Marak Spanduk PKS Tolak Kenaikkan Harga BBM di Depok

DEPOK – Ungkapkriminal.com||
Spanduk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) marak beredar di Kota Depok. Spanduk tersebut bertuliskan PKS yang menolak kenaikan harga BBM subsidi.
Pantauan media , Senin (19/9/2022), spanduk PKS menolak kenaikan harga BBM di Depok terlihat di tiga titik. Pertama di Jalan Kemakmuran Raya, Sukmajaya, Depok. Terlihat potret Ketua DPC PKS Sukmajaya M Nur Hidayat dan Sekretaris DPC PKS Sukmajaya Ali Muhli.

“PKS menolak kenaikan harga BBM subsidi !!

Jangan bikin rakyat sengsara,” tulis keterangan spanduk tersebut

Sindiran PDIP soal Depok Usai PKS Tolak Keras Harga BBM Naik
Spanduk lain juga terlihat di Jalan Ir H Juanda, sekitar Mal Pesona Square. Dalam spanduk tersebut terlihat potret anggota DPR RI PPKS Dapil Jabar VI Mahfudz Abdurrahman. Hal serupa terlihat di Simpang Juanda, kali ini yang terpotret di spanduk anggota DPR RI fraksi PKS Dapil Jabar VI, Nur Azizah Tamhid.

Seperti diketahui, aksi penolakan terhadap kenaikan harga BBM terjadi di sejumlah daerah, salah satunya di Depok. Unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM itu salah satunya dilakukan di gedung DPRD.

Ketua DPRD Depok yang diusung dari PKS, TM Yusufsyah Putra, mendukung aksi tersebut. Ia menyebut akan meneruskan rekomendasi dari buruh terkait penurunan harga BBM.

Yusuf ditemani Wakil Ketua DPRD Depok, yakni Hendrik Tangke Allo, Tajudin Tabri, dan Yeti Wulandari. Mereka naik mobil komando yang dibawa massa aksi yang mengatasnamakan Forum Buruh Depok tersebut.

Massa Buruh Demo Tolak BBM Naik Bubarkan Diri dari DPRD Depok
“Kami empat pimpinan dari DPRD Kota Depok menerima audiensi dari tuntutan rekan-rekan semuanya. Forum Buruh dari Kota Depok dari 9 serikat pekerja dan kami berterima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah melakukan aksi peduli, aksi prihatin atas kenaikan (harga) BBM bersubsidi,” papar Yusuf kepada massa, Kamis (15/9/2022).

Yusuf mengatakan sepakat dengan buruh terkait aspirasi yang meminta harga BBM diturunkan. Pihaknya akan menyampaikan hal tersebut kepada pemerintah pusat. (Red)