UngkapKriminal.com – Investigative Intelligence Report | ProfetikOleh Tim Redaksi : Ubay
Jakarta, 3 Agustus 2025
Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali mengklaim meningkatnya kesejahteraan rakyat Indonesia berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025. Disebutkan bahwa jumlah orang miskin turun 1,37 juta, tingkat pengangguran juga menyusut, dan lapangan kerja bertambah 3,59 juta dibanding tahun sebelumnya.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Menkeu Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) III di Kantor LPS, Jakarta Selatan.
Rilis ini disampaikan pada 28 Juli 2025, merujuk data statistik hingga Maret dan Februari 2025.
Pusat konferensi di Jakarta Selatan; data bersifat nasional namun dampaknya dipertanyakan di lapangan oleh berbagai pengamat dan aktivis ekonomi kerakyatan.
Karena klaim ini digunakan sebagai tolok ukur kesuksesan ekonomi nasional—namun apakah data ini mencerminkan realita hidup rakyat di desa, pasar, dan kota-kota kecil?
Tim UngkapKriminal.com menelusuri data BPS, mencocokkan narasi politik dengan fakta statistik, mewawancarai pengamat independen, serta menyandingkannya dengan realita sosial-ekonomi di akar rumput.
Statistik atau Strategi Komunikasi Politik?
Menurut BPS, jumlah penduduk miskin per Maret 2025 mencapai 25,90 juta orang—turun dari 27,27 juta pada Maret 2024. Ini disebut sebagai prestasi. Namun, apakah ini gambaran nyata tentang meningkatnya kualitas hidup?
Ekonom senior Dr. Faisal Basri dalam wawancara dengan UngkapKriminal.com menyatakan:
“Penurunan angka kemiskinan seringkali hanyalah refleksi pergeseran garis kemiskinan, bukan peningkatan kesejahteraan substansial. Penduduk bisa saja keluar dari definisi ‘miskin ekstrem’, tapi tetap hidup dalam keterbatasan ekonomi.”
🧪 Analisis Lapangan: Rakyat Bertanya, Siapa yang Membaik?
Tim investigasi kami menyusuri sejumlah desa dan pasar di Sumatera, Kalimantan, dan pesisir Jawa:
Di Pasar Duri, Riau, pedagang mengeluhkan daya beli rakyat masih stagnan meski harga barang terus naik.
Di Desa Buluh Manis, Bengkalis, program padat karya menganggur karena dana belum cair.
Seorang buruh harian di Cilacap, Yogyakarta menyebut “Kalau dibilang miskin berkurang, yang benar mungkin statistiknya, tapi hidup kami tetap susah.”
🧭 Sumber Kritis: Pakar dan Internasional
Menurut laporan Bank Dunia kuartal II/2025, kesenjangan distribusi ekonomi Indonesia tetap tinggi, dengan koefisien Gini stagnan di angka 0,381. Artinya, pertumbuhan ekonomi tidak otomatis mengalir ke seluruh lapisan.
Pakar HAM dan Ekonomi Sosial dari Harvard, Prof. Linda Yoon, menyatakan:
“Statistik ekonomi harus dipahami dengan pendekatan hak asasi manusia: apakah rakyat mendapatkan pekerjaan layak, upah adil, dan perlindungan sosial? Jika tidak, itu hanya ilusi makroekonomi.”
⚖️ Landasan Hukum dan HAM
Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya menegaskan bahwa:
“Setiap orang berhak atas taraf hidup yang layak bagi dirinya dan keluarganya termasuk pangan, sandang, dan perumahan, serta perbaikan kondisi kehidupannya secara terus-menerus.”
Bila angka kemiskinan turun tetapi kualitas pekerjaan dan perlindungan buruh tetap minim, negara bisa dianggap tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya.
🧾 Catatan Intelektual Presisi Redaksi
Turunnya angka kemiskinan dan pengangguran memang bisa diverifikasi melalui data resmi. Namun sebagai media independen investigatif, UngkapKriminal.com tidak hanya memeriksa angka, tapi juga mendalami dampak riil terhadap kehidupan masyarakat.
Apakah benar kesejahteraan membaik, atau hanya sekadar narasi menjelang tahun politik dan konsolidasi fiskal?
Kami percaya bahwa angka tidak boleh menjadi alat pengaburan realita, dan tugas media adalah memastikan fakta tak ditelan statistik manipulatif.
Penutup: Cahaya dari Kitab Suci“Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahuinya.”
(QS. Al-Baqarah: 42)“Barang siapa yang menipu, maka ia bukan golongan kami.”
(HR. Muslim No. 101)
Kesejahteraan bukan sekadar angka, melainkan amanah. Dan amanah tak boleh dipermainkan.
Redaksi UngkapKriminal.com
Investigasi Presisi – Demi Kebenaran dan Keadilan
More Stories
Dugaan Manipulasi SHM oleh Pemkab Siak: Hukum Bicara, Rakyat Bertanya
Dua Luka Bangsa: Tunjangan DPR Rp1,74 Triliun vs Balita Mati Cacingan – Publik Bertanya, Negara untuk Siapa?
BREAKING NEWS – INVESTIGASI EKONOMI PANGAN Polres Bengkalis Intensifkan Monitoring Stok Beras: Stabilitas Harga Aman, Penimbunan Nihil