“Laporkan Para Maling Uang Rakyat!” – Seruan Tegas Presiden Prabowo?!

SUB JUDUL
Pasal 41A memberi hak kepada masyarakat untuk melaporkan, bahkan berhak mendapatkan perlindungan hukum dan penghargaan sebagai pelapor.

Oleh Tim Investigasi UngkapKriminal.com
EDITOR: Ubay
Edisi Eksklusif

Jakarta, 1 Juni 2025 |
Dalam pidato kenegaraan yang membekas kuat pada peringatan Hari 1 Juni 2025 di Jakarta, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melontarkan seruan lantang yang menggetarkan ruang publik nasional:

“Para maling uang rakyat, saya peringatkan, segeralah berhenti dan bertobat. Kalau tidak, rakyat akan melaporkan kalian. Jangan pikir kalian bisa sembunyi selamanya!” — Presiden Prabowo, 1 Juni 2025.

Pernyataan tersebut sontak mengundang perhatian masyarakat luas, pengamat politik, lembaga anti-korupsi internasional, dan bahkan kalangan diplomatik asing. Sebagian menilai ini sebagai peringatan serius terhadap para pelaku korupsi kelas kakap yang masih berkeliaran. Namun sebagian lain bertanya-tanya: Siapa yang dimaksud Presiden? Apakah ini sinyal dimulainya “Operasi Bersih-Bersih Jilid II”?

Fakta: Momentum Pidato dan Latar Historis

Pidato ini disampaikan di Lapangan Monas, Jakarta, dalam upacara resmi kenegaraan peringatan 79 tahun kelahiran Pancasila. Presiden Prabowo, yang dikenal tegas dan vokal, menyisipkan pesan keras seputar moralitas dan integritas elite politik serta birokrasi. Dengan nada tinggi dan gerakan tangan yang menekankan urgensi, ia menggambarkan praktik korupsi sebagai pengkhianatan terhadap nilai Pancasila.

“Ini bukan hanya soal hukum, ini soal penghinaan terhadap rakyat dan negara,” tegas Prabowo di hadapan para pejabat tinggi negara dan duta besar asing.

Analisis Intelijen Investigatif: Apa yang Tersembunyi?

Menurut sumber internal lembaga intelijen yang tidak dapat disebutkan identitasnya, pernyataan Presiden bukan sekadar retorika. Informasi yang dihimpun UngkapKriminal.com menunjukkan bahwa:

Ada 27 nama pejabat publik dan pengusaha besar yang masuk dalam daftar pengawasan khusus Tim Gabungan Intelijen Keuangan Negara.

Dugaan penggelapan dana di sektor energi, pangan, dan infrastruktur menjadi prioritas penyelidikan.

Presiden telah memerintahkan pembentukan unit investigasi tertutup lintas lembaga yang melibatkan BIN, BPKP, PPATK, dan KPK.

Tanggapan Pakar dan Tokoh Antikorupsi

Prof. Dr. Nurul Ichsan, Ph.D. (pakar hukum tata negara, Universitas Oxford):

“Ini bukan pidato biasa. Presiden Prabowo sedang membangun deterrence effect terhadap elite korup. Dalam teori governance, bahasa ancaman yang dilontarkan pemimpin puncak bisa menjadi katalis reformasi struktural.”

Sarah Lineberger (Transparency International, Berlin):

“Kami memantau dengan intens. Jika Presiden Indonesia benar-benar mendorong penegakan hukum tanpa tebang pilih, ini bisa menjadi momentum global dalam perang terhadap kleptokrasi.”

Konteks Hukum: Apa Dasarnya?

Presiden Prabowo menegaskan bahwa semua tindakan pencurian uang negara adalah bentuk tindak pidana korupsi yang diatur dalam:

UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 dan 3 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan melawan hukum memperkaya diri sendiri/orang lain dapat dipidana minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup, serta denda maksimal Rp1 miliar.

Dimensi HAM dan Hukum Internasional

Dalam lingkup hukum AQ, tindak korupsi tergolong kejahatan lintas negara (transnational crime) yang telah diatur dalam:

United Nations Convention against Corruption (UNCAC) 2003, yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2006.

Korupsi juga dianggap melanggar prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) karena berdampak langsung terhadap hak atas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Catatan Intelektual Presisi Redaksi

Pidato Presiden Prabowo dalam momentum sakral 1 Juni bukan sekadar rangkaian kata-kata patriotik. Ia tampaknya sedang menyusun fondasi perang moral dan hukum terhadap para perampok uang negara yang selama ini mungkin merasa aman berlindung di balik jaringan oligarki, kelemahan hukum, atau kompromi politik.

Namun, sebagaimana prinsip hukum universal, setiap tuduhan harus tetap memegang asas praduga tak bersalah (presumption of innocence). Perang terhadap korupsi hanya akan bermakna bila dijalankan dengan presisi bukti, keadilan prosedural, dan transparansi publik.

Penutup: Seruan Ilahi Melawan Korupsi

Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur’an:

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil…”
(QS. Al-Baqarah: 188)

Dan Sabda Nabi Muhammad SAW:

“Barang siapa dari kalian yang kami beri amanah, lalu dia menyembunyikan sesuatu darinya, maka ia akan datang pada Hari Kiamat dengan membawa hasil korupsinya di pundaknya.”
(HR. Muslim)

Redaksi UngkapKriminal.com menyerukan:
Jangan takut melaporkan kebenaran. Karena diam terhadap korupsi adalah pengkhianatan terhadap masa depan anak bangsa. Mari kawal keberanian Presiden dengan keberanian rakyat.

📌 Untuk laporan investigatif lebih lanjut, kirimkan informasi dan data ke redaksi@ungkapkriminal.com atau hubungi kanal resmi whistleblower kami.
📎 Artikel ini termasuk dalam edisi internasional dan akan diterjemahkan dalam Bahasa Inggris, Arab, dan Prancis.