Penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak serius. Publik menunggu pengungkapan siapa pemberi perintah, siapa pemberi persetujuan, siapa operator, dan siapa yang harus mempertanggungjawabkan dugaan penggunaan kewenangan di luar prosedur hukum.
Oleh: Junaidi Nasution
Editor: Redaksi UngkapKriminal.com
Rubrik: Investigasi Nasional | Hukum dan Keamanan Negara
Dateline: Jakarta, 7 November 2026
EMPAT JENDERAL TELAH MENJADI TERSANGKA
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kini menjadi sorotan nasional.
Perkara yang semula diumumkan dengan tiga tersangka pada 3 November 2026 berkembang menjadi empat perwira tinggi Polri setelah penyidik menetapkan Irjen Pol. Slamet Uliandi sebagai tersangka tambahan pada 5 November 2026.
Empat nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah:
- Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan.
- Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, mantan pejabat Divisi Hukum Polri.
- Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.
- Irjen Pol. Slamet Uliandi, mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri.
Perkembangan tersebut telah disampaikan dalam keterangan penyidik dan diberitakan sejumlah media nasional pada 5–6 November 2026.
Namun, satu prinsip hukum harus tetap ditegakkan: status tersangka bukan vonis bersalah. Setiap orang berhak atas proses hukum yang adil dan asas praduga tak bersalah.
DUGAAN PENYADAPAN BERLANGSUNG 2025–2026
Berdasarkan keterangan Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin dalam konferensi pers pada 3 November 2026, penyidik menduga praktik penyadapan berlangsung sepanjang periode 2025 hingga 2026.
Penyidik mengungkap dugaan pemasukan sejumlah nomor telepon ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan prosedur yang semestinya.
Sasaran dugaan penyadapan disebut tidak hanya nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga nomor milik pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat, LSM, hingga kalangan pengusaha.
Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026.
Jika seluruh dugaan tersebut terbukti melalui pembuktian yang sah, persoalannya tidak lagi sebatas pelanggaran administrasi atau etik internal kepolisian.
Ini menyangkut keamanan informasi negara, perlindungan komunikasi, privasi warga, serta pertanggungjawaban penggunaan kewenangan aparat.
TIGA JENDERAL DITAHAN, SATU TERSANGKA BELUM DITAHAN
Dalam perkembangan yang diberitakan pada 5–6 November 2026, tiga tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso, telah ditempatkan di Rutan Mako Brimob.
Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan karena dilaporkan sedang menjalani pemulihan setelah mengalami stroke.
Penyidik juga mengungkap dugaan peran Slamet terkait persetujuan kegiatan provisioning atau pengoperasian sistem penyadapan oleh pejabat terkait.
Keterangan penyidik yang diberitakan media menyebut adanya permintaan persetujuan penghapusan berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026.
Meski demikian, seluruh peran individual para tersangka harus tetap diuji melalui alat bukti dan proses peradilan.
EMPAT PERTANYAAN BESAR YANG HARUS DIJAWAB
- 1. SIAPA YANG MEMBERIKAN PERINTAH?
Penyidik harus menelusuri asal-usul instruksi, jalur komunikasi, serta pihak yang diduga memulai dan mengendalikan kegiatan tersebut.
Apakah keputusan berasal dari individu tertentu, beberapa pejabat, atau rangkaian instruksi dalam struktur organisasi?
Publik berhak memperoleh penjelasan berdasarkan hasil penyidikan.
- 2. SIAPA YANG MEMBERIKAN PERSETUJUAN?
Pengoperasian sistem penyadapan harus memiliki dasar hukum dan mengikuti prosedur yang berlaku.
Karena itu, setiap persetujuan, kewenangan administratif, dan keputusan operasional harus diperiksa.
Jangan sampai pengusutan hanya berhenti pada pelaksana teknis tanpa mengungkap pertanggungjawaban pengambilan keputusan.
- 3. PERANGKAT APA YANG DIGUNAKAN DAN SIAPA YANG MENGENDALIKANNYA?
Sistem LIMS harus diperiksa secara teknis dan independen.
Siapa yang memiliki akses administratif?
Siapa yang memasukkan nomor telepon?
Siapa yang menjalankan sistem?
Apakah seluruh aktivitas tercatat dalam log digital?
Pemeriksaan forensik digital menjadi penting untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi.
- 4. DATA APA YANG DIHAPUS DAN APAKAH MASIH DAPAT DIPULIHKAN?
Dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan merupakan salah satu bagian penting perkara ini.
Penyidik perlu menjelaskan jenis data yang dihapus, waktu penghapusan, pihak yang melaksanakan, pihak yang memberikan persetujuan, serta kemungkinan pemulihan jejak digital.
Hilangnya berkas tidak boleh mengakhiri upaya mengungkap fakta.
- SIAPA BERIKUTNYA DALAM RANTAI KOMANDO?
Inilah pertanyaan yang kini menunggu jawaban penyidik.
Empat jenderal telah berstatus tersangka. Namun, apakah penyidikan akan mengungkap secara menyeluruh seluruh pihak yang diduga mengetahui, memfasilitasi, menyetujui, atau menjalankan kegiatan tersebut?
Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum karena pangkat, jabatan, kedekatan kekuasaan, maupun kedudukan struktural.
Tetapi tidak boleh pula ada seseorang yang dituduh hanya berdasarkan jabatan atau asumsi.
Penegakan hukum harus bergerak berdasarkan bukti, bukan tekanan opini.
Penyidik harus mengurai seluruh mata rantai peristiwa, mulai dari perencanaan, instruksi, persetujuan, pelaksanaan, pengelolaan data, hingga dugaan penghapusan berkas elektronik.
Jika ditemukan bukti keterlibatan pihak lain, proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Hukum tidak boleh berhenti pada jabatan rendah, tetapi juga tidak boleh menjadikan jabatan tinggi sebagai alasan untuk mengarang tuduhan.
BUKAN SEKADAR PERSOALAN INTERNAL POLRI
Negara hukum tidak memberikan kewenangan tanpa batas kepada siapa pun.
Peralatan negara bukan milik pribadi. Sistem pemantauan bukan instrumen untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok. Kewenangan penyadapan harus memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, serta mekanisme pengawasan.
Presiden berhak mendapatkan perlindungan komunikasi dan keamanan negara.
Demikian pula jurnalis, pengusaha, aktivis, pejabat publik, dan masyarakat biasa memiliki hak atas perlindungan privasi serta kepastian hukum.
Jika penyalahgunaan kewenangan terbukti, pertanggungjawaban harus ditegakkan tanpa diskriminasi.
Sebaliknya, apabila tuduhan tidak terbukti, hak setiap pihak untuk mendapatkan pemulihan nama baik juga harus dihormati.
CATATAN REDAKSI: JANGAN BERHENTI PADA EMPAT NAMA
UngkapKriminal.com memandang perkara ini harus menjadi momentum untuk menguji akuntabilitas penggunaan kewenangan aparat penegak hukum.
Publik tidak cukup hanya mengetahui siapa yang ditetapkan sebagai tersangka.
Publik juga perlu mengetahui bagaimana dugaan operasi itu berlangsung, siapa yang memiliki kewenangan, bagaimana sistem digunakan, dan apakah ada pihak lain yang harus dimintai pertanggungjawaban berdasarkan bukti.
Ada tiga prinsip yang wajib dijaga:
- Transparansi penyidikan.
- Perlindungan hak konstitusional setiap warga negara.
- Penegakan hukum tanpa diskriminasi.
Pengungkapan perkara harus dilakukan secara profesional, objektif, dan terbuka terhadap pengawasan publik tanpa mengorbankan kerahasiaan materi penyidikan yang dilindungi hukum.
Jangan hanya mencari siapa pelaksana. Telusuri pula asal-usul perintah, persetujuan, penggunaan kewenangan, serta pertanggungjawabannya.
Sebab, supremasi hukum tidak diukur dari seberapa tinggi pangkat seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka, melainkan dari keberanian negara mengungkap fakta dan membuktikan perkara secara adil.
PERTANYAAN TERAKHIR
- EMPAT JENDERAL SUDAH MENJADI TERSANGKA. SIAPA BERIKUTNYA?
Pertanyaan ini bukan untuk memburu nama, bukan untuk mendahului penyidikan, dan bukan untuk menghakimi siapa pun.
Pertanyaan ini adalah tuntutan agar seluruh mata rantai pertanggungjawaban diperiksa secara profesional.
Jangan biarkan pangkat menjadi tameng. Jangan biarkan jabatan menjadi pelindung. Jangan biarkan bukti hilang sebelum kebenaran ditemukan.
KAWAL PENYIDIKAN. KAWAL SUPREMASI HUKUM.
LANDASAN MORAL: KEKUASAAN ADALAH AMANAH
- Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 58:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”
Ayat ini mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah, kekuasaan mengandung tanggung jawab, dan keadilan tidak boleh tunduk kepada kepentingan siapa pun.
Negara hukum tidak boleh berubah menjadi negara kekuasaan.
FAKTA BUKAN DRAMA.
Berpikir dengan Akal, Berbicara dengan Fakta, Menyentuh dengan Nurani.
SUMBER DAN REFERENSI PEMBERITAAN
- DetikNews, 3 November 2026 — Polri menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo.
- DetikNews, 5 November 2026 — Perkembangan penetapan empat tersangka dan penahanan di Mako Brimob.
- DetikNews, 6 November 2026 — Daftar empat jenderal tersangka dugaan penyadapan ilegal.
- CNN Indonesia, 5 November 2026 — Peran Irjen Slamet Uliandi dalam perkara dugaan penyadapan.
- CNN Indonesia, 6 November 2026 — Perkembangan peran empat jenderal dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo.
KETERANGAN DAN HAK JAWAB
Artikel ini disusun berdasarkan keterangan penyidik dan pemberitaan yang tersedia hingga 7 November 2026.
Seluruh dugaan tindak pidana yang diuraikan dalam artikel ini tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang sah. Penetapan tersangka tidak dapat dimaknai sebagai putusan bersalah.
- Redaksi UngkapKriminal.com membuka ruang hak jawab, klarifikasi, dan koreksi kepada seluruh pihak yang disebut maupun berkepentingan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- PT UNGKAP KRIMINAL NEWS
REDAKSI UNGKAPKRIMINAL.COM
JUNAIDI NASUTION
Pemimpin Redaksi
© Hak Cipta Karya Jurnalistik dan Visual Dilindungi Undang-Undang Nasional dan Internasional.
More Stories