Redaksi UngkapKriminal.com Menanti Klarifikasi Camat Bathin Solapan, Muhammad Rusydy, S.STP., M.Si., Mengenai Pelaksanaan Fungsi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Dana Bermasa, Bantuan Keuangan Kecamatan, APBDes, Pemetaan Tapal Batas Desa, hingga Kualitas Pembangunan. Delapan Tahun Anggaran Menuntut Dokumentasi, Transparansi, dan Pertanggungjawaban yang Dapat Diuji.
Oleh: Junaidi Nasution
Editor: Redaksi UngkapKriminal.com
Rubrik: Investigasi Nasional | Pemerintahan | Pengawasan Anggaran Publik | Filsafat Hukum
Dateline: Bengkalis, 12 November 2026
TAGLINE: FAKTA BUKAN DRAMA
Berpikir dengan Akal, Berbicara dengan Fakta, Menyentuh dengan Nurani.
RINGKASAN EKSEKUTIF REDAKSI
Surat resmi telah dilayangkan. Permohonan konfirmasi dan klarifikasi telah disampaikan kepada Camat Bathin Solapan, Muhammad Rusydy, S.STP., M.Si. Komunikasi tindak lanjut melalui WhatsApp juga telah dilakukan.
Berdasarkan catatan komunikasi Redaksi, pesan yang dikirimkan menunjukkan tanda centang biru. Namun, hingga batas pemantauan pada 12 November 2026, Redaksi belum menerima jawaban substantif atas pertanyaan yang diajukan.
Fakta administratif tersebut menjadi bagian dari catatan perjalanan jurnalistik, bukan dasar untuk menyimpulkan adanya kesalahan, penghindaran tanggung jawab, ataupun pelanggaran hukum oleh pejabat yang bersangkutan.
Akan tetapi, pertanyaan publik tetap harus dijawab.
Bagaimana pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Bathin Solapan selama periode 2019–2026?
Bagaimana mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan anggaran desa?
Apakah pelaksanaan pembangunan sesuai perencanaan, spesifikasi teknis, dan pertanggungjawaban administrasi?
Di mana dokumen yang dapat menunjukkan bahwa fungsi pembinaan, pengawasan, dan evaluasi telah dilaksanakan?
Redaksi UngkapKriminal.com memandang bahwa pertanyaan tersebut bukan serangan terhadap institusi pemerintahan. Ini merupakan bagian dari kontrol sosial pers dan hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana uang publik dikelola.
Sebab, anggaran publik tidak cukup hanya dilaporkan telah direalisasikan. Penggunaan, hasil, kualitas, dan manfaatnya harus dapat dipertanggungjawabkan.
KETIKA SURAT RESMI MENANTI JAWABAN: PERTANYAAN PUBLIK TIDAK BOLEH BERHENTI
Ada perbedaan antara mengirimkan pertanyaan dan memperoleh penjelasan.
Pada 7 November 2026, Redaksi UngkapKriminal.com menyampaikan surat Nomor 020/UKN-RED/XI/2026, perihal Permohonan Konfirmasi, Klarifikasi, dan Keterbukaan Data Pengawasan Pengelolaan Dana Bermasa, Bantuan Keuangan Kecamatan, APBDes, Pembangunan Desa, serta Pertanggungjawaban Anggaran Tahun 2019–2026.
Surat tersebut ditujukan kepada Camat Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Muhammad Rusydy, S.STP., M.Si.
Permohonan itu mencakup sejumlah persoalan yang memerlukan penjelasan berdasarkan dokumen, data, dan kewenangan masing-masing instansi.
Redaksi kemudian melakukan komunikasi tindak lanjut melalui WhatsApp. Berdasarkan catatan komunikasi Redaksi, pesan menunjukkan tanda centang biru. Namun, sampai batas pemantauan 12 November 2026, belum diterima jawaban yang menjelaskan substansi pertanyaan tersebut.
Redaksi tidak akan menerka-nerka alasan belum adanya tanggapan.
Bisa jadi diperlukan koordinasi internal, penelusuran dokumen, konsultasi dengan perangkat daerah, ataupun pemeriksaan arsip pemerintahan.
Semua kemungkinan tersebut tetap harus dihormati.
Namun, satu hal tidak boleh dilupakan: persoalan anggaran publik menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Karena itu, Redaksi mengajukan pertanyaan sederhana tetapi mendasar:
Kapan penjelasan resmi mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di Kecamatan Bathin Solapan dapat diberikan kepada publik?
DELAPAN TAHUN ANGGARAN: MEMBEDAH SUMBER DANA, KEWENANGAN, DAN HASIL PEMBANGUNAN
Periode 2019–2026 bukan rentang waktu yang pendek.
Dalam kurun tersebut, terdapat berbagai sumber pendanaan dan kegiatan pemerintahan yang perlu ditelusuri secara terpisah berdasarkan tahun anggaran, dasar hukum, mekanisme penyaluran, pelaksana, dan kewenangan pengawasannya.
Di antaranya:
- Dana Desa (DD).
- Alokasi Dana Desa (ADD).
- Bantuan Keuangan Bersifat Khusus melalui Program Desa Bermasa.
- Bantuan keuangan satu miliar satu kecamatan.
- Anggaran pembangunan dan kegiatan pemerintahan desa.
- Kegiatan penetapan dan pemetaan tapal batas desa.
- Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pemerintahan kecamatan.
Setiap sumber pendanaan memiliki karakteristik, mekanisme penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban yang tidak selalu sama.
Oleh karena itu, Redaksi tidak akan mencampuradukkan seluruh sumber anggaran tersebut menjadi satu persoalan.
Pengelolaan APBDes, bantuan keuangan khusus dari pemerintah kabupaten, dan pekerjaan yang bersumber dari APBD kabupaten harus ditelusuri berdasarkan dokumen serta penanggung jawab masing-masing.
Pertanyaan investigatif Redaksi meliputi:
- Berapa pagu anggaran setiap kegiatan?
- Berapa dana yang benar-benar dicairkan?
- Siapa pelaksana kegiatan?
- Bagaimana proses pengadaan atau penunjukan pelaksana sesuai ketentuan?
- Apakah pekerjaan dilaksanakan sesuai perencanaan?
- Bagaimana kondisi fisik hasil pembangunan?
- Apakah terdapat pemeriksaan, monitoring, dan evaluasi?
- Bagaimana tindak lanjut apabila ditemukan kekurangan?
Publik tidak cukup disuguhi angka realisasi.
Publik berhak mengetahui hubungan antara anggaran yang dibelanjakan dan manfaat yang dihasilkan.
CAMAT DAN TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN: APA DASAR HUKUMNYA?
Pembahasan mengenai fungsi Camat harus ditempatkan secara tepat agar tidak berubah menjadi tuduhan yang keliru.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan memberikan landasan yang jelas mengenai tugas Camat.
Pasal 10 huruf g menyebutkan bahwa Camat bertugas:
Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa.
Ketentuan tersebut merupakan dasar penting untuk menguji bagaimana fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dijalankan.
Artinya, pertanyaan Redaksi bukan muncul tanpa landasan.
Ada kewajiban pemerintahan yang harus dijelaskan pelaksanaannya sesuai batas kewenangan dan ketentuan hukum.
Namun, perlu dibedakan secara tegas:
Pembinaan dan pengawasan oleh Camat tidak otomatis berarti Camat merupakan auditor keuangan desa, penanggung jawab seluruh kegiatan desa, atau pihak yang berwenang menetapkan terjadinya tindak pidana.
Pemeriksaan internal, pengawasan oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), pemeriksaan eksternal, dan penegakan hukum memiliki dasar kewenangan masing-masing.
Karena itu, Redaksi ingin memperoleh penjelasan mengenai:
- Bagaimana mekanisme pembinaan pemerintahan desa dilakukan?
- Apakah terdapat agenda monitoring dan evaluasi secara berkala?
- Apakah terdapat dokumentasi kegiatan pembinaan?
- Bagaimana Camat menindaklanjuti laporan atau informasi mengenai permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa?
- Apakah terdapat rekomendasi perbaikan kepada pemerintah desa?
- Bagaimana koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Inspektorat Kabupaten Bengkalis?
- Bagaimana pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui mekanisme pemerintahan yang berlaku?
Pertanyaan tersebut perlu dijawab berdasarkan dokumen dan pelaksanaan kewenangan yang sesungguhnya.
Lebih jauh, permohonan klarifikasi kepada Camat saat ini tidak dimaksudkan untuk membebankan seluruh tanggung jawab periode 2019–2026 kepada satu pejabat secara pribadi.
Riwayat jabatan, pergantian pejabat, pembagian kewenangan, dan dokumen setiap periode harus diperiksa sebelum menarik kesimpulan mengenai tanggung jawab individual.
Yang diuji adalah pelaksanaan fungsi pemerintahan secara institusional, kemudian tanggung jawab setiap pihak ditentukan berdasarkan kewenangan dan masa jabatannya masing-masing.
DANA BERMASA: BUKAN SEKADAR BESARAN ALOKASI, MELAINKAN HASIL YANG DITERIMA MASYARAKAT
Program Desa Bermasa menjadi salah satu fokus utama penelusuran Redaksi.
Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 74 Tahun 2021, pemerintah daerah menetapkan pedoman pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus untuk Program Desa Bermasa kepada pemerintah desa.
Ruang lingkup pengaturannya mencakup penggunaan dan penganggaran, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, indikator kegiatan, pertanggungjawaban, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi.
Peraturan tersebut kemudian mengalami perubahan melalui Perbup Bengkalis Nomor 79 Tahun 2022 dan Perbup Bengkalis Nomor 40 Tahun 2025.
Karena itu, pemeriksaan setiap tahun anggaran harus menggunakan ketentuan yang berlaku pada periode terkait, bukan menerapkan aturan terbaru secara surut tanpa dasar hukum.
Redaksi meminta penjelasan mengenai alokasi, pencairan, realisasi, kegiatan, hasil pekerjaan, dan mekanisme evaluasi Program Desa Bermasa di wilayah Kecamatan Bathin Solapan.
Penelusuran ini mencakup desa-desa:
- Air Kulim.
- Balai Makam.
- Bathin Sobanga.
- Boncah Mahang.
- Buluh Manis.
- Bumbung.
- Kesumboampai.
- Pamesi.
- Pematang Obo.
- Petani.
- Sebangar.
- Simpang Padang.
- Tambusai Batang Dui.
Redaksi ingin mengetahui apakah setiap kegiatan telah sesuai dengan perencanaan, ketentuan penggunaan bantuan, dokumen pertanggungjawaban, dan kondisi fisik di lapangan.
Pertanyaan yang harus dijawab bukan hanya berapa dana yang diterima masing-masing desa.
Lebih penting lagi:
Apa hasil nyata yang diterima masyarakat dari setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan?
Jika laporan menyebutkan pekerjaan selesai, apakah hasil fisiknya dapat diperiksa?
Jika realisasi administrasi dinyatakan 100 persen, apakah kualitas pekerjaan dan volume fisiknya sesuai dengan dokumen perencanaan?
Jika terdapat kekurangan, apakah ada catatan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan?
Inilah substansi akuntabilitas yang harus diuji melalui data.
TAPAL BATAS DESA 2022–2025: ANTARA DOKUMEN, PEKERJAAN FISIK, DAN KEPASTIAN HUKUM
Persoalan berikutnya menyangkut kegiatan penetapan dan pemetaan tapal batas desa pada periode 2022–2025 yang diberitakan menggunakan anggaran bantuan keuangan bersifat khusus.
Isu ini menjadi perhatian setelah adanya pemberitaan mengenai penyelidikan Polres Bengkalis atas dugaan penyimpangan anggaran kegiatan tapal batas desa.
Redaksi meminta klarifikasi mengenai:
- Desa yang melaksanakan kegiatan.
- Besaran anggaran setiap kegiatan.
- Dokumen perencanaan dan pelaksanaan.
- Identitas serta kedudukan pihak pelaksana.
- Kerja sama dengan pihak ketiga, apabila ada.
- Dokumentasi pemasangan pilar batas.
- Peta dan koordinat hasil pekerjaan.
- Berita acara serta dokumen serah terima.
- Hasil pemeriksaan teknis dan administrasi.
- Mekanisme monitoring dan evaluasi.
Pertanyaan mendasarnya adalah apakah anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan pekerjaan pemetaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif.
Apakah hasilnya dapat digunakan sebagai dokumen pendukung kepastian batas desa?
Apakah koordinat dan pilar batas sesuai dengan hasil kesepakatan serta ketentuan yang berlaku?
Apakah hasil pekerjaan telah diverifikasi oleh pihak yang berwenang?
Semua pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban berbasis dokumen.
Redaksi menegaskan bahwa pemberitaan mengenai penyelidikan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan seseorang bersalah.
Penyelidikan bukan putusan pengadilan. Dugaan penyimpangan harus dibuktikan melalui proses hukum yang sah.
Asas praduga tak bersalah tetap menjadi prinsip yang wajib dihormati.
KUALITAS PEMBANGUNAN KANTOR CAMAT: UANG APBD JUGA HARUS DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN
Selain anggaran desa, Redaksi juga meminta klarifikasi mengenai pemberitaan tertanggal 11 Juli 2023 terkait pekerjaan semenisasi halaman Kantor Camat Bathin Solapan yang diberitakan mengalami keretakan.
Nilai pekerjaan dalam pemberitaan tersebut disebut sekitar Rp1.946.272.583,91, dengan sumber anggaran APBD Kabupaten Bengkalis melalui Dinas PUPR.
Angka dan informasi tersebut tetap memerlukan pencocokan dengan dokumen kontrak, dokumen pembayaran, serta data resmi pelaksanaan pekerjaan.
Redaksi ingin mengetahui:
- Apakah benar terdapat keretakan pada pekerjaan tersebut?
- Bagaimana hasil pemeriksaan teknis terhadap kondisi fisik pekerjaan?
- Apakah terdapat masa pemeliharaan dan kewajiban penyedia?
- Apakah pernah dilakukan perbaikan?
- Bagaimana kondisi pekerjaan saat ini?
- Apakah terdapat dokumen pemeriksaan dan berita acara serah terima?
Perlu ditegaskan bahwa pekerjaan ini merupakan objek klarifikasi tersendiri.
Pekerjaan tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Bengkalis melalui Dinas PUPR, sehingga tidak boleh dicampuradukkan dengan Dana Bermasa maupun APBDes.
Keretakan suatu bangunan atau pekerjaan konstruksi tidak otomatis membuktikan adanya tindak pidana.
Penyebab kerusakan harus diperiksa secara teknis. Apakah berkaitan dengan mutu material, metode pelaksanaan, kondisi tanah, desain, pemeliharaan, atau faktor lainnya harus ditentukan melalui pemeriksaan yang kompeten.
Namun, satu hal tidak dapat diabaikan:
Kualitas pembangunan merupakan bagian dari pertanggungjawaban penggunaan uang publik.
CENTANG BIRU BUKAN JAWABAN: KOMUNIKASI DIGITAL DAN TANGGUNG JAWAB PELAYANAN PUBLIK
Di era digital, komunikasi antara masyarakat, pers, dan pejabat pemerintahan semakin mudah dilakukan.
Namun, kemudahan menyampaikan pesan belum tentu berarti kemudahan memperoleh penjelasan.
Redaksi menghormati kesibukan, mekanisme administrasi, dan prosedur koordinasi pemerintahan.
Akan tetapi, permohonan konfirmasi jurnalistik juga merupakan bagian dari proses memperoleh informasi dan menguji kebenaran pemberitaan.
Tanda centang biru pada WhatsApp tidak dapat dijadikan bukti bahwa pejabat secara pribadi telah membaca, memahami, atau menyetujui seluruh isi pesan.
Karena itu, Redaksi hanya mencatat fakta teknis yang dapat didokumentasikan: pesan menunjukkan tanda centang biru, sedangkan jawaban substantif belum diterima sampai batas pemantauan.
Tidak menjawab bukan bukti kesalahan.
Tidak adanya jawaban juga bukan pengakuan atas suatu dugaan.
Namun, belum adanya penjelasan tidak menghapus hak publik untuk terus mempertanyakan pelaksanaan tanggung jawab pemerintahan.
Pejabat publik berhak memberikan jawaban melalui mekanisme resmi, menyampaikan dokumen pendukung, atau menjelaskan bahwa suatu informasi berada dalam penguasaan instansi lain.
Yang dibutuhkan adalah kejelasan, bukan spekulasi.
TRANSPARANSI ANGGARAN DAN HAK MASYARAKAT MEMPEROLEH INFORMASI
Keterbukaan pemerintahan memiliki dasar konstitusional dan peraturan perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan kerangka mengenai hak memperoleh informasi publik serta kewajiban badan publik dalam menyediakan informasi sesuai ketentuan.
Namun, keterbukaan bukan berarti seluruh dokumen dapat dibuka tanpa pengecualian.
Informasi yang dikecualikan tetap harus diperlakukan berdasarkan ketentuan hukum.
Untuk informasi yang berada dalam penguasaan badan publik, masyarakat dan pers dapat menggunakan mekanisme permohonan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Dengan demikian, apabila dokumen yang diminta tidak tersedia di kantor kecamatan, Redaksi dapat menelusurinya melalui perangkat daerah atau badan publik yang berwenang.
Hal ini termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, BPKAD, Inspektorat, Dinas PUPR, maupun instansi lainnya sesuai objek informasi.
Prinsipnya sederhana:
Keterbukaan harus berjalan bersama ketertiban administrasi, perlindungan informasi yang dikecualikan, dan kepastian hukum.
REDAKSI MELANJUTKAN INVESTIGASI: DOKUMEN LEBIH KUAT DARIPADA DUGAAN
Belum diterimanya jawaban sampai batas pemantauan terakhir bukan alasan untuk menghentikan penelusuran.
Redaksi akan melanjutkan kerja jurnalistik melalui:
- Penelusuran APBDes dan dokumen perubahan APBDes setiap tahun.
- Pemeriksaan laporan realisasi anggaran.
- Penelusuran dokumen pencairan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan.
- Pemeriksaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- Penelusuran laporan monitoring dan evaluasi.
- Pemeriksaan dokumentasi kegiatan dan hasil fisik di lapangan.
- Konfirmasi kepada kepala desa, BPD, perangkat kecamatan, dan instansi terkait.
- Permohonan informasi melalui mekanisme PPID.
- Penelusuran hasil pemeriksaan APIP atau lembaga pemeriksa yang berwenang apabila dokumennya tersedia dan dapat diakses secara sah.
Redaksi juga akan membandingkan dokumen administrasi dengan kondisi nyata di lapangan.
Jika terdapat perbedaan antara laporan dan fakta fisik, perbedaan tersebut akan diuji.
Jika ditemukan kekurangan administrasi, akan dimintakan penjelasan.
Jika ditemukan indikasi penyimpangan, informasi akan diverifikasi dan diteruskan sesuai mekanisme yang berlaku.
Tidak ada pihak yang boleh dinyatakan bersalah hanya berdasarkan asumsi, kabar, atau opini.
Jurnalisme investigatif harus berdiri di atas bukti, bukan prasangka.
CATATAN INTELEKTUAL REDAKSI: KEKUASAAN HARUS DAPAT DIJELASKAN, ANGGARAN HARUS DAPAT DIUJI
Dalam filsafat hukum dan tata kelola pemerintahan, kewenangan tidak dapat dipisahkan dari pertanggungjawaban.
Jabatan bukan hak istimewa untuk menghindari pertanyaan. Jabatan adalah amanah yang membawa konsekuensi administratif, etis, dan hukum sesuai kewenangan.
Anggaran publik bukan milik pribadi pejabat.
Anggaran merupakan instrumen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh hukum.
Karena itu, keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari besarnya anggaran yang dicairkan atau tingginya angka realisasi administrasi.
Ukuran yang lebih substansial adalah:
Apakah anggaran digunakan sesuai peruntukan?
Apakah pelaksanaan sesuai ketentuan?
Apakah hasil pekerjaan memenuhi kualitas?
Apakah manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat?
Apakah pertanggungjawabannya dapat diuji secara terbuka?
Di sinilah pentingnya prinsip akuntabilitas.
Laporan yang baik harus dapat ditelusuri. Pekerjaan yang dinyatakan selesai harus dapat diperiksa. Kewenangan yang dijalankan harus dapat dijelaskan.
Jangan sampai pembangunan terlihat sempurna dalam dokumen, tetapi manfaatnya tidak sebanding dengan anggaran yang telah dikeluarkan.
Sebaliknya, jangan pula sebuah pekerjaan dinilai buruk hanya karena tuduhan yang belum diuji.
Keadilan membutuhkan keberanian untuk mengungkap fakta sekaligus kedisiplinan untuk tidak melampaui bukti.
PERSPEKTIF AL-QUR’AN: AMANAH, KEADILAN, DAN KEWAJIBAN MEMVERIFIKASI INFORMASI
Persoalan pengelolaan anggaran dan pengawasan pemerintahan bukan hanya persoalan administrasi negara. Di dalam perspektif moral Islam, amanah dan keadilan merupakan prinsip fundamental.
1. QS. An-Nisa ayat 58 — Menunaikan Amanah dan Menegakkan Keadilan
Allah SWT berfirman:
اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ
Artinya:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.”
Maknanya:
Kewenangan pemerintahan merupakan amanah. Pengelolaan uang publik menuntut kejujuran, sedangkan pengawasan harus dilaksanakan secara adil.
Tidak boleh ada penyalahgunaan kewenangan. Tidak boleh pula ada penghakiman tanpa bukti.
Prinsip ini berlaku bagi pejabat yang mengelola anggaran maupun pers yang melakukan pengawasan sosial.
2. QS. Al-Hujurat ayat 6 — Verifikasi Sebelum Menyimpulkan
Allah SWT berfirman:
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَاۤءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا
Artinya:
“Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya.”
Maknanya:
Setiap informasi harus diperiksa sebelum dijadikan dasar penilaian.
Dalam konteks jurnalistik, verifikasi dokumen, konfirmasi kepada pihak terkait, pemeriksaan fakta lapangan, dan keberimbangan pemberitaan merupakan bagian dari tanggung jawab moral.
Kritik boleh tajam, tetapi kesimpulan harus tetap mengikuti bukti.
3. QS. Al-Ma’idah ayat 8 — Keadilan Tidak Boleh Dikalahkan oleh Kepentingan
Allah SWT berfirman:
اِعْدِلُوْاۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى
Artinya:
“Berlaku adillah. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa.”
Maknanya:
Pengawasan terhadap pejabat tidak boleh didorong oleh kebencian pribadi. Sebaliknya, kedudukan seseorang juga tidak boleh menjadi alasan untuk membebaskannya dari pertanyaan yang sah.
Keadilan harus berlaku kepada semua pihak, baik pejabat, pelaksana kegiatan, masyarakat, maupun insan pers.
PERSPEKTIF HADITS: SETIAP PEMEGANG AMANAH AKAN DIMINTAI PERTANGGUNGJAWABAN
Rasulullah SAW bersabda:
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
Artinya:
“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.”
Sumber: HR. Sahih al-Bukhari Nomor 7138 dan Sahih Muslim Nomor 1829.
Maknanya:
Kepemimpinan bukan sekadar kedudukan. Kepemimpinan mengandung tanggung jawab atas amanah sesuai ruang lingkup kewenangan masing-masing.
Pejabat pemerintahan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya. Pengelola anggaran bertanggung jawab atas pengelolaannya. Pengawas bertanggung jawab sesuai fungsi pengawasannya.
Sementara itu, insan pers juga bertanggung jawab menyampaikan informasi secara akurat, berimbang, dan tidak menghakimi.
Dengan demikian, prinsip agama dan prinsip tata kelola pemerintahan bertemu pada satu nilai: amanah harus dipertanggungjawabkan.
HAK JAWAB, HAK KOREKSI, DAN KESEIMBANGAN PEMBERITAAN
Redaksi UngkapKriminal.com tetap memberikan ruang seluas-luasnya kepada Camat Bathin Solapan, Muhammad Rusydy, S.STP., M.Si., untuk menyampaikan:
- Klarifikasi tertulis maupun lisan.
- Penjelasan mengenai pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan.
- Dokumen pendukung yang relevan.
- Informasi mengenai pembagian kewenangan antarinstansi.
- Hak jawab dan hak koreksi sesuai ketentuan pers.
Redaksi juga membuka kesempatan kepada seluruh kepala desa, BPD, perangkat kecamatan, organisasi masyarakat, dan pihak lain yang memiliki informasi relevan untuk menyampaikan penjelasan disertai bukti pendukung.
Apabila tanggapan diterima setelah pemberitaan diterbitkan, Redaksi bersedia melakukan pembaruan, melengkapi informasi, dan memuat hak jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemberitaan ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya:
- Pasal 3 mengenai fungsi pers, termasuk kontrol sosial.
- Pasal 5 mengenai kewajiban menghormati asas praduga tak bersalah serta melayani hak jawab dan hak koreksi.
- Pasal 6 mengenai peranan pers dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan melakukan pengawasan, kritik, serta koreksi terhadap kepentingan umum.
Pers tidak boleh menjadi alat penghakiman.
Namun, pers juga tidak boleh kehilangan keberanian untuk mengawasi penggunaan kekuasaan dan anggaran publik.
PENUTUP: JABATAN ADALAH AMANAH, ANGGARAN ADALAH UANG PUBLIK, PENGAWASAN ADALAH TANGGUNG JAWAB
Redaksi UngkapKriminal.com tidak meminta pejabat menyetujui seluruh pertanyaan yang diajukan.
Kami tidak meminta perlakuan istimewa.
Kami juga tidak sedang menetapkan siapa yang bersalah.
Yang kami minta adalah penjelasan yang dapat diuji, dokumen yang dapat diverifikasi, dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Delapan tahun anggaran merupakan rentang waktu yang layak ditelusuri secara serius.
Masyarakat berhak mengetahui bagaimana program pembangunan direncanakan, bagaimana anggaran digunakan, bagaimana pengawasan dilaksanakan, dan bagaimana manfaatnya diwujudkan.
Camat memiliki kewenangan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai ketentuan hukum. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan anggarannya. Perangkat daerah memiliki kewenangan sesuai tugas masing-masing. Aparat pengawasan memiliki fungsi pemeriksaan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Tidak boleh ada pencampuradukan kewenangan. Tidak boleh pula ada pertanggungjawaban yang dibiarkan kabur.
Sebab, uang publik tidak boleh berhenti menjadi angka dalam laporan.
Ia harus menjelma menjadi pembangunan yang berkualitas, pelayanan yang bermanfaat, dan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Jika pengawasan telah dilaksanakan, tunjukkan dokumennya. Jika pembangunan telah diselesaikan, buktikan hasilnya. Jika terdapat kekurangan, jelaskan tindak lanjutnya. Jika ada dugaan pelanggaran, buktikan melalui mekanisme hukum.
Inilah makna pemerintahan yang bertanggung jawab.
Inilah esensi kontrol sosial pers.
Dan inilah alasan mengapa pertanyaan publik tidak boleh dibungkam oleh jabatan, tetapi juga tidak boleh dijawab dengan tuduhan tanpa bukti.
FAKTA BUKAN DRAMA.
Berpikir dengan Akal, Berbicara dengan Fakta, Menyentuh dengan Nurani.
Profesional • Intelektual • Presisi Investigatif • Pro-Konstitusi • Pro-HAM
KETERANGAN REDAKSI DAN BATASAN PEMBERITAAN
Pemberitaan ini disusun berdasarkan catatan dan dokumen permohonan konfirmasi Redaksi UngkapKriminal.com Nomor 020/UKN-RED/XI/2026 tertanggal 7 November 2026, serta keterangan Redaksi mengenai komunikasi tindak lanjut melalui WhatsApp.
Pernyataan mengenai belum diterimanya jawaban berlaku sampai batas pemantauan Redaksi pada 12 November 2026.
Informasi mengenai nilai pekerjaan semenisasi halaman Kantor Camat Bathin Solapan, kondisi pekerjaan, serta pemberitaan penyelidikan kegiatan tapal batas merupakan objek penelusuran dan klarifikasi lebih lanjut. Informasi tersebut tidak dimaksudkan sebagai penetapan adanya pelanggaran hukum.
Pemberitaan mengenai periode 2019–2026 tidak berarti menisbatkan seluruh keputusan, kegiatan, atau tanggung jawab kepada satu pejabat secara pribadi. Penentuan tanggung jawab harus memperhatikan masa jabatan, kewenangan, dokumen, dan bukti setiap pihak.
Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 74 Tahun 2021 mengenai Program Desa Bermasa telah mengalami perubahan. Penilaian setiap tahun anggaran harus mengacu pada ketentuan yang berlaku pada periode terkait.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab, hak koreksi, klarifikasi, dan pembaruan pemberitaan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Hak Cipta Karya Jurnalistik dan Visual Dilindungi Undang-Undang Nasional dan Internasional.
UNGKAPKRIMINAL.COM
FAKTA BUKAN DRAMA — Jurnalisme Mengawasi Amanah, Menguji Kekuasaan, dan Memperjuangkan Keadilan.
More Stories