Bobby Nasution (2021–2025): Menantu Penguasa, Atau Penguasa Bebas Diawasi?

Oleh: Sobat Investigasi Global
UNGKAPKRIMINAL.COM
Kaperwil Sumut : Eri Lagarsi
Juni 15 – 2025

SUBJUDUL:
Karena Menantu Presiden: Status Hukum “Aman” atau Istimewa?

(MEDAN-SUMUT)
Sebagai menantu Presiden Joko Widodo—yang menjabat selama dua periode (2014–2024)—Bobby Nasution menikmati kondisi “aman” dari tekanan politik maupun hukum .

Namun, status ini juga meningkatkan potensi konflik kepentingan, seperti terlihat dalam berbagai kebijakan dan proyek selama masa jabatannya.

“Penunjukan Paman sebagai Plh Sekda Medan: Nepotisme Mengakar

Pada April–Mei 2024, Bobby secara singkat menunjuk pamannya, Benny Sinomba Siregar, sebagai Pelaksana Harian Sekda Medan — yang langsung memicu kritik tajam:

Label “nepotisme” ramai disebut oleh tokoh publik seperti Fedi Nuril

Bobby membela, menegaskan penunjukan formal,berdasarkan kebutuhan cuti dan administratif,* bukan hubungan keluarga .
Kompromi birokrasi atau sapuan nepotistik?

Dunia internasional perlu waspada dua sisi ini.

” Proyek “Lampu Pocong”: Rp25 Miliar Gagal, Ada Uang Rakyat Menguap?

Inspektorat Medan dan BPK menemukan bahwa proyek lampu jalan senilai Rp25 miliar dianggap total loss, dengan Rp21 miliar sudah dibayarkan namun tidak memenuhi spesifikasi teknis

Bobby mendesak pengembalian dana oleh kontraktor dan lanjut mengusut perencanaan yang buruk

Netizen menduga “uang dibagi-bagi” pejabat dan pemborong — meski belum terbukti secara hukum

Ini bukan sekadar proyek gagal—melainkan potensi dana publik lari ke pihak swasta, yang mendesak audit internasional dan praktik tender transparan.

“Blok Medan” dan Konflik Tambang: Bisnis Keluarga di Balik Izin?

Selama 2023–2024, muncul desas-desus soal izin tambang yang menyebut istilah “Blok Medan”, diduga mengacu pada usaha milik istrinya, Kahiyang Ayu

Belum ada penyelidikan resmi, tapi suara ini menunjuk pada potensi korporasi keluarga meraih keuntungan dari kebijakan wilayah.

Jika benar, ini membuka bab serius tentang konflik kepentingan struktural pada level provinsi.

“Alternatif Kebijakan: Tegas soal Pajak Mal Centre Point

Pada Mei 2024, Bobby memerintahkan penutupan Mal Centre Point Medan karena menunggak pajak Rp250 miliar sejak 2011

Tindakan ini menunjukkan Bobby bisa bersikap keras terhadap kalangan korporasi besar.

Namun, publik mendesak kejelasan: apakah kegigihan itu selektif tergantung relasi politik?

🔎 Kesimpulan Presisi untuk Dunia Global

Aspek Fakta Status

Nepotisme birokrasi Penunjukan pamannya sebagai Plh Sekda Legal namun kontroversial
Dana publik hilang usia proyek Rp21 miliar proyek jalan gagal spesifikasi Ada indikator maladministrasi
Izin tambang keluarga.
Istilah “Blok Medan” menguatkan dugaan Konflik Belum disidik
Penegakan pajak Penutupan mal besar Menunjukkan potensi keberanian selektif
Status hukum resmi Tidak ada tersangka atau penuntutan Aman tapi audit lanjut diperlukan

🌐 Pesan Internasional: “Panduan Transparansi untuk Paman-Presiden

*Audit Mandatori Internasional*

Lembaga dunia seperti Transparency International dan ADB harus mendorong audit independen terhadap proyek pemerintah daerah di bawah menantu presiden.

*"Penguatan Anti-Nepotisme"*

Regulasi harus menetapkan jemput paksa: pejabat keluarga tidak boleh pangkat multicast tanpa tender dan uji kompetensi internasional.

*"Konflik Kepentingan Lembaga"*

Semua izin usaha keluarga, termasuk tambang, harus dipublikasikan secara daring, dipantau lembaga global, dan tersedia data kontrak.

“Mekanisme Whistleblower Global”

Penegakan fungsi whistleblowing: setiap publik atau pegawai bisa melaporkan dugaan maladministrasi tanpa takut pengusutan domestik.

✍️ Penutup: Jihad Kalam Informasi

Memperjuangkan transparansi bukan sekadar tanggung jawab lokal, tapi perang kata dan bukti global.

Status “aman” menantu presiden seharusnya tidak membebaskan pemimpin daerah dari tanggung jawab publik & hukum.

Inilah jihad informasi—menuntut keadilan aturan, bukan loyalitas silaturahmi.