DARI DURI, RIAU – JAKARTA UNTUK INDONESIA: UNGKAPKRIMINAL.COM APRESIASI KAPOLRI SUYUDI ARIO SETO, TEGASKAN KOMITMEN KAWAL KINERJA POLRI HINGGA TINGKAT POLSEK TERKHUSUS KABUPATEN BENGKALIS, KECAMATAN MANDAU – BATSOL !!

Apresiasi bukan berarti menutup mata terhadap kekurangan. Dari Duri, Kabupaten Bengkalis, UngkapKriminal.com menegaskan komitmen mengawal kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia secara independen, profesional, kritis, dan berlandaskan konstitusi—mulai dari Mabes Polri, Polda Riau, Polres Bengkalis, Polsek Mandau–Duri, hingga seluruh jajaran kepolisian di Indonesia.

FAKTA BUKAN DRAMA

Berpikir dengan Akal, Berbicara dengan Fakta, Menyentuh dengan Nurani.

Dateline: Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau — 8 November 2026.

Oleh: Junedy Nasution
Editor: Redaktur UngkapKriminal.com

RINGKASAN REDAKSI

UngkapKriminal.com menyampaikan apresiasi kepada Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto atas amanah yang diembannya sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Apresiasi ini merupakan penghormatan terhadap amanah jabatan publik sekaligus harapan agar kepemimpinan Polri semakin memperkuat profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, perlindungan masyarakat, dan kepercayaan publik.

Namun, apresiasi bukan dukungan tanpa evaluasi.

Pers memiliki tanggung jawab konstitusional dan profesional untuk menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap seluruh lembaga yang menjalankan kewenangan publik.

Dari Mabes Polri hingga Polda, Polres, dan Polsek, pengawasan harus menyentuh persoalan nyata yang dirasakan masyarakat: pelayanan kepolisian, penanganan laporan, penegakan hukum, perlindungan korban, penghormatan terhadap HAM, serta pencegahan penyalahgunaan kewenangan.

Perhatian khusus redaksi diarahkan kepada Polda Riau, Polres Bengkalis, dan Polsek Mandau–Duri, tanpa mengesampingkan seluruh jajaran Polri di Indonesia.

Mengapresiasi tanpa menjilat. Mengkritisi tanpa memfitnah. Mengawasi tanpa menghakimi.

APRESIASI KEPADA KAPOLRI, PENGAWASAN PUBLIK TIDAK BOLEH BERHENTI

Kepemimpinan di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia bukan sekadar persoalan pergantian pejabat. Di dalamnya terdapat amanah besar untuk menjaga keamanan, menegakkan hukum, melindungi masyarakat, dan memastikan setiap warga negara memperoleh perlakuan yang adil.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri pada 1 Oktober 2026 di Istana Negara, Jakarta, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96/POLRI Tahun 2026.

UngkapKriminal.com menyampaikan apresiasi atas amanah kepemimpinan tersebut.

Apresiasi ini bukan dukungan politik,

bukan pula pembenaran terhadap seluruh kebijakan dan tindakan institusi kepolisian.

Ini merupakan sikap editorial yang disertai harapan sekaligus komitmen untuk mengawal pelaksanaan tugas Polri berdasarkan hukum, fakta, dan kepentingan publik.

Sebab, dalam negara demokrasi yang berdasarkan hukum, tidak ada lembaga publik yang boleh ditempatkan di atas konstitusi.

Kepolisian memang diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsi penegakan hukum. Namun, kewenangan tersebut bukan kekuasaan tanpa batas. Setiap tindakan aparat harus memiliki dasar hukum, mengikuti prosedur yang sah, menghormati hak asasi manusia, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keberhasilan kepolisian tidak semata-mata diukur dari banyaknya penangkapan, pengungkapan perkara, konferensi pers, atau kegiatan seremonial.

Ukuran yang jauh lebih mendasar adalah:

Apakah masyarakat merasa aman?

Apakah laporan masyarakat ditangani secara profesional?

Apakah korban mendapatkan perlindungan?

Apakah proses hukum berlangsung transparan dan berkeadilan?

Apakah masyarakat kecil memperoleh perlakuan yang sama dengan mereka yang memiliki kekuasaan, jabatan, maupun kekayaan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan bagian dari evaluasi publik yang harus dijawab melalui kinerja nyata.

DARI MABES POLRI HINGGA POLSEK: PENGAWASAN HARUS MENYENTUH RAKYAT

UngkapKriminal.com menegaskan bahwa komitmen kontrol sosial tidak berhenti pada pemberitaan pejabat tinggi di tingkat pusat.

Pengawasan harus menjangkau seluruh tingkatan organisasi kepolisian, terutama satuan yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Pertama, Mabes Polri.

Sebagai pusat kepemimpinan dan kebijakan institusi, Mabes Polri memiliki tanggung jawab memastikan kebijakan nasional berjalan sesuai hukum, prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Kedua, Polda Riau.

Pengawasan diarahkan pada pelaksanaan kebijakan kepolisian, penegakan hukum, pengawasan terhadap satuan wilayah, pemberantasan kejahatan, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Riau.

Ketiga, Polres Bengkalis.

Perhatian redaksi mencakup pelayanan kepolisian, penanganan laporan masyarakat, penyidikan perkara, pemeliharaan keamanan dan ketertiban, serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas personel.

Keempat, Polsek Mandau–Duri.

Sebagai salah satu titik pelayanan kepolisian yang bersentuhan langsung dengan masyarakat Mandau dan sekitarnya, kualitas pelayanan, respons terhadap pengaduan, penanganan perkara, dan perlindungan masyarakat menjadi bagian penting dari perhatian jurnalistik.

Kelima, seluruh jajaran Polri di Indonesia.

Termasuk fungsi Reserse Kriminal, Narkoba, Lalu Lintas, Intelkam, SPKT, Perlindungan Perempuan dan Anak, Propam, serta satuan pelayanan lainnya.

Pengawasan bukan bertujuan mencari-cari kesalahan aparat. Pengawasan bertujuan memastikan bahwa setiap kewenangan digunakan untuk kepentingan masyarakat dan tidak menyimpang dari hukum.

Apabila ditemukan informasi mengenai dugaan pelanggaran, redaksi akan melakukan verifikasi melalui dokumen, bukti yang dapat diuji, keterangan pihak terkait, serta permintaan konfirmasi kepada institusi berwenang.

Satu pengaduan bukan otomatis bukti pelanggaran. Namun, pengaduan masyarakat juga tidak boleh diabaikan hanya karena menyangkut seseorang yang memiliki pangkat, jabatan, atau pengaruh.

Di sinilah arti penting pengawasan internal, pengawasan eksternal, dan kemerdekaan pers.

LIMA UKURAN UTAMA KINERJA KEPOLISIAN

Dalam perspektif editorial UngkapKriminal.com, setidaknya terdapat lima ukuran penting untuk menilai kualitas kinerja kepolisian.

• 1. Profesionalitas penanganan perkara

Setiap laporan masyarakat harus diterima, dicatat, ditelaah, dan ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Penyelidikan dan penyidikan harus dilakukan secara objektif, berdasarkan bukti yang sah, serta tidak dipengaruhi tekanan politik, kepentingan pribadi, uang, maupun kedekatan tertentu.

• 2. Transparansi pelayanan publik

Masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai prosedur pelayanan, persyaratan administrasi, mekanisme pengaduan, serta perkembangan penanganan perkara sesuai ketentuan hukum.

Transparansi bukan berarti membuka seluruh informasi penyidikan yang wajib dirahasiakan, melainkan memastikan masyarakat tidak kehilangan hak atas pelayanan dan kepastian hukum.

• 3. Perlindungan korban, saksi, dan masyarakat

Kepolisian harus memberikan perhatian terhadap keselamatan, martabat, dan hak korban maupun saksi.

Tidak boleh ada intimidasi, diskriminasi, perlakuan sewenang-wenang, atau tindakan yang merendahkan martabat manusia.

• 4. Pencegahan penyalahgunaan kewenangan

Penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penggunaan kekuatan, dan tindakan kepolisian lainnya harus mempunyai dasar hukum serta mengikuti prosedur yang berlaku.

Pangkat dan jabatan tidak boleh dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

• 5. Pengawasan dan penegakan disiplin internal

Pengawasan atasan, fungsi pengawasan penyidikan, Inspektorat, dan Propam harus berjalan secara efektif.

Setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa secara objektif, transparan sesuai kewenangan, dan tidak boleh dihentikan hanya karena pihak yang diperiksa memiliki kedudukan atau pangkat tinggi.

Institusi yang berintegritas bukan institusi yang tidak pernah menghadapi persoalan, melainkan institusi yang berani memeriksa, memperbaiki, dan menindak setiap pelanggaran berdasarkan hukum.

LANDASAN KONSTITUSI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pengawasan terhadap kepolisian bukan tindakan memusuhi negara. Sebaliknya, pengawasan merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.

1. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Beberapa ketentuan konstitusi yang menjadi landasan antara lain:

• Pasal 1 ayat (3): Indonesia adalah negara hukum.
• Pasal 27 ayat (1): Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.
• Pasal 28D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
• Pasal 28F: Menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi, memperoleh, mencari, mengolah, dan menyampaikan informasi.
• Pasal 28G ayat (1): Menjamin perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, serta rasa aman.
• Pasal 28I ayat (4): Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
• Pasal 30 ayat (4): Polri merupakan alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Konstitusi menegaskan bahwa kewenangan negara harus berjalan bersama kewajiban melindungi hak masyarakat.

• 2. UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Landasan utama pengaturan Polri adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah mengalami perubahan, termasuk perubahan ketiga melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 disahkan dan diundangkan pada 17 Juni 2026.

Ketentuan penting yang menjadi perhatian publik meliputi:

• Kedudukan, tugas, dan kewenangan Polri.
• Profesionalitas dan proporsionalitas dalam pelaksanaan tugas.
• Transparansi dan akuntabilitas kelembagaan.
• Pengawasan internal dan pengawasan penyidikan.
• Penguatan mekanisme pengaduan masyarakat.
• Penghormatan terhadap hak asasi manusia.
• Penguatan fungsi pengawasan melalui mekanisme kelembagaan yang diatur undang-undang.

Pasal 13 UU Polri menjadi salah satu landasan utama mengenai tugas pokok Polri, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian, pelayanan publik dan penegakan hukum bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan bagian dari mandat undang-undang.

• 3. UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Kemerdekaan pers merupakan bagian dari kedaulatan rakyat dan kehidupan demokrasi.

Beberapa ketentuan penting:

• Pasal 2: Kemerdekaan pers merupakan wujud kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.
• Pasal 3 ayat (1): Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
• Pasal 4: Menjamin kemerdekaan pers serta hak pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi.
• Pasal 5: Mengatur kewajiban pers menghormati norma agama, kesusilaan, asas praduga tak bersalah, serta melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi.
• Pasal 6: Menegaskan peran pers dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan demokrasi, mendorong supremasi hukum dan HAM, serta melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap kepentingan umum.
• Pasal 7 ayat (2): Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Fungsi kontrol sosial bukan hak istimewa untuk menyerang pihak tertentu. Fungsi tersebut merupakan tanggung jawab profesional pers yang harus dijalankan secara berimbang, akurat, dan bertanggung jawab.

• 4. UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Beberapa ketentuan penting meliputi:

• Pasal 3: Persamaan martabat, hak, dan kewajiban dasar manusia.
• Pasal 17: Hak setiap orang untuk memperoleh keadilan.
• Pasal 18: Jaminan perlindungan dalam proses hukum dan asas praduga tak bersalah.
• Pasal 33: Perlindungan terhadap penyiksaan serta perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

5. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KUHAP

Penegakan hukum pidana wajib mengikuti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan menggantikan UU Nomor 8 Tahun 1981.

Ketentuan ini mengatur antara lain proses penyelidikan dan penyidikan, hak tersangka dan terdakwa, perlindungan saksi dan korban, upaya paksa, praperadilan, serta mekanisme keadilan restoratif.

Karena itu, setiap tindakan aparat penegak hukum harus tunduk pada prosedur yang sah dan jaminan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana terbaru.

• 6. STANDAR INTERNASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Pengawasan terhadap aparat penegak hukum juga sejalan dengan prinsip-prinsip internasional, antara lain:

• Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948, khususnya Pasal 3, 7, dan 10.
• International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), khususnya Pasal 2, 7, 9, dan 14, yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005.
• UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials 1979.
• UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials 1990.

Prinsip-prinsip tersebut menegaskan pentingnya perlindungan martabat manusia, persamaan di hadapan hukum, proses peradilan yang adil, dan penggunaan kewenangan secara proporsional.

PENGAWASAN KEPOLISIAN MEMBUTUHKAN KETERBUKAAN KELEMBAGAAN

Dalam sistem demokrasi, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pers.

Terdapat sejumlah lembaga negara dan mekanisme kelembagaan yang mempunyai peran sesuai kewenangan masing-masing.

Di antaranya:

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan fungsional terhadap Polri sesuai ketentuan perundang-undangan.

Komisi III DPR RI yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dalam bidang hukum, HAM, dan keamanan sesuai kewenangannya.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang mempunyai mandat pemajuan dan perlindungan HAM.

Pengawasan internal Polri, termasuk Propam, Inspektorat, dan mekanisme pengawasan penyidikan sesuai kewenangan masing-masing.

Keberadaan berbagai mekanisme tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan merupakan bagian dari tata kelola kelembagaan yang sehat.

Pers tidak menggantikan fungsi penyidik, hakim, pengawas internal, maupun lembaga negara. Pers menjalankan tugas jurnalistik untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, menguji fakta, meminta klarifikasi, serta mengawasi kepentingan publik.

PERSPEKTIF AL-QUR’AN: KEKUASAAN ADALAH AMANAH, KEADILAN ADALAH KEWAJIBAN

Dalam perspektif Islam, jabatan bukanlah kehormatan yang membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban. Jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan keadilan.

• 1. QS. AN-NISA AYAT 58 — AMANAH DAN KEADILAN

Allah SWT berfirman:

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”

Makna:

Jabatan, pangkat, kewenangan, dan kekuasaan merupakan amanah. Semuanya harus digunakan untuk melindungi masyarakat dan menegakkan keadilan, bukan untuk kepentingan pribadi, kelompok, ataupun golongan.

• 2. QS. AL-MA’IDAH AYAT 8 — KEADILAN TIDAK BOLEH DIKALAHKAN KEPENTINGAN

Artinya:

“Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.”

Makna:

Keadilan tidak boleh berubah karena kebencian, kedekatan, tekanan, uang, kepentingan politik, atau kedudukan seseorang.

Hukum harus ditegakkan secara objektif tanpa diskriminasi.

• 3. QS. AL-ISRA AYAT 36 — JANGAN BERBICARA TANPA PENGETAHUAN

Artinya:

“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya.”

Makna:

Setiap tuduhan harus diuji dan setiap informasi harus diverifikasi.

Wartawan tidak boleh mengubah dugaan menjadi fakta. Aparat pun tidak boleh menetapkan kesalahan seseorang tanpa proses hukum yang sah.

Kebenaran membutuhkan bukti, bukan sekadar opini dan prasangka.

HADIS: SETIAP PEMIMPIN AKAN DIMINTAI PERTANGGUNGJAWABAN

• 1. HADIS RIWAYAT BUKHARI DAN MUSLIM TENTANG TANGGUNG JAWAB KEPEMIMPINAN

Lafaz:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya:

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.”

Makna:

Setiap orang yang menerima amanah kepemimpinan wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya.

Kapolri, Kapolda, Kapolres, Kapolsek, hingga setiap anggota memiliki tanggung jawab sesuai kewenangan masing-masing.

Demikian pula wartawan dan perusahaan pers mempunyai tanggung jawab atas informasi yang disampaikan kepada masyarakat.

• 2. HADIS RIWAYAT BUKHARI DAN MUSLIM TENTANG KETAATAN DALAM KEBAIKAN

Lafaz:

إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

Artinya:

“Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang baik.”

Makna:

Loyalitas kepada pimpinan dan institusi tidak boleh dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan yang bertentangan dengan hukum, keadilan, dan nilai kemanusiaan.

Kepatuhan kepada institusi harus berjalan bersama kepatuhan terhadap konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

CATATAN INTELEKTUAL REDAKSI: PERS BUKAN CORONG KEKUASAAN

UngkapKriminal.com berpandangan bahwa institusi kepolisian yang kuat bukanlah institusi yang kebal terhadap kritik.

Justru institusi yang kuat adalah institusi yang berani membuka diri terhadap evaluasi, memperbaiki kekurangan, menindak pelanggaran secara adil, dan membuktikan keberpihakannya kepada kepentingan masyarakat.

Kritik terhadap kepolisian bukan berarti memusuhi Polri.

Pengawasan bukan berarti merendahkan aparat.

Apresiasi bukan berarti menutup mata terhadap persoalan.

Kami memahami bahwa tugas kepolisian bukan pekerjaan ringan. Anggota Polri menghadapi berbagai risiko dalam menjaga keamanan, mengungkap kejahatan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pengabdian personel yang bekerja secara profesional, berintegritas, dan melindungi masyarakat patut dihormati.

Namun, penghormatan terhadap anggota yang bekerja dengan baik tidak boleh berubah menjadi pembenaran terhadap siapa pun yang diduga menyalahgunakan kewenangan.

Sebaliknya, dugaan pelanggaran juga tidak boleh langsung dianggap sebagai kesalahan sebelum melalui pemeriksaan dan pembuktian yang sah.

Untuk memastikan komitmen tersebut tidak berhenti sebagai slogan, UngkapKriminal.com akan menjalankan pengawasan jurnalistik melalui:

1. Peliputan pelayanan dan kinerja kepolisian berdasarkan kepentingan publik.
2. Permintaan konfirmasi dan klarifikasi kepada pejabat atau institusi terkait.
3. Pengujian dokumen, data, dan informasi yang relevan.
4. Pemantauan tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui mekanisme yang sah.
5. Pemberitaan berimbang dengan menghormati asas praduga tak bersalah.
6. Penyediaan ruang Hak Jawab dan Hak Koreksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Setiap informasi akan diuji berdasarkan bukti, bukan tekanan. Setiap pemberitaan akan disusun berdasarkan kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi.

Karena itu, redaksi menetapkan tiga prinsip yang menjadi pegangan:

MENGAPRESIASI TANPA MENJILAT.

MENGKRITISI TANPA MEMFITNAH.

MENGAWASI TANPA MENGHAKIMI.

Prinsip tersebut berlaku terhadap seluruh lembaga negara, aparat penegak hukum, pejabat publik, maupun pihak swasta yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

PENUTUP: KEADILAN HARUS BERDIRI DI ATAS KEKUASAAN

Dari Duri, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, UngkapKriminal.com menyampaikan apresiasi kepada Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto atas amanah kepemimpinan sebagai Kapolri.

Kami berharap kepemimpinan Polri semakin memperkuat profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, penghormatan terhadap HAM, serta kepercayaan masyarakat.

Harapan tersebut tidak hanya ditujukan kepada Mabes Polri, tetapi juga seluruh jajaran Polda, Polres, dan Polsek di Indonesia.

Kepada Polda Riau, Polres Bengkalis, dan Polsek Mandau–Duri, redaksi berharap pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan, setiap laporan ditangani secara profesional, dan setiap dugaan pelanggaran diperiksa melalui mekanisme yang objektif serta sesuai hukum.

Kepada masyarakat, jangan takut menyampaikan informasi dan pengaduan melalui jalur yang sah. Namun, pastikan informasi yang disampaikan memiliki dasar yang dapat diuji dan tidak berubah menjadi tuduhan tanpa bukti.

Kepada seluruh aparat penegak hukum, ingatlah bahwa pangkat memberikan kewenangan, tetapi tidak menghapus kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan.

Kepada para pemegang kekuasaan, ingatlah bahwa jabatan adalah amanah, bukan kekebalan.

JABATAN BOLEH BERGANTI. PANGKAT DAPAT MENINGKAT. KEKUASAAN DAPAT BERPINDAH. TETAPI HUKUM TIDAK BOLEH TUNDUK KEPADA KEPENTINGAN PRIBADI ATAU GOLONGAN.

Sebab, rakyat tidak hanya membutuhkan janji tentang keadilan, melainkan keadilan yang benar-benar hadir dalam kehidupan mereka.

Dari Duri untuk Indonesia, UngkapKriminal.com akan terus menjalankan tugas jurnalistik dengan akal sehat, keberanian moral, ketelitian fakta, dan tanggung jawab konstitusional.

FAKTA BUKAN DRAMA.

Berpikir dengan Akal, Berbicara dengan Fakta, Menyentuh dengan Nurani.

JURNALISME PROFETIK: KALAM KEBENARAN MELAWAN KEBATILAN.

DISCLAIMER REDAKSI

Artikel ini merupakan pernyataan sikap dan komitmen editorial UngkapKriminal.com dalam menjalankan fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, dan kontrol sosial.

Artikel ini bukan hasil wawancara langsung dengan Kapolri, Kapolda Riau, Kapolres Bengkalis, Kapolsek Mandau, maupun tokoh dan lembaga yang disebut sebagai rujukan.

Penyebutan nama pejabat dan lembaga tidak dimaksudkan untuk mengatribusikan pernyataan yang tidak pernah mereka sampaikan.

Artikel ini tidak menyatakan adanya pelanggaran hukum oleh individu atau institusi tertentu.

Setiap informasi mengenai dugaan pelanggaran akan dipublikasikan setelah melalui verifikasi, pengujian fakta, permintaan konfirmasi, dan penerapan asas praduga tak bersalah.

Redaksi terbuka terhadap Hak Jawab, Hak Koreksi, dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

REFERENSI HUKUM DAN BACAAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta perubahan-perubahannya, termasuk UU Nomor 5 Tahun 2026.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights.
7. Universal Declaration of Human Rights (1948).
8. UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials (1979).
9. UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials (1990).
10. Al-Qur’an, QS. An-Nisa ayat 58, QS. Al-Ma’idah ayat 8, dan QS. Al-Isra ayat 36.
11. Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, hadis tentang tanggung jawab kepemimpinan dan ketaatan dalam perkara yang baik.

IDENTITAS REDAKSI

REDAKSI UNGKAPKRIMINAL.COM
PT UNGKAP KRIMINAL NEWS

Pemimpin Redaksi: Junaidi Nasution
Penulis: Junedy Nasution
Editor: Redaktur UngkapKriminal.com

FAKTA BUKAN DRAMA

Profesional • Intelektual • Presisi Investigatif • Pro-Konstitusi • Pro-HAM

Jurnalisme Profetik: Kalam Kebenaran Melawan Kebatilan.

© Hak Cipta Karya Jurnalistik dan Visual Dilindungi Undang-Undang Nasional dan Internasional.

Seluruh karya jurnalistik, tulisan, foto, ilustrasi, desain, dan materi visual dilindungi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan perjanjian internasional terkait perlindungan hak cipta.

Penggunaan, penggandaan, penerbitan ulang, atau pemanfaatan secara komersial wajib menghormati hak pencipta dan pemegang hak cipta, dengan tetap memperhatikan pengecualian dan pembatasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.