Ketika ruang fiskal daerah menyempit, transparansi belanja pusat dan daerah menjadi ujian terhadap keadilan, efisiensi, dan pertanggungjawaban uang publik.
Oleh: Junaidi Nasution
Editor: Redaksi UngkapKriminal.com
Rubrik: Investigative Global Report — Kebijakan Publik — Filsafat Hukum — Jurnalisme Profetik
FAKTA BUKAN DRAMA
- | PERTANYAAN YANG TIDAK BOLEH DIHINDARI
Ketika daerah diminta melakukan efisiensi, publik tidak cukup hanya diberi tahu berapa anggaran yang dipangkas.
Publik berhak mengetahui pertanyaan yang jauh lebih mendasar:
Di mana sebenarnya uang negara paling berisiko bocor?
Apakah hanya daerah?
Atau seluruh rantai pengelolaan keuangan negara—dari pusat sampai daerah—harus diperiksa dengan standar yang sama?
Pertanyaan ini bukan tuduhan bahwa pemerintah pusat melakukan korupsi.
Justru sebaliknya.
Ini adalah pertanyaan jurnalistik mengenai transparansi, efektivitas belanja, pengawasan, dan pertanggungjawaban uang publik.
- DATA | ANGKA BESAR YANG HARUS DIBACA PUBLIK
Dalam APBN 2026, total belanja negara ditetapkan sekitar Rp3.842,7 triliun.
Dari jumlah tersebut, Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp3.149,7 triliun, sementara Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp693 triliun. Data Kementerian Keuangan juga mencatat realisasi sampai 31 Maret 2026 sebesar Rp610,3 triliun untuk Belanja Pemerintah Pusat dan Rp204,8 triliun untuk TKD.
Artinya, secara nominal, pengelolaan anggaran pemerintah pusat memiliki skala yang jauh lebih besar daripada TKD.
Angka ini tidak membuktikan adanya korupsi.
Tetapi angka ini memberikan satu konsekuensi logis:
Semakin besar anggaran yang dikelola, semakin besar pula kebutuhan transparansi dan pengawasan.
Karena itu, pengawasan tidak boleh berhenti pada APBD.
APBN juga harus dibaca.
- KEBIJAKAN | TKD BERKURANG, BELANJA PUSAT MENJADI SEMAKIN STRATEGIS
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan menyebut TKD 2026 ditetapkan sebesar Rp693 triliun dan mengalami penyesuaian dibanding tahun sebelumnya.
Pada saat yang sama, pemerintah menjelaskan bahwa penyesuaian TKD diimbangi dengan dukungan melalui belanja program prioritas pemerintah pada kementerian/lembaga.
Dari perspektif kebijakan fiskal, pemerintah memiliki alasan untuk mengatur kembali komposisi belanja negara.
Namun justru di sinilah pengawasan publik harus semakin tajam.
Jika sebagian dukungan pembangunan bergeser melalui belanja pemerintah pusat, apakah pengawasan terhadap belanja pusat juga diperkuat secara proporsional?
Sebab perubahan lokasi belanja tidak boleh menciptakan perubahan standar akuntabilitas.
- DAMPAK | KETIKA RUANG FISKAL DAERAH MENYEMPIT
Bagi daerah dengan kapasitas fiskal terbatas, transfer dari pemerintah pusat memiliki arti strategis.
Ketika ruang fiskal berubah, pemerintah daerah harus menentukan prioritas.
Yang menjadi persoalan adalah:
Apa yang dipertahankan?
Apa yang dikurangi?
Apa yang ditunda?
Dan yang paling penting:
Apakah yang dipangkas benar-benar pemborosan, atau justru menyentuh pelayanan yang dibutuhkan masyarakat?
Efisiensi yang sehat seharusnya mengurangi pemborosan tanpa mengorbankan pelayanan dasar.
Sebab keberhasilan efisiensi tidak seharusnya hanya diukur dari berapa rupiah yang dipotong, tetapi juga dari berapa manfaat publik yang berhasil dipertahankan.
- TITIK RAWAN | UANG YANG DIPANGKAS BUKAN SATU-SATUNYA MASALAH
Di sinilah diskursus tentang anggaran harus dinaikkan.
Jangan hanya bertanya:
«Berapa yang dipangkas dari daerah?»
Tetapi juga:
«Berapa yang tidak efisien di pusat?»
«Berapa pengadaan yang berisiko?»
«Berapa proyek yang manfaatnya tidak sebanding dengan biayanya?»
«Berapa rekomendasi audit yang belum selesai?»
«Berapa uang negara yang berhasil diselamatkan?»
Badan Pemeriksa Keuangan dalam IHPS II Tahun 2025 menyampaikan bahwa dari 685 laporan hasil pemeriksaan, BPK mengungkap permasalahan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebesar Rp18,53 triliun, serta permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp24,34 triliun.
BPK juga menyampaikan hasil pemeriksaan investigatif dengan indikasi kerugian negara Rp274,60 miliar serta hasil penghitungan kerugian negara sebesar Rp6,80 triliun.
Angka-angka ini sangat penting.
Namun harus dibaca secara presisi:
Temuan pemeriksaan, potensi kerugian, atau indikasi kerugian tidak otomatis berarti telah terjadi tindak pidana korupsi.
Penentuan tindak pidana tetap membutuhkan proses hukum dan pembuktian.
- FOKUS INVESTIGASI | DI MANA SEBENARNYA KEBOCORAN TERBESAR?
Inilah inti persoalannya.
Artikel ini tidak menyimpulkan bahwa kebocoran terbesar berada di pusat.
Tetapi juga tidak menerima begitu saja anggapan bahwa persoalan efisiensi hanya merupakan persoalan pemerintah daerah.
Data APBN memperlihatkan bahwa skala Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp3.149,7 triliun, sedangkan TKD sebesar Rp693 triliun pada APBN 2026.
Maka pertanyaan investigatifnya menjadi sangat sederhana:
Apakah standar pengawasan terhadap setiap rupiah yang dikelola pusat sudah sama ketatnya dengan tuntutan efisiensi yang diberikan kepada daerah?
Jika jawabannya ya, tunjukkan datanya.
Jika ada kelemahan, perbaiki.
Jika ada pemborosan, bongkar.
Jika ada dugaan tindak pidana, proses sesuai hukum.
- DELAPAN PERTANYAAN PUBLIK
- Apakah seluruh belanja pemerintah pusat telah diuji berdasarkan prinsip value for money?
- Apakah proyek strategis bernilai besar telah diuji manfaat dan kewajaran biayanya?
- Apakah pengadaan barang dan jasa telah terlindungi dari konflik kepentingan?
- Apakah standar efisiensi pusat dan daerah benar-benar sama?
- Apakah anggaran yang dipertahankan menghasilkan manfaat publik yang terukur?
- Apakah seluruh rekomendasi pemeriksaan BPK telah ditindaklanjuti secara optimal?
- Berapa nilai uang negara yang berhasil diselamatkan dari pemborosan dan penyimpangan?
- Jika daerah diminta mengencangkan ikat pinggang, apakah pusat juga siap membuka rincian efisiensi dan hasil belanjanya kepada publik?
Pertanyaan-pertanyaan ini bukan vonis.
Ini adalah alat kontrol sosial.
RESPONS PEMERINTAH | PUBLIK MEMBUTUHKAN BUKTI, BUKAN SEKADAR NARASI
Pemerintah menjelaskan bahwa penyesuaian TKD merupakan bagian dari kebijakan fiskal dan diimbangi dengan dukungan belanja program prioritas melalui pemerintah pusat.
Penjelasan tersebut harus diberi ruang.
Namun dalam pemerintahan modern, komunikasi publik tidak cukup berhenti pada narasi.
Publik membutuhkan:
angka,
dokumen,
target,
realisasi,
output,
outcome,
dan hasil audit.
Sebab transparansi bukan sekadar membuka angka anggaran.
Transparansi adalah kemampuan negara menjelaskan ke mana uang pergi dan apa manfaat yang kembali kepada rakyat.
- JANGAN JADIKAN DAERAH KAMBING HITAM
Pemerintah daerah wajib bertanggung jawab atas uang yang mereka kelola.
Jika ada pemborosan—bongkar.
Jika ada pengadaan bermasalah—periksa.
Jika ada penyalahgunaan kewenangan—proses.
Jika ada kerugian negara—tindak lanjuti.
Tetapi prinsip yang sama berlaku terhadap pemerintah pusat.
Tidak boleh ada standar ganda dalam pengawasan uang rakyat.
Pusat tidak boleh kebal dari pertanyaan.
Daerah tidak boleh kebal dari pemeriksaan.
BUMN tidak boleh kebal dari audit.
BUMD tidak boleh kebal dari pengawasan.
Kementerian dan lembaga tidak boleh berada di luar prinsip akuntabilitas.
Karena tidak ada institusi yang lebih tinggi daripada hukum.
EFISIENSI | BUKAN SIAPA YANG PALING BANYAK MEMANGKAS
Efisiensi bukan kompetisi tentang siapa yang paling besar memangkas anggaran.
Efisiensi adalah kemampuan negara:
menghilangkan pemborosan,
memperbaiki tata kelola,
mempertahankan pelayanan publik,
dan menghasilkan manfaat maksimal dari uang rakyat.
Jika anggaran dipangkas dan pelayanan publik ikut jatuh, maka negara harus menjelaskan:
Apa sebenarnya yang berhasil dihemat dan apa yang dikorbankan?
Sebaliknya, jika anggaran besar dipertahankan tetapi manfaatnya tidak terukur:
Mengapa anggaran tersebut tetap dipertahankan?
Itulah pertanyaan yang harus dijawab dengan data.
PERSPEKTIF GLOBAL | STANDAR NEGARA MODERN ADALAH AKUNTABILITAS
Dalam tata kelola pemerintahan modern, pengawasan anggaran bukan sekadar urusan administratif.
Ia merupakan bagian dari kepercayaan publik.
Negara yang sehat bukan negara yang tidak pernah memiliki masalah anggaran.
Negara yang sehat adalah negara yang:
berani mengungkap masalah,
bersedia diaudit,
memperbaiki kelemahan,
menindak penyimpangan,
dan mempertanggungjawabkan uang rakyat secara terbuka.
Karena itu, pertarungan sebenarnya bukan:
PUSAT VS DAERAH.
Pertarungan sebenarnya adalah:
AKUNTABILITAS VS PEMBOROSAN.
TRANSPARANSI VS PENYALAHGUNAAN.
HUKUM VS KEKUASAAN YANG TAK TERKENDALI.
JURNALISME PROFETIK | TIDAK MENGHAKIMI, TIDAK TAKUT BERTANYA
UngkapKriminal.com tidak menyatakan pemerintah pusat melakukan korupsi.
UngkapKriminal.com juga tidak menyatakan pemerintah daerah bebas dari persoalan.
Posisi redaksi jelas:
Semua pengelola uang negara harus berada di bawah pengawasan.
Kritik terhadap kebijakan bukan kebencian terhadap negara.
Pertanyaan terhadap anggaran bukan permusuhan terhadap pemerintah.
Audit bukan penghukuman.
Dan transparansi bukan ancaman.
Justru sebaliknya.
Transparansi adalah perlindungan bagi negara dari kecurigaan publik.
CATATAN INTELEKTUAL
Dalam perspektif filsafat hukum, kekuasaan memperoleh legitimasi bukan hanya karena memiliki kewenangan, tetapi karena mampu mempertanggungjawabkan penggunaan kewenangan tersebut.
Dalam perspektif ekonomi publik, efisiensi tidak cukup diukur dari nominal pemotongan. Ia harus dinilai melalui efektivitas, kualitas pelayanan, manfaat ekonomi, dan dampak sosial.
Dalam perspektif jurnalisme profetik, kritik terhadap kekuasaan bukanlah kebencian terhadap negara.
Kritik adalah bagian dari ikhtiar menjaga amanah.
Karena uang negara bukan milik penguasa.
UANG NEGARA ADALAH AMANAH PUBLIK.
Dan amanah harus memiliki jejak pertanggungjawaban.
- REFLEKSI | DI MANA SEBENARNYA KEBOCORAN ITU?
Pertanyaan tentang pemangkasan anggaran daerah tidak boleh berhenti pada angka.
Pertanyaan yang lebih besar adalah:
Apakah seluruh sistem pengelolaan uang negara—pusat maupun daerah—telah diawasi dengan standar yang sama?
Data APBN 2026 menunjukkan skala Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp3.149,7 triliun, sementara TKD sebesar Rp693 triliun.
Data pemeriksaan BPK juga menunjukkan bahwa persoalan ketidakhematan, ketidakefisienan, ketidakefektifan, kerugian, dan potensi kerugian merupakan persoalan nyata yang membutuhkan tindak lanjut.
Tetapi data tersebut belum membuktikan bahwa pusat adalah sumber kebocoran terbesar.
Dan justru di situlah tugas pers dimulai.
Bukan membuat kesimpulan sebelum bukti.
Tetapi mengejar bukti sampai kesimpulan dapat dipertanggungjawabkan.
Jika pemborosan ditemukan—bongkar.
Jika penyimpangan terbukti—proses.
Jika kebijakan benar—jelaskan.
Jika kebijakan keliru—koreksi.
Jika uang rakyat digunakan—tunjukkan hasilnya.
SEBAB KEKUASAAN TIDAK CUKUP MEMINTA RAKYAT UNTUK PERCAYA.
KEKUASAAN HARUS BERSEDIA MEMPERLIHATKAN BUKTI.
FAKTA BUKAN DRAMA.
CATATAN REDAKSI
Artikel ini merupakan laporan analitis dan kritik kebijakan publik berdasarkan data serta dokumen yang tersedia. Penyebutan temuan, indikasi, potensi kerugian, ketidakhematan, atau titik rawan tidak boleh ditafsirkan sebagai kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi.
Penentuan adanya tindak pidana merupakan kewenangan aparat penegak hukum dan pengadilan berdasarkan proses hukum yang berlaku.
UngkapKriminal.com menghormati asas praduga tak bersalah serta hak jawab dan hak koreksi setiap pihak yang disebut, dikritisi, atau menjadi objek pemberitaan.
Sumber utama: Kementerian Keuangan Republik Indonesia/DJPK dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
More Stories