UNGKAPKRIMINAL.COM – Jakarta.
Polemik ijazah Presiden Joko Widodo kembali membara. Klaim sah dari Universitas Gadjah Mada (UGM) justru mengundang respons keras dari sejumlah tokoh nasional.
Roy Suryo, pakar telematika dan mantan Menpora RI, serta Simon Sianipar, pengamat kebijakan publik, bersuara lantang mempertanyakan kebenaran akademik di balik legalitas dokumen tersebut.
Isu ini kembali mencuat di tengah publik sejak awal April 2025, menggemparkan ranah hukum dan media, terutama setelah klarifikasi UGM yang dirilis di Jakarta.
Menurut keduanya, pernyataan resmi UGM hanya menegaskan aspek administratif, namun belum menjawab pertanyaan substantif publik:
“Apakah benar Jokowi menjalani proses perkuliahan di UGM seperti mahasiswa lainnya? Di mana data absensi, transkrip nilai, serta interaksi akademik beliau?”
Roy dan Simon menilai publik berhak tahu secara terbuka dan menyeluruh. Klarifikasi sepihak tidak cukup—diperlukan transparansi dan audit independen atas dokumen dan proses akademik mantan Presiden RI tersebut.
(Sumber Hukum Terkait):
Pasal 3 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan:
“Pers nasional berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.”
Dalam hal ini, media memiliki kewajiban mengawasi dan menelusuri isu publik demi menjaga transparansi dan akuntabilitas, termasuk terhadap tokoh negara.
Narasumber Tambahan:
Dr. Yudhistira Ananta, SH., MH – Pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia:
“Jika keaslian ijazah Presiden masih dipertanyakan, maka audit publik atas lembaga pendidikan dan dokumen negara harus dibuka. Ini menyangkut integritas negara.”
Ir. Hidayat M., MA – Akademisi dan peneliti kebijakan pendidikan:
“Masalah ini bisa menjadi preseden buruk bagi dunia akademik jika tidak ditangani dengan keterbukaan penuh.”
UNGKAPKRIMINAL.COM berkomitmen penuh mengawal isu ini secara objektif, tajam, dan berpihak pada kebenaran. Karena dalam dunia yang penuh kepalsuan, Nur Kalam-lah cahaya yang menuntun pena kami.
More Stories