UngkapKriminal.com Menelusuri Jejak Dana Desa, ADD, Dana Bermasa, Pembangunan Infrastruktur, dan BLT-DD; Kepala Desa Ali Nasikin, S.Pd.I., Dimintai Penjelasan tentang Transparansi serta Pertanggungjawaban Anggaran kepada Publik.
Oleh: Junaidi Nasution
Editor: Redaksi UngkapKriminal.com
Rubrik: Investigasi Khusus | Pemerintahan Desa | Pengawasan Anggaran Publik
Dateline: Duri, Riau | 12 November 2026
FAKTA BUKAN DRAMA
Berpikir dengan Akal, Berbicara dengan Fakta, Menyentuh dengan Nurani.
RINGKASAN ANALISIS REDAKSI
Penelusuran investigatif UngkapKriminal.com terhadap tata kelola keuangan Desa Teluk Lecah, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, memasuki tahap berikutnya.
Setelah laporan perdana mengenai keterbukaan informasi anggaran desa, kini perhatian redaksi diarahkan pada satu persoalan mendasar:
Bagaimana perencanaan, penerimaan, penggunaan, realisasi, dan pertanggungjawaban keuangan desa dapat diuji berdasarkan dokumen resmi?
Kepala Desa Teluk Lecah, Ali Nasikin, S.Pd.I., telah dimintai konfirmasi melalui surat resmi Redaksi Nomor 021/UKN-RED/XI/2026 tertanggal 5 November 2026.
Penelusuran mencakup APBDes dan perubahan APBDes, Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bermasa sesuai periode berlakunya, pembangunan infrastruktur, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), serta dokumen pengawasan dan pemeriksaan instansi berwenang.
Redaksi menegaskan bahwa laporan ini bukan tuduhan korupsi dan bukan pula kesimpulan adanya penyimpangan anggaran.
Fokus investigasi adalah menguji kesesuaian antara angka dalam dokumen, dana yang benar-benar diterima, kegiatan yang dilaksanakan, kondisi pembangunan di lapangan, serta bukti pertanggungjawabannya.
DELAPAN TAHUN ANGGARAN, SATU PERTANYAAN BESAR:
APAKAH SELURUH PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN SECARA TERBUKA?
Anggaran desa bukan sekadar angka yang tercantum dalam dokumen pemerintahan.
Di balik setiap alokasi terdapat hak masyarakat, kebutuhan pembangunan, pelayanan publik, dan tanggung jawab pemerintah desa.
Periode 2019–2026 mencakup delapan tahun anggaran. Namun, Tahun Anggaran 2026 masih berjalan pada saat laporan ini diterbitkan. Karena itu, data tahun 2026 harus dibedakan antara anggaran yang ditetapkan, realisasi sementara, dan pertanggungjawaban akhir setelah tahun anggaran berakhir.
Pertanyaan mendasarnya bukan hanya berapa besar anggaran yang ditetapkan.
Publik perlu mengetahui:
- Berapa pagu anggaran yang ditetapkan setiap tahun?
- Berapa jumlah dana yang benar-benar diterima?
- Berapa yang direalisasikan untuk setiap kegiatan?
- Apa saja hasil pembangunan yang dapat diperiksa?
- Apakah terdapat sisa anggaran dan bagaimana penyelesaiannya?
- Apakah setiap kegiatan memiliki bukti pertanggungjawaban?
Perbedaan antara anggaran, penyaluran, penerimaan, realisasi, dan sisa anggaran harus dijelaskan secara terpisah.
Tanpa pemisahan tersebut, informasi keuangan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan menghasilkan penilaian yang tidak tepat.
APBDES: DOKUMEN DASAR YANG HARUS DAPAT DIUJI
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan instrumen utama untuk membaca arah kebijakan pembangunan dan penggunaan keuangan desa.
Karena itu, redaksi memandang penting memperoleh dokumen APBDes Desa Teluk Lecah selama periode 2019–2026, termasuk perubahan anggaran pada setiap tahun apabila ada.
Dokumen yang menjadi objek penelusuran meliputi:
- APBDes awal dan perubahan APBDes.
- Rincian pendapatan desa berdasarkan sumber penerimaan.
- Rincian belanja penyelenggaraan pemerintahan.
- Anggaran pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- Pembiayaan desa.
- Laporan realisasi pelaksanaan APBDes.
- Laporan pertanggungjawaban setiap tahun anggaran.
Dokumen tersebut diperlukan untuk menguji apakah perencanaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan apakah pelaksanaan kegiatan sejalan dengan anggaran yang telah ditetapkan.
Redaksi juga akan menelusuri apakah informasi APBDes dan realisasinya telah disampaikan melalui media informasi desa atau mekanisme keterbukaan lainnya.
Keterbukaan bukan sekadar memasang papan informasi. Keterbukaan harus memungkinkan masyarakat mengetahui sumber dana, nilai kegiatan, pelaksanaan, dan hasil penggunaan uang publik.
Informasi yang diminta tetap memperhatikan ketentuan informasi yang dikecualikan dan perlindungan data pribadi.
DANA DESA DAN ADD: JANGAN SAMPAI ANGKA TERCAMPUR
Dana Desa dan Alokasi Dana Desa merupakan dua sumber pendanaan yang memiliki dasar pengaturan serta mekanisme pengelolaan berbeda.
Karena itu, keduanya harus diperiksa secara terpisah.
Dana Desa (DD)
Redaksi akan menelusuri:
- Besaran pagu setiap tahun.
- Realisasi penyaluran dan penerimaan.
- Rincian penggunaan anggaran.
- Kegiatan yang dibiayai.
- Laporan realisasi.
- Bukti pertanggungjawaban.
Alokasi Dana Desa (ADD)
Penelusuran diarahkan pada besaran alokasi, realisasi penerimaan, penggunaan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta kebutuhan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku pada masing-masing tahun anggaran.
Pemeriksaan ini penting untuk memastikan tidak terjadi pencampuran sumber pembiayaan ketika pemerintah desa menyampaikan laporan kegiatan kepada masyarakat.
Satu pekerjaan harus memiliki kejelasan sumber anggaran.
Satu kegiatan harus memiliki nilai pembiayaan yang dapat ditelusuri.
Dan satu laporan pertanggungjawaban harus didukung bukti yang sah.
DANA BERMASA: SEJAK KAPAN DITERIMA DAN UNTUK KEGIATAN APA?
Program Dana Bermasa Kabupaten Bengkalis menjadi salah satu fokus khusus penelusuran.
Namun, redaksi tidak akan serta-merta menghitung Dana Bermasa sejak 2019 tanpa memeriksa tahun mulai berlakunya program dan bukti penerimaan oleh desa.
Dasar hukum yang menjadi perhatian antara lain Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 74 Tahun 2021 beserta perubahannya, yakni Perbup Nomor 79 Tahun 2022 dan Perbup Nomor 40 Tahun 2025.
Ada beberapa hal yang harus dipastikan:
Pertama, dasar hukum dan tahun mulai berlakunya program.
Kedua, besaran pagu yang ditetapkan untuk Desa Teluk Lecah pada setiap tahun program.
Ketiga, jumlah dana yang benar-benar diterima.
Keempat, jenis kegiatan dan lokasi pelaksanaan.
Kelima, dokumen perencanaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), bukti pembayaran, laporan realisasi, serta hasil pekerjaan.
Keenam, mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban.
Redaksi juga akan membandingkan ketentuan program pada setiap tahun agar tidak terjadi kesalahan dalam menghitung periode maupun jumlah penerimaan.
Dana yang dialokasikan belum tentu identik dengan dana yang telah diterima atau direalisasikan.
Perbedaan tersebut harus dibuktikan melalui dokumen.
PEMBANGUNAN FISIK: BUKAN HANYA TERCATAT, TETAPI HARUS TERLIHAT HASILNYA
Pembangunan desa merupakan salah satu aspek yang paling mudah dirasakan masyarakat, tetapi juga membutuhkan pengujian administratif dan teknis.
Redaksi akan menelusuri kegiatan pembangunan infrastruktur Desa Teluk Lecah selama periode investigasi.
Objek penelusuran meliputi:
- Pembangunan dan peningkatan jalan desa.
- Pembangunan jembatan.
- Drainase dan saluran air.
- Gedung serta fasilitas pelayanan masyarakat.
- Sarana dan prasarana umum.
- Kegiatan infrastruktur lainnya sesuai dokumen APBDes.
Setiap kegiatan perlu diuji berdasarkan lokasi, volume, spesifikasi teknis, nilai anggaran, sumber pembiayaan, pelaksana kegiatan, serta hasil pekerjaan.
Dokumen yang akan dibandingkan antara lain RAB, gambar dan spesifikasi teknis apabila tersedia, dokumentasi pelaksanaan, bukti pembayaran, laporan penyelesaian, serta kondisi fisik di lapangan.
Apabila ditemukan perbedaan antara dokumen dan kondisi pekerjaan, redaksi akan meminta penjelasan kepada pemerintah desa serta pihak teknis terkait.
Namun, perbedaan tersebut tidak otomatis membuktikan tindak pidana ataupun kerugian negara.
Penilaian harus didasarkan pada pemeriksaan yang berwenang dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pembangunan yang tercatat dalam administrasi harus dapat dijelaskan hasilnya. Sebaliknya, kondisi fisik di lapangan juga harus dinilai berdasarkan spesifikasi, waktu pelaksanaan, dan dokumen yang sah.
BLT-DD: HAK MASYARAKAT HARUS TEPAT SASARAN
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan program yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Karena itu, penelusuran juga mencakup dasar penetapan penerima, jumlah penerima setiap periode, besaran bantuan, jadwal penyaluran, serta total anggaran yang dialokasikan dan direalisasikan.
Redaksi akan meminta penjelasan mengenai mekanisme pendataan, musyawarah desa, penetapan penerima, dan pengawasan penyaluran.
Keterbukaan anggaran tidak boleh mengorbankan privasi masyarakat.
Identitas pribadi, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan alamat rinci penerima bantuan harus tetap dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Yang perlu diuji adalah ketepatan mekanisme, jumlah agregat penerima, besaran anggaran, dan pertanggungjawaban penggunaan dana.
Hak masyarakat untuk memperoleh informasi harus berjalan seiring dengan kewajiban melindungi data pribadi.
BPD, MUSYAWARAH DESA, DAN PENGAWASAN MASYARAKAT
Pengelolaan keuangan desa tidak boleh dipandang sebagai urusan satu orang atau satu jabatan.
Terdapat mekanisme pemerintahan, musyawarah, pengawasan, serta pertanggungjawaban yang harus berjalan sesuai ketentuan.
Dalam penelusuran ini, redaksi akan meminta penjelasan mengenai:
- Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- Keterlibatan masyarakat dalam penentuan prioritas.
- Fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- Penyampaian informasi APBDes kepada masyarakat.
- Mekanisme pengaduan dan penyelesaian persoalan anggaran.
- Tindak lanjut atas hasil pemeriksaan instansi berwenang.
Pertanyaan pentingnya adalah apakah masyarakat memperoleh ruang yang memadai untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan anggaran desa.
Pemerintahan desa yang akuntabel membutuhkan partisipasi masyarakat, bukan sekadar administrasi yang selesai di atas kertas.
Pengawasan juga tidak boleh dimaknai sebagai upaya mencari kesalahan seseorang. Pengawasan harus menjadi mekanisme untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai aturan.
TUJUH PERTANYAAN PENTING KEPADA KEPALA DESA ALI NASIKIN
Dalam rangka memperoleh informasi yang utuh dan menghadirkan pemberitaan berimbang, Redaksi UngkapKriminal.com meminta penjelasan Kepala Desa Teluk Lecah, Ali Nasikin, S.Pd.I., mengenai sejumlah hal berikut:
Pertama: Apakah dokumen APBDes dan laporan realisasi anggaran periode 2019–2026 tersedia dan dapat diakses masyarakat?
Kedua: Berapa jumlah Dana Desa dan ADD yang diterima setiap tahun, serta bagaimana rincian realisasinya?
Ketiga: Sejak tahun berapa Desa Teluk Lecah menerima Dana Bermasa, berapa jumlah penerimaannya, dan kegiatan apa saja yang dibiayai?
Keempat: Apa saja pembangunan fisik yang dilaksanakan selama periode tersebut, berikut lokasi, volume, nilai anggaran, dan pelaksananya?
Kelima: Bagaimana pemerintah desa memastikan pekerjaan pembangunan sesuai dengan RAB dan spesifikasi teknis?
Keenam: Apakah terdapat pemeriksaan Inspektorat atau rekomendasi instansi pemeriksa, dan bagaimana tindak lanjutnya?
Ketujuh: Bagaimana pemerintah desa menjamin transparansi kepada masyarakat dan menjalankan fungsi pengawasan bersama BPD?
Pertanyaan tersebut merupakan bagian dari tugas jurnalistik untuk memperoleh informasi, menguji data, dan menghadirkan pemberitaan yang berimbang.
Redaksi tidak menetapkan jawaban terlebih dahulu. Setiap keterangan yang disampaikan akan diperiksa dan dicocokkan dengan dokumen pendukung.
INSPEKTORAT DAN INSTANSI TERKAIT: PENGAWASAN HARUS DAPAT DITELUSURI
Selain meminta penjelasan pemerintah desa, redaksi akan membuka ruang konfirmasi kepada Camat Rupat, BPD Desa Teluk Lecah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis, serta Inspektorat Kabupaten Bengkalis.
Penelusuran diarahkan pada ketersediaan dokumen pengawasan, hasil pemeriksaan yang dapat diakses sesuai ketentuan, rekomendasi, serta tindak lanjut pemerintah desa.
Apabila terdapat temuan administratif, perlu diketahui bentuk temuan dan langkah penyelesaiannya.
Apabila terdapat rekomendasi perbaikan, perlu dipastikan apakah telah ditindaklanjuti.
Apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum, penanganannya harus diserahkan kepada lembaga berwenang berdasarkan bukti dan prosedur hukum.
Redaksi tidak akan menyamakan temuan administratif dengan tindak pidana korupsi.
Temuan administrasi, kekurangan dokumen, kesalahan pencatatan, ketidaksesuaian pelaksanaan, dan dugaan tindak pidana merupakan persoalan yang berbeda serta membutuhkan pembuktian sesuai kewenangan masing-masing.
Prinsip kehati-hatian tetap menjadi landasan pemberitaan.
KLARIFIKASI KEPALA DESA DAN HAK JAWAB TETAP TERBUKA
UngkapKriminal.com tetap memberikan kesempatan kepada Kepala Desa Teluk Lecah, Ali Nasikin, S.Pd.I., untuk memberikan penjelasan secara tertulis maupun melalui wawancara langsung.
Redaksi juga membuka ruang bagi pemerintah desa untuk menyerahkan dokumen pendukung, meluruskan data, dan menyampaikan informasi yang relevan.
Permohonan klarifikasi sebelumnya melalui Surat Nomor 021/UKN-RED/XI/2026 tertanggal 5 November 2026 mencantumkan tenggat tanggapan tujuh hari kerja sejak surat diterima.
Redaksi akan memastikan bukti penerimaan surat dan perhitungan tenggat tersebut sebelum menyampaikan status tanggapan kepada publik.
Redaksi tidak akan menyimpulkan adanya penolakan, pengabaian, atau ketidakkooperatifan sebelum memperoleh kepastian mengenai penerimaan surat dan berakhirnya tenggat yang diberikan.
Setiap jawaban yang diterima akan diperiksa dan diverifikasi sebelum dimuat secara proporsional.
Apabila terdapat perkembangan atau klarifikasi setelah berita ini diterbitkan, redaksi akan mempertimbangkan pemuatannya sesuai ketentuan hak jawab dan hak koreksi.
Pemberitaan yang berimbang bukan berarti menghilangkan kritik. Keberimbangan justru memastikan kritik berdiri di atas fakta dan memberi kesempatan kepada setiap pihak untuk menjelaskan.
CATATAN INTELEKTUAL REDAKSI
Keterbukaan anggaran bukan ancaman bagi pemerintahan desa yang bekerja sesuai aturan.
Sebaliknya, keterbukaan merupakan kesempatan untuk membuktikan bahwa kewenangan telah dijalankan dengan benar.
Kepala desa bukan pihak yang harus dihakimi hanya karena menjadi objek penelusuran jurnalistik.
Namun, jabatan publik juga tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pertanyaan mengenai penggunaan keuangan publik.
Di sinilah pentingnya jurnalisme investigatif.
Dokumen harus diperiksa.
Angka harus dicocokkan.
Keterangan harus diuji.
Kondisi lapangan harus diverifikasi.
Dan setiap pihak harus memperoleh kesempatan yang adil untuk menjelaskan.
Pengawasan terhadap anggaran desa bukan persoalan suka atau tidak suka terhadap seorang pejabat. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab publik untuk memastikan bahwa setiap kewenangan dijalankan sesuai hukum.
Kritik terhadap pemerintah bukan permusuhan.
Permintaan keterbukaan bukan penghukuman.
Dan pertanyaan mengenai anggaran bukan tuduhan korupsi.
Tetapi transparansi tidak boleh berhenti sebagai slogan. Ia harus dapat dibuktikan melalui dokumen, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.
PENUTUP: SETIAP RUPIAH HARUS MEMILIKI JEJAK
Delapan tahun anggaran bukan waktu yang singkat.
Masyarakat Desa Teluk Lecah berhak mengetahui bagaimana keuangan desa direncanakan, diterima, digunakan, dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.
UngkapKriminal.com akan melanjutkan penelusuran berdasarkan dokumen resmi, konfirmasi para pihak, pemeriksaan kelembagaan, dan verifikasi langsung terhadap pembangunan.
Bukan untuk mencari kesalahan tanpa bukti.
Bukan pula untuk membangun opini berdasarkan dugaan.
Melainkan memastikan bahwa pengelolaan uang publik dapat diperiksa, dijelaskan, dan dipertanggungjawabkan.
Karena uang publik bukan milik pribadi pejabat. Amanah jabatan harus berjalan bersama transparansi dan tanggung jawab.
Setiap rupiah memiliki sumber. Setiap kegiatan memiliki dasar anggaran. Setiap pembangunan memiliki hasil. Dan setiap penggunaan uang publik harus dapat dipertanggungjawabkan.
FAKTA BUKAN DRAMA.
Berpikir dengan Akal, Berbicara dengan Fakta, Menyentuh dengan Nurani.
BERSAMBUNG – INVESTIGASI KHUSUS EDISI 03
TELUSURI PEMBANGUNAN DESA TELUK LECAH: ANTARA DOKUMEN APBDes, NILAI PROYEK, VOLUME PEKERJAAN, DAN KONDISI FAKTUAL DI LAPANGAN.
Fokus berikutnya:
- Penelusuran lokasi pembangunan.
- Pemeriksaan kesesuaian RAB.
- Pemeriksaan volume dan spesifikasi pekerjaan.
- Penelusuran sumber pembiayaan.
- Identifikasi pelaksana kegiatan.
- Pemeriksaan dokumentasi pekerjaan.
- Klarifikasi pemerintah desa dan pihak terkait.
Investigasi berlanjut. Dokumen akan diuji. Fakta akan ditelusuri. Hak jawab tetap dihormati.
DASAR HUKUM DAN REFERENSI
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Program Desa Bermasa kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Bengkalis.
- Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 79 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 74 Tahun 2021.
- Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 40 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 74 Tahun 2021.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Kode Etik Jurnalistik.
- Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers.
Penerapan peraturan harus memperhatikan masa berlaku dan ketentuan yang relevan pada masing-masing tahun anggaran. Peraturan yang berlaku pada 2026 tidak otomatis diterapkan secara surut terhadap pengelolaan anggaran tahun-tahun sebelumnya.
DISCLAIMER REDAKSI
Laporan ini merupakan produk penelusuran jurnalistik, bukan hasil audit keuangan negara dan bukan penetapan adanya tindak pidana.
Informasi yang masih memerlukan pembuktian akan diverifikasi melalui dokumen, keterangan para pihak, pemeriksaan lapangan, serta informasi dari lembaga yang memiliki kewenangan.
Setiap dugaan pelanggaran harus dibuktikan melalui mekanisme dan proses hukum yang sah.
Kepala Desa Teluk Lecah dan seluruh pihak yang disebutkan tetap memiliki hak jawab dan hak koreksi sesuai ketentuan pers serta dilindungi asas praduga tak bersalah.
Redaksi berkomitmen menyampaikan informasi secara akurat, berimbang, independen, dan bertanggung jawab.
IDENTITAS REDAKSI
PT UNGKAP KRIMINAL NEWS
REDAKSI UNGKAPKRIMINAL.COM
Pemimpin Redaksi: Junaidi Nasution
Situs: https://ungkapkriminal.com
Email: redaksi@ungkapkriminal.com
FAKTA BUKAN DRAMA
Berpikir dengan Akal, Berbicara dengan Fakta, Menyentuh dengan Nurani.
© Hak Cipta Karya Jurnalistik dan Visual Dilindungi Undang-Undang Nasional dan Internasional.
More Stories