TAJAMKAN NURANI, BONGKAR DUALISME ISTANA: “TAK ADA DUA MATAHARI DI LANGIT INDONESIA!”

Puan Sentil Menteri: Presiden Hanya Satu—PRABOWO!
Oleh Tim Redaksi | UngkapKriminal.com | 23 April 2025

JAKARTA — Langit politik Indonesia kembali bergetar. Di tengah suasana Idul Fitri, publik dibuat terperangah oleh pernyataan tegas Ketua DPR RI Puan Maharani, yang secara langsung menyinggung isu “matahari kembar” dalam pemerintahan: antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo.

“Presiden RI hanya satu, yaitu Prabowo Subianto,” tegas Puan dalam konferensi pers di Senayan, Senin, 14 April 2025, menyentil sikap dua menteri aktif yang menyebut Jokowi sebagai “bos” usai berkunjung ke kediaman mantan presiden tersebut.

2 MENTERI & “BOS” DI LUAR GARIS KOMANDO

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut Jokowi sebagai “bos”, terekam dalam video wawancara yang kini viral di media sosial. (Video lengkap: Tonton di Facebook)
https://www.facebook.com/share/v/1DjAVXZGdH/?mibextid=D5vuiz

Puan menyebut bahwa sowan saat lebaran tidak menjadi persoalan, namun pengakuan simbolik terhadap kekuasaan di luar garis komando konstitusional adalah masalah serius yang dapat memicu krisis otoritas.

Analysis kejadian :

Dua menteri menyebut Jokowi sebagai “Bos” meski sudah tak menjabat.
Budi Gunadi Sadikin & Sakti Wahyu Trenggono disorot. Puan Maharani memberi respons keras.
Di kediaman pribadi Jokowi & Kompleks DPR RI.Usai Lebaran 2025.

“Ini membuka potensi dual loyalitas dalam kabinet.

dampaknya: Menciptakan kesan pemerintahan bayangan dan mengaburkan otoritas Presiden sah.

PASAL & PRISAI HUKUM

Mengacu pada:

UUD 1945 Pasal 4 Ayat (1): Presiden memegang kekuasaan pemerintahan.

UU No. 39 Tahun 2008: Menteri wajib melaksanakan kebijakan presiden yang sedang menjabat.

UU ASN No. 5 Tahun 2014 Pasal 10 dan 15: Pegawai dan pejabat negara wajib netral dan loyal pada struktur pemerintahan yang sah.

UU ITE No. 19 Tahun 2016, bila video disalahartikan untuk kepentingan provokasi politik tanpa klarifikasi bisa dikenakan pasal penyebaran hoaks jika terbukti dimanipulasi.

TANGGAPAN ISTANA & ANALISIS AHLI:

Presiden Prabowo Subianto belum memberikan pernyataan resmi. Namun sumber istana menyatakan bahwa komitmen loyalitas menteri menjadi perhatian serius demi menjaga stabilitas nasional.

Menurut pakar tata negara Dr. M. Ramlan Harahap, “Menteri yang menyebut mantan presiden sebagai bos menunjukkan indikasi psikologis loyalitas ganda, yang dalam sistem presidensial, sangat berbahaya. Presiden aktif harus menjadi satu-satunya pusat komando.”

CATATAN REDAKSI UNGKAPKRIMINAL.COM

Apakah kita tengah menyaksikan bayangan kekuasaan yang belum rela pergi?
Apakah Prabowo sedang dikepung oleh loyalis Jokowi dari dalam kabinetnya sendiri?

Di sinilah media harus bicara!
Kami tidak menuduh, kami mengungkap!
Kami tidak menggiring opini, kami menuntun pada terang benderang logika dan hukum!

BERSUARA SAAT YANG LAIN DIAM, ITULAH FUNGSI MEDIA!

Tegak lurus pada kebenaran, UngkapKriminal.com akan terus menjadi benteng nurani rakyat!