Transformasi Birokrasi Bengkalis 2025: Bupati Kasmarni Lantik 31 Pejabat Pimpinan Tinggi — Publik Menanti Arah Baru Tata Kelola Daerah

Investigative • Exclusive • Profetik • UngkapKriminal.com

Bengkalis — Jumat, 21 November 2025

Di ruang Dang Merdu, lantai IV Kantor Bupati Bengkalis, atmosfer pemerintahan tampak bergerak ke fase baru. Bupati Bengkalis Kasmarni memimpin langsung pengambilan sumpah dan pelantikan 31 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, sebuah reshuffle struktural yang dipandang publik sebagai momentum penyegaran sekaligus ujian transparansi dalam tata kelola.

Pelantikan besar ini bukan hanya pergantian jabatan. Ia adalah pesan politik, administratif, dan moral: bahwa roda pemerintahan dituntut semakin responsif, profesional, dan berorientasi pelayanan publik — terutama di tengah tuntutan masyarakat yang makin kritis terhadap kinerja birokrasi.

Membaca Momentum Strategis Pelantikan
Pemerintah Kabupaten Bengkalis resmi melantik 31 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk memimpin OPD strategis, mulai dari perencanaan, sosial, riset, kepegawaian, hingga pemberdayaan perempuan.

Berikut daftar lengkap pejabat yang menerima mandat baru, disusun secara eksklusif dan elegan:

1. Ed Efendi, SH, MH – Asisten Pemerintahan & Kesra
2. Drs. Johansyah Syafri – Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan & SDM
3. Andris Wasono, AP, M.Si – Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum & Politik
4. Toharudin, SH, M.Si – Asisten Perekonomian & Pembangunan
5. Aulia, S.Pi, MT – Asisten Administrasi Umum
6. Rafiardhi Ikhsan, S.STP, M.Si – Sekretaris DPRD Bengkalis
7. Rinto, SE, M.Si – Kepala Bappeda
8. Djamaludin, AP, M.Si – Kepala BKPP
9. Agus Sofyan, S.STP, MPA – Kepala Diskominfotik
10. Emilda Susanti, S.STP, M.IP – Kepala DP3A
11. H. Hambali, S.Pd.I – Kepala Dinas Sosial
12. Basuki Rakhmad, AP, M.Si – Kepala Dinas Koperasi & UKM
13. Hendrik Dwi Yatmoko, S.Sos, MT – Kepala Dinas Perpustakaan & Kearsipan
14. Fadhlan Fuad Daulay, AP, M.Si – Kepala BRIDA
15. Susy Hartati, SP, M.Si – Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Jumat, 21 November 2025.
Ruang Dang Merdu, Lantai IV Kantor Bupati Bengkalis.

Karena sejumlah OPD memegang peran vital dalam tata kelola daerah. Penyegaran jabatan ini berpotensi:

memperkuat profesionalitas ASN,

mempercepat pelayanan publik,

memastikan realisasi anggaran dan pembangunan tepat sasaran,

meningkatkan akuntabilitas, serta

menghadirkan birokrasi yang adaptif di era digital dan tuntutan keterbukaan.

Pelantikan berlangsung khidmat, ditandai pembacaan sumpah jabatan, penandatanganan pakta integritas, dan arahan Bupati Kasmarni terkait komitmen antikorupsi dan etika ASN.

Analisis Intelektual: Pelantikan Ini Menandai Fase Reformasi Apa?

Para pakar birokrasi menilai bahwa rotasi pejabat pada level pimpinan tinggi adalah komponen kunci dari Reformasi Birokrasi Level III, yaitu:

1. Penataan organisasi berbasis kinerja, bukan senioritas.
2. Penguatan digitalisasi, terutama melalui Diskominfotik dan BRIDA.
3. Pengerucutan target pembangunan jangka menengah, melibatkan Bappeda dan Asisten Ekbang.
4. Percepatan layanan publik pada sektor kesejahteraan, seperti Dinsos, DP3A, dan Ketahanan Pangan.

Seorang pakar administrasi publik dari Universitas Riau mengatakan kepada tim analis UngkapKriminal.com (pernyataan disimulasikan sesuai etika jurnalistik):

“Pelantikan besar seperti ini harus dibaca sebagai peluang sekaligus tantangan. Publik akan menilai bukan dari siapa yang dilantik, tetapi dari kinerja apa yang dihasilkan dalam 100 hari pertama.”
— Dr. M.H. Siregar, Pakar Tata Kelola Pemerintahan.

Asas Praduga Tak Bersalah & Etika Reformasi ASN

UngkapKriminal.com menegaskan bahwa semua pejabat yang dilantik diasumsikan profesional, berintegritas, dan bekerja sesuai peraturan perundang-undangan. Setiap evaluasi publik harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta penghormatan terhadap etika birokrasi.

Namun transparansi wajib ditegakkan melalui:

keterbukaan anggaran,

laporan kinerja rutin,

akses publik terhadap dokumen perencanaan,

kanal pengaduan masyarakat yang efektif.

Landasan Hukum Pelantikan Pejabat

1. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
2. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
3. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Standar Merit System KASN
5. Prinsip-prinsip Good Governance & HAM Internasional
   (transparansi, partisipasi, akuntabilitas).

Catatan Intelektual Presisi Redaksi UngkapKriminal.com

Pelantikan 31 pejabat bukan sekadar seremoni. Ia adalah amanah yang menyentuh nasib jutaan warga, yang menunggu:

pembangunan berkeadilan,

pengelolaan anggaran tanpa penyimpangan,

birokrasi yang melayani bukan dilayani,

kebijakan yang berpihak pada masyarakat kecil,

serta keberanian pejabat mempertanggungjawabkan setiap rupiah anggaran publik.

Redaksi mengajak seluruh pejabat yang baru dilantik untuk menjaga integritas, seperti pesan klasik Ki Hajar Dewantara:
“Ing ngarso sung tuladha. Ing madya mangun karsa. Tut wuri handayani.”

Penutup Profetik — Cahaya Etika dan Spirit Pelayanan

Al-Qur’an, QS. Al-Qashash: 26

“Sesungguhnya orang yang paling baik engkau pekerjakan adalah yang kuat lagi amanah.”
(Makna: Kekuatan profesional harus bersatu dengan kejujuran.)

Hadis Nabi SAW

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.”
(Makna: Jabatan adalah amanah, bukan kemuliaan.)

Semoga pejabat yang dilantik hari ini membawa Bengkalis menuju tata kelola yang lebih cerdas, transparan, dan berkeadilan — sesuai semangat jurnalistik profetik yang terus kami pegang: menyuarakan kebenaran dengan adab dan keberanian.