“APABILA GIBRAN OUT” SIAPA PENGGANTI WAKIL PRESIDEN? BEGINI MEKANISME KONSTITUSI!

Subjudul: KARMA SEMESTA, HUKUM TABUR TUAI — Ketika Kekuasaan Diuji oleh Konstitusi, Etika, Amanah, dan Pertanggungjawaban Sejarah.

Oleh: Junaidi Nasution
Pemimpin Redaksi UngkapKriminal.com
Rubrik: Investigasi Nasional | Politik dan Hukum | Analisis Ketatanegaraan
Tagline: Berpikir dengan Akal, Berbicara dengan Fakta, Menyentuh dengan Nurani.
Dateline: Duri, Riau – 11 November 2026

RINGKASAN ANALISIS REDAKSI

Polemik mengenai posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak penting setelah muncul pemberitaan mengenai niat pengunduran diri, di tengah perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai dokumen penyetaraan pendidikan yang berkaitan dengan persyaratan pencalonannya.

Pertanyaan mendasar yang kini mengemuka bukan sekadar apakah Gibran akan meninggalkan jabatan Wakil Presiden, melainkan bagaimana konstitusi mengatur kekosongan jabatan tersebut, siapa yang berwenang mengusulkan pengganti, dan bagaimana mekanisme pemberhentian apabila persoalannya berkembang menjadi proses pemakzulan.

Satu hal harus ditegaskan: sampai 10 November 2026, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa Gibran masih menjabat dan belum terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Artinya, pembahasan mengenai penggantinya masih merupakan skenario konstitusional, bukan pengumuman pergantian pejabat yang sudah terjadi.

UngkapKriminal.com menempatkan persoalan ini dalam kerangka kepastian hukum, supremasi konstitusi, transparansi kekuasaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

1. POLEMIK GIBRAN: KETIKA PERSOALAN DOKUMEN PENDIDIKAN BERTEMU UJIAN KONSTITUSI

Perjalanan politik Indonesia kembali menghadapi pertanyaan serius mengenai hubungan antara persyaratan pencalonan, tanggung jawab penyelenggara pemilu, dan legitimasi jabatan publik.

Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA atau sederajat.

Namun, MK juga menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum atau legal standing. MK menegaskan bahwa permohonan tersebut tidak dapat digunakan untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden melalui perkara tersebut.

Dua hal ini tidak boleh dicampuradukkan.

Tidak ditemukannya bukti dalam pemeriksaan merupakan pertimbangan hukum yang penting, tetapi amar putusan yang tidak menerima permohonan juga harus dibaca secara utuh.

Selanjutnya, pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan.

MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, menyatakan batal Surat Keterangan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019, serta mewajibkan pencabutan surat tersebut.

Putusan MA itu berkaitan dengan keabsahan administrasi surat penyetaraan pendidikan, bukan putusan yang secara otomatis memberhentikan Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

Inilah perbedaan penting yang harus dipahami masyarakat.

2. NIAT MUNDUR DAN STATUS JABATAN: APA YANG SEBENARNYA TERJADI?

Pada Selasa, 10 November 2026, muncul pemberitaan bahwa Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.

Associated Press melaporkan bahwa tawaran pengunduran diri tersebut disampaikan dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari dua jam. Namun, belum ada kepastian bahwa Presiden menerima pengunduran diri tersebut.

Pada hari yang sama, Yusril Ihza Mahendra memberikan penjelasan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan.

Yusril menegaskan bahwa Gibran masih menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden. Menurutnya, putusan MA dan MK tidak serta-merta menggugurkan status jabatan tersebut.

Yusril juga menjelaskan bahwa apabila pengunduran diri benar-benar dilakukan, diperlukan pernyataan tertulis yang ditujukan kepada MPR untuk diproses sesuai ketentuan ketatanegaraan.

Dengan demikian, ada perbedaan antara:

• Wacana atau niat untuk mengundurkan diri.
• Pengunduran diri secara resmi melalui prosedur yang berlaku.
• Pemberhentian melalui mekanisme konstitusional.

Ketiganya bukan peristiwa hukum yang sama.

3. APABILA GIBRAN OUT, SIAPA YANG BERHAK MENJADI PENGGANTI?

Inilah pertanyaan utama yang harus dijawab berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyatakan:

“Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.”

Ketentuan tersebut memberikan jawaban konstitusional yang jelas.

Pertama: Presiden Prabowo Subianto berwenang mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden.

Kedua: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti.

Ketiga: MPR memilih satu dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Dengan demikian, pengganti Gibran bukan otomatis ditentukan oleh partai politik tertentu, bukan pula otomatis diberikan kepada seseorang berdasarkan hubungan keluarga, kedekatan politik, atau popularitas.

Konstitusi telah menentukan mekanismenya.

Siapa dua calon tersebut? Sampai ada pengajuan resmi Presiden, tidak ada dasar untuk memastikan atau mengumumkan nama tertentu sebagai calon pengganti.

4. JALUR MUNDUR BERBEDA DENGAN JALUR PEMAKZULAN

Publik perlu memahami dua kemungkinan yang berbeda.

A. Apabila mengundurkan diri

Apabila Gibran secara resmi mengundurkan diri dan prosesnya diterima serta ditindaklanjuti sesuai ketentuan, maka terjadi kekosongan jabatan yang harus diisi melalui mekanisme Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

B. Apabila diberhentikan melalui pemakzulan

Apabila persoalan berkembang menjadi proses pemberhentian, mekanismenya tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan tekanan opini publik atau keputusan sepihak partai politik.

Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur dasar serta prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Prosesnya melibatkan:

1. DPR menggunakan fungsi pengawasan dan hak konstitusionalnya.
2. DPR mengajukan pendapat kepada Mahkamah Konstitusi.
3. MK memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR.
4. Apabila syarat konstitusional terpenuhi, DPR meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.
5. MPR mengambil keputusan dalam sidang paripurna sesuai kuorum dan persetujuan yang ditentukan UUD 1945.

Jadi, pemakzulan bukan keputusan berdasarkan ketidaksukaan politik, melainkan proses hukum dan konstitusional yang memiliki persyaratan ketat.

5. NARASUMBER DAN TOKOH KUNCI YANG RELEVAN

Untuk menjaga akurasi dan kedalaman pemberitaan, terdapat sejumlah tokoh serta lembaga yang relevan menjadi rujukan maupun pihak yang perlu dimintai keterangan.

1. Prabowo Subianto – Presiden Republik Indonesia

Pihak yang memiliki kewenangan konstitusional mengusulkan dua calon Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.

2. Gibran Rakabuming Raka – Wakil Presiden Republik Indonesia

Pihak utama yang berhak memberikan penjelasan mengenai sikap, pernyataan, dan kemungkinan pengunduran dirinya.

3. Yusril Ihza Mahendra – Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Telah memberikan penjelasan publik mengenai status jabatan Gibran dan mekanisme pengisian jabatan apabila pengunduran diri benar-benar terjadi.

4. Suhartoyo – Ketua Mahkamah Konstitusi

Lembaga yang dipimpinnya mengeluarkan Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

5. Adies Kadir – Hakim Konstitusi

Termasuk hakim yang menyampaikan pertimbangan dalam pembacaan putusan MK mengenai persoalan bukti pendidikan Gibran.

6. Yulius – Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026

Bersama hakim anggota Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto, menangani perkara kasasi yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut.

7. Mochammad Afifuddin – Ketua KPU RI

Relevan untuk memberikan penjelasan mengenai proses verifikasi dokumen persyaratan calon pada Pemilu Presiden 2024.

8. Pimpinan DPR RI dan MPR RI

Diperlukan untuk menjelaskan langkah kelembagaan, mekanisme pengawasan, dan prosedur pengisian kekosongan jabatan sesuai kewenangan masing-masing.

9. Ahli hukum tata negara dan konstitusi

Pendapat akademis dari pakar independen, termasuk Prof. Yusril Ihza Mahendra, Prof. Denny Indrayana, Prof. Bivitri Susanti, dan Dr. Feri Amsari, relevan untuk memperkaya perdebatan mengenai batas kewenangan lembaga negara, kepastian hukum, serta prinsip konstitusionalisme.

Catatan redaksi: Nama-nama tersebut merupakan pihak dan pakar yang relevan untuk dirujuk atau dimintai pandangan. Tidak seluruhnya telah memberikan pernyataan khusus mengenai naskah ini. Redaksi tidak mengatribusikan pendapat yang belum terverifikasi kepada mereka.

6. LANDASAN HUKUM, KONSTITUSI, DAN HAK ASASI MANUSIA

Persoalan ini harus dianalisis melalui ketentuan hukum yang konkret.

A. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

• Pasal 1 ayat (2): Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.
• Pasal 1 ayat (3): Indonesia adalah negara hukum.
• Pasal 4 ayat (2): Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.
• Pasal 6 ayat (1): Persyaratan konstitusional calon Presiden dan Wakil Presiden.
• Pasal 6A: Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dalam satu pasangan.
• Pasal 7: Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
• Pasal 7A: Dasar pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.
• Pasal 7B: Prosedur pemakzulan.
• Pasal 8 ayat (2): Mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.
• Pasal 20A: Fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR.
• Pasal 24C: Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

• Pasal 169 huruf r: Persyaratan pendidikan calon Presiden dan Wakil Presiden.
• Pasal 227 huruf l: Dokumen persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Ketentuan tersebut menjadi bagian penting dalam memahami persyaratan pencalonan dan administrasi pemilu.

C. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), sebagaimana telah diubah

• Pasal 46: Tata cara pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.
• Pasal 47: Pelantikan Wakil Presiden terpilih.
• Pasal 79: Hak dan fungsi DPR, termasuk hak menyatakan pendapat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemakzulan harus dibaca bersama perubahan UU MD3 dan UUD 1945.

D. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2020

Mengatur kedudukan, kewenangan, dan proses pemeriksaan perkara konstitusional, termasuk kewenangan MK dalam memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

E. Landasan HAM dan prinsip negara hukum

• Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: Persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan.
• Pasal 28D ayat (1): Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.
• Pasal 28E ayat (3): Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
• Pasal 28F: Hak memperoleh dan menyampaikan informasi.
• Pasal 28J: Kewajiban menghormati hak asasi orang lain serta pembatasan hak berdasarkan undang-undang.

Prinsip tersebut berlaku bagi seluruh warga negara, termasuk pejabat publik dan pihak yang mengkritik pejabat publik.

Tidak boleh ada perlakuan hukum yang istimewa karena kekuasaan. Namun, tidak boleh pula ada penghakiman tanpa proses hukum yang sah.

7. PERSPEKTIF AL-QUR’AN DAN HADIS: KEKUASAAN ADALAH AMANAH

Persoalan kepemimpinan bukan hanya menyangkut hukum positif, tetapi juga tanggung jawab moral dan spiritual.

A. Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 58

Allah SWT berfirman:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”

Makna dan relevansi:

Jabatan publik merupakan amanah, bukan hak istimewa yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Pemegang kekuasaan wajib mempertanggungjawabkan amanahnya. Lembaga negara juga wajib menjalankan kewenangan berdasarkan hukum dan keadilan.

B. Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 135

“Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu.”

Makna dan relevansi:

Keadilan tidak boleh tunduk kepada hubungan keluarga, kepentingan politik, kekuasaan, maupun tekanan kelompok.

Kebenaran harus diperiksa secara objektif, sekalipun menyangkut orang yang memiliki kedudukan tinggi.

C. Al-Qur’an Surah Al-Maidah ayat 8

“Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.”

Makna dan relevansi:

Kritik terhadap pejabat harus tetap berdasarkan fakta. Ketidaksukaan politik tidak boleh menjadi alasan untuk menyebarkan fitnah, sementara kekuasaan tidak boleh menjadi alasan untuk menutup kritik.

D. Hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim

Rasulullah SAW bersabda:

“كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ”

Artinya:

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.”

(HR. Bukhari dan Muslim)

Makna dan relevansi:

Kepemimpinan selalu melekat dengan pertanggungjawaban. Semakin besar kewenangan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab moral dan hukumnya.

Kekuasaan tidak boleh dijadikan tempat berlindung dari pertanggungjawaban.

8. CATATAN INTELEKTUAL REDAKSI

UngkapKriminal.com memandang bahwa polemik mengenai jabatan Wakil Presiden tidak boleh disederhanakan menjadi pertarungan antara kelompok pendukung dan kelompok penentang.

Persoalan ini menyentuh tiga pilar penting kehidupan bernegara.

Pertama, supremasi konstitusi.

Tidak ada jabatan yang berada di atas Undang-Undang Dasar. Presiden, Wakil Presiden, DPR, MPR, MA, dan MK memiliki kewenangan yang dibatasi konstitusi.

Kedua, akuntabilitas kekuasaan.

Setiap keputusan pejabat publik harus dapat dipertanggungjawabkan. Apabila terdapat persoalan administrasi, prosedur, atau persyaratan jabatan, penyelesaiannya harus melalui jalur hukum yang tepat.

Ketiga, kedewasaan demokrasi.

Demokrasi tidak boleh dibangun berdasarkan kultus individu, politik keluarga, kebencian, maupun pembenaran tanpa pemeriksaan bukti.

Istilah “Karma Semesta, Hukum Tabur Tuai” dalam pemberitaan ini ditempatkan sebagai refleksi moral, bukan vonis terhadap individu tertentu.

Setiap tindakan politik memiliki konsekuensi. Setiap keputusan publik memiliki tanggung jawab. Setiap penyelenggara kekuasaan harus siap diuji oleh hukum dan sejarah.

Pertanyaan yang lebih mendasar bukan hanya siapa yang akan menggantikan Gibran, tetapi apakah sistem ketatanegaraan Indonesia telah berjalan dengan konsisten, adil, transparan, dan bebas dari perlakuan istimewa.

9. SASTRA PROFETIK REDAKSI

Kekuasaan dapat menghadirkan kehormatan, tetapi tidak pernah membebaskan manusia dari tanggung jawab.

Jabatan dapat diperoleh melalui proses politik, tetapi legitimasi moral harus dijaga melalui kejujuran dan keadilan.

Takhta tidak lebih tinggi daripada konstitusi. Kekuasaan tidak lebih kuat daripada hukum. Dan suara rakyat tidak boleh diperlakukan sebagai gema yang hanya didengar ketika pemilu tiba.

Apabila seseorang datang melalui pintu demokrasi, maka ia wajib menghormati aturan demokrasi.

Apabila seseorang menerima amanah negara, maka ia wajib mempertanggungjawabkan amanah tersebut.

Apabila terdapat kekeliruan, koreksilah melalui hukum. Apabila terdapat pelanggaran, buktikan melalui proses yang sah. Apabila terdapat ketidakadilan, perjuangkan melalui kebenaran, bukan fitnah.

Sebab sejarah tidak hanya mencatat siapa yang pernah berkuasa, tetapi juga bagaimana kekuasaan itu dijalankan.

10. PENUTUP: NEGARA BUKAN MILIK KELOMPOK, KONSTITUSI ADALAH PANGKAL KEPASTIAN

Apabila Gibran Rakabuming Raka benar-benar mengundurkan diri atau diberhentikan melalui mekanisme konstitusional, Indonesia telah memiliki aturan mengenai siapa yang berwenang mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Presiden mengusulkan dua calon. MPR memilih satu di antaranya.

Itulah jawaban konstitusional atas pertanyaan siapa pengganti Wakil Presiden.

Namun, sebelum seluruh proses tersebut terjadi, publik tidak boleh mendahului keputusan hukum dan menganggap jabatan telah kosong.

UngkapKriminal.com mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengawal persoalan ini secara objektif, kritis, intelektual, dan bertanggung jawab.

Jangan biarkan kekuasaan mengalahkan hukum. Jangan pula biarkan kebencian mengalahkan keadilan.

Karena Indonesia bukan milik satu keluarga, satu partai, atau satu kelompok kekuasaan. Indonesia adalah milik seluruh rakyat yang dijaga oleh konstitusi.

11. ASAS PRADUGA TAK BERSALAH, HAK JAWAB, DAN HAK KOREKSI

UngkapKriminal.com menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta prinsip pemberitaan yang berimbang.

Pemberitaan ini tidak dimaksudkan sebagai tuduhan tindak pidana, vonis politik, ataupun pernyataan bahwa Gibran Rakabuming Raka telah kehilangan jabatan Wakil Presiden.

Setiap pihak yang disebut dalam pemberitaan memiliki hak untuk memberikan penjelasan, klarifikasi, dan tanggapan.

Landasan hukumnya:

1. Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma agama, rasa kesusilaan masyarakat, dan asas praduga tak bersalah.

2. Pasal 5 ayat (2) UU Pers

Pers wajib melayani Hak Jawab.

3. Pasal 5 ayat (3) UU Pers

Pers wajib melayani Hak Koreksi.

4. Pasal 6 UU Pers

Pers nasional berperan memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai demokrasi, dan mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar.

5. Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU Pers

Mengatur pengertian Hak Jawab dan Hak Koreksi.

6. Pasal 18 ayat (2) UU Pers

Mengatur sanksi terhadap perusahaan pers yang melanggar kewajiban melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi sebagaimana ditentukan undang-undang.

Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, KPU, DPR, MPR, MA, MK, serta pihak terkait untuk memberikan tanggapan sesuai fakta dan kewenangannya.

Hak Jawab dan Hak Koreksi dapat disampaikan melalui:

redaksi@ungkapkriminal.com
redaksiungkapkriminal@gmail.com

12. DISCLAIMER REDAKSI

Artikel ini merupakan laporan analisis jurnalistik dan kajian ketatanegaraan berdasarkan perkembangan informasi serta dokumen hukum yang tersedia hingga 11 November 2026.

Pemberitaan mengenai kemungkinan pengunduran diri atau pemberhentian Wakil Presiden merupakan pembahasan skenario hukum, bukan pernyataan bahwa pergantian jabatan telah terjadi.

Penilaian hukum atas putusan pengadilan, dokumen administrasi, dan proses politik harus mengacu pada naskah resmi serta kewenangan lembaga yang berwenang.

Pendapat, analisis, dan refleksi moral dalam artikel merupakan tanggung jawab redaksi dan tidak dimaksudkan menggantikan putusan pengadilan.

UngkapKriminal.com berkomitmen menjalankan jurnalisme profesional, independen, berimbang, presisi investigatif, pro-konstitusi, dan pro-HAM.

13. PROFIL REDAKSI

UNGKAPKRIMINAL.COM
PT Ungkap Kriminal News

Pemimpin Redaksi: Junaidi Nasution

Prinsip Jurnalistik:
Profesional • Intelektual • Presisi Investigatif • Pro-Konstitusi • Pro-HAM

Slogan:
FAKTA BUKAN DRAMA

Tagline:
Berpikir dengan Akal, Berbicara dengan Fakta, Menyentuh dengan Nurani.

Alamat Redaksi:
Jl. Seroja No. 1, Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau.

Alamat Pusat:
Jl. Cempaka Baru No. 142-A, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Email:
redaksi@ungkapkriminal.com
redaksiungkapkriminal@gmail.com

14. REFERENSI BACAAN DAN DOKUMEN HUKUM
15. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1, 4, 6, 6A, 7A, 7B, 8, 20A, 24C, dan Bab XA tentang HAM.
16. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
17. Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026.
18. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
19. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 beserta perubahannya.
20. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya.
21. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
22. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
23. Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 58 dan 135 serta Surah Al-Maidah ayat 8.
24. Hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tentang tanggung jawab kepemimpinan.
25. ANTARA News, 10 November 2026, penjelasan Yusril Ihza Mahendra mengenai kemungkinan penggantian Wakil Presiden.
26. ANTARA News, 11 November 2026, laporan mengenai putusan lengkap MA Nomor 742 K/TUN/2026.
27. Associated Press, 11 November 2026, laporan mengenai niat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran.
28. Situs resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: www.mkri.id.
29. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPR RI: jdih.dpr.go.id.
30. Situs resmi MPR RI: www.mpr.go.id.

© HAK CIPTA KARYA JURNALISTIK DAN VISUAL DILINDUNGI UNDANG-UNDANG NASIONAL DAN INTERNASIONAL YANG BERLAKU.

Dilarang memperbanyak, menyalin, memodifikasi, atau mendistribusikan karya jurnalistik dan visual ini untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari pemegang hak cipta, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

FAKTA BUKAN DRAMA

Jurnalisme bukan alat untuk memuja kekuasaan, bukan pula alat untuk menghakimi tanpa bukti. Jurnalisme adalah jalan menyampaikan kebenaran, mengawasi amanah, dan memperjuangkan keadilan.