Riau Diserbu Petinggi Elite Negara, Papua Ditinggal Derita: Di Mana Keadilan Sosial Dan Beradab?

Oleh Tim Investigasi Jurnalisme Profetik – UngkapKriminal.com
Jihad Kalam Melawan Ketimpangan Struktural

🧭 Subjudul Investigatif:

“Ketika Presiden dan para menteri berlomba datang ke Riau demi investasi dan proyek strategis, Papua, Maluku, dan NTT hanya menerima diam negara. Negeri ini terlalu ramah kepada korporasi, dan terlalu asing bagi anak-anaknya sendiri.”

Provinsi Riau mengalami gelombang kunjungan intensif dari para pejabat tinggi negara dalam kurun satu tahun terakhir. Presiden, para menteri, hingga Kapolri Cs Rokvy Gerung, Panglima TNI silih berganti hadir untuk meninjau proyek energi, sawit, kawasan industri, hingga pertahanan.

Para petinggi pusat: Presiden RI, Kepala BKPM, Menteri Pertahanan, Menteri Pertanian, Dirjen Perkebunan, hingga pejabat TNI. Di level lokal: Gubernur Riau, bupati/wali kota, dan jajaran Forkopimda menjadi tuan rumah sambutan.

Lonjakan kunjungan dimulai pasca-Pemilu 2024 dan terus berlanjut hingga pertengahan 2025, bertepatan dengan masa transisi kekuasaan nasional.

Kawasan strategis energi dan investasi: Blok Rokan, Dumai, Siak, Rokan Hulu, dan kawasan industri sawit. Semua berkorelasi erat dengan kekayaan alam dan agenda investasi nasional.

“Mengapa Riau, bukan Papua, Maluku, atau NTT?
Riau adalah lumbung devisa nasional—minyak, gas, dan sawit menjadi primadona. Stabilitas politiknya relatif aman, serta terdapat kepentingan geopolitik dan logistik untuk mendukung mega-proyek nasional. Sementara Papua, Maluku, dan NTT dianggap terlalu “berisiko” dan “tidak menguntungkan” secara ekonomi jangka pendek.

  Bagaimana Dampaknya?

Ketimpangan pembangunan kian dalam. Daerah kaya seperti Riau diguyur perhatian dan proyek, sementara wilayah-wilayah terpinggirkan di timur Indonesia dibiarkan berkutat dengan luka kolonialisme dalam negeri: minim infrastruktur, krisis kemanusiaan, dan abainya kehadiran negara.

🎙️ Tanggapan Pakar: Kritik terhadap Negara yang Berpihak

Dr. Rocky Gerung – Filsuf dan pengamat politik:

“Negara ini memelihara ketimpangan dengan berpura-pura hadir. Kunjungan pejabat itu bukan untuk rakyat, tapi untuk merayakan kekuasaan dan memperkuat investasi.”

Veronica Koman – Pengacara HAM Papua:

“Jika alasan kunjungan karena potensi ekonomi, maka jelas negara hanya peduli pada nilai, bukan nyawa. Papua butuh keadilan, bukan kunjungan simbolik.”

⚖️ Landasan Konstitusional dan HAM Internasional

Pasal 34 ayat (3) UUD 1945:

“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak.”

Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB:

“Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan tanpa perbedaan apa pun, termasuk asal usul daerah atau status sosial.”

Negara wajib hadir tanpa diskriminasi geografis, bukan hanya di daerah kaya, tapi juga di wilayah yang paling terluka.

🧠 Catatan Intelektual Presisi Redaksi

Negara hadir ke Riau untuk ekonomi, tapi absen di Papua tempat luka-luka kemanusiaan menganga. Ketika pejabat berbaris di ladang sawit dengan rompi kehormatan, anak-anak di pedalaman NTT berjalan kaki puluhan kilometer demi selembar ijazah.

Pembangunan yang adil tak cukup dengan slogan “Indonesia Sentris”. Ia harus dimulai dari kehadiran nyata di tempat yang paling sepi, bukan tempat yang paling menguntungkan.

📖 Kalam Penutup Profetik: Al-Qur’an & Hadis

Al-Qur’an – QS. Al-Hujurat: 13
“Wahai manusia! Kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah yang paling bertakwa.”

Makna:
Kemuliaan bukan milik daerah kaya atau strategis, tapi mereka yang menjaga amanah dan membela yang tertindas.

Hadis Nabi SAW – Riwayat Muslim:
“Tidak sempurna iman salah satu dari kalian, hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.”

Makna:
Negara tak bisa mencintai satu daerah sambil membiarkan lainnya tertinggal. Keadilan harus menyeluruh — dari Sabang sampai Merauke, dari Riau sampai Papua.

📌 Redaksi UngkapKriminal.com
“Membela yang tak bersuara, menulis yang tak terdengar — demi Indonesia yang setara, bukan hanya yang berdaya