karena eksploitasi.

Ada tanah yang terbakar.

Lalu waktu berjalan.

Asap hilang.

Berita berganti.

Dan di atas tanah yang pernah kehilangan kehidupan itu, tumbuh barisan sawit.

Di atas kertas, itu dapat disebut pemanfaatan lahan.

Dalam bahasa ekonomi, itu dapat disebut investasi.

Dalam laporan pembangunan, itu dapat disebut produktivitas.

Tetapi dalam negara hukum, ada satu pertanyaan yang tidak boleh ikut hangus bersama lahannya:

BAGAIMANA TANAH YANG BARU KEHILANGAN KEHIDUPAN BEGITU CEPAT MENEMUKAN NILAI EKONOMINYA?

Pertanyaan ini bukan vonis.

Bukan pula tuduhan terhadap siapa pun.

Ini adalah pintu masuk bagi pemeriksaan fakta.

Sebab hukum yang sehat tidak hanya memeriksa siapa yang tertangkap membawa korek api.

Hukum juga harus berani melihat siapa yang memperoleh manfaat ketika api telah padam.

API BUKAN SEKADAR PERISTIWA

Kebakaran lahan terlalu sering diperlakukan sebagai peristiwa yang berdiri sendiri.

Api datang.

Asap naik.

Warga terdampak.

Aparat bergerak.

Tersangka diumumkan.

Berkas perkara disusun.

Lalu semuanya seolah selesai.

Tetapi sejarah tanah tidak berhenti ketika api dipadamkan.

Musim berganti.

Lahan berganti wajah.

Penguasaan dapat berubah.

Nilai ekonomi dapat meningkat.

Dan publik sering kali tidak diajak mengikuti apa yang terjadi setelah berita kebakaran menghilang dari halaman utama.

Padahal pertanyaan paling mendasar justru muncul setelah api padam:

SIAPA YANG DIUNTUNGKAN SETELAH TANAH BERUBAH?

Di sinilah hukum, ekonomi dan kekuasaan bertemu.

Api mungkin berlangsung beberapa jam atau beberapa hari.

Tetapi perubahan nilai tanah dapat berlangsung bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun.

Karena itu, setiap perubahan pemanfaatan lahan pascakebakaran yang memiliki konsekuensi ekonomi patut dilihat secara utuh melalui hubungan:

SEBAB — PERISTIWA — PERUBAHAN — MANFAAT.

Bukan karena setiap sawit yang tumbuh di bekas lahan terbakar pasti lahir dari kejahatan.

Tidak.

Tetapi karena negara hukum tidak boleh membiarkan sebuah kebetulan yang menghasilkan keuntungan ekonomi berlalu tanpa pemeriksaan apabila terdapat fakta dan keadaan yang layak ditelusuri.

HUKUM JANGAN HANYA MENJADI PEMADAM KEBAKARAN

Hukum bukan sekadar alat untuk menangkap orang setelah peristiwa terjadi.

Hukum juga merupakan instrumen untuk menemukan kebenaran, melindungi kepentingan publik dan memastikan tidak ada keuntungan yang lahir dari pelanggaran.

Jika hukum hanya datang ketika api terlihat, tetapi berhenti sebelum menelusuri apa yang terjadi setelah api padam, maka penegakan hukum berisiko hanya mengurus permukaan sebuah persoalan.

Rakyat melihat asap.

Penguasa berbicara tentang penegakan hukum.

Pasar melihat peluang.

Modal melihat nilai.

Lalu pertanyaan besarnya:

Siapa yang melihat keseluruhan rangkaian peristiwa?

Di situlah investigasi seharusnya berdiri.

Investigasi harus berani menelusuri:

Siapa yang menguasai lahan sebelum kebakaran?

Bagaimana status hukum tanah tersebut?

Kapan kebakaran terjadi dan apa penyebabnya berdasarkan hasil pemeriksaan resmi?

Apa yang berubah setelah kebakaran?

Apakah terjadi perubahan penguasaan atau pemanfaatan lahan?

Kapan tanaman komersial mulai ditanam?

Siapa yang membiayai kegiatan tersebut?

Siapa yang menerima manfaat ekonominya?

Apakah seluruh proses telah sesuai dengan ketentuan hukum dan tata kelola lingkungan yang berlaku?

Pertanyaan-pertanyaan itu bukan ancaman terhadap investasi.

Justru itulah syarat agar investasi tidak tumbuh di atas tanah yang menyimpan persoalan hukum.

SAWIT TIDAK BERSALAH, TETAPI MANUSIA MEMILIKI KEPENTINGAN

Sawit adalah tanaman.

Ia tidak memiliki niat.

Ia tidak memiliki kesadaran.

Ia tidak membuat kebijakan.

Ia tidak menerbitkan izin.

Ia tidak menentukan siapa yang boleh menguasai tanah.

Yang memiliki kepentingan adalah manusia.

Karena itu, artikel ini bukan serangan terhadap komoditas sawit.

Persoalannya adalah politik penguasaan tanah dan distribusi manfaat ekonomi.

Ketika sebuah lahan mengalami kebakaran lalu kemudian memiliki nilai ekonomi baru, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa tidak terdapat hubungan melawan hukum antara peristiwa sebelumnya dengan keuntungan yang muncul setelahnya.

Di sinilah keadilan diuji.

Apakah hukum hanya mengejar orang yang berada paling dekat dengan titik api?

Atau hukum juga memiliki keberanian untuk menelusuri seluruh rantai fakta sampai kepada pihak-pihak yang memperoleh manfaat, apabila terdapat bukti yang mengarah ke sana?

APAKAH HUKUM SEDANG MENCARI KEBENARAN, ATAU HANYA MENCARI ORANG YANG PALING MUDAH DITANGKAP?

Pertanyaan ini tidak boleh dianggap sebagai penghinaan terhadap institusi.

Justru institusi yang kuat tidak takut diuji oleh pertanyaan.

SATIRE UNTUK KEKUASAAN: API PADAM, KAMERA MENYALA

Negeri ini kadang-kadang sangat cepat ketika menghadapi api.

Mobil datang.

Selang dibentangkan.

Kamera menyala.

Konferensi pers digelar.

Statistik dibacakan.

Ketegasan diumumkan.

Publik diminta percaya bahwa negara telah bekerja.

Lalu api padam.

Tetapi setelah itu?

Tanah berubah.

Komoditas tumbuh.

Panen datang.

Uang berputar.

Dan sejarah kebakaran perlahan menjadi arsip.

Begitulah kekuasaan kadang menciptakan kesan bahwa perkara selesai ketika asap sudah tidak terlihat.

Padahal asap hilang bukan berarti seluruh pertanyaan telah dijawab.

Api mungkin telah dipadamkan, tetapi rantai manfaat belum tentu telah diperiksa.

Kekuasaan tidak cukup hanya menghitung berapa hektare yang terbakar.

Kekuasaan juga harus berani menjelaskan apa yang terjadi terhadap hektare tersebut setelah kebakaran.

Sebab jika kebakaran adalah kerugian bagi lingkungan dan masyarakat, maka negara patut memastikan tidak ada pihak yang secara melawan hukum mengubah kerugian publik menjadi keuntungan privat.

EKONOMI POLITIK DI ATAS ABU

Tanah bukan sekadar ruang.

Tanah adalah sumber kehidupan.

Tanah adalah sumber produksi.

Tanah adalah sumber kekuasaan.

Siapa yang menguasai tanah memiliki pengaruh terhadap sumber daya, pekerjaan, produksi dan masa depan ekonomi masyarakat di sekitarnya.

Karena itu, kebakaran lahan tidak selalu cukup dibaca hanya sebagai persoalan pidana.

Dalam kondisi tertentu, ia juga perlu dibaca melalui lensa ekonomi politik.

Apakah kebakaran mengubah akses terhadap tanah?

Apakah perubahan kondisi lahan menciptakan peluang pemanfaatan baru?

Apakah terjadi perpindahan hak atau perubahan penguasaan?

Apakah muncul pemilik, penggarap atau penerima manfaat baru?

Apakah izin dan dokumen pertanahan telah diperiksa secara transparan?

Apakah masyarakat sekitar kehilangan ruang hidup, sumber penghidupan atau akses terhadap tanah?

Di sinilah jurnalisme tidak boleh hanya menjadi pengeras suara bagi pernyataan resmi.

Jurnalisme harus menjadi alat untuk menguji fakta.

Tidak ada vonis tanpa bukti.

Tidak ada tuduhan tanpa dasar.

Tetapi tidak ada pula alasan untuk menutup penyelidikan hanya karena kebenaran belum ditemukan.

Kebenaran yang belum ditemukan bukan alasan untuk berhenti mencari.

INVESTIGASI HARUS MENELUSURI JEJAK KE BELAKANG DAN KE DEPAN

Investigasi yang serius tidak berhenti di titik api.

Ia harus menelusuri waktu.

Ke belakang.

Ke depan.

Sebelum kebakaran, siapa yang menguasai lahan?

Saat kebakaran, apa yang sebenarnya terjadi berdasarkan bukti?

Setelah kebakaran, apa yang berubah?

Ketika tanaman komersial muncul, siapa yang menanam dan membiayainya?

Ketika hasil ekonomi diperoleh, siapa yang menerima manfaatnya?

Inilah yang dapat disebut sebagai rantai fakta.

Bukan rantai prasangka.

Bukan rantai opini.

Bukan rantai kepentingan politik.

Fakta harus ditelusuri melalui dokumen, keterangan saksi, data pertanahan, citra dan pemetaan, izin, catatan perubahan pemanfaatan lahan, data lingkungan serta pemeriksaan pihak yang berwenang.

Apabila seluruh proses terbukti sah, transparan dan sesuai hukum, maka pemeriksaan justru akan melindungi pihak yang tidak bersalah.

Namun apabila ditemukan pelanggaran, hukum harus memiliki keberanian yang sama terhadap siapa pun.

Tidak peduli apakah ia rakyat kecil.

Pemilik modal.

Pemegang jabatan.

Pemilik pengaruh.

Atau mereka yang selama ini terlalu nyaman berdiri di belakang nama besar.

KEADILAN YANG HANYA TAJAM KE BAWAH BUKAN KEADILAN.

ITU HANYA SELEKSI SOSIAL YANG MENGGUNAKAN SERAGAM HUKUM.

DIMENSI PROFETIK: BUMI BUKAN WARISAN UNTUK DIRUSAK

Ada satu persoalan yang lebih besar daripada keuntungan.

Yaitu amanah.

Manusia tidak hidup sendiri di atas tanah.

Ada masyarakat.

Ada generasi berikutnya.

Ada air.

Ada udara.

Ada kehidupan yang bergantung pada keseimbangan alam.

Dalam pandangan profetik, kekuasaan bukan hak untuk berbuat sesuka hati.

Kekuasaan adalah amanah.

Kekayaan bukan kebebasan untuk menguasai tanpa batas.

Kekayaan adalah tanggung jawab.

Tanah bukan sekadar aset.

Tanah adalah titipan kehidupan.

Ketika kepentingan ekonomi bertemu dengan kekuasaan tanpa pengawasan, yang pertama kali terancam biasanya bukan mereka yang memiliki modal.

Yang terdampak adalah masyarakat biasa.

Petani.

Nelayan.

Pekerja.

Anak-anak.

Mereka yang menghirup udara ketika asap datang, tetapi tidak pernah ikut menghitung keuntungan ketika tanah kembali menghasilkan uang.

Di sinilah keadilan harus mengambil posisi.

Bukan memusuhi pembangunan.

Tetapi memastikan pembangunan tidak meminta rakyat miskin membayar harga yang seharusnya ditanggung oleh mereka yang memperoleh keuntungan.

NEGARA JANGAN HANYA MEMADAMKAN API, NEGARA HARUS MEMERIKSA MANFAAT

Negara memiliki kewajiban yang lebih besar daripada sekadar memadamkan kebakaran.

Negara harus menjaga agar hukum tidak berhenti pada akibat yang terlihat.

Jika terdapat fakta yang menimbulkan dugaan atau kebutuhan pemeriksaan, maka seluruh rangkaian peristiwa harus ditelusuri secara profesional dan berdasarkan hukum.

Dari titik awal.

Ke titik api.

Dari titik api.

Ke perubahan lahan.

Dari perubahan lahan.

Ke penguasaan.

Dari penguasaan.

Ke manfaat ekonomi.

Karena di situlah keadilan diuji.

Bukan hanya oleh jumlah tersangka.

Bukan hanya oleh panjangnya konferensi pers.

Bukan hanya oleh banyaknya spanduk larangan membakar.

Melainkan oleh satu pertanyaan sederhana:

APAKAH NEGARA SUDAH MENELUSURI SELURUH JEJAK, ATAU BARU BERHENTI PADA JEJAK YANG PALING MUDAH DILIHAT?

CATATAN PRESISI REDAKSI

Artikel ini merupakan analisis kritis berbasis perspektif filsafat hukum, politik ekonomi, lingkungan dan jurnalisme investigatif mengenai pentingnya pemeriksaan menyeluruh terhadap perubahan pemanfaatan atau penguasaan lahan setelah peristiwa kebakaran.

Artikel ini tidak menuduh individu, perusahaan, kelompok, institusi maupun pihak tertentu melakukan pembakaran, perampasan tanah, tindak pidana atau pelanggaran hukum.

Setiap dugaan harus diuji berdasarkan fakta, bukti, dokumen, pemeriksaan oleh lembaga berwenang dan proses hukum yang adil.

Prinsip praduga tak bersalah harus dihormati.

Hak jawab harus dibuka.

Keterangan seluruh pihak harus didengar.

Namun praduga tak bersalah tidak boleh digunakan untuk menghentikan pertanyaan publik atau menghalangi pemeriksaan fakta.

Praduga tak bersalah melindungi manusia dari penghukuman tanpa pembuktian.

Ia bukan alasan untuk melindungi fakta agar tidak diperiksa.

PENUTUP | TANAH TIDAK BERBICARA, TETAPI MENINGGALKAN JEJAK

Tanah memang tidak datang ke kantor polisi.

Tanah tidak memberikan konferensi pers.

Tanah tidak membela dirinya di televisi.

Tetapi tanah meninggalkan jejak.

Jejak api.

Jejak abu.

Jejak perubahan vegetasi.

Jejak perubahan penguasaan.

Jejak perubahan nilai.

Jejak keuntungan.

Dan terkadang, jejak itu mengarah kepada sebuah pertanyaan yang terlalu lama dibiarkan tanpa jawaban.

Maka persoalannya bukan hanya:

SIAPA YANG MEMBAKAR?

Tetapi juga:

APA YANG TERJADI SETELAH TERBAKAR?

SIAPA YANG MENGUASAI SETELAHNYA?

Dan apabila terdapat fakta yang mengarah pada perubahan nilai atau manfaat ekonomi:

SIAPA YANG KEMUDIAN MEMPEROLEH KEUNTUNGAN?

Itulah pertanyaan yang harus dijawab dengan data.

Bukan dengan kemarahan.

Bukan dengan intimidasi.

Bukan dengan slogan.

Sebab negara hukum tidak diuji hanya oleh kemampuannya menangkap seseorang setelah api menyala.

Negara hukum diuji oleh keberaniannya menelusuri seluruh rantai fakta sampai tidak ada lagi kepentingan yang dapat bersembunyi di balik abu.

Karena tanah bukan sekadar hamparan.

Tanah adalah kehidupan.

Tanah adalah ekonomi.

Tanah adalah kekuasaan.

Dan ketika kekuasaan bertemu keuntungan di atas tanah yang pernah terbakar, hukum harus hadir.

Bukan setelah semuanya selesai.

Bukan setelah keuntungan berpindah tangan.

Bukan setelah rakyat melupakan.

Tetapi ketika fakta masih dapat ditemukan dan keadilan masih mungkin diselamatkan.

— FIKIR MAN | BERPIKIR, MENYELIDIK, MEMBONGKAR

UNGKAPKRIMINAL.COM

FAKTA BUKAN DRAMA