KETIKA NEGARA SESETAN DAN DAJJAL INI BEGITU JAHATNYA, APA SALAH RAKYAT KEPADAMU?

Ketika Kekuasaan Kehilangan Nurani, Hukum Dipertanyakan Keadilannya, dan Rakyat Menuntut Jawaban atas Penderitaan yang Mereka Alami

Oleh: Junedy Nasution
Editor: Redaktur UngkapKriminal.com
Rubrik: Nasional • Opini Hukum • Politik • Keadilan Publik
Genre: Sastra Profetik • Satire Kritis • Filsafat Hukum • Refleksi Konstitusional
TAGLINE:
FAKTA BUKAN DRAMA
Berpikir dengan Akal, Berbicara dengan Fakta, Menyentuh dengan Nurani.

Jurnalisme Profetik: Kalam Kebenaran Melawan Kebatilan.

RINGKASAN

Apa salah rakyat kepada kekuasaan yang seharusnya melindungi mereka?

Pertanyaan ini bukan sekadar luapan emosi, melainkan gugatan moral terhadap setiap praktik kekuasaan yang menjauh dari keadilan, mengabaikan penderitaan masyarakat, atau menempatkan kepentingan segelintir orang di atas kepentingan publik.

Melalui pendekatan Sastra Profetik, filsafat hukum, dan satire politik, tulisan ini mengingatkan bahwa negara bukan milik penguasa, hukum bukan instrumen untuk melindungi kepentingan elite, dan kritik masyarakat bukan otomatis bentuk permusuhan terhadap bangsa.

Ungkapan sesetan dan sedajjal digunakan sebagai metafora satiris terhadap perilaku yang menyesatkan, manipulatif, dan sewenang-wenang. Ungkapan tersebut bukan penetapan bahwa suatu bangsa, pemerintah, atau institusi tertentu memiliki sifat demikian.

• Berlandaskan nilai keadilan dalam Al-Qur’an, keteladanan Nabi Muhammad SAW,
  prinsip negara hukum, serta perlindungan hak asasi manusia, artikel ini mengajak publik dan penyelenggara negara kembali kepada satu prinsip mendasar:

kekuasaan harus dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan keadilan harus dapat dirasakan.

PROLOG:

• APA SALAH RAKYAT KEPADAMU?

Apa salah rakyat kepadamu?

Apakah salah mereka karena berharap hidup layak di negeri sendiri?

Apakah salah mereka karena menginginkan hukum yang adil, pelayanan publik yang manusiawi, pendidikan yang bermutu, pekerjaan yang bermartabat, dan masa depan yang tidak terus-menerus dibayangi ketidakpastian?

Apakah salah mereka ketika bertanya ke mana arah kebijakan negara, bagaimana uang publik dikelola, dan siapa yang harus bertanggung jawab ketika keputusan yang diambil justru menambah beban kehidupan?

Pertanyaan-pertanyaan itu tidak lahir dari ruang kosong. Ia merupakan refleksi tentang hubungan antara kekuasaan, tanggung jawab, dan kepercayaan publik.

Dalam negara demokratis, rakyat bukan sekadar angka statistik. Mereka bukan ornamen pidato kenegaraan. Mereka bukan pula sekadar pemilik suara yang hanya dicari ketika kekuasaan membutuhkan legitimasi politik.

Rakyat adalah manusia yang kehidupannya dipengaruhi oleh setiap keputusan negara.

Di balik angka pertumbuhan ekonomi, terdapat keluarga yang menghitung pengeluaran harian. Di balik laporan keberhasilan pembangunan, terdapat masyarakat yang masih menunggu pelayanan dasar. Di balik megahnya pidato tentang kesejahteraan, terdapat warga yang berharap agar janji tidak berhenti sebagai kalimat.

Karena itu, ukuran keberhasilan pemerintahan tidak cukup ditentukan oleh seberapa sering keberhasilan diumumkan. Ia juga harus dinilai dari keterbukaan, kualitas pelayanan, pemerataan manfaat, penghormatan terhadap hak warga, serta kesediaan memperbaiki kebijakan yang terbukti bermasalah.

Sebab, negara tidak dibangun agar rakyat mengagumi kekuasaan, melainkan agar kekuasaan bekerja untuk kepentingan rakyat.

NEGERI SESETAN DAN SEDAJJAL: SATIRE TERHADAP KEKUASAAN TANPA NURANI

Ungkapan negeri sesetan dan sedajjal sengaja dipilih sebagai metafora yang keras, provokatif, dan menggugah.

Dalam konteks artikel ini, ungkapan tersebut diarahkan kepada perilaku yang menyesatkan, manipulatif, mempermainkan kebenaran, atau menyalahgunakan kepercayaan publik.

Ia bukan vonis terhadap suatu bangsa. Ia bukan tuduhan faktual terhadap seluruh penyelenggara negara. Ia juga bukan dasar untuk menghakimi seseorang tanpa bukti.

Satire bekerja dengan memperbesar kontradiksi agar masyarakat bersedia melihat sesuatu yang mungkin selama ini dianggap biasa.

Ketika keadilan dipuji, tetapi pelaksanaannya dipertanyakan, satire mengajukan pertanyaan.

Ketika transparansi dijanjikan, tetapi penjelasan tidak memadai, satire menuntut konsistensi.

Ketika kepentingan rakyat disebut sebagai prioritas, tetapi dampak kebijakan belum menjawab kebutuhan masyarakat, satire mengingatkan bahwa kata-kata harus diuji melalui kenyataan.

Sebab, keburukan tidak selalu datang dengan wajah yang menakutkan.

Kadang-kadang ia hadir melalui kalimat yang santun, simbol kehormatan, pidato yang memukau, dan janji yang terdengar sempurna.

Namun, ukuran integritas bukanlah seberapa indah seseorang berbicara tentang kebenaran. Ukurannya adalah apakah tindakannya konsisten dengan nilai yang ia ucapkan.

Di sinilah kekuasaan menghadapi ujian moral.

Jangan sampai bahasa keadilan hanya menjadi kosmetik politik, sementara rakyat masih menunggu keadilan dalam kehidupan nyata.

FILSAFAT HUKUM: NEGARA HUKUM BUKAN NEGARA KESEWENANG-WENANGAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Prinsip tersebut membawa konsekuensi mendasar: kewenangan publik tidak boleh dijalankan semata-mata berdasarkan kehendak pribadi, kepentingan kelompok, atau keinginan mempertahankan kekuasaan.

Kekuasaan harus tunduk pada konstitusi dan hukum.

Setiap keputusan publik harus memiliki dasar kewenangan yang sah. Pelaksanaannya harus menghormati hak warga, mengikuti prosedur yang berlaku, dan dapat diperiksa melalui mekanisme pengawasan yang tersedia.

Namun, negara hukum tidak cukup hanya memiliki peraturan tertulis. Hukum juga memerlukan pelaksanaan yang adil, lembaga yang bertanggung jawab, serta perlindungan yang nyata bagi warga negara.

Di sinilah filsafat hukum mengajukan pertanyaan yang lebih dalam daripada sekadar apakah suatu tindakan dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Apakah kewenangan itu digunakan untuk tujuan yang sah?

Apakah prosesnya menghormati hak warga?

Apakah keputusan tersebut dapat dijelaskan secara rasional?

Apakah tersedia mekanisme untuk mengoreksi kesalahan?

Apakah hukum diterapkan secara konsisten tanpa diskriminasi?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena kekuasaan yang sah secara formal tetap dapat menghadapi persoalan dalam pelaksanaannya.

Sebaliknya, kebijakan yang tidak populer juga tidak otomatis merupakan tindakan melawan hukum. Penilaiannya harus dilakukan berdasarkan fakta, dasar hukum, proses pengambilan keputusan, dan dampaknya.

Di sinilah objektivitas diperlukan.

Kritik tidak boleh berubah menjadi vonis. Namun, kekuasaan juga tidak boleh menggunakan kompleksitas hukum sebagai alasan untuk menghindari pertanggungjawaban.

Hukum harus melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan, termasuk ketika tindakan yang dipersoalkan berasal dari pemegang jabatan tinggi.

Jabatan memberikan kewenangan, bukan kekebalan moral. Kekuasaan memberikan tanggung jawab, bukan hak untuk bertindak sesuka hati.

KETIKA RAKYAT DIINGAT SAAT PEMILU, TETAPI DILUPAKAN DALAM KEBIJAKAN

Demokrasi tidak berhenti ketika pemungutan suara selesai.

Pemilu memberikan mandat politik, tetapi mandat itu tidak menghapus kewajiban untuk mendengarkan masyarakat, menjelaskan keputusan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan kekuasaan.

Dalam praktik politik, terdapat ironi yang layak dikritisi.

Ketika suara rakyat dibutuhkan, perhatian dapat diberikan secara intensif. Janji disampaikan, harapan dibangun, dan masa depan digambarkan dengan penuh optimisme.

Setelah kekuasaan diperoleh, masyarakat berhak menguji apakah janji tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan yang nyata.

Apakah pelayanan publik membaik?

Apakah kesempatan ekonomi semakin terbuka?

Apakah penggunaan anggaran dapat diperiksa?

Apakah kelompok rentan mendapatkan perlindungan yang memadai?

Apakah kebijakan yang menimbulkan dampak negatif dievaluasi secara terbuka?

Pertanyaan itu bukan bentuk kebencian kepada pemerintah. Itulah bagian dari pengawasan demokratis.

Pemerintah tentu menghadapi keterbatasan anggaran, kondisi ekonomi, persoalan birokrasi, dan berbagai tantangan yang tidak selalu mudah diselesaikan. Karena itu, penilaian terhadap kebijakan harus mempertimbangkan konteks dan bukti.

Namun, keterbatasan tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup ruang kritik.

Jika kebijakan belum berhasil, publik berhak memperoleh penjelasan.

Jika terdapat kesalahan, perbaikan harus dilakukan.

Jika ditemukan dugaan pelanggaran, pemeriksaan harus berjalan sesuai hukum.

Dan jika pemerintah memiliki bukti bahwa kritik tertentu tidak tepat, jawabannya seharusnya berupa data dan argumentasi, bukan intimidasi atau serangan pribadi.

Demokrasi yang sehat tidak menuntut rakyat selalu setuju. Demokrasi yang sehat menyediakan ruang agar perbedaan pendapat dapat disampaikan secara aman dan bertanggung jawab.

SATIRE POLITIK: JANGAN SAMPAI PENCITRAAN MENGALAHKAN KENYATAAN

Dalam kehidupan publik, citra dapat dibangun melalui pidato, publikasi, seremoni, dan berbagai bentuk komunikasi politik.

Semua itu tidak dengan sendirinya salah. Pemerintah perlu menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Persoalan muncul ketika komunikasi lebih menonjol daripada penyelesaian masalah, ketika keberhasilan diumumkan tanpa penjelasan yang memadai mengenai indikatornya, atau ketika kritik terhadap kebijakan diperlakukan sebagai serangan terhadap pribadi pejabat.

Negara tidak cukup terlihat bekerja. Negara harus dapat menunjukkan apa yang telah dikerjakan, bagaimana hasilnya diukur, siapa yang menerima manfaat, dan apa yang perlu diperbaiki.

Anggaran publik tidak cukup dipresentasikan sebagai angka besar. Masyarakat perlu mengetahui dasar penggunaan, tujuan program, mekanisme pengawasan, dan hasil yang dapat diverifikasi.

Program pemerintah tidak cukup dinilai dari banyaknya seremoni. Ia perlu dinilai dari manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.

Demikian pula, penegakan hukum tidak cukup diukur dari banyaknya pernyataan tentang ketegasan. Ia harus diuji melalui profesionalitas, penghormatan terhadap prosedur, perlindungan hak, dan konsistensi penerapannya.

Satire ini bukan tuduhan bahwa semua kebijakan atau pejabat memiliki persoalan yang sama. Ini adalah peringatan agar pencitraan tidak menggantikan evaluasi.

Sebab, kamera dapat merekam peresmian sebuah bangunan, tetapi tidak otomatis membuktikan kualitas bangunan tersebut.

Pidato dapat mengumumkan keberhasilan, tetapi tidak menggantikan audit atau evaluasi yang diperlukan.

Dan slogan dapat membangkitkan harapan, tetapi tidak dapat menggantikan hasil yang semestinya dirasakan masyarakat.

Jangan sampai negara lebih sibuk menjelaskan betapa hebat dirinya daripada memeriksa apa yang masih perlu diperbaiki.

AL-QUR’AN: KEADILAN TIDAK BOLEH TUNDUK KEPADA KEKUASAAN

Dalam perspektif Sastra Profetik, kritik terhadap kekuasaan harus memiliki landasan moral yang jelas.

Al-Qur’an tidak hanya mengajarkan hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga memberikan pedoman mengenai keadilan, amanah, kejujuran, dan tanggung jawab sosial.

1. Surah An-Nisa ayat 135 — Keadilan Tanpa Pandang Bulu

Arti Serta makna:

Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk menjadi penegak keadilan dan saksi karena Allah, sekalipun kesaksian itu merugikan diri sendiri, orang tua, atau kerabat. Kaya ataupun miskin, setiap orang tetap berada dalam cakupan keadilan Allah. Manusia tidak boleh mengikuti hawa nafsu hingga menyimpang dari keadilan.

Makna bagi kehidupan bernegara:

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan tidak boleh dipengaruhi oleh kedudukan, kekayaan, hubungan keluarga, maupun kepentingan politik.

Prinsip tersebut berlaku bagi pejabat, penegak hukum, pengusaha, jurnalis, aktivis, dan masyarakat.

Jika seseorang melakukan kesalahan, kedekatan dengan kekuasaan tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghindari pemeriksaan. Sebaliknya, orang yang tidak disukai publik juga tidak boleh dihukum hanya karena kebencian.

Keadilan menuntut standar yang konsisten.

Ayat ini sekaligus menjadi pengingat bagi penulis dan media: kritik harus didasarkan pada fakta, bukan semata-mata sentimen.

2. Surah An-Nisa ayat 58 — Amanah dan Tanggung Jawab

Arti Serta makna

Allah memerintahkan agar amanah disampaikan kepada pihak yang berhak menerimanya dan agar manusia menetapkan hukum di antara sesama dengan adil.

Makna bagi kehidupan bernegara:

Jabatan publik merupakan amanah, bukan kepemilikan pribadi.

Kewenangan harus digunakan sesuai tujuan dan ketentuan yang berlaku. Keputusan yang menyangkut hak masyarakat harus diambil secara bertanggung jawab.

Amanah tidak hanya berarti tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Amanah juga mencakup kesungguhan melaksanakan kewajiban, menjaga kepercayaan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan.

Bagi pejabat publik, ayat ini menjadi pengingat bahwa kekuasaan harus dijalankan untuk kepentingan yang sah.

Bagi masyarakat, ayat ini menjadi dasar moral untuk meminta pertanggungjawaban secara damai, sah, dan berbasis bukti.

3. Surah Al-Ma’idah ayat 8 — Jangan Membenci hingga Berlaku Tidak Adil

Arti Serta makna

Allah memerintahkan orang-orang beriman agar berdiri teguh demi keadilan dan menjadi saksi karena-Nya. Kebencian terhadap suatu kaum tidak boleh mendorong seseorang berlaku tidak adil. Keadilan lebih dekat kepada ketakwaan.

Makna bagi kehidupan bernegara:

Ayat ini memberikan keseimbangan penting dalam kritik politik.

Kita boleh mengkritik pejabat, kebijakan, dan institusi. Namun, kritik tidak boleh berubah menjadi fitnah, penghukuman tanpa bukti, atau kebencian yang meniadakan hak orang lain.

Kekuasaan harus diawasi, tetapi pengawasan pun harus dilakukan secara adil.

Pihak yang diduga melakukan kesalahan tetap berhak memperoleh pemeriksaan yang objektif. Dugaan harus dibedakan dari fakta yang terbukti.

Dengan demikian, nilai profetik bukan hanya keberanian menentang ketidakadilan, melainkan juga kesediaan berlaku adil kepada pihak yang sedang dikritik.

• Catatan: Terjemahan di atas merupakan ringkasan makna ayat, bukan kutipan lengkap dari satu edisi terjemahan resmi tertentu.

HADIS NABI MUHAMMAD SAW: KEKUASAAN ADALAH AMANAH

Setiap Pemimpin Bertanggung Jawab atas yang Dipimpinnya

Sumber: Sahih al-Bukhari, hadis nomor 7138; Sahih Muslim, hadis nomor 1829.

Arti Serta makna:

Setiap orang adalah pemimpin dan setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Pemimpin yang mengurus masyarakat bertanggung jawab atas mereka yang berada dalam kepemimpinannya.

Makna bagi kehidupan bernegara:

Hadis ini menempatkan kepemimpinan sebagai tanggung jawab, bukan sekadar kehormatan.

Semakin besar kewenangan seseorang, semakin besar pula kewajibannya untuk memastikan bahwa kewenangan itu digunakan secara benar.

Dalam konteks pemerintahan, tanggung jawab tersebut tercermin dalam pelayanan publik, pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab, perlindungan hak warga, serta kesediaan menjelaskan keputusan yang diambil.

Kepemimpinan tidak cukup dinilai dari popularitas atau kekuatan politik. Ia juga harus dinilai dari cara amanah dijalankan.

Menolong Orang yang Zalim dengan Mencegah Kezaliman

Sumber: Sahih al-Bukhari, hadis nomor 2444.

Arti serta makna:

Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa menolong orang yang zalim dilakukan dengan mencegahnya dari perbuatan zalim.

Makna bagi kehidupan bernegara:

Kritik yang bertanggung jawab dapat menjadi bentuk kepedulian terhadap kehidupan bersama.

Mengingatkan seseorang agar tidak menyalahgunakan kewenangan bukan berarti memusuhinya. Justru tindakan tersebut dapat membantu mencegah kerugian yang lebih besar bagi dirinya maupun masyarakat.

Prinsip ini juga mengajarkan bahwa loyalitas tidak seharusnya membenarkan kesalahan.

Membela seseorang secara membabi buta ketika terdapat persoalan yang patut diperiksa bukanlah bentuk pertolongan yang bijaksana.

Pertolongan yang bermoral adalah membantu memastikan bahwa kesalahan diperbaiki dan hak pihak yang dirugikan dipulihkan melalui cara yang sah.

Mengubah Kemungkaran Sesuai Kemampuan

Sumber: Sahih Muslim, hadis nomor 49.

Arti Serta makna:

Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa seseorang yang melihat kemungkaran hendaknya mengubahnya dengan tangan jika memiliki kemampuan dan kewenangan yang sesuai; jika tidak, dengan lisan; dan jika tidak mampu, dengan hati. Hadis tersebut juga menyebutkan bahwa iman memiliki tingkatan dalam menyikapi kemungkaran.

Makna bagi kehidupan bernegara:

Perubahan harus dilakukan melalui cara yang bertanggung jawab.

Pihak yang memiliki kewenangan dapat melakukan koreksi melalui prosedur yang sah. Masyarakat dapat menyampaikan kritik, melaporkan dugaan pelanggaran, menggunakan mekanisme pengaduan, atau mengawasi kebijakan secara damai.

Jurnalis dapat memeriksa fakta, meminta keterangan, dan menyampaikan temuan yang telah diverifikasi.

Hadis ini bukan pembenaran untuk melakukan kekerasan atau mengambil alih kewenangan penegak hukum. Pelaksanaannya harus memperhatikan hukum, kemampuan, risiko, dan hak orang lain.

Pesan utamanya: jangan membiarkan keburukan, tetapi jangan pula melawannya dengan cara yang melahirkan keburukan baru.

PERSPEKTIF TOKOH HUKUM DAN PEMIKIR DUNIA

Untuk menempatkan kritik ini dalam kerangka intelektual yang lebih luas, terdapat sejumlah pemikiran tokoh yang relevan.

Tokoh-tokoh berikut digunakan sebagai rujukan konseptual, bukan sebagai narasumber yang telah diwawancarai untuk artikel ini.

1. Jimly Asshiddiqie — Konstitusi dan Pembatasan Kekuasaan

Jimly Asshiddiqie dikenal sebagai pakar hukum tata negara Indonesia dan pernah menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi.

Pemikiran mengenai konstitusi, kelembagaan negara, dan prinsip negara hukum relevan untuk memahami bahwa kewenangan publik harus dibatasi oleh aturan serta mekanisme pengawasan.

Relevansi: Kekuasaan tidak boleh ditempatkan di atas konstitusi. Setiap lembaga harus menjalankan kewenangannya sesuai batas yang telah ditetapkan.

2. Mahfud MD — Negara Hukum dan Penegakan Konstitusi

Mahfud MD dikenal sebagai ahli hukum tata negara Indonesia yang pernah menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi.

Perspektif hukum tata negara yang berkembang dalam kajian dan karya-karyanya relevan untuk menilai hubungan antara konstitusi, kekuasaan, demokrasi, dan penegakan hukum.

Relevansi: Persoalan hukum harus diperiksa melalui norma yang berlaku, kewenangan lembaga, proses yang sah, dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Montesquieu — Pemisahan Kekuasaan

Montesquieu, pemikir politik dan hukum asal Prancis, dikenal melalui gagasannya mengenai pemisahan kekuasaan yang dibahas dalam karya The Spirit of the Laws.

Gagasannya membantu menjelaskan pentingnya pembatasan kekuasaan melalui pembagian fungsi dan mekanisme pengawasan.

Relevansi: Ketika kekuasaan terkonsentrasi tanpa pengawasan yang memadai, risiko penyalahgunaan kewenangan meningkat. Karena itu, mekanisme saling mengawasi menjadi penting bagi perlindungan kebebasan.

4. John Locke — Kekuasaan dan Persetujuan Rakyat

John Locke, filsuf politik Inggris, membahas pemerintahan yang memperoleh legitimasi dari persetujuan masyarakat serta kewajiban melindungi hak-hak mereka.

Relevansi: Kekuasaan tidak seharusnya dipahami sebagai kepemilikan pribadi penguasa. Legitimasi politik berkaitan dengan tujuan pemerintahan dan tanggung jawabnya kepada masyarakat.

5. Hannah Arendt — Tanggung Jawab dan Bahaya Hilangnya Penilaian Moral

Hannah Arendt, filsuf politik kelahiran Jerman yang kemudian berkarya di Amerika Serikat, mengkaji persoalan kekuasaan, tanggung jawab, dan cara manusia menilai tindakan dalam kondisi politik yang kompleks.

Relevansi: Ketaatan kepada perintah atau prosedur tidak menghapus pentingnya tanggung jawab moral. Setiap tindakan tetap perlu dinilai berdasarkan konteks dan konsekuensinya.

Catatan Akurasi Narasumber

Nama-nama di atas merupakan tokoh rujukan pemikiran, bukan narasumber wawancara artikel ini. Tidak ada pernyataan langsung yang diklaim berasal dari mereka dalam tulisan ini.

Untuk mengembangkan artikel menjadi laporan investigatif berbasis wawancara, redaksi perlu memperoleh keterangan langsung dari ahli hukum tata negara, akademisi filsafat hukum, lembaga pengawas, pejabat terkait, serta warga yang terdampak perkara konkret.

Pendekatan ini penting agar nama tokoh tidak digunakan untuk mengesankan adanya dukungan terhadap kesimpulan yang sebenarnya tidak pernah mereka sampaikan.

INVESTIGATIVE GLOBAL REPORT: KEBENARAN HARUS DIBUKTIKAN, BUKAN SEKADAR DITERIAKKAN

Kritik terhadap kekuasaan memperoleh kekuatan ketika dapat diuji melalui bukti.

Apabila terdapat dugaan penyalahgunaan kewenangan, pemeriksaan harus diarahkan pada dokumen keputusan, dasar hukum, kronologi, keterangan pihak terkait, dan bukti lain yang relevan.

Apabila terdapat persoalan penggunaan anggaran, pemeriksaan harus membedakan kesalahan administrasi, ketidakpatuhan prosedural, persoalan tata kelola, kerugian negara yang dapat dibuktikan, dan unsur tindak pidana yang harus dinilai melalui proses hukum.

Apabila terdapat dugaan pelanggaran hak warga, perlu diperiksa tindakan yang dipersoalkan, ketentuan yang berlaku, dampak yang ditimbulkan, dan mekanisme pemulihan yang tersedia.

Tidak setiap kegagalan kebijakan merupakan tindak pidana.

Tidak setiap keputusan yang tidak populer merupakan bentuk kesewenang-wenangan.

Tidak setiap laporan atau tuduhan merupakan bukti bahwa pelanggaran telah terjadi.

Namun, tidak pula setiap penjelasan resmi harus diterima tanpa pemeriksaan ketika terdapat bukti yang patut diuji.

Di sinilah jurnalisme investigatif memiliki tanggung jawab yang besar.

Jurnalisme tidak boleh menjadi pengeras suara bagi kekuasaan. Namun, jurnalisme juga tidak boleh menjadi mesin penghukuman yang menentukan seseorang bersalah sebelum fakta diperiksa.

Tugas pers adalah mengumpulkan informasi, memverifikasi dokumen, menguji keterangan, meminta hak jawab, mengungkap kepentingan yang relevan, serta menyajikan temuan secara akurat dan berimbang.

Untuk saat ini, tulisan ini merupakan opini dan satire politik yang mengajukan pertanyaan moral tentang kekuasaan. Ia belum mengklaim adanya hasil investigasi terhadap kasus atau individu tertentu.

Jika suatu perkara konkret hendak diangkat, redaksi perlu melengkapinya dengan data yang dapat diverifikasi dan keterangan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Kritik yang berani membutuhkan integritas. Investigasi yang tajam membutuhkan bukti. Dan kebenaran membutuhkan keberanian untuk mengoreksi diri sendiri.

CATATAN INTELEKTUAL REDAKSI: JANGAN SAMPAI PERJUANGAN KEADILAN KEHILANGAN KEADILAN

Ada bahaya yang harus dihindari dalam setiap perjuangan melawan kesewenang-wenangan: menggunakan cara-cara yang justru menyerupai ketidakadilan yang hendak dilawan.

Ketika kebencian mengambil alih penalaran, fakta dapat dikorbankan.

Ketika prasangka menggantikan pemeriksaan, orang yang belum tentu bersalah dapat menjadi sasaran penghukuman sosial.

Ketika kritik kehilangan ukuran, perbedaan pendapat dapat berubah menjadi permusuhan.

Karena itu, ketajaman moral harus berjalan bersama disiplin intelektual.

Seseorang boleh mengkritik pemerintah tanpa membenci negaranya. Seseorang boleh mempertanyakan penegakan hukum tanpa menganggap seluruh aparat bersalah. Seseorang boleh menuntut perubahan tanpa menghalalkan kekerasan.

Demikian pula, pemerintah tidak boleh menyamakan seluruh kritik dengan permusuhan, sebagaimana pengkritik tidak boleh menyamakan seluruh kebijakan dengan kejahatan.

Keduanya harus bersedia diuji melalui fakta dan hukum.

Dalam kerangka Sastra Profetik, keberanian mengungkap keburukan tidak dapat dipisahkan dari kewajiban menjaga kebenaran.

Dalam filsafat hukum, kekuasaan harus dibatasi agar hak warga terlindungi.

Dalam jurnalisme, dugaan harus dibedakan dari fakta yang telah diverifikasi.

Dan dalam demokrasi, kritik harus memperoleh ruang tanpa menghapus tanggung jawab.

Kita tidak membutuhkan kekuasaan yang kebal terhadap kritik. Kita juga tidak membutuhkan kritik yang kebal terhadap pemeriksaan fakta. Kita membutuhkan keduanya tunduk pada kebenaran dan keadilan.

CATATAN REDAKSI

Ungkapan “negara sesetan dan sedajjal” dalam artikel ini merupakan metafora sastra dan satire politik untuk mengkritik perilaku yang dipandang menyesatkan, manipulatif, tidak adil, atau sewenang-wenang.

Ungkapan tersebut tidak dimaksudkan untuk menetapkan bahwa bangsa Indonesia, pemerintah, seluruh pejabat, atau institusi negara memiliki sifat tersebut.

• Artikel ini tidak menyatakan bahwa individu atau institusi tertentu telah melakukan tindak pidana.
  Penilaian atas dugaan pelanggaran harus didasarkan pada bukti yang dapat diverifikasi, ketentuan hukum yang berlaku, serta proses pemeriksaan yang adil.
• Ayat Al-Qur’an dan hadis disajikan sebagai landasan nilai moral.
• Rujukan pemikiran tokoh digunakan untuk memperjelas kerangka konseptual, bukan sebagai klaim bahwa tokoh tersebut memberikan pernyataan atau dukungan langsung terhadap artikel ini.

Redaksi terbuka terhadap informasi, dokumen, klarifikasi, hak jawab, dan hak koreksi dari pihak mana pun yang berkepentingan.

ASAS PRADUGA TAK BERSALAH, HAK JAWAB, DAN HAK KOREKSI

Dalam menyajikan persoalan hukum dan kepentingan publik, redaksi berpedoman pada prinsip praduga tak bersalah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap orang yang disebut atau berkepentingan dalam pemberitaan berhak memperoleh perlakuan yang adil sesuai hukum.

• Dugaan tidak boleh dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti. Pihak yang memberikan klarifikasi juga harus memperoleh kesempatan agar keterangannya dipertimbangkan secara proporsional.

Redaksi menghormati hak jawab dan hak koreksi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, serta ketentuan lain yang relevan.

Apabila terdapat kekeliruan faktual, redaksi membuka ruang untuk koreksi sesuai prosedur yang berlaku.

DISCLAIMER

Artikel ini merupakan opini, satire politik, dan refleksi moral dalam perspektif Sastra Profetik serta filsafat hukum. Isi tulisan tidak dimaksudkan sebagai tuduhan pidana terhadap individu, kelompok, lembaga, atau institusi tertentu.

Pandangan yang disampaikan merupakan analisis editorial dan tidak dapat diperlakukan sebagai pengganti pemeriksaan hukum, putusan pengadilan, atau hasil investigasi faktual.

Pembaca diharapkan membedakan opini, kritik, dugaan, fakta terverifikasi, dan putusan hukum.

Setiap penilaian terhadap tindakan atau kebijakan konkret harus dilakukan berdasarkan informasi yang cukup, bukti yang dapat diuji, dan ketentuan hukum yang berlaku.

PENUTUP: KEKUASAAN MEMILIKI BATAS, NURANI TIDAK BOLEH MATI

Pada akhirnya, pertanyaan itu kembali mengetuk pintu nurani:

Apa salah rakyat kepadamu?

Apakah salah mereka karena menginginkan keadilan?

Apakah salah mereka karena mempertanyakan kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka?

Apakah salah mereka karena meminta agar uang publik dikelola secara bertanggung jawab?

Apakah salah mereka karena berharap hukum melindungi yang lemah tanpa membiarkan yang kuat kebal terhadap pemeriksaan?

Tidak.

Menuntut keadilan bukanlah pengkhianatan terhadap negara. Mengawasi kekuasaan bukanlah permusuhan terhadap bangsa. Meminta transparansi bukanlah tindakan yang dengan sendirinya merusak kewibawaan pemerintahan.

Sebaliknya, kritik yang bertanggung jawab dapat menjadi bagian dari upaya menjaga negara agar tidak menyimpang dari tujuan konstitusionalnya.

Namun, perjuangan keadilan juga harus menjaga dirinya sendiri. Jangan mengganti ketidakadilan dengan fitnah. Jangan melawan kesewenang-wenangan dengan penghukuman tanpa bukti. Jangan mengatasnamakan kebenaran sambil menolak mengoreksi kesalahan sendiri.

Kita tidak membutuhkan negeri yang dipenuhi label dan kebencian. Kita membutuhkan negeri yang berani memeriksa perbuatan, memperbaiki kesalahan, menghormati hak, dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Kepada para pemegang kekuasaan, ingatlah: jabatan bukan milik abadi. Kewenangan bukan kebebasan tanpa batas. Kepercayaan publik bukan sesuatu yang dapat dituntut tanpa dipelihara.

Kepada masyarakat, jangan berhenti berpikir kritis. Gunakan hak secara bertanggung jawab, periksa informasi sebelum menyebarkannya, dan tuntut keadilan melalui cara-cara yang sah.

Kepada pers, jangan takut mengajukan pertanyaan yang sulit. Namun, jangan pula membiarkan kemarahan menggantikan verifikasi.

Sebab, kebenaran tidak membutuhkan fitnah agar menjadi tajam. Keadilan tidak membutuhkan kebencian agar menjadi berani. Dan demokrasi tidak membutuhkan rakyat yang selalu setuju, melainkan warga yang bebas berpikir serta penyelenggara negara yang bersedia mempertanggungjawabkan kekuasaannya.

Jangan takut kepada kritik yang jujur. Takutlah ketika pujian membuat kekuasaan kehilangan kemampuan untuk mendengar kebenaran.

Jangan memusuhi rakyat yang bertanya. Jawablah dengan bukti.

Jangan memperlakukan hukum sebagai milik sendiri. Tegakkan dengan adil.

Karena pada akhirnya, kekuasaan memiliki batas, jabatan memiliki akhir, dan setiap keputusan publik meninggalkan konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan.

Dan ketika sejarah bertanya siapa yang telah menjaga keadilan, yang menentukan bukanlah seberapa megah seseorang berbicara tentang rakyat, melainkan seberapa sungguh-sungguh ia melindungi hak dan martabat mereka.

FAKTA BUKAN DRAMA.

Berpikir dengan Akal, Berbicara dengan Fakta, Menyentuh dengan Nurani.

Jurnalisme Profetik: Kalam Kebenaran Melawan Kebatilan.

UNGKAPKRIMINAL.COM
Mengawal Kekuasaan, Membela Keadilan, Menjaga Nurani Publik.

BIO REDAKSI

Junedy Nasution
Pemimpin Redaksi UngkapKriminal.com
PT Ungkap Kriminal News

UngkapKriminal.com merupakan media yang mengusung semangat jurnalisme kritis, profesional, dan bertanggung jawab dengan semboyan “FAKTA BUKAN DRAMA.”

Dalam menjalankan fungsi jurnalistik, redaksi menempatkan verifikasi fakta, kepentingan publik, independensi editorial, penghormatan terhadap hak asasi manusia, asas praduga tak bersalah, serta hak jawab dan hak koreksi sebagai prinsip penting dalam pemberitaan.

Tagline editorial:

Berpikir dengan Akal, Berbicara dengan Fakta, Menyentuh dengan Nurani.

Jurnalisme Profetik: Kalam Kebenaran Melawan Kebatilan.

REFERENSI BACAAN

A. Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3) tentang negara hukum.
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28E ayat (3) mengenai kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta Pasal 28F mengenai hak memperoleh dan menyampaikan informasi.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
4. Kode Etik Jurnalistik, khususnya prinsip independensi, akurasi, keberimbangan, profesionalitas, dan penghormatan terhadap hak jawab serta hak koreksi.
5. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 7 mengenai persamaan di hadapan hukum dan Pasal 19 mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi.

B. Al-Qur’an dan Hadis

6. Al-Qur’an, Surah An-Nisa ayat 58: amanah dan keadilan dalam menetapkan hukum.
7. Al-Qur’an, Surah An-Nisa ayat 135: penegakan keadilan tanpa pandang bulu.
8. Al-Qur’an, Surah Al-Ma’idah ayat 8: keadilan yang tidak dikalahkan oleh kebencian.
9. Sahih al-Bukhari, hadis nomor 7138: tanggung jawab pemimpin.
10. Sahih al-Bukhari, hadis nomor 2444: menolong orang yang zalim dengan mencegahnya melakukan kezaliman.
11. Sahih Muslim, hadis nomor 49: kewajiban menyikapi kemungkaran sesuai kemampuan.

C. Filsafat Hukum dan Politik

12. Montesquieu, The Spirit of the Laws — pemisahan kekuasaan dan pembatasan kewenangan.
13. John Locke, Two Treatises of Government — legitimasi pemerintahan, hak masyarakat, dan pembatasan kekuasaan.
14. Hannah Arendt, Responsibility and Judgment — tanggung jawab dan pertimbangan moral.
15. Jimly Asshiddiqie — karya-karya tentang konstitusi, negara hukum, dan kelembagaan negara.
16. Mahfud MD — karya-karya tentang hukum tata negara, konstitusi, demokrasi, dan penegakan hukum.

Keterangan referensi: Daftar ini merupakan rujukan konseptual dan bibliografis untuk pembacaan lebih lanjut. Artikel ini tidak mengklaim bahwa seluruh sumber tersebut telah diperiksa secara langsung untuk mendukung suatu kasus konkret. Nomor hadis mengikuti penomoran yang lazim digunakan, tetapi dapat berbeda menurut edisi. Untuk penerbitan akademik, kutipan dan edisi terjemahan sebaiknya diperiksa kembali.

© Hak Cipta Karya Jurnalistik dan Visual Dilindungi Undang-Undang Nasional dan Internasional.

Dilarang memperbanyak atau menggunakan karya ini secara tidak sah dengan mengabaikan ketentuan hak cipta yang berlaku.